Makalah ini membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi pengertian, konsep, prinsip, klasifikasi, dasar hukum, dan sejarah HAKI di Indonesia.

2. H A K I
AGUSTINUS SULISTYO.B TI1210027
DEVI FERDIAN M TI1210042
DUWI BAYU PRATOMO TI1210035
FIRMAN PAMUNGKAS TI1210037
KOMALA NURHASANAH TI1210040
M SAEFUL BURHAN TI1210042
ROBY BAYU MAULANA TI1210047
DIPERSEMBAHKAN OLEH:

3. BAB II
• 2.1 : PENGERTIAN HAKI
• 2.2 : KONSEP HAKI
• 2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI
• 2.4 : KLASIFIKASI HAKI
• 2.5 : DASAR HUKUM HAKI DI INDONESIA
• 2.6 : SEJARAH HAKIBAB III
• 3.1 : PERMASALAHAN
• 3.1.1 : PERMASALAHAN UMUM
• 3.1.2 : PERMASALAHAN KHUSUS
• 3.1 PEMECAHAN MASALAH
BAB I
• 1.1 : LATAR BELAKANG
• 1.2 : RUMUSAN MASALAH
• 1.3 : TUJUAN
DAFTAR ISI
BAB IV
• 4.1 : KESIMPULAN
• 4.2 : SARAN

4. BAB I
PE NDAHULUAN
LOMPAT KE :
1.1 : LATAR BELAKANG
1.2 : RUMUSAN MASALAH
1.3 : TUJUAN

5. 1.1 : LATAR BELAKANG [1]
Hukum tentang pengaturan Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) saat ini semakin diperhatikan oleh
khalayak. Karena banyaknya klaim dan semakin sulitnya
proses peradilan untuk menindaklanjuti klaim tersebut
jika tak memiliki mukum yang kuat.
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) secara esensial
berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari
intelektual manusia.

6. 1.1 : LATAR BELAKANG [2]
HaKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia dan
intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah karya
ciptaan.
Untuk karya-karya ciptaan perlu mendapatkan perlindungan
untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
untuk meniru, memperbanyak serta memperdagangkan karya
ciptaan orang lain.
Hak Kekayaan Intelektual mencakup 2 kelompok yaitu Hak
Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

7. 1.2 : RUMUSAN MASALAH
1) Apa Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ?
2) Apa saja prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual ?
3) Apa Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual ?
4) Apa Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia ?
5) Bagaimana Sejarah Hak kekayaan Intelektual di
Indonesia ?

8. 1.3 : TUJUAN [1]
Dalam penyusunan makalah ini yang berisi tentang Hak Kekayaan Intelektual
tahun 2014 yang diatur di undang-undang no 28 tahun 2014, Penulis berharap
dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan masyarakat luas.
Tujuan utama dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
• Untuk mengetahui pengertian HaKI
• Untuk mengetahui ruang lingkup HaKI
• Untuk mengetahui pengertian dan landasan hukum hak cipta, hak paten,
desain industri, dan merek
• Untuk mengetahui sifat dan dasar hukum HaKI
• Untuk mengetahhui pentingnya HaKI
• Untuk mengetahui sejarah perkembangan perlindungan HaKI di Indonesia

9. 1.3 : TUJUAN [2]
Adapun tujuan lain dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut.
Bagi Kelompok:
• Penyusunan Makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas
kelompok mata kuliah Etika Profesi dan HAKI Program Studi Teknik
informatika politeknik TEDC Bandung tahun akademik 2015-2016.
Bagi Pembaca dan Masyarakat Luas:
• Penyusunan Makalah ini dimaksudkan untuk menambah
pengetahuan tentang, Sejarah, Bentuk dan Perkembangan Hak
Kekayaan Intelektual di Indonesia.

10. BAB II
TINJAUAN TEORI
LOMPAT KE :
2.1 : PENGERTIAN HAKI
2.2 : KONSEP HAKI
2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI
2.4 : KLASIFIKASI HAKI
2.5 : DASAR HUKUM HAKI DI INDONESIA
2.6 : SEJARAH HAKI

11. 2.1 : PENGERTIAN HAKI [1]
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan
padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property
Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek
kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan,
daya pikir, atau produk pemikiran manusia
(the Creations of the Human Mind)
(WIPO, 1988:3).

12. 2.1 : PENGERTIAN HAKI [2]
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak
eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada
seseorang atau sekelompok orang atas karya
ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak
Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat
lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda
(Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda
imateriil).

13. 2.1 : PENGERTIAN HAKI [3]
Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau
hak milik, yaitu :
•Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat
elektronik, peralatan telekominukasi dan informasi, dan
sebagainya;
•Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan
pabrik;
•Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.

14. 2.1 : PENGERTIAN HAKI [4]
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam
bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan
hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya
berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya
berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya
yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

15. 2.2 : KONSEP HAKI [1]
Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual
memiliki konsep yang bernama konsep HAKI.
Berikut ini merupakan konsep HAKI:

16. 2.2 : KONSEP HAKI [2]
•Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU &
wewenang menurut hukum).
•Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
•Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan
intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan
intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan
curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh
“produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau
yang sejenis.

17. 2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI
Prinsip-prinsip yang terdaftar
dalam Hak Kekayaan Intelektual :
PRINSIP
HAKI
EKONOMI
KEBUDAYAAN
SOSIAL
KEADILAN

18. 2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI [ E K O N O M I ]
Prinsip ekonomi merupakan hak intelektual berasal
dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia
yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan
memeberikan keuntungan kepada pemilik yang
bersangkutan

19. 2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI [ K E A D I L A N ]
Prinsip keadilan merupakan di dalam menciptakan
sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan
suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat
perlindungan dalam pemiliknya.

20. 2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI [ K E B U D AYA A N ]
Prinsip kebudayaan yakni perkembangan
ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk
meningkatkan kehidupan manusia.

21. 2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI [ S O S I A L ]
Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai
warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum
dan telah diberikan kepada individu merupakan satu
kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan
keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

22. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI
Berdasarkan WIPO
HAKI
HAK KEKAYAAN INDUSTRI
(INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)
Patern Merek
Hak Desain
Industri
Hak Desain
Tata Letak
Sirkuit Terpadu
Rahasia
Dagang
Varietas
Tanaman
HAK CIPTA
(COPYRIGHTS)

23. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ H A K C I P T A ]
•Hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu
karya (misal karya seni untuk mengumumkan,
memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain
untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak
pencipta sendiri.
•UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan
bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya
intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan
pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah
dituangkan dalam wujud tetap.

24. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ H A K K E K A Y A A N I N D U S T R I ]
HAK KEKAYAAN
INDUSTRI
(INDUSTRIAL
PROPERTY
RIGHTS)
Patern
Merek
Hak Desain
Industri
Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang
Varietas
Tanaman

25. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ HAK KE KAYAAN IN DUST RI] : PAT E N
Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara
kepada inventor atas hasil invensinya dibidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepadapihaklain untuk
melaksanakannya (UU No 14 Tahun 2001 Tentang
Paten).

26. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ HAK KE KAYAAN IN DUST RI] : ME RE K
Merek adalah tanda yang berupa gambar,nama, kata,
hurup-hurup, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalamkegiatan
perdagangan barang atau jasa. (UU no 15 Tahun 2001
Tentang Merek )

27. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ HAK KE KAYAAN IN DUST RI] : D I
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan eksetis dan dapat diwujudkan dalampola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
(Pasal 1 ayat 1 UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

28. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ HAK KE KAYAAN IN DUST RI] D T L S T
Hak desain tata letak sirkuit terpadu ( integrated circuit ),
yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam
sirkuit terpadu, yang merupakan komponen elektronik yang
diminiaturisasi.

29. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ HAK KE KAYAAN IN DUST RI] : R D
Rahasia dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh
suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi

30. 2.4 : KLASIFIKASI HAKI [ HAK KE KAYAAN IN DUST RI] : V T
Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu
jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman,
pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi
karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat
membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama
oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan
apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1
Ayat 3).

31. 2.5 : DASAR HUKUM HAKI DI INDONESIA
UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15).
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi
Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights ( TRIPs )

32. 2.6 SEJARAH HAKI [1]
• Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang
(UU) pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.
• Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek
(1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).
• Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-
Indies Paris Covention for the Protection of Industrial Property sejak
tahun 1888, anggota dari tahun 1893 s.d. 1936, dan anggota sejak
tahun 1914.
• Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d.1945, semua
peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap
berlaku.

33. 2.6 SEJARAH HAKI [2]
•Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya. seluruh peraturan perundang-undangan
peninggalan colonial Belanda tetap berlaku berdasarkan
ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
•Undang-Undang Hak Cipta dan UU Merek peninggalan
Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan
UU Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah
Indonesia.

34. 2.6 SEJARAH HAKI [3]
•Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan UU Indonesia
pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November
1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.
•Pada 12 April 1982, Pemerintah mengesahkan UU No. 6
tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk
menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.

35. 2.6 SEJARAH HAKI [4]
•Pada 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus
di bidang HKI melalui Keputusan Presiden Nomor 34/1986
(tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34).
•Pada 19 September 1987 Pemerintah Indonesia
mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas
UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

36. 2.6 SEJARAH HAKI [5]
•Pada 13 Oktober 1989, Dewan Perwakilan Rakyat
menyetujui rancangan UU tentang Paten, yang
selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989
(UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1
November 1989
•Pada 28 Agustus 1992, Pemerintah Indonesia
mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek
(UU Merek 1992)

37. BAB III
PE RMASALAHAN DAN
PE MEC AHAN MASALAH
LOMPAT KE :
3.1 : PERMASALAHAN
3.1.1 : PERMASALAHAN UMUM
3.1.2 : PERMASALAHAN KHUSUS
3.1 PEMECAHAN MASALAH

38. 3.1 : PERMASALAHAN
UMUM DAN KHUSUS

39. 3.1.1 : PERMASALAHAN UMUM
1. Belum meratanya pemahaman tentang Hak Kekayaan
Intelektual di masyarakat Indonesia.
2. Bukan saja pada masyarakat namun Hak Kekayaan
Intelektual juga belum banyak dikenal oleh anggota DPR
dan juga para penegak hukum

40. 3.1.2 : PERMASALAHAN KHUSUS
Pada bagian badan badan tertentu contohnya
badan litbang kehutanan belum terdapat unit yang
focus mengurusi Hak Kekayaan Intelektual dan
pemanfaatannya.

41. 3.2 : PEMECAHAN MASALAH
Dengan beberapa permasalahan diatas, perlu dilakukannya
sosialisasi tentang HAKI agar undang-undang ini dapat
berjalan dengan efektif di Indonesia, terutama untuk para
anggota dewan dan para penegak hukum agar tidak terjadi
kesalah pahaman atau kesalahan mengartikan tentang pasal
pasal di undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.

42. BAB IV
KESIMPULAN
DAN SARAN
LOMPAT KE :
4.1 : KESIMPULAN
4.2 : SARAN

43. 4.1 : KESIMPULAN [1]
•Pengesahan UU Nomor 28 tahun 2014 merupakan upaya
pemerintah untuk melindungi hak-hak yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual. UU yang baru ini juga
memiliki semangat untuk mendukung seluruh pencipta dan
para pelaku usaha untuk semakin kreatif melahirkan
karyanya.
•Semangat untuk terus berkarya itu diharapkan mampu
meningkatkan daya saing kreativitas kita dalam rangka
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah
di depan mata.

44. 4.1 : KESIMPULAN [2]
Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 juga mengalami
beberapa perubahan yang diharapkan dapat lebih
menguntungkan bagi para pencipta, perubahan Undang-
Undang tersebut meliputi :
•UU No 19 Tahun 2002 mengalami perubahan/revisi hingga
60 persen.
•Jangka waktu perlindungan hak cipta dilakukan dengan
waktu lebih panjang.

45. 4.1 : KESIMPULAN [3]
• Diatur juga mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta. UU
lama hanya dibahas dalam Bagian Umum Penjelasan UU Nomor
19 tahun 2002, tidak membahas tentang sold flat dan peralihan
hak ekonomi, sedangkan di UU baru dibahas lebih detil,
• UU baru ini juga mengatur tentang penyelesaian sengketa, antara
lain melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta
penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
• Diatur juga mengenai eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif
(LMK). Ke depannya, royalti-royalti diatur, dikolek, diurus, dikelola,
didistribusikan LMK.
• UU lama tidak mengatur tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), maka di UU baru ini diatur di pasal 54-56.

46. 4.1 : KESIMPULAN [4]
•Kehadiran UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak
kekayaan intelektual yang baru ini merupakan bukti
kemajuan bagi bangsa Indonesia karena memberikan
perlindungan hukum. Namun jika nanti dalam
praktiknya masih ada kekurangan, bukan tidak
mungkin akan kembali diperbaiki secara lebih lanjut.

47. 4.2 : SARAN
• Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang cukup
intensip kepada masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual,
sehingga masyarakat dapat mengerti hukum yang ada di
Indonesia. Sekaligus masyarakat juga memahami pentingnya apa
saja yang menjadi hak setiap individu atau organisasi.
• Selain itu pemerintah juga diharapkan agar membentuk sebuah
badan hukum independen yang bersih untuk mengawasi secara
intensif mengenai hak kekayaan intelektual, agar undang-undang
no 28 tahun 2014 mengenai hak kekayaan intelektual dapat di
terapkan dengan maksimal.

48. TERIMA KASIH