Dokumen tersebut membahas tim peneliti yang akan melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi di Kalimantan. Dokumen menjelaskan latar belakang permasalahan birokrasi di Indonesia serta hasil penelitian terdahulu. Dokumen juga menjelaskan model-model pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Kalimantan sebagai lokasi penelitian.

2. Tim Peneliti :
-Mariman Darto
-Lany Erinda Ramdhani
-Maria AP Sari
-Rustan Amarullah
-Fani Heru Wismono
-Tri Noor Aziza
-Mayahayati Kusumaningrum
-Wildan Lutfi
-Kemal Hidayah
-Dewi Sartika
-Betha Miranti Andalina
-Lia Rosliana

3. 1

4. Peringkat daya saing global Indonesia dalam World Economic Forum tahun 2013-2014, peringkat 50 tahun sebelumnya ke peringkat 38 dari total 152 negara.
(Perpres No. 81/ 2010 dan Permenpan No. 20/ 2010) 8 area perubahan (top-downpolicy)

5. Ombudsman RI (2011) mencatat 5.800 masalah yang terjadi dalam pelayanandari seluruh wilayah Indonesia
Pelayanan pemda dianggap terburuk, diikuti kepolisian, lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional, bahkan BUMN/D pun ikut terseret (Kemenpan dan RB, 2013)
Mendagri Gamawan Fauzi (2013) : Dari 524 daerah otonom terdapat 290 kepala daerah yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Mayoritas atau sekitar 86 % kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena terkait kasus korupsi

6. Dwiyanto (2011:218) birokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan arah, misi dan fungsi yang terkotak-kotak dan tidak pernah jelas, serta cenderung menjadi instrumen kekuasaan untuk mencapai tujuan- tujuan politis yang sempit, sektoral, dan berjangka pendek serta rendah kepercayaan publik.
Sedarmayanti (2010:29) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi baru menyentuh “kulit”nya saja, seperti perubahan nomenklatur, restrukturisasi organisasi, dan pemberian remunerasi namun produktivitasnya masih tetap sama atau bahkan tidak meningkat sama sekali
Kebutuhan-kebutuhan perubahan pada birokrasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dari sisi konstituennya, sehingga lebih dari sekedar mengikuti peraturan legal- formal, dalam rangka membangun sebuah keputusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan (Nugroho, 2013:29)

7. Joko Widodo
•Rekruitmen Terbuka
•Blusukan
•Video Rapat bersama SKPD
•Sistem e-budgetting
Ridwan Kamil
•Media Sosial
•Menukar kendaraan dinas dengan truk sampah
•Denda belanja ke PKL
•Taman Kota
•Koneksi Internet
Suyoto
•Forum Dialog selepas sholat
•Leading By Emerging Future, dengan model 4D (direct, dialogic, distribute, dan digital)
Nurdin Abdullah
•Program The New Bantaeng
•Blusukan keluar masuk kampung
Tri Rismaharini
•Tidak menggunakan tanda jabatan
•Meraih tiga kali Piala Adipura (2011, 2012, dan 2013)
•Broadband Learning(pelayanan publik dan informasi) LATAR BELAKANG ...(4)

8. 1.BagaimanamodelumumpelaksanaanreformasibirokrasidiKalimantan?
2.DimensiapasajayangpalingberpengaruhdalamreformasibirokrasidiKalimantan?
3.Apayangmenjadienabler/pendorong/pengungkitpelaksanaanreformasibirokrasidiKalimantan?
4.Tantangan-tantanganapasajayangtimbulterkaitpelaksanaanreformasibirokrasidiKalimantan?
Kelompok Publik
Kelompok Pemerintah
1.PerguruanTinggi
1.KepalaDaerah/SekretarisDaerah
1.MediaMassa
2.PimpinanSKPDPenyediaPelayananPublik(yangdirekomendasikan)
2.LSM/NGO
3.Inspektorat
3.DPRD
4.BadanKepegawaianDaerah
4.KADIN
5.BagianOrganisasidanTataLaksana
Rumusan Masalah
Metodologi Penelitian
Lokus Terpilih
Dasar Pertimbangan
1.Kabupaten Tanah Bumbu
Nominator Unggulan IGA 2011
1.KotaPontianak
Nominator Unggulan IGA 2010
Lokus Penelitian

9. TEORI DAN REVIEW EMPIRIS ...(1)
Reformasi birokrasi diperlukan agar birokrasi selalu menempatkan kepentingan publik sebagai panglima. Bahwa birokrasi dan aparaturnya harus peduli terhadap kepentingan publik dan selalu menjadikan kepentingan publik sebagai kriteria utama dalam pengambilan keputusan(Dwiyanto, 2011: 317)
Government is Us (1998), King dan Stivers mengingatkan bahwa pemerintahan adalah milik warga negaranya
Konsepsi servant leadership yang mencoba melakukan perubahan berdasarkan tuntutan publik (Wicaksono, 2010:54)

10. TEORI DAN REVIEW EMPIRIS ...(2)

11. shared values
structure
system
style
staff
skills
strategy
Peters & Waterman
Kotter(2002:2)
“the central issue is never strategy, structure, culture or systems. All those elements, and others, are important. But the core of matter is always about changing the behavior of people, behavior change happens in highly successful situations mostly by speaking to people’s feelings”. TEORI DAN REVIEW EMPIRIS ...(3)

12. Davidson (2005:65-108) menyebutkan empat model pendekatan CM (Change Management)
Permenpan No 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
rasional-empiris
•Asumsinya orang-orang mempunyai pertimbangan rasional untuk ikut serta melakukan perubahan. Orang-orang akan berubah ketika mereka menerima komunikasi yang efektif dan informatif dan ketika insentif-insentif bagi perubahan dipandang memadai.
normatif-reedukatif
•Menitikberatkan pada proses edukasi ulang berkaitan dengan nilai, budaya, dan keyakinan, sehingga sampai pada kesimpulan tentang perlunya perubahan bagi kepentingan mereka
kekuasaan-koersif
•Perubahan akan mudah dilakukan jika dianjurkan atau dipelopori oleh pimpinan meskipun ada faktor keterpaksaan. Mengupayakan orang-orang agar berubah didasarkan pada penegakan kewenangan dan ancaman atau pemberlakuan sanksi-sanksi atas kinerja buruk
lingkungan-adaptif
•setiap orang punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan termasuk situasi terbaru sekalipun Penting untuk dipertimbangkan adalah ketersediaan orang-orang yang kapabeldalam organisasiTEORI DAN REVIEW EMPIRIS ...(4)

13. Dwiyanto dkk, (2002); Dwiyanto (2010); Prasojo dkk, (2004); Prasojo dkk, (2007); Prasojo, (2007); Azhari (2011); Nugroho (2007); Hidayat, Pramusinto & Purwanto, (2009); Hidayat (2007); dan Mulyadi (2007) dimana secara mendasar dan umum memberikan arah simpulan yang sebangun yaitu, sebagian besar proses reformasi birokrasi belum berhasil, sebagian kecil berhasil, dan sisanya tidak berjalan sama sekali.
Myrna Nurbarani (2009) : “Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi poin-poin penting agenda reformasi yang terjadi di Kota Surakarta adalah : Pertama, dilakukan dengan inisiator kepala daerah yaitu Walikota dengan berbagai program untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Kedua, reformasi ditujukan kepada perubahan perilaku birokrat (perubahan budaya birokrasi)
Prianto(2012):Meneliti ReformasiPelayananPerijinandi KabupatenGowadanKabupatenTakalar. Gambaranreformasipelayananperijinanyang dilakukancenderungmasihparsial, dimanareformasidilandasiatasdasarkebutuhandandesakanperaturanpusat. Orientasipenyelenggaraanpelayananperijinanjugahanyaterbataspadaaspeknormative semataTEORI DAN REVIEW EMPIRIS ...(5)

14. Kota Pontianak
WTP, 2011 & 2012
Kekuatan PNS (1:82) Dominasi Pendidikan D4-S1
Telah menyusun Road MapRB Tahun 2013-2017
Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik
Kab. Tanah Bumbu
WTP 2014; Tri Dharma Pembangunan
Kekuatan PNS (1:37) Dominasi Pendidikan S1
RB Belum dipahami dengan jelas
Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

15. BP2T
•99 72 29 18 jenis izin
•SITU, SIUP, TDP selesai 1 Hari
•6 buah loket pelayanan dengan masing-masing jenis pelayanannya
•Penerapan Timer
•Memberikan imbalan sebesar Rp.1.000.000,-kepada masyarakat yang melaporkan dan dapat membuktikan bahwa ada praktek pungli
•Pengurangan retribusi sebesar 2% untuk setiap hari keterlambatan pelayanan atau setinggi-tingginya 50%
•Pemberian insentif atau diskon dalam perizinannya
•Pelatihan Public Speaking & Seragam yang berbeda
•My Complaintdi Pro 2 RRI
BP3MD
•29 jenis izin
•SITU, SIUP, TDP selesai 3 Hari
•Berkas hilang diganti dengan uang sebesar Rp. 100.000/lembar
•Ganti ongkos transport pemohon apabila ijin terlambat terbit dari hari yang telah ditentukan
•Melakukan pembobotan dan penilaian terhadap kinerja pegawai
•Dendaataspelanggaranlaranganmarah, menggunjing, memfitnahdanmengadudombabagipegawaiBP3MD
•Penerapan PATEN

16. Dinkes Kota Pontianak
•UPTD Puskesmas & Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Puskesmas
•Setiap Kelurahan di Kota Pontianak mempunyai satu Puskesmas sendiri
•Iklan disepanjang jalan protokol tidak boleh lagi berasal dari sponsor rokok
•Perda Kawasan bebas rokok
•Jam layanan pukul 7.15 WIB. Sebelum waktu itu, para pegawai sudah harus mempersiapkan tempat dan perlengkapan lain untuk memberikan layanan kepada masyarakat
•ISO 9001:2008 terkait Sistem Manajemen Mutu
•“Intervensi Gang” & Puskesmas Menyapa
•Kepala Puskesmas merupakan pegawai teladan yang telah mendapatkan promosi jabatan
Dinkes Kab. Tanah Bumbu
•Program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN)
•Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan RSUD
•Pembangunan PosKesehatanDesa(POSKESDES)
•Program PelayananKesehatanGratis bagiPemukaAgama danTokohMasyarakat
•PemberianMobil OperasionalkepadaTenagaDokterSpesialis
•Melakukan kemitraan dengan bidan kampung/ dukun kampung/ dukun beranak

18. Temuan Lapangan Kota Pontianak
Pejabat BP2T:
“Beliau ini harus selalu “beleter” atau “dicerewetin” atau tidak bosan-bosan menyampaikan hal-hal yang sama terus menerus agar selalu tanggap terhadap keluhan masyarakat dan patuhi aturan dalam bekerja”
PejabatDinasKesehatan:
“Memang strong leadership harus diterapkan disini. Pak wali mempunyai ciri kepemimpinan “beleter”, dicereweti terus menerus. Yang masih bisa dievaluasi maka akan diberikan catatan evaluasi, dan diberi hukuman sesuai kesalahan yang dilakukan. PNS memang harus disiplin, dan model “beleter” ini cukup ampuh untuk merubah mindset pegawai di kota pontianak”.

19. PejabatSatpolPPKotaPontianak:
“Pak wali itu super nge-check, beliau adalah contoh pimpinan yang tidak bisa dibohongi. Bahkan kadang beliau yang menginformasikan ke kita (SKPD) jika ada masalah”
PimredPontianakPost;ProjectManagerLSMJariBorneoBarat;Ka.LemlitUntan:
“Walikota ini orangnya taat aturan, tegas, semuanya harus mengacu pada dan sesuai dengan aturan, berkomitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta disiplin. Jika ada aparatur yang bertindak tidak sesuai aturan diberikan punishment, sehingga seluruh aparatur sekarang nurut pada kebijakan yang dibuat”
Sutarmidji:
“Saya berusaha untuk memahami semua lingkup tugas saya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Saya dituntut untuk harus tahu berapa lama IMB harus selesai, berapa hari TDP, izin HO selesai, dan itu semuanya sudah di luar kepala saya. Ketika saya sudah tahu semua, saya lebih gampang mengawasi.”
Temuan Lapangan Kota Pontianak

20. Rapat Koordinasi di rumah jabatan walikota minimal seminggu sekali selepas sholat isya untuk membahas permasalahan yang ada di suatu SKPD
Pembangunan sistem berbasis TIK
SIMYANDU; SIMBADA; SIKD; MAPADA; SAPK; SIK; SIMRS; SIMA; SIMEKBANG; SIAK; SIPP
Mempublikasikan APBD dan dana Bantuan Sosial (Bansos) ke media massa. Selain itu, juga dilakukan bedah APBD
Kuota 5%bagi siswa di luar wilayah Kota Pontianak untuk melanjutkan studi di Kota Pontianak
Melakukan penghematan pembiayaan dengan sekitar 80% SKPD tidak lagi menggunakan mobil dinas
Kebijakan jika ada aparatur yang tersangkut kasus hukum, maka Pemerintah Kota Pontianak tidak akan menyediakan pengacara
Sutarmidji langsung mengontrol dan menandatangani seluruh Surat Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Walikota pada hari Rabu dan Kamis setiap minggunya
Temuan Lapangan Kota Pontianak

21. INTERAKSI PUBLIK
Rubrik Yok Bangon Kote Kite di Tribun Pontianak
(Sumber : Harian Tribun Pontianak dan Harian Kaltim Post, 2014)
Kab. Kukar
Kota Samarinda

22. Mempublikasikan APBD dan dana Bantuan Sosial (Bansos) ke media massa. Selain itu, juga dilakukan bedah APBD

23. Penerapan Manajemen Ilahiyah
Sekretaris Daerah mengatakan “carilah pejabat yang berakhlak, pimpinan yang berakhlak, jangan melihat titel”
Dukungananggaranberpengaruhbesardalampelaksanaanprogram pembangunandi KabupatenTanah Bumbu
Group BBM (Blackberry Messenger) yang diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para pimpinan SKPD sehingga koordinasi dan perundingan dapat langsung dilaksanakan
Forum KoordinasiRT, RW, danKepalaDusun(FORRDUS)untuk memaksimal sosalisasi program-program pembangunan daerah sehingga lebih bisa dipahami masyarakat, baik terkait esensi program maupun target dan sasaran program yang hendak dicapai
Bupatijugamewajibkanbudayacoffee morning secararutindi seluruhSKPD
PembentukanTim Monitoring PembinaanAparatur
Temuan Lapangan Kab. TanBu

24. Temuan Lapangan Kab. TanBu
“SKPDmelakukaninovasidankreatifitas,sayahanyamendukung,memberikankebebasankepadaSKPD”(BupatiTanahBumbu)
“kitasilahkanuntukinovasiapaselamaitubermanfaatbagimasyarakat,silahkan, kitatidakmembatasi,silahkanandamelakukankebiijakanasaltidakmelanggarhukum”(SekdaTanahBumbu)
Masih banyaknya SKPD yang kantornyabergabungdengankantorlainnyabahkanadaSKPD yangmengontrak, menunjukkanbahwapimpinandaerahlebihberorientasipadakesejahteraanmasyarakatnyadibandingkaninternal organisasipemerintah
Slogan “Tanah Bumbu Membangun E-Government Menuju Masyarakat Informatif”
Bupati Mardani menyatakan “Pokoknya yang berhubungan dengan IT, Tanah Bumbu pasti menang”

28. 1.ModelumumpelaksanaanreformasibirokrasidiKalimantanterbagiatasModelKekuasaan-KoersifmenujuModelNormatif-Reedukatif.
2.DimensiyangpalingberpengaruhdalamreformasibirokrasidiKalimantanmerupakandimensiinternalyangterdiridarifaktorkepemimpinanyangkuatdanreformis;faktorinteraksipublikyangintens;Manajemenmind-setaparatur;sertafaktorvisidanmisiyangkonkrit.
3.Enabler/pengungkitpelaksanaanreformasibirokrasidiKalimantandapatdiinventarisiryaitufaktorinternalyangterdiridari,PengaruhKepemimpinan;VisidanMisi;TransparansidanInteraksiPublik;Mind-SetdanEtosKerjaAparatur;Regulasi/ KebijakanDaerah;DukunganAnggaran;sertafaktoreksternalyaituRegulasiterkaitPelaksanaanreformasibirokrasi
4.Tantangan-tantanganyangtimbulterkaitpelaksanaanreformasibirokrasidiKalimantansertarelatifpadadaerahlainnyayanghendakmelaksanakanpercepatanreformasibirokrasiyaitubagaimanaMenyiapkanpemimpinyangreformis; Menyiapkanvisidanmisipeningkatankualitaspelayananpublik;Menyiapkanenergizingbureaucracy;Menyiapkanstrategiperubahanmind-setaparatur; Menyiapkanwadahuntukberinteraksidenganpublik;sertaMenyiapkanprogram- programperubahan(termasukanggarandanSDM).

29. 1.PemerintahKotaPontianak,PemerintahKabupatenTanahBumbu,sertapemerintahdaerahlainnyayangrelatifberhasilmenjalankanreformasibirokrasidapatdidoronguntukmelakukanpembinaanataumenjadicoachbagipemerintahdaerahlainnya.
2.MenerapkanmodelpendekatanreformasibirokrasiyaituModelKekuasaan-KoersifatauModelNormatif-Reedukatifyangdisesuaikandengankondisibirokrasipemerintahdaerahtersebut.
3.Penguatan-penguatanterhadapmind-setdanetoskerjaaparaturperludiupayakan. AplikasiyangdapatditerapkanadalahmenyelenggarakanKegiatanPenyusunanBudayaKerjayangdiikutiolehseluruhaparaturyangadasehinggadapatdihasilkanNilai-NilaiBudayaKerjabaruyangdiinternalisasisecarabersama-samamenujuorganisasipemerintahdaerahyangungguldanberorientasipublik.
4.Perlunyapembangunankarakterkepemimpinanyangtegasdanreformis.Yangdapatdilakukanmelaluikegiatanpendidikandanpelatihankepadakepaladaerahyangterpilihsebelumdilantikmenjadikepaladaerahdefinitif(leadershiptraining); peningkatanPenguasaanTerhadapTugasdanFungsiSeluruhInstansiyangAda; PenguasaanMembentukNetworkingyangLuasdanBaik;sertaOpen-MindeddanSenantiasaMemberikanTantanganProduktifkepadabawahannya.

30. 5.Alirankebijakanataukomunikasiperubahanyangoptimaldarileveltopmanager,middlemanagerhinggalevellowermanagerperludiperkuat.
6.Penguatansistemorganisasiperludilakukanmelaluiupayastandarisasikerjayangoptimal.Kebutuhansaranadanprasaranakerjaperludilengkapiagarmekanismekerjamenjadisemakincepat,efektif,danefisien.
7.Saluraninteraksipublikperludigalakkandenganpengelolaanyangoptimal,baikmelaluiSMS,forumdiskusi,rubrikpartisipasipublik,ataukegiatan“blusukan”.
8.Ruang-ruangotonomibagiSKPDuntukberinovasiperludibukaluasagarpercepatanmekanismekerjaorganisasidapatterwujud,namunsepanjanginovasitersebutdapatmeningkatkankualitaspelayananpublik.Untukmemicuhaltersebut, pemerintahdaerahdapatmerangsangSKPDdenganberbagaimacamtantangan; penghargaanataupuninsentiflainnyasehinggabudayainovasiataupunkompetisiinovasiinidapattumbuh.
9.Peningkatankompetensidanprofesionalismepegawaidenganmenerapkanrekruitmenterbuka,sertaMemaksimalkanpenggunaanteknologidaninformasidalamrangkamembangunsistemkerjayangefektifdanefisiensertakontrolkedisiplinanpegawai

31. SemogaBermanfaatTerimaKasih…
Bidang Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara
--PKP2A III LAN --