Dokumen tersebut membahas tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. HAKI merupakan hak yang berasal dari hasil karya intelektual manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
A. PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I.) merupakan terjemahan dari Intellectual
Property Rights (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: “Hak”,
“Kekayaan”, “Intelektual”. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki,
dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan “Kekayaan Intelektual” merupakan
kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan,
seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir “Hak atas
Kekayaan Intelektual” (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang / kekuasaan) untuk
berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau
hukum-hukum yang berlaku. “Hak” itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang
pertama “Hak Dasar (Azasi)”, yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat
diganggugugat. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan
sebagainya. Kedua “Hak Amanat / Peraturan”, sehingga masyarakatlah yang
menentukan, seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai
dengan hakekatnya pula, HAKI dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang
sifatnya tidak berwujud (intangible).
Terlihat bahwa HAKI merupakan Hak Pemberian dari Umum (Publik) yang
dijamin oleh Undang-undang. HAKI bukan merupakan hak azasi, sehingga kriteria
pemberian HAKI merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik. Dari hal uraian di
atas bisa disimpulkan H.A.K.I. adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu
kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam
berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan
manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.
Hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang
atau suatu badan hukum.

2. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :
(1) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan
telekominukasi dan informasi, dan sebagainya;
(2) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik;
(3) Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda
tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya
berwujud, Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebaginya yang tidak mempunyai
bentuk tertentu.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau
harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual
property right. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut
adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the creations of the
human mind) (WIPO, 1988:3).
Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak
atas kekayaan intelektual (HAKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan
ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual'
mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan
bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak
milik lainnya.
Hukum yang mengatur kekayaan intelektual biasanya bersifat teritorial;
pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah
di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Namun, hukum yang berbeda-beda tersebut
semakin diselaraskan dengan diberlakukannya perjanjian-perjanjian internasional seperti
Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Organisasi

3. Perdagangan Dunia (WTO), sementara perjanjian-perjanjian lain memungkinkan
pendaftaran kekayaan intelektual pada lebih dari satu yurisdiksi sekaligus.
Hukum yang mengatur kekayaan intelektual di Indonesia mencakup Hak Cipta
dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.
Organisasi Internasional yang mewadahi bidang H.K.I. yaitu WIPO (World
Intellectual Property Organization). Istilah yang sering digunakan dalam berbagai
literatur untuk Hak Kekayaan Intelektual:
• Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I.)
• Intellectual Property Rights (IPR)
• Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
• Hak Milik Intelektual
B. ISI, RUANG LINGKUP, DAN ANEKA RAGAM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Ruang lingkup H.K.I.:
• Hak Cipta
o Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan
ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o Dasar hukum: UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
o Hak cipta mengandung:
 Hak moral contohnya: lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang diakui
menjadi ciptaan saya.

4.  hak ekonomi, hak ekomoni berhubungan dengan bisnis atau nilai
ekonomis.
contohnya: mp3, vcd, dvd bajakan.
o Sifat hak cipta:
 hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud
 hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan
harus tertulis (bisa di notaris atau di bawah tangan)
 hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan
hukum
o Ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila
ada pihak lain ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari.
o Jangka waktu perlindungan hak cipta:
 Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun
setelah pencipta meninggal dunia.
 50 tahun sejak diumumkan/diterbitkan untuk program komputer,
sinematografi, fotografi, data base dan karya hasil
pengalihwujudan, perwajahan karya tulis, buku pamflet, dan hasil
karya tulis yang dipegang oleh badan hukum.
 Tanpa batas waktu: untuk pencantuman dan perubahan nama atau
nama samaran pencipta.
• Hak Atas Kekayaan Industri
o Patent (Hak Paten)
 Hak paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
 Dasar hukum: UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
 Jangka waktu paten: 20 tahun, paten sederhana: 10 tahun.
 Paten tidak diberikan untuk invensi:

5.  bertentangan dengan UU, moralitas agama, ketertiban
umum, kesusilaan.
 metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau
hewan.
 teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika.
 makhluk hidup dan proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan.
 contohnya: Ballpoint, untuk masalah teknologi tinta.
o Trademark (Hak Merek)
 contohnya: Ballpoint, untuk tulisan (misalnya) Parker.
o Industrial Design (Hak Produk Industri)
 contohnya: Ballpoint, untuk desain atau bentuk.
o Represion Of Unfair Competition Practices (Penanggulangan Praktik
Persaingan Curang)
Aneka Ragam HAKI
●Hak Cipta (Copyright) berdasarkan pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 19 Tahun
2002 Tentang Hak Cipta: ''Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan -
pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.''
●Paten (Patent) berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten: ''Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.'' Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah
karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta,
seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat
berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang

6. tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan
sebuah ide yang dipatenkan.
●Merk Dagang (Trademark) berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa.'' Contoh: Kacang Atom cap “Ayam Jantan”.
●Rahasia Dagang (Trade Secret) menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang: ''Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak
diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis.'' Contoh: rahasia dari formula
Parfum.
●Service Mark adalah kata, prase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan
oleh sebuah bisnis untuk mengindentifikasi sebuah layanan dan membedakannya
dari kompetitornya. Pada prakteknya perlindungan hukum untuk merek dagang
sedang service mark untuk identitasnya.
Contoh: “Pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah”.
●Desain Industri berdasarkan pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun
2000 Tentang Desain Industri: ''Desain Industri adalah suatu kreasi tentang
bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau
gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan.''
●Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor
32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; (ayat 1): ''Sirkuit
Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di
dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan
serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untu menghasilkan fungsi elektronik.''; (ayat 2): ''Desain Tata
Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen,

7. sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau
semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut
dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.''
● Indikasi Geografis berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
Tentang Merek: ''Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu Tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor
alam, fakto manusia, atau kombinasi dari kedua fakto tersebut memberikan ciri dan
kualitas tertent pada barang yang dihasilkan.''
 Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan Hak
Atas Kekayaan Intelektual sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu :
1. hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (industrial property right);
2. hak cipta (copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights).
Beberapa konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia:
• TRIP’S (Trade Related Aspecs of Intelectual Property Rights) (UU No. 7 Tahun
1994)
• Paris Convention for Protection of Industrial Property (KEPPRES No. 15
TAHUN 1997)
• PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT (KEPPRES No.
16 TAHUN 1997)
• Trademark Law Treaty (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (KEPPRES
No. 18 TAHUN 1997)
• WIPO Copyrigths Treaty (KEPPRES No. 19 TAHUN 1997)
Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan,
kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta,

8. yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir
suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".
Perbedaan antara hak cipta (copyright) dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta
(neighboring rights) terletak pada subyek haknya.
Pada hak cipta subyek haknya adalah pencipta sedangkan pada hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta subyek haknya adalah artis pertunjukan terhadap penampilannya,
produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya, dan organisasi penyiaran
terhadap program radio dan televisinya. Baik hak cipta maupun hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta di Indonesia diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang
Hak Cipta (UUHC) UU .
Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang
diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility
models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan
yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Paten (UUP).
Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau
jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga
kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Indikasi geographis merupakan tanda
yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis,
termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi, disamping tanda
berupa merek juga dikenal tanda berupa indikasi geografis berkaitan dengan faktor
tertentu. Merek dan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek
(UUM).
1. HAK CIPTA

9. Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2
ayat 1 UUHC). Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif yang berarti
hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain
pencipta.
Hak khusus meliputi :
a. hak untuk mengumumkan;
b. hak untuk memperbanyak.
Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun
1982 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Untuk mempermudah
penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.
Pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan persyaratan untuk
memperoleh perlindungan hak cipta (pasal 5 dan pasal 38 UUHC). Artinya, seorang
pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia
benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan
mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Dengan kata lain
Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan
ciptaannya atau tidak.
2. PATEN

10. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang
teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau
memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-
undang Paten).
Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan
(baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan
pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :
a. proses;
b. hasil produksi;
c. penyempurnaan dan pengembangan proses;
d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.
Pengaturan Paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989
tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989
tentang Paten. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 atau Undang-
Undang Paten (UUP) saja.
Pemberian Paten.
Penemuan diberikan Paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan
permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di
Jakarta).

11. Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-
Undang Paten, yaitu :
a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
ketertiban umum, dan kesusilaan.
b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan
yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun
yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
3. MEREK
Tanda yang berupa gambar, nama,kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek). Merek dagang
adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif
adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama
yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk
membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
Pengaturan Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
tahun 1992 tentang Merek. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 atau
dapat juga disingkat Undang-Undang Merek (UUM).

12. Pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor
Merek.
Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut Pasal 5 Undang-
Undang Merek yaitu :
a. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
b. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda.
c. Tanda yang telah menjadi milik umum.
d. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimintakan pendaftaran.
C. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA
• UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
• UU No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman
• UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
• UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
• UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten
• UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
• UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-undang di bidang HaKI yang dikeluarkan pada tahun l997, yaitu :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun l997 Tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 6 Tahun l982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang nomor 7 Tahun l987

13. 2. Undang Undang nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor
6 Tahun l989 tentang Paten
3. Undang Undang nomor 14 Tahun l997 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor
19 Tahun l992
Dan ada 3 (tiga) Undang Undang lagi yang dikeluarkan pada akhir Tahun 2000, yaitu :
1. Undang Undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Produk
3. Undang Undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
D. HAKI PERANGKAT LUNAK (HAKI BERHUBUNGAN DENGAN
TEKNOLOGI INFORMASI)
Di Indonesia, HaKI Perangkat Lunak termasuk ke dalam kategori Hak Cipta
(Copyright). Beberapa negara, mengizinkan pematenan perangkat lunak. Pada industri
perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah
ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian
cross licensing, artinya ''Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh
menggunakan paten anda''. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat
merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada
juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Banyak pihak tidak setuju terhadap
paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten
berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain,
maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak
seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.
Perangkat Lunak Berpemilik
Perangkat lunak berpemilik ialah perangkat lunak yang tidak bebas atau
pun semi bebas. Seseorang dapat dilarang, atau harus meminta izin, atau akan dikenakan
pembatasan lainnya sehingga menyulitkan – jika menggunakan, mengedarkan, atau
memodifikasinya.
Perangkat Lunak Komersial

14. Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh
kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. “Komersial” dan
“kepemilikan” adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan perangkat lunak komersial
adalah berpemilik, tapi ada perangkat lunak bebas komersial, dan ada perangkat lunak
tidak bebas dan tidak komersial. Harap sebarkan ke khalayak, perangkat lunak bebas
komersial merupakan sesuatu yang mungkin. Sebaiknya, anda jangan mengatakan
“komersial“ ketika maksud anda ialah “berpemilik”.
Perangkat Lunak SemiBebas
Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi
mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan
memodifikasinya (termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi) untuk tujuan
tertentu (Umpama nirlaba). PGP adalah salah satu contoh dari program semi
bebas. Perangkat lunak semi bebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik,
namun masih ada masalah, dan seorang tidak dapat menggunakannya pada system
operasi yang bebas.
Public Domain
Perangkat lunak public domain ialah perangkat unak yang tanpa hak cipta. Ini
merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas noncopyleft, yang berarti bahwa
beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali.
Terkadang ada yang menggunakan istilah “public domain '' secara bebas yang berarti
“cumacuma'' atau “tersedia gratis". Namun “public domain'' merupakan istilah hokum
yang artinya “tidak memiliki hak cipta''. Untuk jelasnya, kami menganjurkan untuk
menggunakan istilah “public domain'' dalam arti tersebut, serta menggunakan istilah
lain untuk mengartikan pengertian yang lain. Sebuah karya adalah public domain jika
pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu
kadauwarsa. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah public domain
karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta.

15. Freeware
Istilah “freeware” tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk
paket paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan pemodifikasian (dan kode
programnya tidak tersedia).
Shareware
Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk
meredistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta
untuk membayar biaya lisensi.
Perangkat Lunak Bebas (Free Software)
Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapa pun untuk
menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi atau pun tidak, secara
gratis atau pun dengan biaya. Perlu ditekankan, bahwa kode sumber dari program harus
tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak. Perangkat Lunak
Bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan,
menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak.
Tepatnya, mengacu pada empat jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak:
• Kebebasan 0: Kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja.
• Kebebasan 1: Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat
disesuaikan dengan kebutuhan anda. Akses pada kode program merupakan suatu
prasyarat.
• Kebebasan 2: Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak
tersebut sehingga dapat membantu sesama anda.
• Kebebasan 3: Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program, dan dapat
menyebarkanya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses
pada kode programmerupakan suatu prasyarat juga. Suatu program merupakan perangkat
lunak bebas, jika setiap pengguna memiliki semua dari kebebasan tersebut. Dengan
demikian, anda seharusnya bebas untuk menyebarluaskan salinan program itu, dengan
atau tanpa modifikasi (perubahan), secara gratis atau pun dengan memungut biaya
penyebarluasan, kepada siapa pun dimana pun. Kebebasan untuk melakukan semua hal di
atas berarti anda tidak harus meminta atau pun membayar untuk izin tersebut. Perangkat
lunak bebas bukan berarti “tidak komersial”. Program bebas harus boleh digunakan untuk

16. keperluan komersial. Pengembangan perangkat lunak bebas secara komersial pun tidak
merupakan hal yang aneh; dan produknya ialah perangkat lunak bebas yang komersial.
Copylefted/NonCopylefted
Perangkat lunak copylefted merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan
pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasanbatasan tambahan –
jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Artinya, setiap
salinan dari perangkat lunak, walaupun telah dimodifikasi, haruslah merupakan perangkat
lunak bebas. Perangkat lunak bebas noncopyleft dibuat oleh pembuatnya yang
mengizinkan seseorang untuk mendistribusikan dan memodifikasi, dan untuk
menambahkan batasan-batasan tambahan dalamnya. Jika suatu program bebas tapi tidak
copyleft, maka beberapa salinan atau versi yang dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama
sekali. Perusahaan perangkat lunak dapat mengkompilasi programnya, dengan atau tanpa
modifikasi, dan mendistribusikan file tereksekusi sebagai produk perangkat lunak yang
berpemilik. Sistem X Window menggambarkan hal ini.
Perangkat Lunak Kode Terbuka (Open Source Software)
Konsep open source pada intinya adalah membuka kode sumber (source code)
dari sebuah perangkat lunak. Sistem pengembanganya tidak dikoordinasi oleh suatu
orang/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan
kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas. OSS tidak harus gratis: dapat saja
membuat perangkat lunak dibuka kodesumbernya, mempatenkan algoritmanya,
medaftarkan hak cipta, dan tetap menjual perangkat lunak tersebut. Definisi open source
yang asli seperti tertuang dalam OSD (Open Source Definition) yaitu:
●Free Redistribution.
●Source Code.
●Derived Works.
●Integrity of the Authors Source Code.
●No Discrimination Against Persons or Groups.
●No Discrimination Against Fields of Endeavor.
●Open Source Software.
●Distribution of License.

17. ●License Must Not Be Specific to a Product.
●License Must Not Contaminate Other Software.
Pergerakan perangkat lunak bebas dan open source saat ini membagi pergerakann
ya dengan pandangan dan tujuan yang berbeda. Open source adalah pengembangan secar
a metodelogy, perangkat lunak tidak bebas adalah solusi suboptimal. Untuk pergerakan p
erangkatlunak bebas, perangkat lunak tidak bebas adalah masalah sosial dan perangkat lu
nak bebas adalah solusi.
GNU General Public License (GNU/GPL)
GNU/GPL merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk
mengcopyleft-kan sebuah program. Proyek GNU menggunakannya sebagai perjanjian
distribusi untuk sebagian besar perangkat lunak GNU. Sebagai contoh adalah lisensi GPL
yang umum digunakan pada perangkat lunak Open Source. GPL memberikan hak kepada
orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan modifikasi atau produk derivasi
dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Kebalikan dari hak cipta adalah public
domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain
4.Komersialisasi Perangkat Lunak
Bebas pada kata perangkat lunak bebas tepatnya adalah bahwa para pengguna be
as untuk menjalankan suatu program, mengubah suatu program, dan mendistribusi ulang
suatu program dengan atau tanpa mengubahnya. Berhubung perangkat lunak bebas bukan
perihal harga, harga yang murah tidak menjadikannya menjadi lebih bebas, atau mendeka
ti bebas. Jadi jika anda mendistribusi ulang salinan dari perangkat lunak bebas, anda dapa
t saja menarik biaya dan mendapatkan uang. Mendistribusi ulang perangkat lunak bebas
merupakan kegiatan yang baik dan sah; jika anda melakukannya, silakan juga menarik ke
untungan. Beberapa bentuk model bisnis yang dapat dilakukan dengan Open Source:
●Support/seller, pendapatan diperoleh dari penjualan media distribusi, branding, pelatihan
,jasa konsultasi, pengembangan custom, dan dukungan setelah penjualan.
●Loss leader, suatu produk Open Source gratis digunakan untuk menggantikan perangkat
lunak komersial.
●Widget Frosting, perusahaan pada dasarnya menjual perangkat keras yang menggunakan
program Open Source untuk menjalankan perangkat keras seperti sebagai driver atau lain
nya.

18. ●Accecorizing, perusahaan mendistribusikan buku, perangkat keras, atau barang fisik lain
nya yang berkaitan dengan produk Open Source, misal penerbitan buku O Reilly.
●Service Enabler, perangkat lunak Open Source dibuat dan didistribusikan untuk menduk
ung ke arah penjualan service lainnya yang menghasilkan uang.
●Brand Licensing, Suatu perusahaan mendapatkan penghasilan dengan penggunaan nama
dagangnya.
●Sell it, Free it, suatu perusahaan memulai siklus produksinya sebagai suatu produk kome
rsial dan lalu mengubahnya menjadi produk open Source.
●Software Franchising, ini merupakan model kombinasi antara brand licensing dan suppo
rt/seller.
5. Ancaman dan Tantangan
Perangkat Keras Rahasia
Para pembuat perangkat keras cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi
perangkat mereka. Walau pun kita telah memiliki sistem bebas yang lengkap dewasa ini,
namun mungkin saja tidak di masa mendatang, jika kita tidak dapat mendukung
komputer yang akan datang.
Pustaka tidak bebas
Pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapat menjadi
perangkap bagi pengembang perangkat lunak bebas.
Paten Perangkat Lunak
Ancaman terburuk yang perlu dihadapi berasal dari paten perangkat lunak, yang
dapat berakibat pembatasan fitur perangkat lunak bebas lebih dari dua puluh tahun. Paten
algoritma kompresi LZW diterapkan 1983, serta hingga kini kita tidak dapat membuat
perangkat lunak bebas untuk kompresi GIF. Tahun 1998 yang lalu, sebuah program bebas
yang menghasilkan suara MP3 terkompresi terpaksa dihapus dari distro akibat ancaman
penuntutan paten.