Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, dan merek. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa HAKI merupakan hak eksklusif atas hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diberikan peraturan untuk melindunginya.
1. PENGERTIAN HAKI:
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual
(HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari
bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata "intelektual"
tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah
kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the
Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang
diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok
orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak
Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI
merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak
berwujud (benda imateriil).
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak
atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta).
Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi,
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan
sebaginya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
tidak dipungkiri telah membawa kemudahan baik dari sisi
efektivitas maupun efisiensi kinerja manusia. Berbagai piranti,
mulai dari rekayasa mekanika hingga perangkat lunak berupa
program-program komputer telah mewarnai perkembangan dunia
iptek. Maraknya penelitian (riset) di dunia iptek ini pun
selanjutnya mulai tidak terpisahkan dengan dunia industri. Bahkan
pada beberapa negara, perindustrian berbasis riset menjadi sumber
pemasukan yang cukup besar suatu negara.
Seiring dengan berjalannya waktu, pompa perekonomian
yang berbasis perkembangan riset iptek kemudian tidak hanya
mengandalkan pendapatan dari sisi penjualan produk hasil riset.
Regulasi atas setiap hasil riset - baik berupa produk atau pemikiran
– pun juga menjadi lahan pendapatan. Salah satu regulasi utama
terkait dengan perkembangan penemuan di bidang iptek ini adalah
konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
3. Sejarah Kemunculan Konsep Hak Cipta (Copyright)
Bangsa yang pertama kali menekankan pada pencantuman
pemilik atau penemu atas barang temuannya adalah bangsa Yunani
kuno dan imperium Romawi. Meskipun demikian, mereka belum
membahasnya sampai hak-hak ekonomi bagi para penemunya. Hal
ini berlangsung hingga ditemukannya mesin percetakan pada abad
ke-15, yang selanjutnya mulai dipikirkan perlunya perlindungan
hak cipta. Penggandaan naskah-naskah pada masa itu kebanyakan
dilakukan oleh kaum gereja atas pesanan lingkungan kerajaan di
Eropa. Hanya pihak-pihak masyarakat tertentu saja yang memiliki
akses atas naskah-naskah ini.
4. Piagam Perizinan Tahun 1662
Kemampuan untuk mencetak buku-buku dengan biaya yang
lebih murah mulai memarakkan isu pembajakan. Seiring dengan
bertambahnya jumlah percetakan di Inggris, Raja kemudian
mengeluarkan hak istimewanya untuk mengatur perdagangan buku
dan melindungi pencetaknya dari pembajakan. Inilah ketetapan
pertama tentang pengendalian atas barang cetakan. Ketetapan ini
dikenal dengan Licensing Act 1662. Piagam inilah yang membangun
konsep pendaftaran (register) atas buku-buku berizin, bersama
dengan kebutuhan untuk menyimpan suatu salinan buku untuk
diizinkan. Tugas ini dijalankan oleh Stationer’s Company, yang
diberi wewenang untuk menahan buku mencurigai berisi berbagai hal
yang menyulut permusuhan dengan gereja atau pemerintah. Pada
tahun 1681 Piagam Perizinan tersebut dicabut, dan peran Stationer’s
Company dibenahi oleh hukum yang memberikan wewenang
kepemilikan buku-buku terdaftar pada sejumlah anggotanya, agar
mereka sendiri yang mengatur perdagangan buku cetakannya
5. Piagam Hak Cipta Internasional 1886 dan Konvensi Berne
Undang-Undang Anne
Undang-undang Anne merupakan piagam Hak Cipta pertama di
dunia. Piagam ini memperkenalkan dua konsep baru : pengarang
sebagai pemilik hak cipta, dan prinsip mengikat tentang perlindungan
atas hasil-hasil yang dipublikasikan. Piagam ini juga mengatur
penyimpanan sebanyak sembilan cetakan atas suatu buku pada
perpustakaan-perpustakaan tertentu suatu negara. Selain itu,
penggunaan istilah perlindungan hak cipta juga diperluas untuk hasilhasil pekerjaan lainnya.
Pada tahun 1857, Komisi Kerajaan Inggris mengusulkan bahwa
.
piagam-piagam berikutnya harus dikodifikasikan, dan melangkah pada
perjanjian hak cipta bilateral dengan Amerika. Hal ini dilakukan untuk
menyediakan perlindungan timbal balik pengarang-pengarang Inggris
dan AS. Conference of Powers kemudian digelar (menghasilkan
kerangka Konvensi Berne bagi Perlindungan Hasil Kerja kajian dan
Seni). Piagam 1886 ini menghapuskan permintaan untuk mendaftarkan
hasil kerja asing dan memperkenalkan hak eksklusif untuk mengimpor
atau memproduksi terjemahan-terjemahan
6. Piagam Hak Cipta 1911
Pada 1 Juli 1912, Piagam Hak Cipta 1911 mulai berlaku.
Piagam ini melakukan revisi dan meninjau ulang piagam-piagam
sebelumnya. Perkembangan itu mencakup pengenalan tentang
perluasan lebih lanjut atas istilah perlindungan, dan istilah hak cipta.
Arsip, perforated rolls, rekaman suara, dan hasil arsitektur juga
memperoleh perlindungan. Piagam ini juga menghapuskan kebutuhan
untuk mendaftarkan hak cipta pada Stationer’s Hall (salah satu prinsip
pokok Konvensi Berne), menghapuskan perlindungan hak cipta atas
hasil pekerjaan yang tidak dipublikasikan. (Sumber :
http://www.intellectual-property.gov.uk)
)
7. Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention,
UCC)
UCC dibentuk oleh UNESCO (
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
) sebagai alternatif dari Konvensi Berne bagi negara-negara yang
tidak menyetujui dengan aspek-aspek yang termaktub dalam
Konvensi Berne, namun masih ingin berpartisipasi dalam
perlindungan hak cipta multilateral. Negara-negara ini meliputi
negara-negara berkembang, negara-negara bekas Uni Soviet.
Negara-negara tersebut menilai bahwa Konvensi Berne
menguntungkan pihak Barat. Meskipun demikian, Konvensi
Berne juga menjadi bagian faksi dari UCC, sehingga hak
ciptanya juga diakui negara-negara non konvensi Berne.
(http://en.wikipedia.org
8. DASAR HUKUM
•Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade
Organization
(WTO)
•Undang-undang Nomor 10/1995 tentang
Kepabeanan
•Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
•Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
•Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan
Paris Convention for the Protection of
Industrial
Property dan Convention Establishing the
World
Intellectual Property Organization
•Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan
Trademark Law Treaty
•Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan
Berne Convention for the Protection of
Literary and
Artistic Works
•Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan
WIPO Copyrights Treaty
9. Secara umum Hak Kekayaan
Intelektual dapat terbagi
dalam dua kategori yaitu:
1.
2.
Hak Cipta.
Hak Kekayaan Industri, meliputi:
Paten
Merek
Desain Industri
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang, dan
Indikasi
10. HAK CIPTA
PENGERTIAN
•
Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
•
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta :
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)
•
Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang
ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan
secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan
berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".
11. SUBYEK HAK CIPTA
Pencipta
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang
atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
Pemegang Hak Cipta
Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang
menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.
12. OBYEK HAK CIPTA
Ciptaan
yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang
khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan
ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang
dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra.
13. Undang-undang yang
mengatur Hak Cipta:
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
RI Tahun 1982 Nomor 15)
UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6
Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun
1987 Nomor 42)
UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor
6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7
Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
14. PATEN
PENGERTIAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas
hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).
Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya
di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain
untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).
Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu
pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten,
dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan
paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana.
Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten
(UUP).
Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu
penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan
adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang
berupa :
a.
b.
c.
d.
proses;
hasil produksi;
penyempurnaan dan pengembangan proses;
penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;
15. Undang - undang yang
mengatur tentang paten:
• UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran
Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
• UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU
Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
• UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
16. MEREK
PENGERTIAN
•
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf,
angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)
• Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk
(barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka
memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi
produsen dan konsumen.
• Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).
19. Istilah-istilah merek:
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya.
Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa
orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan
dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka
waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin
kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk menggunakannya.
20. Undang - undang yang
mengatur tentang merek:
UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran
Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)
21. c. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT,
adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal
ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman,terhadap varietas tanaman
yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan
tanaman. Obyek yang dilindungi dalam hal ini adalah hak
kekayaan intelektual pemulia dalam menghasilkan varietas baru
tanaman melalui kegiatan pemuliaan (Pemulia : yang berhak atas
perlindungan, Varietas : subyek dari perlindungan). Hak PVT
adalah menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau
memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu.
UU No. 29 Tahun 2000 (http://ri.go.id)
22. Berikut adalah beberapa syarat teknis terkait dengan
pengajuan perlindungan varietas tanaman kepada
departemen pertanian :
Didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari
suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman,
pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi
karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat
membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh
sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan
apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
23. c.1 Baru
Pada saat penerimaan permohonan, varietas tersebut
belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah
diperdagangkan tidak lebih dari 1 tahun, atau di luar
negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim
dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.
c.2 Unik
Apabila pada saat pendaftaran dapat dengan jelas
dibedakan dengan varietas yang sudah ada. Keunikan
didasarkan pada karakter morfologi individual.
c.3 Seragam
Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter
pembedanya cukup seragam.
c.4 Stabil
Suatu varietas dianggap stabil apabila tidak berubah
setelah diperbanyak berulang kali.
24. Unik.
Seragam.
Contoh syarat teknis varietas yang dapat diajukan perlindungan :
Unik, seragam.
Jangka waktu perlindungan hukum VT di Indonesia ada dua,
yaitu 20 tahun untuk tanaman musiman dan 25 tahun untuk
tanaman tahunan.
25. Desain Industri
PENGERTIAN
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Tentang Desain Industri) :
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan
warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)
27. Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
PENGERTIAN
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) :
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan
untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)
Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi
dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut
dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1
Ayat 2)
28. d. Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk
secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan
Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari
elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua
interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit
Terpadu. Perlindungan DTLST diberikan kepada pemegang hak
terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara
komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan selama 10
tahun.
UU No. 32 Tahun 2000 (http://ri.go.id)
30. Rahasia Dagang
PENGERTIAN
(Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang) :
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak
diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna
dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya
oleh pemilik Rahasia Dagang.
31. e. Rahasia Dagang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Lingkup perlindungan dapat diberikan pada metode
produksi, metode pengolahan, metode penjualan, daftar
pelanggan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau
bisnis. Informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut
hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara
umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai
ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat
digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang
bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara
ekonomi.
32. e.1 Metode Penjualan
Informasi bisnis yang dirahasiakan dari metoda penjualan
adalah strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan
penjualan/ omset yang besar, misalnya :
Cara pembayaran(kredit, cash)
Kebijakan diskon
Kebijakan harga (distributor, retail)
Promosi (black promo,open promo), dll.
e.2 Metode produksi
Yang termasuk dalam kategori ini adalah hasil penelitian,
hasil riset pasar dan langkah yang hendak dilakukan terhadap
pengembangan dari hasil tersebut, termasuk teknik penggunaan
mesin-mesin, treatment terhadap bahan, dan teknik pengolahan.
e.3 Komposisi ramuan
33. Indikasi Geografis
PENGERTIAN
(Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang
Merek) :
Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.(Pasal 56 Ayat 1)
34. f. Paten
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Dalam hal ini, inventor menjelaskan invensinya secara lengkap dalam
bentuk dokumen yang dipublikasi sehingga orang lain tahu persis apa
yang telah ditemukan oleh inventor. Sebagai imbalannya, pemerintah
memberi hak monopoli untuk jangka waktu tertentu bagi inventor. Hak
monopoli tersebut disebut sebagai paten.
Dalam rezim paten dikenal istilah pemilik dan pemegang paten.
Inventor pada dasarnya adalah pemilik paten. Ia selanjutnya dapat
memberikan hak pada pihak lain, yang dengannya pihak lain tersebut
menjadi pemegang hak paten.
35. Perbedaan invention dan discovery : Discovery
merupakan penemuan terhadap suatu sifat baru dari
suatu material atau benda yang sudah dikenal atau sudah
ada sebelumnya secara alami. Sedangkan invention
merupakan penemuan berupa ide yang dituangkan ke
dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil
produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses
atau hasil produksi. Invensi dapat dipatenkan, sedangkan
discovery tidak.
UU No. 14 tahun 2001 (http://ri.go.id)
36. B. Hak Cipta (Copyright)
Hak Cipta berarti hak untuk memperbanyak suatu
ciptaan yang dalam praktiknya termasuk hak untuk
mempublikasikan dan menyebarluaskan. Skema hak cipta
di Indonesia diatur dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 19
Tahun 1992 : Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta
atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak atau memberikan izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Masa perlindungan hak cipta
NO.
1.
JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI
Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
Drama atau drama musikal, tari, koreografi
Segala bentuk seni rupa, seni lukis, seni pahat, seni patung
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
Arsitektur
Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya
Alat peraga
Peta
Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai
2.
LAMA PERLINDUNGAN
Seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun
setelah pencipta meninggal dunia.
50 tahun sejak pertama kali diumumkan
Program komputer
Sinematografi
Fotografi
Database
Karya hasil pengalihwujudan
3.
Perwajahan karya tulis yang diterbitkan
50 tahun sejak pertama kali diumumkan
4.
Ciptaan yang dipegang badan hukum
50 tahun sejak pertama kali diumumkan
5.
Folklore
Tanpa batas
6.
Pelaku/ Performer (aktor dan musisi dalam hal pertunjukannya)
50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.
7.
Produser rekaman suara
50 tahun sejak pertama kali direkam
8.
Lembaga Penyiaran
20 tahun sejak pertama kali disiarkan
38. Cabang-cabang HaKI dengan
spesifikasinya
NO.
JENIS
HKI
PERATURAN
OBJEK PERLINDUNGAN
MASA PERLINDUNGAN
Biaya (Rp)
KETERANGAN
1.
Hak Cipta
UU No. 19/2002
Atas karya/ciptaan dibidang
ilmu pengetahuan, seni atau
sastra
Seumur hidup pencipta
ditambah 50
75.000
Bersifat ekslusif &
pendaftaran tidak
diharuskan
2.
Merek
UU No. 15/2001
Tanda berupa gambar,
nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna
atau kombinasinya
10 tahun
450.000
(merek
dagang &
jasa)
Dapat diperpanjang
3.
Desain
Industri
UU No. 31/2000
Bentuk, konfigurasi, atau
komposisi garis dan warna,
atau gabungannya.
10 Tahun
600.000
atau
300.000
(utk UKM)
4.
DTLST
UU No. 32/2000
Desain rangkaian yang
mengandung elemen
aktif/semikonduktor.
10 Tahun
700.000
atau
400000
(untuk
UKM)
5.
PVT
UU No. 29/2000
Tanaman dengan varian baru
20 tahun untuk tanaman
musiman
Bukan kewenangan
DJHKI.
Pendaftaran di
Deptan
25 tahun untuk tanaman
tahunan
6.
Rahasia
Dagang
UU No. 30/2000
Informasi yang bernilai
ekonomi
Selama informasi terjaga
kerahasiaannya
Tidak perlu
pendaftaran
7.
Paten
UU No. 14/2001
Invensi di bidang teknologi
berupa produk atau proses
20 tahun untuk paten
biasa
575.000
Terdapat biaya
lainnya hingga Rp
68.175.000
10 tahun untuk paten
sederhana
575.000
Terdapat biaya
lainnya hingga Rp.
17.525.000
39. Rekomendasi Bacaan
Presentasi Pemahaman Dasar HaKI, Pusat Inovasi LIPI
(2006)
http://www.intellectual-property.gov.uk
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_property
UU No. 15 Tahun 2001 (http://ri.go.id)
UU No. 31 Tahun 2000 (http://ri.go.id)
UU No. 29 Tahun 2000 (http://ri.go.id)
UU No. 32 Tahun 2000 (http://ri.go.id)
UU No. 14 tahun 2001 (http://ri.go.id)
http://www.ifrro.org/: Volume 1 No 3 May/June 1998
Stephen E Siwek, Copyright Industries in the US Economy
The 2002 Report
www.history-science-technology.com
Republika.co.id