DOKUMEN-IKU-DAN-IKT-UINIVERSITAS.docx

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN
51

52
1. IKU DAN IKT STANDAR HASIL PENELITIAN
No. Pernyataan Isi Standar
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1 Mahasiswa dan dosen harus
menghasilkan penelitian yang mengarah
pada pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa sesuai dengan Road map
penelitian di Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan.
a) Ketersediaan dokumen
formal Rencana Strategis
Penelitian yang memuat
landasan pengembangan,
peta jalan, sasaran program
strategis dan indikator
kinerja, serta pelaksanaan
rencana strategis.
b) Ketersediaan pedoman
penelitian dan bukti
sosialisasinya.
c) Bukti yang sahih tentang
pelaksanaan proses
penelitian mencakup tata
cara penilaian dan review,
legalitas pengangkatan
reviewer, bukti tertulis hasil
penilaian usul penelitian,
legalitas penugasan
peneliti/kerjasama peneliti,
berita acara hasil
monitoring dan evaluasi,
serta dokumentasi output
penelitian.
d) Dokumentasi pelaporan
penelitian oleh pengelola
penelitian kepada pimpinan
perBAN PT
No. 59 2018
SNPT No. 44
2015
BAB III
Pasal 43 dst.
LED h. 28
C.7.4

53
perguruan tinggi dan
mitra/pemberi dana.
e) Keberadaan kelompok riset
dan laboratorium riset yang
fungsional.
2 Mahasiswa dan dosen dalam
melaksanakan penelitian harus
menghasilkan luaran yang memenuhi
kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan
budaya akademik pada setiap judul
penelitian
Perguruan tinggi memiliki
pedoman penelitian yang
disosialisasikan, mudah diakses,
sesuai dengan rencana
strategis penelitian, serta
dipahami oleh stakeholders.
(luaran penelitian,
Matrik
penilaian
3 Mahasiswa dan dosen harus
melaksanakan penelitian yang mengarah
pada terpenuhinya capaian pembelajaran
lulusan serta memenuhi ketentuan dan
peraturan di perguruan tinggi pada
setiap tema penelitian
Perguruan tinggi memiliki bukti
yang sahih tentang pelaksanaan
proses penelitian yang
mencakup 6 aspek dan
perguruan tinggi melakukan
review terhadap pelaksanaan
proses penelitian secara
berkala dan ditindak lanjuti.
(aspek 1 s.d. 6) yaitu:
1. Tatacara penilaian dan
review,
2. Legalitas pengangkatan
reviewer,
3. Hasil penilaian usul
penelitian,
4. Legalitas penugasan

54
5. Berita acara hasil
serta
6. Dokumentasi output
penelitian.
4 Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan
penelitian yang hasilnya tidak bersifat
rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak
membahayakan kepentingan umum atau
nasional wajib disebarluaskan dengan
cara diseminarkan, dipublikasikan,
dipatenkan, dan/ atau cara lain yang
dapat digunakan untuk menyampaikan
hasil penelitian kepada masyarakat.
dokumen laporan kegiatan
penelitian, yang memenuhi 5
aspek, yang dibuat oleh
pengelola penelitian dilaporkan
kepada pimpinan perguruan
tinggi dan mitra/pemberi dana.
5 aspek itu adalah
1. Komprehensif,
2. Rinci,
3. Relevan,
4. Mutakhir, dan
5. Disampaikan tepat waktu.

55
2. IKU DAN IKT STANDAR ISI PENELITIAN
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1 Mahasiswa, dosen, dan peneliti
dalam melaksanakan penelitian harus
memperhatikan kedalaman dan
keluasan materi penelitiaan
berdasarkan roadmap penelitian
universitas pada setiap kajian
penelitian.
e. Tersedianya 4 (empat)
dokumen dalam melaksanakan
penelitian: Rencana Strategis
(Renstra) PT, Roadmap
Penelitian PT, Pedoman
Penelitian, dan Pedoman
Pengelolaan Penelitian.
f. Dilakukan sosialisasi melalui
seminar penelitian, workshop
penelitian, dan konsorsium
keilmuan dosen.
g. Pelaksanaan penelitian
berupaya untuk pencapaian
VMTS PT yang telah
ditetapkan.
C.7 Penelitian
C.7.4 Indikator
Kinerja Utama
C.7.4.a) Peneliti
an
C.1.4 LED
C.2.c).2) LED
2 Mahasiswa, dosen, dan peneliti
dalam menentukan materi penelitian
dasar harus berorientasi pada luaran
penelitian yang berupa penjelasan
atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala, fenomena, kaidah,
model atau postulat yang mutakhir
pada setiap kajian penelitian.
1. Tersedianya dokumen formal
kebijakan dan pedoman yang
komprehensif dan rinci untuk
mengintegrasikan kegiatan
penelitian dan ke dalam
pembelajaran.
2. Terlaksananya pengukuran
kepuasan pemangku
kepentingan internal dan
eksternal terhadap hasil kajian
penelitian yang memenuhi
tingkat kepuasan,
C.2.8 Kepuasan
pemangku
kepentingan
C.2.8 LED

56
dipublikasikan, dan mudah
diakses.
menentukan materi penelitian
terapan harus berorientasi pada
luaran penelitian yang berupa inovasi
serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,
dunia usaha, dan/atau industri untuk
setiap kajian penelitian
1. Tersedianya pedoman
pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian, dan
peningkatan kualitas secara
berkelanjutan terintegrasi
kegiatan penelitian dan PkM
ke dalam pembelajaran.
2. Tersedianyai bukti yang sahih
tentang hasil monitoring dan
evaluasi integrasi penelitian
terhadap pembelajaran yang
ditindak lanjuti secara
berkelanjutan
3. Tersedianya bukti yang sahih
tentang implementasi
kebijakan dan pedoman
pengelolaan penelitian
Tabel 1.c LED
Tata Pamong
C.2.c).3) LED
menentukan materi penelitian dasar
dan penelitian terapan harus
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran, dan mengantisipasi
kebutuhan masa mendatang
1. Tersedianya hasil penelitian
dengan prinsip-prinsip
kemanfaatan bagi mitra
kerjasama
2. Tersedianya sistem untuk
mengukur kepuasan pengguna
proses penelitian (peneliti dan
mitra), termasuk kejelasan
instrumen yang digunakan,
C.7 LED
C.6.d).2 LED

57
pelaksanaan, perekaman, dan
analisis datanya.
3. Tersedianya bukti sahih
tentang terbangunnya suasana
akademik yang kondusif antar
sivitas akademika dalam
kegiatan penelitian baik pada
skala lokal/nasional/
internasional
dan penelitian terapan harus
mencakup materi kajian khusus yang
kemutakhiran untuk mengantisipasi
kebutuhan dan kepentingan lokal,
nasional dan atau internasional di
masa yang akan datang
Teresdianya kelompok riset dan
laboratorium riset yang
fungsional.
C.7.e LED IKU
dan materi penelitian terapan harus
kemutakhiran dan mengantisipasi
kebutuhan lokal masa mendatang
Tersedianya produk penelitian
yang diadopsi oleh
Industri/Masyarakat (Tabel 5.g
LKPT).
C.9.B.3 LED

58
3. IKU DAN IKT STANDAR PROSES PENELITIAN
No. Pernyataan Isi Standar Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan dalam melaksanakan
penelitian harus mengacu pada kriteria
minimal tentang kegiatan penelitian
yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
1. Perguruan tinggi memiliki dokumen
formal Rencana Strategis Penelitian
yang memuat landasan pengembangan,
peta jalan penelitian, sumber daya
(termasuk alokasi dana penelitian
internal), sasaran program strategis
dan indikator kinerja, serta
berorientasi pada daya saing
internasional.
TUJUH
Matrik:
C.7.4.a
LED:
C.7.2
2. Perguruan tinggi memiliki pedoman
penelitian yang disosialisasikan, mudah
diakses, sesuai dengan rencana
strategis penelitian, serta dipahami
oleh stakeholders yang disertai bukti
sosialisasinya.
TUJUH
LED:
C.7.4.
3. Perguruan Tinggi harus melaksanakan
peneitian yang bekerjasama dengan
perguruan Tinggi lain.
LKPT
1.c
DUA
4. Perencanaan, proses dan pelaporan
penelitian harus yang didasarkan atas
analisis internal dan eksternal, serta
posisi dan daya saing perguruan tinggi.
(LED:
C.7.1)
TUJUH
5. Perguruan tinggi memiliki bukti yang
sahih tentang pelaksanaan proses
penelitian yang mencakup 6 aspek dan
perguruan tinggi melakukan review
terhadap pelaksanaan proses penelitian
Matrik
C.7.4.a.
TUJUH
LED:
C.7.4.c

59
yang mencakup 6 aspek:
1) Tatacara penilaian dan review,
2) Legalitas pengangkatan reviewer,
3) Hasil penilaian usul penelitian,
4) Legalitas penugasan
5) Berita acara hasil monitoring dan
evaluasi, serta dokumentasi output
penelitian. secara berkala dan
ditindaklanjuti.
laporan kegiatan penelitian, yang
memenuhi 5 aspek (komprehensif,
rinci, relevan, mutakhir, dan
disampaikan tepat waktu), yang dibuat
oleh pengelola penelitian dilaporkan
kepada pimpinan perguruan tinggi dan
mitra/pemberi dana.
TUJUH
Matrik
C.7.4.a.
LED
C.7.4.c.
7. Produktivitas penelitian dosen harus
tercatat di unit pengelola peneltian
perguruan tinggi, baik sumber dana
dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga
dalam negeri (luar PT), maupun
lembaga luar negeri.
LKPT
(3.c.1)
TUJUH
8. Hasil Penelitian Dosen harus disertai
dengan HKI, Teknologi Tepat Guna,
Produk (Produk Terstandarisasi,
Produk Tersertifikasi), Karya Seni,
Rekayasa Sosial , dan/atau Buku ber-
ISBN,Book Chapter.
LKPT
(5.h).
TUJUH
9. Pengelola penelitian harus TUJUH

60
mendokumentasikan laporan hasil
penelitian kepada pimpinan PT dan
mitra/pemberi dana.
LED
C.7.4.d.
2 Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup
Utara Medan dalam melaksanakan
penelitian harus memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai
dengan otonomi keilmuan, budaya
akademik dan kearifan lokal.
Perguruan tinggi memilikikelompok riset
dan laboratorium riset yang fungsional
yang
ditunjukkan dengan:
1) Adanya bukti legal formal keberadaan
kelompok riset dan laboratorium riset,
2) Keterlibatan aktif kelompok riset
dalam jejaring tingkat nasional maupun
internasional, serta
3) Dihasilkannya produk riset yang
bermanfaat untuk menyelesaikan
permasalahan di masyarakat, dan
4) Dihasilkannya produk riset yang
berdaya saing internasional.
TUJUH
Matrik:
C.7.4.b
3 Dosen dalam Lingkup Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan dalam
melaksakan penelitian harus
memempertimbangkan standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, keamanan peneliti,
masyarakat, lingkungan serta integrasi
keilmuan.
1. Perguruan tinggi memiliki pedoman
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,
dan peningkatan kualitas secara
berkelanjutan terintegrasi kegiatan
penelitian ke dalam pembelajaran.
ENAM
Matrik
C.6.4.c
2. Proses penelitian dapat dilakukan
secara terintegrasi dengan pelaksanaan
pembelajaran dan/atau pengabdian
kepada masyarakat
ENAM
Matrik
C.6.4.c.
4 Mahasiswa dalam Lingkup Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
dalam melaksakan penelitian harus
mempertimbangkan capaian
pembelajaran lulusan, ketentuan
1. Perguruan tinggi memiliki bukti yang
sahih tentang hasil monitoring dan
evaluasi integrasi penelitian dan PkM
terhadap pembelajaran yang ditindak
lanjuti secara berkelanjutan.
Matrik
C.6.4.c.
ENAM

61
peraturan di perguruan tinggi, standar
mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, keamanan peneliti,
masyarakat, lingkungan dan integrasi
keilmuan pada setiap kajian
penelitiannya.
4 Pengelola unit penelitian melaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan penelitian secara berkala
dan menindak lanjutinya.
1. Dosen dan mahasiswa harus
menyampaikan laporan antara proses
penelitian.
2. Pengelola unit peneltian harus
melaksanakan monev terhadap laporan
antara proses penelitian dosen.

62
4. IKU DAN IKT STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Penelitian harus memenuhi kriteria
penilaian terhadap proses dan hasil
kegiatan penelitian
 Ketersediaan dokumen formal
Rencana Strategis Penelitian yang
memuat landasan pengembangan,
peta jalan, sasaran program
strategis dan indikator kinerja, serta
pelaksanaan rencana strategis.
 Ketersediaan pedoman penelitian
dan bukti sosialisasinya
 Bukti yang sahih tentang
pelaksanaan proses penelitian
mencakup tata cara penilaian dan
review, legalitas pengangkatan
reviewer, bukti tertulis hasil
penilaian usul penelitian, legalitas
penugasan peneliti/kerjasama
peneliti, berita acara hasil
monitoring dan evaluasi, serta
dokumentasi output penelitian.
 Dokumentasi pelaporan penelitian
oleh pengelola penelitian kepada
pimpinan perguruan tinggi dan
mitra/pemberi dana
 Standar penilaian penelitian
bergantung pada perguruan
tinggi masing-masing
√
2. Pemeriksa dalam menilai setiap proses
dan hasil penelitian harus memenuhi
unsur:

63
a. Edukatif, yang merupakan penilaian
untuk memotivasi peneliti agar terus
meningkatkan mutu penelitiannya
 Pelatihan metodologi penelitian bagi
peneliti pemula
 Bagi peneliti madya diberikan
kesempatan untuk mempublikasi
hasil penelitian dengan dibiayai
kampus
 Diberikan reward bagi peneliti yang
hasil publikasinya mendapat sitasi
paling banyak
 Luaran hasil penelitian mendapatkan
HAKI dari Kemenkumham
 Peneliti pemula diharapkan
publikasi ilmiah pada jurnal
internasional
SNPT
b. Objektif, yang merupakan penilaian
berdasarkan kriteria yang bebas dari
pengaruh subjektivitas
 Blind review
 Blind review antar perguruan tinggi
 Seleksi proposal penelitian
berdasarkan aturan yang berlaku
 Double review
c. Akuntabel, yang merupakan penilaian
penelitian yang dilaksanakan dengan
kriteria dan prosedur yang jelas dan
dipahami oleh peneliti; dan
 Tersedia lembaran penilaian
 Tersedia skor per indikator
penelitian
 Tersedia rubric penilaian penelitian
lengkap dengan skor
d. Transparan, yang merupakan
penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan dan
dilakukan secara terintegrasi
 Prosedur dan hasil penilaian
diumumkan di website
 Peneliti diberikan hak mengajukan
konfirmasi
3. Pemeriksa dalam menilai penelitian
harus memenuhi prinsip penilaian dan
memperhatikan kesesuaian dengan
standar hasil, standar isi, dan standar
proses penelitian untuk setiap proses
 Reviewer harus sesuai dengan
bidang keilmuan
 Reviewer memiliki legalitas sebagai
reviewer tingkat nasional
 Reviewer memberikan penilaian

64
dan hasil penelitian. sesuai dengan pedoman penilaian
4. Pemeriksa dalam melakukan penilaian
penelitian harus menggunakan metode
dan instrumen yang relevan, akuntabel,
dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses serta
pencapaian kinerja pada setiap kegiatan
penelitian
 Semua proses penelitian dapat
dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan standar.
 Hasil penelitian dapat
dipublikasikan.
5. Pembimbing dan penguji harus mengacu
kepada pedoman penulisan karya
ilmiah/tugas akhir dalam melakukan
penilaian penelitian yang dilaksanakan
oleh mahasiswa dalam rangka
penyusunan laporan tugas akhir, skripsi,
tesis, atau disertasi
 Tersedia Pedoman penulisan karya
ilmiah yang terupdate sesuai dengan
tema
ilmiahdi setiap program studi
ilmiah sesuai dengan jenjang
perkuliahan berdasarkan kriteria
KKNI.

65
5. IKU DAN IKT STANDAR PENELITI
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1 Peneliti harus memiliki kemampuan
tingkat penguasaan metodologi
penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan, objek penelitian, serta
tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman penelitian untuk dapat
menentukan kewenangan
melaksanakan penelitian.
1) Memiliki kualifikasi akademik
minimal asisten ahli
2) Pernah mengikuti pelatihan
metodologi penelitian dengan
pemateri pakar dari luar institusi.
2 Peneliti untuk dapat melaksanakan
penelitian harus memiliki kemampuan
yang ditentukan berdasarkan kualifikasi
akademik dan hasil penelitian.
1) Kesesuaian kajian riset dan bidang
ilmu.
2) Bagi peneliti kategori pengembangan
bidang humaniora memiliki h-index
≥ 2 dari lembaga pengindex
bereputasi.
3) Bagi peneliti kategori pengembangan
bidang sains-teknologi memiliki h-
index ≥ 3 dari lembaga pengindex
bereputasi.
3 Peneliti dalam penentuan kewenangan
melaksanakan penelitian merujuk pada
pedoman mengenai kewenangan
melaksanakan penelitian ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset
dan Pengembangan.
Kesesuaian kewenangan peneliti dengan
pedoman penelitian
Kategorisasi berdasar kerumitan
penelitian

66
4 Peneliti wajib memiliki akhlak mulia
atau akhlak terpuji;
5 Peneliti wajib memiliki kompetensi
dasar-dasar keislaman baca tulis al-
Qur’an dan ibadah, serta kompetensi
bahasa Arab dan bahasa Inggris;
6 Peneliti memiliki wawasan integrasi
keilmuan yang dapat mengintegrasikan
ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin
keilmuan yang lain;
7 peneliti memiliki wawasan kebangsaan
yang kuat, melaksanakan ajaran Islam
moderat di tengah kemajemukan NKRI
serta mempraktikkannya dalam seluruh
penyelenggaraan tri dharma perguruan
tinggi.
Nilai kelulusan minimal 7.0 Instrument
Serdos

67
6. IKU DAN IKT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Pimpinan Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan
Jurusan harus menyiapkan sarana dan
prasarana penelitian dengan memperhatikan
kriteria minimal sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi
dan proses penelitian dalam rangka
memenuhi hasil penelitian.
PT memiliki kecukupan sarana
dan prasarana terlihat dari
ketersediaan, kemutakhiran, dan
relevansi, mencakup: fasilitas dan
peralatan untuk pembelajaran,
penelitian, PkM, dan memfasilitasi
yang berkebutuhan khusus.
a. Ketersediaan dokumen
formal Rencana Strategis
Penelitian yang memuat
landasan pengembangan, peta
jalan, sasaran program
strategis dan indikator
kinerja, serta pelaksanaan
rencana strategis.
b. Ketersediaan pedoman
penelitian dan bukti
sosialisasinya.
c. Bukti yang sahih tentang
pelaksanaan proses penelitian
mencakup tata cara penilaian
dan review, legalitas
pengangkatan reviewer, bukti
tertulis hasil penilaian usul
penelitian, legalitas penugasan
berita acara hasil monitoring
1. PT memiliki
laboratorium penelitian
terpadu (ada di setiap
prodi, kapasitas
mencukupi, kelengkapan
peralatan, utilitas
(kepuasan pengguna
laboratorium).
2. PT memiliki bahan
pustaka seperti buku
referensi, akses ke jurnal
elektronik internasional
3. PT memiliki TIK
(keterhubungan antar
kampus melalui jaringan
internet, bandwidth yang
memadai)
4. PT memiliki Ruang Baca
dan diskusi (kapasitas
nyaman dan memadai)
5. PT memiliki Ruang arsip
(proposal, laporan dan
jurnal) dengan fasilitas
yang lengkap dan nyaman
6. PT memiliki Kantor
Pusat penelitian yang
memadai.
C. 5.4.
Sarana dan
Prasarana
LED C.7.4.

68
dan evaluasi, serta
dokumentasi output
penelitian.
d. Dokumentasi pelaporan
penelitian oleh pengelola
penelitian kepada pimpinan
perguruan tinggi dan
mitra/pemberi dana.
e. Keberadaan kelompok riset
dan laboratorium riset yang
fungsional.
2. Peneliti dalam menggunakan sarana dan
prasarana penelitian yang merupakan
fasilitas perguruan tinggi harus
menggunakannya untuk memfasilitasi
penelitian, proses pembelajaran; dan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan
paling sedikit terkait dengan bidang ilmu
program studi.
1. Perguruan tinggi memiliki
dokumen formal kebijakan
dan pedoman yang
komprehensif dan rinci untuk
mengintegrasikan kegiatan
penelitian dan PkM ke dalam
pembelajaran.
pedoman pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan
peningkatan kualitas secara
berkelanjutan terintegrasi
kegiatan penelitian dan PkM
ke dalam pembelajaran.
bukti yang sahih tentang hasil
monitoring dan evaluasi
integrasi penelitian dan PkM
terhadap pembelajaran yang
ditindak lanjuti secara
1. RIP (Rencana Induk
Penelitian) dan PKM.
2. Renstra Penelitian
3. Dokumen standar Mutu
penelitian
4. Peningkatan Desa Binaan,
sekolah/madrasah Binaan,
e-learning, penggunaan
website, e-book, e-
repository langganan jurnal
C.6.4.c)
Integrasi
Penelitian
dan PkM
dalam
pembelajaran
42. C.7 A
Penelitian
41. C.6.4.d)

69
berkelanjutan.
bukti yang sahih tentang
tingkat kepuasan dan umpan
balik dari stakeholders internal
tentang terbangunnya suasana
akademik yang sehat dan
kondusif, yang disurvey
menggunakan instrumen yang
sahih, andal, dan mudah
digunakan serta dilakukan
setiap tahun yang hasilnya
(umpan balik) ditindaklanjuti
bersesuaian dengan rencana
strategis pengembangan
suasana akademik.
dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian yang
memuat landasan
pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya
(termasuk alokasi dana
penelitian internal), sasaran
program strategis dan
indikator kinerja, serta
internasional.
pedoman penelitian yang
disosialisasikan, mudah
B
Suasana
Akademik
42. C.7 B
Ketersediaan
pedoman
penelitian
dam bukti
sosialisasinya.

70
diakses, sesuai dengan
rencana strategis penelitian,
serta dipahami oleh
stakeholders.
Sumatera Utara Medan hingga pimpinan
jurusan dalam menyiapkan sarana dan
prasarana penelitian harus memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
1. Dokumen keselamatan
dan kesehatan Kerja
2. Tersedianya Fasilitas
kesehatan berupa klinik,
3. Tersedianya dokumen
peraturan MoU PT
dengan pihak lain.
4. Pimpinan menyiapkan
evaluasi kepuasan hasil
penelitian.
5. PT menyiapkan evaluasi
kinerja dosen dalam
bidang penelitian
12. c.2.4.d)
Kerjasama
16. C.2.8
Kepuasan
pemangku
kepentingan
26. C.4.4.b)
Kinerja
dosen

71
7. IKU DAN IKT STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(IKU)
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. LP2M dalam pengelolaan penelitian
harus menyusun dan mengembangkan
rencana program penelitian yang sesuai
dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan.
LP2M memiliki dokumen formal
Rencana Program Penelitian yang
peta jalan penelitian, sumber
daya, sasaran program strategis
internasional
LP2M memiliki dokumen formal
Rencana Program Penelitian yang
peta jalan penelitian, sumber daya,
sasaran program strategis dan
berorientasi pada integrasi
keilmuan. (kep dirjen pendis
102/2019 b.4.h.3)
LED
C.7.4.a
Matrik
Penilaian
APT
C.7.4
harus menyusun dan mengembangkan
peraturan, panduan, dan sistem
penjaminan mutu internal penelitian.
LP2M memiliki pedoman
penelitian yang
1. disosialisasikan,
2. mudah diakses,
3. sesuai dengan rencana
program penelitian,
4. serta dipahami oleh
stakeholders.
LED
C.7.4.b
Matrik
Penilaian
APT
C.7.4
harus menfasilitasi, memantau,
mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.
1. LP2M memiliki pedoman
penelitian mencakup tata cara
penilaian dan review, legalitas
pengangkatan reviewer, bukti
tertulis hasil penilaian usul
penelitian, legalitas penugasan
berita acara hasil monitoring
dan evaluasi, serta
LED
C.7.4.c
Matrik
Penilaian
APT
C.7.4

72
dokumentasi output
penelitian.
2. LP2M memiliki bukti yang
sahih tentang pelaksanaan
proses penelitian mencakup 6
aspek sebagai berikut:
a. tatacara penilaian dan
review,
b. legalitas pengangkatan
reviewer,
c. hasil penilaian usul
penelitian,
d. legalitas penugasan
e. berita acara hasil
serta
f. dokumentasi output
penelitian.
harus menfasilitasi peningkatan
kemampuan peneliti untuk melaksanakan
penelitian, penulisan artikel ilmiah dan
perolehan hak kekayaan intelektual
(HAKI) serta memberikan penghargaan
kepada peneliti yang berprestasi.
1. LP2M mengadakan workshop
penelitian setiap tahun.
2. LP2M mengadakan workshop
penulisan artikel ilmiah dan
perolehan HAKI setiap tahun.
3. LP2M memiliki pedoman
pemberian penghargaan
kepada peneliti berprestasi
4. LP2M memiliki bukti
pemberian penghargaan
kepada peneliti berprestasi
SNPT
Pasal 51
(1).f

73
setiap tahun.
5. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan dalam pengelolaan penelitian
harus memiliki rencana strategi sebagai
acuan dalam pelaksanaan penelitian.
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan memiliki
Strategis Penelitian yang memuat
jalan penelitian, sumber daya,
internasional
PT memiliki dokumen formal
Rencana Strategis Penelitian yang
peta jalan penelitian, sumber daya,
berorientasi pada integrasi
keilmuan.
LED
C.7.4.a
Matrik
Penilaian
APT
C.7.4
harus menyusun kriteria dan prosedur
penilaian penelitian untuk meningkatkan
jumlah publikasi penelitian, penemuan
baru di bidang pengetahuan dan
teknologi, serta jumlah dan mutu bahan
ajar.
pedoman penilaian penelitian yang
disosialisasikan dan mudah
diakses.
SNPT
Pasal 51
(2).b
harus menjaga dan meningkatkan mutu
pengelolaan lembaga dalam menjalankan
program penelitian secara berkelanjutan.
1. Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
memiliki dokumen
wewenang dan tanggung
jawab serta job description
pengelolaan penelitian.
memfasilitasi pengembangan
kapasitas SDM pengelola
penelitian setiap tahun.
SNPT
Pasal 51
(2).c

74
harus melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap lembaga penelitian
dalam melaksanakan program penelitian.
memiliki pedoman
lembaga pengelola penelitian.
memiliki bukti laporan
lembaga pengelola penelitian
setiap tahun.
SNPT
Pasal 51
(2).d
harus memiliki panduan tentang kriteria
peneliti dengan mengacu pada standar
hasil, standar isi, dan standar proses
penelitian
pedoman peneliti,
kelompok riset dan laboratorium
riset yang fungsional yang
ditunjukkan dengan:
1. Adanya bukti legal formal
keberadaan kelompok riset
dan laboratorium riset,
2. Keterlibatan aktif kelompok
riset dalam jejaring tingkat
nasional maupun
internasional, serta
3. Dihasilkannya produk riset
yang bermanfaat untuk
menyelesaikan permasalahan
di masyarakat, dan
4. Dihasilkannya produk riset
yang berdaya saing
internasional.
LED
C.7.4.e
Matrik
Penilaian
APT
C.7.4

75
harus mendayagunakan sarana dan
prasarana penelitian pada lembaga lain
melaluia program kerja sama penelitian
Sumatera Utara Medan Memiliki
pedoman kerja sama dalam
bidang penelitian.
SNPT
Pasal 51
(2).f
harus melakukan analisis kebutuhan yang
menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana penelitian serta
menyampaikan laporan kinerja penelitian
melalui pangkala data perguruan tinggi
(PDPT).
memiliki pedoman analisis
kebutuhan sarana dan
prasarana penelitian
mencakup laboratorium riset
yang fungsional
memiliki dokumen pelaporan
penelitian setiap tahun melalui
PDPT, yang memenuhi aspek-
aspek berikut:
a. komprehensif,
b. rinci,
c. relevan,
d. mutakhir, dan
e. disampaikan tepat waktu.
SNPT
Pasal 51
(2).g
LED
C.7.4.d
Matrik
Penilaian
APT
C.7.4

76
8. IKU DAN IKT STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan dalam menjamin pelaksanaan
penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas
harus menyediakan dana penelitian internal
setiap tahun
Tersedianya dana penelitian dosen
pertahun rata-rata ≥ Rp.
20.000.000,- per tahun
Matrix
LED No
33
Medan dalam menjamin pelaksanaan
penelitian yang berkelanjutan harus
mengupayakan sumber pendanaan penelitian
dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga
lain di dalam maupun diluar negeri setiap
tahunnya
Tersedianya jaminan dana
penelitian yang bersumber dari
pemerintah, kerjasama dengan
lembaga lain di dalam (20 %)
maupun diluar negeri (5%) setiap
tahunnya dalam bentuk: hibah,
dana lestari dan filatropis.
LKPT
Tabel
3.c.(1)
Medan dalam menganggarkan dana peneiltian
harus mempertimbangkan kecukupan untuk
membiayai perencanaan penelitian;
pelaksanaan penelitian; pengendalian
penelitian; pemantauan dan evaluasi
penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan
diseminasi hasil penelitian yang
mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi
Persentase penggunaan dana
penelitian terhadap total dana
perguruan tinggi sebesar ≥ 5 %
dari total penggunaan dana
perguruan tinggi
Matrix
Penilaian
no 35

77
Medan harus menyediakan dana pengelolaan
penelitian untuk membiayai a) Manajemen
penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan
Tersedianya dana pengelolaan
penelitian untuk membiayai a)
Manajemen penelitian yang terdiri
atas seleksi proposal, pemantauan
dan evaluasi, pelaporan penelitian
Matrix

78
penelitian dan diseminasihasil penelitian; b)
Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif
publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan
intelektual (HKI)
dan diseminasihasil penelitian; b)
Peningkatan kapasitas peneliti; c)
Insentif publikasi ilmiah atau
insentif hak kekayaan intelektual
(HKI)
Medan harus mencari sumber dana penelitian
yang beragam

79
9. IKU DAN IKT STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan
pengabdian kepada masyarakat harus
menghasilkan (a) penyelesaian masalah
yang dihadapi masyarakat dengan
memanfaatkan keahlian sivitas akademik
yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi
tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada setiap
kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau
modul pelatihan untuk pengayaan sumber
belajar mata kuliah yang relevan pada
setiap tema pengabdian yang dilakukan.
Strategis PkM yang memuat :
 landasan pengembangan,
peta jalan PkM,
 sumber daya
 sasaran program strategis
 indikator kinerja,
 serta berorientasi daya saing
nasional dan internasional
dokumen Pedoman PkM::
 Yang disosialisasikan
 Mudah diakses
 Mudah dipahami oleh
pemangku
kepentingan/stakeholder
3. Perguruan tinggi memiliki bukti
PkM yang mencakup:
 Tatacara penilian dan
review
 Legalitas pengangkatan
reviewer
 Hasil penilaian ususl PkM
 Legalitas penugasan
c.8.4.a APT

80
pelaksanaan PkM/kerjasama
PkM
 Berita acara hasil Monev
 Dokumentasi output
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
harus melaporkan secara tertulis kepada
LP2M dan sedapat mungkin
dipublikasikan minimal salah satu bentuk
dari jurnal, poster, pengajuan
paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis
ilmiah populer dan laporan pengabdian
Dosen dan Mahasiswa memiliki
dokumen hasil PkM HAKI: paten,
paten sederhana, hak cipta, buku
ber ISBN, karya teknologi tepat
guna, jurnal, poster, laporan
pengabdian jumlah luaran legih
banyak dari pada jumlah dosen.
a.
LED 5.4 LKPT

81
10. IKU DAN IKT STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
memperhatikan kedalaman dan keluasan
materi pengabdian kepada masyarakat
berdasarkan standar hasil pengabdian
masyarakat.
1. Ketersediaan dokumen formal
Renstra PkM yang memuat
jalan, sasaran program strategis
pelaksanaan Renstra PkM.
2. Ketersediaan pedoman PkM dan
bukti sosialisasinya
3. Perguruan tinggi memiliki Bukti
proses PkM mencakup 6 aspek
sebagai berikut:
1) tatacara penilaian dan review,
2) legalitas pengangkatan
reviewer,
3) hasil penilaian usul PkM,
4) legalitas penugasan pelaksana
PkM/kerjasama PkM,
5) berita acara hasil monitoring
dan evaluasi, serta
6) 6) dokumentasi output PkM.
serta melakukan review
terhadap pelaksanaan proses
PkM
Isu yang dikembangkan dalam
PkM terintegrasi dengan norma
dan kegiatan keislaman.
2. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan
kedalaman dan keluasan metari
1. Dokumentasi pelaporan PkM
oleh pengelola PkM kepada

80
bersumber dari hasil penelitian yang
dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan
oleh masyarakat pengguna atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka memberdayakan
masyarakat lokal, nasional dan atau
internasional.
mitra/pemberi dana.
2. Kerjasama Pengabdian
masyarakat Internasional,
nasional dan wilaya.
dokumen, sumber daya(termasuk
alokasi dana PkM internal),
internasional.
3. Mahasiswa dan dosen dalam
melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat harus menggunakan teknologi
tepat guna yang dapat dimanfaatkan
dalam rangka meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat,
Perguruan tinggi memiliki pedoman
PkM yang disosialisasikan, mudah
strategis PkM, serta dipahami oleh
pemangku kepentingan.
pedoman PkM yang Islami dan
Interrpreneurship
disosialisasikan dengan mudah
diakses pada media konvensional
dan modern (IT)
4. Mahasiswa dan dosen dalam
masyarakat harus menggunakan model
pemecahan masalah, rekayasa sosial dan
atau rekomendasi kebijakan serta
kekayaan intelektual yang dapat
diterapkan langsung oleh masyarakat,
dunia usaha, industri, dan/atau
pemerintah
1. Dokumentasi pelaporan PkM
oleh pengelola PkM kepada
mitra/pemberi dana yang
memenuhi 5 aspek sebagai
berikut:
1) Komprehensif, 2) rinci, 3)
relevan, 4) mutakhir, dan 5)
disampaikan tepat waktu.
Skor = (A + (2 x B) + (4 x C)
+ D) / 8
kelompok pelaksana PkM yang
Kegiatan PkM harus berorientasi
kepada problem solving sosio-
keislaman di masyarakat.

82
fungsional yang ditunjukkan
dengan: 1) adanya bukti legal
formal keberadaan kelompok
pelaksana PkM, 2) dihasilkannya
produk PkM yang bermanfaat
untuk menyelesaikan
permasalahan di masyarakat, dan
3) dihasilkannya produk PkM yang
berdaya saing nasional.
3. Dokumen ringkasan dari:
pemosisian, masalah dan akar
masalah, serta rencana perbaikan
dan pengembangan PkM. (LED)

83
11. IKU DAN IKT STANDAR STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria LED
1 Dosen dan Mahasiswa Lingkup
Sumatera Utara Medan dalam
melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat harus
memenuhi kriteria minimal
tentang kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, yang
terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan
kegiatan.
a) Ketersediaan dokumen
formal Renstra PkM yang
memuat landasan
pengembangan, peta jalan,
sasaran program strategis
pelaksanaan Renstra PkM.
a) Perguruan Tinggi memuat
Rencana Strategis PkM
Yang memuat sumber
daya (termasuk alokasi
dana PkM internal, dan
berorientasi pada daya
saing internasional
Matriks C.8
PermenristekDIKTI
No. 44 Tahun 2015
Pasal 57 Ayat 1
Halaman
29
b) Ketersediaan pedoman
PkM dan bukti
sosialisasinya
b) Perguruan Tinggi
memiliki pedoman PkM
yang disosialisasikan,
mudah diakses, sesuai
dengan rencana strategis
PkM, serta mudah
dipahami oleh pemangku
kepentingan
C.8 Halaman
30
c) Bukti yang sahih tentang
pelaksanaan proses PkM
mencakup tata cara
penilaian dan review,
legalitas pengangkatan
reviewer, bukti tertulis
c) Perguruan tinggi memiliki
pelaksanaan proses PkM
yang mencakup 6 aspek
serta melakukan review
C.8 Halaman
30

84
hasil penilaian usul PkM,
legalitas penugasan
pengabdi/kerjasama PkM,
berita acara hasil
serta dokumentasi luaran
PkM.
terhadap pelaksanaan
proses PkM (aspek 1
sampai 6) secara berkala
dan ditindaklanjuti. ) 1)
1) Tatacara penilaian
dan review,
2) Legalitas
pengangkatan
reviewer,
3) Hasil penilaian
usul PkM,
4) Legalitas
penugasan
pelaksana
PkM/kerjasama
PkM,
5) Berita acara hasil
monitoring dan
evaluasi, serta
6) dokumentasi output
PkM.

85
d) Dokumentasi pelaporan
PkM
d) Perguruan tinggi memiliki
dokumen pelaporan
kegiatan PkM dari
pengelola PkM kepada
pimpinan perguruan tinggi
dan mitra yang memenuhi
5 aspek, terdiri dari
komprehensif, rinci,
relevan, mutakhir dan
disampaikan tepat waktu
C.8
Halaman
30

86
2 Dosen dan Mahasiswa
Lingkup
melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat harus
berupa kegiatan:
a. pelayanan kepada
masyarakat;
b. penerapan ilmu
pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan
bidang keahliannya;
c. peningkatan kapasitas
masyarakat; atau
d. pemberdayaan
masyarakat
Keberadaan kelompok
pelaksana PkM
kelompok pelaksana PkM
yang fungsional berupa
kegiatan pelayanan
kepada masyarakat,
penerapan ilmu
pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan
bidang keahliannya,
peningkatan kapasitas
masyarakat, atau
pemberdayaan
masyarakat yang
ditunjukkan dengan :
1) Adanya bukti legal formal
keberadaan kelompok
pelaksana PkM,
2) Dihasilkannya produk
PkM yang bermanfaat
untuk menyelesaikan
permasalahan di
masyarakat, dan
3) Dihasilkannya produk
PkM yang berdaya saing
nasional.
Matriks C.8.4.a
(Halaman 31)
PermenristekDIKTI
No. 44 Tahun 2015
Pasal 57 Ayat 2

87
3 Dosen Universitas Islam Negeri
masyarakat harus
mempertimbangkan standar mutu,
kenyamanan, serta keamanan
pelaksana, masyarakat, dan
lingkungan serta integrasi keilmuan
secara terarah, terukur, dan
terprogram dalam satu siklus
pelaksanaan
LP2M memiliki
ketersediaan dokumen PkM
bagi dosen yang memenuhi
standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan,
serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan
serta integrasi keilmuan secara
terarah, terukur, dan
pelaksanaan
PermenristekDIKTI
No. 44 Tahun 2015
Pasal 57 Ayat 3
4 Mahasiswa Lingkup Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara
Medan dalam melaksanakan
pengabdian masyarakat wajib
mempertimbangkan standar mutu,
kenyamanan, keamanan pelaksana,
masyarakat, lingkungan serta capaian
pembelajaranlulusan dan ketentuan
peraturan di perguruan tinggi yang
dinyatakan dalam besaran sks secara
terarah, terukur, dan terprogram.
LP2M memiliki
ketersediaan dokumen PkM
bagi mahasiswa yang memenuhi
standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan,
serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan
serta integrasi keilmuan secara
terarah, terukur, dan
pelaksanaan
1. LP2M memastikan
proses PkM yang
dilakukan mahasiswa
sebagai salah satu
bentuk pembelajaran,
diarahkan untuk
memenuhi capaian
pembelajaran lulusan
dan ketentuan
peraturan di
Perguruan Tinggi
untuk mendukung
ketercapaian Standar
sehingga proses PkM
dapat terukur dan
terkendali pada setiap
kegiatan PkM
Kompetensi Lulusan.
PermenristekDIKTI
No. 44 Tahun 2015
Pasal 57 Ayat 3, dan
Pasal 17 ayat 4

88
2. LP2M kegiatan PkM
yang dilakukan
mahasiswa harus
dinyatakan dalam
besaran sks (1 sks sama
dengan 170 menit
perminggu per
semester) sehingga
proses PkM dapat
terukur dan terkendali
pada setiap kegiatan

89
20. IKU DAN IKT STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Pengelola kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dalam melakukan penilaian
proses dan hasil pengabdian kepada
masyarakat harus memenuhi unsur:
a. edukatif, yang merupakan penilaian
untuk memotivasi pelaksana agar
terus meningkatkan mutu
pengabdian kepada masyarakat;
b. objektif, yang merupakan penilaian
berdasarkan kriteria penilaian dan
bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian
yang dilaksanakan dengan kriteria
dan prosedur yang jelas dan
dipahami oleh pelaksana pengabdian
kepada masyarakat; dan
d. transparan, yang merupakan
penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan dan
dinilai secara terintegrasi
a. Perguruan tinggi memiliki pedoman
PkM yang disosialisasikan, mudah
strategis PkM, serta dipahami oleh
pemangku kepentingan.
b. Perguruan tinggi memiliki sistem
pemberian Reward dalam
pelaksanaan Pkm.
c. Perguruan Tinggi memiliki pedoman
penilaian yang meliputi proses
seleksi proposal, Presentasi
proposal, dan laporan Hasil PkM
d. Perguruan tinggi mengumumkan
secara terbuka hasil penilaian
proposal kegiatan Pkm yang dapat
diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian
kepada masyarakat harus memenuhi
prinsip penilaian dan memperhatikan
kesesuaian dengan standar hasil, standar
isi, dan standar proses pada setiap
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Perguruan tinggi memiliki bukti yang
sahih tentang pelaksanaan proses PkM
yang mencakup 6 aspek (tatacara
penilaian dan review,legalitas
pengangkatan reviewer, hasil penilaian
usul penelitian, legalitas penugasan

90
peneliti/kerjasama peneliti,berita acara
hasil monitoring dan evaluasi,
sertadokumentasi output
penelitian)serta melakukan review
terhadap pelaksanaan proses PkM
(aspek 1 sampai 6) secara berkala dan
ditindaklanjuti.
3. Penilai dalam melakukan penilaian
proses dan hasil pengabdian kepada
masyarakat harus memenuhi kriteria
minimal penilaian hasil pengabdian
kepada masyarakat meliputi:
a. Tingkat kepuasan masyarakat;
b. Terjadinya perubahan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan pada
masyarakat sesuai dengan sasaran
program;
c. Dapat dimanfaatkannya ilmu
pengetahuan dan teknologi di
masyarakat secara berkelanjutan;
d. Terciptanya pengayaan sumber
belajar dan/atau pembelajaran serta
pematangan sivitasakademika sebagai
hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; atau
e. Teratasinya masalah sosial dan
rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan; pada setiap kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
1. Perguruan tinggi memiliki Pedoman
Monev kegiatan Pkm
2. Perguruan tinggi memiliki data-data
hasil monev Pkm yang memenuhi 5
kriteria.
pelaporan kegiatan PkM dari
pengelola PkM kepada pimpinan
perguruan tinggi dan mitra/pemberi
dana terkait yang memenuhi 5 aspek
serta komprehensif, rinci, relevan,
mutakhir dan disampaikan tepat
waktu.
a. PkMbersifataplikatifsesuai
dengankontekskearifanlo
kalsepertiTamadunMelay
u yang diterapkan di Riau
b.

91
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat
dapat dilakukan dengan menggunakan
metode dan instrumen yang relevan,
akuntabel, sehingga dapat mewakili
ukuran ketercapaian kinerja proses
serta pencapaian kinerja hasil
pengabdian kepada masyarakat pada
setiap kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
Perguruan tinggi memiliki Pedoman
penilaian proses dan hasil Pkm yang
isinya memuat metode dan instrumen
relevan dan akuntabel

92
21. IKU DAN IKT STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Pelaksana pengabdian kepada
masyarakat harus menunjukkan
kemampuan tingkat penguasaan
metodologi penerapan keilmuan yang
sesuai dengan bidang keahlian, jenis
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan
kedalaman sasaran kegiatan pengabdian
kepada masyarakat sesuai pedoman
kewenangan melaksanakan pengabdian
sesuai yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan.
dengan:
1) Adanya bukti legal formal
keberadaan kelompok
pelaksana PkM.
2) Dihasilkannya produk PkM
di masyarakat, dan
3) Dihasilkannya produk PkM
yang berdaya saing nasional.
Matriks C.8.4.a)
Kelompok
Pelaksana PkM
masyarakat harus dapat dibuktikan
berdasarkan kualifikasi akademik; dan
hasil pengabdian kepada masyarakat
yang telah dilakukan sebelumnya untuk
dapat diberi kewenangan melaksanakan
1. Pelaksana PkM berpendidikan
minimal S2,
2. Pelaksana PkM memiliki
NIDN.
3. Bidang PkM yang dilakukan
oleh dosen sesuai dengan
rumpun keilmuan, jenis
kegiatan, serta tingkat
kerumitan dan kedalaman
sasaran kegiatan.
4. Pelaksana PkM menghasilkan
hasil pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk
Laporan PkM/Jurnal/Buku/
HKI.
Pelaksana PkM memiliki
sikap jujur (originalitas
kegiatan), disiplin (terukur
dan tepat waktu) dan
bertanggungjawab
(pelaporan).
Permenristekdikti
No 44 Tahun
2015 tentang SN
Dikti

93
22. IKU DAN IKT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
Sumatera Utara Medan hingga
Pimpinan Jurusan harus menyiapkan
sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat dengan
memperhatikan kriteria minimal sarana
dan prasarana yang diperlukan untuk
menunjang proses pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka memenuhi
hasil pengabdian kepada masyarakat.
Perguruan tinggi memiliki sarana
dan prasarana yang relevan dan
mutakhir untuk mendukung PkM,
dan memfasilitasi yang
berkebutuhan khusus sesuai SN-
DIKTI.
Tersedianya sarana dan prasarana
yang relevan dan mutakhir untuk
mendukung PkM dengan
menyesuaikan ketersedian fasilitas
yang dibutuhkan.
IKU
C.5.4.b
5
masyarakat dalam menggunakan sarana
dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat yang merupakan fasilitas
perguruan tinggi harus dalam rangka
untuk memfasilitasi pengabdian kepada
masyarakat terkait dengan penerapan
bidang ilmu dari program studi yang
dikelola perguruan tinggi dan area
sasaran kegiatan; proses pembelajaran;
dan kegiatan penelitian untuk setiap
kegiatan.
b. Perguruan tinggi memiliki
dengan:
i. adanya bukti legal formal
keberadaan kelompok
pelaksana PkM;
ii. dihasilkannya produk PkM
di masyarakat, dan
iii. dihasilkannya produk PkM
yang berdaya saing nasional.
c. Perguruan tinggi memiliki sistem
informasi untuk layanan proses
pembelajaran, penelitian, dan
PkM yang terbukti efektif
Perguruan tinggi memiliki kelompok
pelaksana PkM yang fungsional yang
ditunjukkan dengan:
1) Tersedianya bukti legal formal
keberadaan kelompok pelaksana
PkM;
1) Adanya bukti produk yang
dihasilkan dan dapat bermanfaat;
2) Adanya output/produk yang
dihasilkan dan dapat berdaya
saing nasional.

94
memenuhi aspek- aspek berikut:
i. Ketersediaan layanan e-
learning , perpustakaan (e-
journal , e-book , e- repository ,
dll.);
ii. Mudah diakses oleh sivitas
akademika, dan
iii. Seluruh jenis layanan
dievaluasi secara berkala
yang hasilnya ditindak lanjuti
untuk penyempurnaan
sistem informasi.
Sumatera Utara Medan hingga
Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan
sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat harus memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
Perguruan tinggi memiliki sistem
informasi untuk layanan
administrasi yang terbukti efektif
memenuhi aspek-aspek berikut:
1) Mencakup layanan akademik,
keuangan, SDM, dan sarana dan
prasarana (aset),
2) Mudah diakses oleh seluruh
unit kerja dalam lingkup
institusi,
3) Lengkap dan mutakhir,
4) Seluruh jenis layanan telah
terintegrasi dan digunakan
untuk pengambilan keputusan,
dan
5) Seluruh jenis layanan yang
terintegrasi dievaluasi secara
berkala dan hasilnya ditindak
lanjuti untuk penyempurnaan
Perguruan tinggi memiliki sistem
informasi untuk layanan administrasi
yang terbukti efektif memenuhi
aspek-aspek berikut:
1) Terciptanya layanan akademik,
keuangan, SDM, dan sarana dan
prasarana (aset) berbasis
tekhnologi informasi;
2) Terciptanya kemudahan dalam
mengakses untuk seluruh unit
kerja lingkup institusi secara
lengkap dan mutakhir;
3) Terciptanya jenis layanan yang
sudah terintegrasi dan digunakan
untuk pengambilan keputusan;
4) Terciptanya jenis layanan yang
terintegrasi dievaluasi secara
berkala dan hasilnya ditindak

95
sistem informasi. lanjuti untuk penyempurnaan
sistem informasi;
5) Penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan
(OHSAS 18001);
6) Penerapan ISO 14001 sistem
manajemen lingkungan.

96
23. IKU DAN IKT STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
(IKU)
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan harus memiliki unit khusus
pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat yang melaksanakan kinerja
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk lembaga
pengabdian kepada masyarakat, lembaga
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Utara.
Kelompok pelaksana PkM yang
dengan:
1) adanya bukti legal formal
keberadaan kelompok
pelaksana PkM,
2) dihasilkannya produk PkM
menyelesaikan permasalahan di
masyarakat, dan
3) dihasilkannya produk PkM yang
berdaya saing nasional.
Matrik
No. 45
2. LP2M Universitas Islam Negeri
pengelolaan pengabdian harus menyusun
dan mengembangkan rencana program
pengabdian yang sesuai dengan Renstra
Utara.
Sumatera Utara dalam pengelolaan
pengabdian harus menyusun dan
mengembangkan peraturan, panduan,
dan system penjaminan mutu internal
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

97
pengabdian harus menfasilitasi,
memantau, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan pengabdian
yang dikelolanya secara berkala.
pengabdian harus menfasilitasi
peningkatan kemampuan peneliti untuk
melaksanakan pengabdian, penulisan
artikel ilmiah dan perolehan hak
kekayaan intelektual (HAKI) serta
memberikan penghargaan kepada
penelitia yang berprestasi setiap tahun.
pengabdian harus mendayagunakan
sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat pada lembaga lain melalui
kerja sama.
pengabdian harus melakukan analisis
kebutuhan yang menyangkut jumlah,
jenis, dan spesifikasi sarana dan
prasarana pengabdian kepada
masyarakat; dan menyusun laporan
kegiatan pengabdian pada masyarakat
yang dikelolanya setiap tahunnya

98
Utara dalam pengelolaan pengabdian
harus memiliki rencana strategis
pengabdian kepada masyarakat yang
merupakan bagian dari rencana strategis
perguruan tinggi
Strategis PkM yang memuat
jalan PkM, sumber daya (termasuk
alokasi dana PkM internal),
internasional.
Matrik
No. 44
A
harus menyusun kriteria dan prosedur
penilaian pengabdian kepada masyarakat
paling sedikit menyangkut aspek hasil
pengabdian kepada masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna memajukan
kesejahteraan umum serta
mencerdaskan kehidupan bangsa
harus menjaga dan meningkatkan mutu
pengelolaan lembaga dalam menjalankan
program pengabdian secara
berkelanjutan
harus melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap lembaga pengabdian
pelaksanaan proses PkM yang
mencakup 6 aspek serta
Matrik
No. 44
C

99
dalam melaksanakan program
melakukan review terhadap
pelaksanaan proses PkM (aspek 1
sampai 6) secara berkala dan
ditindaklanjuti.
harus memiliki panduan tentang kriteria
peneliti dengan mengacu pada standar
hasil, standar isi, dan standar proses
pedoman PkM yang
disosialisasikan, mudah diakses,
sesuai dengan rencana strategis
PkM, serta dipahami oleh
pemangku kepentingan
Matrik
No. 44
B
harus mendayagunakan sarana dan
prasarana pengabdian pada lembaga lain
melaluia program kerja sama pengabdian
kepada masyarakat
harus melakukan analisis kebutuhan yang
menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat serta menyampaikan laporan
kinerja pengabdian melalui pangkala data
perguruan tinggi (PDPT).
dokumen pelaporan kegiatan
PkM dari pengelola PkM kepada
mitra/pemberi dana terkait yang
memenuhi 5 aspek serta
komprehensif, rinci, relevan,
mutakhir dan
disampaikan tepat waktu
Matrik
No. 45
B

24.IKU DAN IKT STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM:
100
(IKU)
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tersedianya dana PkM 4.b
Medan harus menyediakan dana internal minimal Rp. 5jt/dosen/tahun Matriks
untuk pengabdian kepada masyarakat agar penilaian
kegiatan pengabdian masyarakat dapat satker
berlangsung setiap tahunnya point 34.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Terlaksananya Pkm yang 3.C.2
Utara Medan harus mengupayakan didanai oleh: 1. Luar negeri. 2. Matriks
pendanaan pengabdian kepada masyarakat Dalam negeri diluar PT, 3. PT penilaian
dapat bersumber dari pemerintah, kerja atau mandiri satker
sama dengan lembaga lain di dalam point 27
maupun di luar negeri, atau dana dari
masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat setiap
tahun
3. Dosen dan instruktur pelaksana Terealisasinya penggunaan LED C.8.7
pengabdian kepada masyarakat di dana PkM berdasarkan PPEPP Matriks
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara penilaian
Medan harus menggunakan pendanaan dan satker
pembiayaan kegiatan pengabdian kepada point 44 C
masyarakat untuk membiayai perencanaan & D
pengabdian kepada masyarakat;
pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat; pengendalian pengabdian
kepada masyarakat; pemantauan dan
evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
pelaporan pengabdian kepada masyarakat;
dan diseminasi hasil pengabdian kepada

101
masyarakat untuk setiap siklus kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan harus menetapkan aturan
terkait mekanisme pendanaan pengabdian
kepada masyarakat untuk ditaati oleh
semua pelaksana kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
Tersedianya aturan terkait
mekanisme pendanaan PkM.
LED
C.2.4.C.2.
point e
Matriks
penilaian
satker
point 6 B
& C
Medan harus menyediakan dana
pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat untuk membiayai: manajemen
pengabdian kepada masyarakat yang
terdiri atas seleksi proposal, pemantauan
dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi
hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
b.peningkatan kapasitas pelaksana pada
setiap tahun anggaran.
a. Tersedianya dana PkM
untuk pengelolaan
pengabdian kepada
masyarakat yang
membiayai: manajemen
pengabdian kepada
masyarakat yang terdiri
atas seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi,
pelaporan, dan diseminasi
hasil pengabdian kepada
masyarakat; dan
b. Tercapainya peningkatan
kapasitas pelaksana pada
setiap tahun anggaran.
LED
C.2.4.C.2.
point e
Matriks
penilaian
satker
point 6 B
& C

25. IKU DAN IKT STANDAR KETERCAPAIAN STANDAR VISI
102
(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1 Perguruan Tinggi memiliki rencana
pengembangan jangka panjang,
menengah, dan pendek yang memuat
indikator kinerja dan targetnya untuk
mengukur ketercapaian tujuan
strategis yang
telah ditetapkan.
Perguruan tinggi memiliki:
a. rencana pengembangan
mencakup: jangka panjang
(RIP), jangka menengah
(RENSTRA), dan jangka
pendek (RENOP)
b. indikator kinerja,
c. target yang berorientasi
pada daya saing
internasional, dan
d. bukti pelaksanaan
pengembangan yang
konsisten.
1. Matriks
C.1.4

103
26. IKU DAN IKT STANDAR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1 Perguruan tinggi harus memiliki
dokumen formal sistem tata pamong
sesuai konteks institusi untuk
menjamin akuntabilitas, keberlanjutan
dan transparansi, serta mitigasi potensi
risiko
2. Kebijakan tata pamong
3. Peraturan tata pamong
Matriks
C.2.4.a)
2 Perguruan tinggi harus memiliki bukti
yang sahih terkait upaya institusi
melindungi integritas akademik dan
kualitas pendidikan tinggi.
1. Kebijakan tata pamong
2. Peraturan tata pamong
3. Kode Etik Dosen
4. Kode Etik Tenaga
Kependidikan
5. Kode Etik Mahasiswa
dokumen formal struktur organisasi
dan tata kerja institusi beserta tugas
dan fungsinya
1. Dokumen Organisasi dan
Tata Kelola
2. Dokumen Statuta
3. DokumenTugas pokok dan
fungsi (ANJAB)

104
yang sahih terkait praktik baik
perwujudan Good University
Governance (paling tidak mencakup
aspek kredibilitas, transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab, dan
keadilan), dan manajemen risiko.
perwujudan GUG mencakup
aspek: kredibilitas, transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab,
keadilan, dan manajemen risiko
secara konsisten, efektif, dan
efisien.
5 Perguruan tinggi harus mengumumkan
ringkasan laporan tahunan kepada
masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014
Pasal 33 ayat 3).
Laporan kinerja perguruan
tinggi yang diumumkan kepada
masyarakat
lembaga/fungsi penegakan kode etik
untuk menjamin tata nilai dan
integritas.
1. Lembaga Kode Etik
Mahasiswa
2. Lembaga Kode Etik Tenaga
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
4.
dokumen formal penetapan personil
pada berbagai tingkat manajemen
dengan tugas dan tanggung jawab yang
jelas untuk mencapai visi, misi dan
budaya serta tujuan strategis insitusi.
5. Dokumen Tugas Pokok dan
Fungsi
6. Dokumen Analisis Jabatan
Matriks
C.2.4.b)

105
8
Perguruan tinggi harus memiliki bukti
yang sahih terkait terjalinnya
komunikasi yang baik antara
pimpinan dan stakeholders internal
untuk mendorong tercapainya visi,
misi, budaya, dan tujuan strategis
institusi.
6. Dokumen formal dan bukti
yang sahih efektivitas
kepemimpinan
Operasional.
kepemimpinan
organisasional.
Kepemimpinan Publik.
9 Perguruan tinggi harus melakukan kaji
ulang dan perbaikan kepemimpinan
dan struktur manajemen institusi
untuk mencapai kinerja organisasi yang
direncanakan.
4. Mekanisme kaji ulang dan
perbaikan kepemimpinan
5. Sistem penggantian
kepemimpinan
formal keberfungsian sistem
pengelolaan fungsional dan
operasional perguruan tinggi yang
mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1)
perencanaan (planning),
2) pengorganisasian (organizing ), 3)
penempatan personil (staffing), 4)
pengarahan (leading), dan
5) pengawasan (controlling).
operasional perguruan tinggi
yang mencakup 5 aspek yang
dilaksanakan secara konsisten,
efektif, dan efisien.
Matriks
C.2.4.c)

106
dokumen formal dan pedoman
pengelolaan mencakup 11 aspek
sebagai berikut: 1) pendidikan, 2)
pengembangan suasana akademik dan
otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan,
4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7)
keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9)
sistem informasi, 10) sistem
penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
1. Dokumen formal dan
pedoman pengelolaan
pendidikan,
pedoman pengelolaan
pengembangan suasana
akademik dan otonomi
keilmuan,
pedoman pengelolaan
kemahasiswaan,
pedoman pengelolaan
penelitian,
pedoman pengelolaan PkM,
pedoman pengelolaan SDM,
pedoman pengelolaan
keuangan,
pedoman pengelolaan sarana
dan prasarana,
pedoman pengelolaan sistem
informasi,
10.Dokumen formal dan
pedoman pengelolaan sistem
penjaminan mutu

107
pedoman pengelolaan
kerjasama.
12 Perguruan tinggi harus memilki bukti
yang sahih tentang implementasi
kebijakan dan pedoman pengelolaan
yang mencakup 11 aspek sebagai
berikut: 1) pendidikan, 2)
1. Dokumen implementasi
pengelolaan pendidikan,
pengelolaan pengembangan
suasana akademik dan
otonomi keilmuan,
pengelolaan kemahasiswaan,
pengelolaan n penelitian,
pengelolaan PkM,
pengelolaan SDM,
pengelolaan keuangan,

108
pengelolaan sarana dan
prasarana,
pengelolaan sistem informasi,
10.Dokumen implementasi
pengelolaan sistem
penjaminan mutu
11.Dokumen implementasi
pengelolaan kerjasama.
dokumen formal rencana strategis dan
bukti mekanisme persetujuan dan
penetapan yang mencakup 5 aspek
sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan
pemangku kepentingan, 2) mengacu
kepada capaian renstra periode
sebelumnya, 3) mengacu kepada
VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis
kondisi internal dan eksternal, dan 5)
disahkan oleh organ yang memiliki
kewenangan.
Perguruan tinggi harus
memiliki:
1. Dokumen penyusunan
RENSTRA
2. RENSTRA

109
27. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan(IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
dokumen formal penetapan personil
pada berbagai tingkat manajemen
dengan tugas dan tanggung jawab yang
jelas untuk mencapai visi, misi dan
budaya serta tujuan strategis insitusi.
7. Dokumen Tugas Pokok dan
Fungsi
8. Dokumen Analisis Jabatan
Matriks
C.2.4.b)
yang sahih terkait terjalinnya
komunikasi yang baik antara
pimpinan dan stakeholders internal
untuk mendorong tercapainya visi,
misi, budaya, dan tujuan strategis
institusi.
kepemimpinan
Operasional.
kepemimpinan
organisasional.
Kepemimpinan Publik.
Perguruan tinggi harus melakukan kaji
ulang dan perbaikan kepemimpinan
dan struktur manajemen institusi
untuk mencapai kinerja organisasi yang
direncanakan.
6. Mekanisme kaji ulang dan
perbaikan kepemimpinan
7. Sistem penggantian
kepemimpinan

110
28. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG: PENGELOLAAN
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
operasional perguruan tinggi yang
mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1)
perencanaan (planning),
2) pengorganisasian (organizing ), 3)
penempatan personil (staffing), 4)
pengarahan (leading), dan
5) pengawasan (controlling).
operasional perguruan tinggi
yang mencakup 5 aspek yang
dilaksanakan secara konsisten,
efektif, dan efisien.
Matriks
C.2.4.c)
dokumen formal dan pedoman
pengelolaan mencakup 11 aspek
sebagai berikut: 1) pendidikan, 2)
pedoman pengelolaan
pendidikan,
pedoman pengelolaan
pengembangan suasana
akademik dan otonomi
keilmuan,
pedoman pengelolaan
kemahasiswaan,
pedoman pengelolaan
penelitian,
pedoman pengelolaan PkM,

111
pedoman pengelolaan SDM,
pedoman pengelolaan
keuangan,
pedoman pengelolaan
sarana dan prasarana,
pedoman pengelolaan
sistem informasi,
pedoman pengelolaan
sistem penjaminan mutu
pedoman pengelolaan
kerjasama.
3 Perguruan tinggi harus memilki bukti
yang sahih tentang implementasi
kebijakan dan pedoman pengelolaan
yang mencakup 11 aspek sebagai
berikut: 1) pendidikan, 2)
pengelolaan pendidikan,
pengelolaan pengembangan
suasana akademik dan
otonomi keilmuan,
pengelolaan
kemahasiswaan,
pengelolaan n penelitian,

112
pengelolaan PkM,
pengelolaan SDM,
pengelolaan keuangan,
pengelolaan sarana dan
prasarana,
pengelolaan sistem
informasi,
pengelolaan sistem
penjaminan mutu
pengelolaan kerjasama.
dokumen formal rencana strategis dan
bukti mekanisme persetujuan dan
penetapan yang mencakup 5 aspek
sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan
pemangku kepentingan, 2) mengacu
kepada capaian renstra periode
sebelumnya, 3) mengacu kepada
Perguruan tinggi harus
memiliki:
mekanisme persetujuan dan
penetapan terhadap
rencana strategis (yang
mencakup perencanaan
finansial dan sumber daya,

113
VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis
kondisi internal dan eksternal, dan 5)
disahkan oleh organ yang memiliki
kewenangan.
pengelolaan dan
pengendalian risiko,
kepatuhan terhadap
peraturan, konflik
kepentingan, pelaporan dan
audit)
4. RENSTRA
5. Dokumen Analisis Kondisi
Internal dan Eksternal
6. Dokumen Capaian
RENSTRA

29. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG
114
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
1 Perguruan tinggi harus menjalankan
SPMI yang dibuktikan dengan
keberadaan 5 aspek, memiliki standar
yang melampaui dari SN- DIKTI, dan
menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk
Based Audit ) atau inovasi lainnya.
9. Dokumen SPMI
10. organ/fungsi SPMI,
11. dokumen SPMI,
12. auditor internal,
13. Dokumen hasil audit, dan
14. Dokumen bukti tindak lanjut
SPMI
Matriks
C.2.4.c)
pengembangan budaya mutu di
perguruan tinggi melalui rapat tinjauan
manajemen, yang mengagendakan
pembahasan 7 unsur
Perguruan tinggi memiliki bukti:
12. hasil audit internal,
13. umpan balik,
14. kinerja proses dan
kesesuaian produk,
15. status tindakan pencegahan
dan perbaikan,
16. tindak lanjut dari tinjauan
sebelumnya,
17. perubahan yang dapat
mempengaruhi sistem
manajemen mutu, dan
18. rekomendasi untuk
peningkatan.

115
Perguruan tinggi harus memililiki
Perolehan sertifikasi/akreditasi
eksternal oleh lembaga internasional
atau internasional bereputasi
Jumlah sertifikasi/akreditasi
dalam lingkup perguruan tinggi
atau fakultas yang diberikan oleh
lembaga internasional
bereputasi; Jumlah
sertifikasi/akreditasi dalam
lingkup perguruan tinggi (selain
oleh BAN-PT) atau fakultas yang
diberikan oleh lembaga nasional
bereputasi; dan Jumlah
sertifikasi/akreditasi dalam
lingkup unit (laboratorium, dll.)
yang diberikan oleh lembaga
internasional/nasional bereputasi
= 4
Perguruan tinggi harus memililiki
Perolehan akreditasi program studi
oleh lembaga akreditasi internasional
bereputasi
Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam
lingkup perguruan tinggi atau
fakultas yang diberikan oleh
lembaga internasional bereputasi
sebesar 30%
Perguruan tinggi harus melaksanakan
audit eksternal keuangan di perguruan
tinggi.
Audit eksternal dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik dengan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(Unqualified Opinion ).
Perolehan status terakreditasi
program studi oleh BAN-PT atau
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
harus bernilai 3.5
Perolehan status terakreditasi
program studi oleh BAN-PT atau
Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM) harus bernilai 3.5

30.IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA
116
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
dokumen formal kebijakan dan
prosedur pengembangan jejaring dan
kemitraan (dalam dan luar negeri) dan
monitoring dan evaluasi kepuasan
mitra kerjasama.
I. Dokumen perencanaan
pengembangan jejaring dan
kemitraan yang sahih dan
terarah guna mencapai visi,
misi, dan tujuan strategis
institusi.
II. Instrumen monitoring dan
evaluasi kepuasan mitra
Matriks
C.2.4.c)
dokumen perencanaan pengembangan
jejaring dan kemitraan yang ditetapkan
untuk mencapai visi
jejaring dan mitra kerjasama
yang relevan dengan VMTS dan
bermanfaat bagi pengembangan
tridharma institusi yang
mencakup kerjasama
lokal/wilayah, nasional dan
internasional.
Ketersediaan data jumlah lingkup,
relevansi, dan kebermanfaatan
kerjasama.
jumlah lingkup, relevansi, dan
kebermanfaatan kerjasama.
Ketersediaan bukti monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program
kemitraan
Perguruan tinggi harus memiliki
1. Bukti monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
program kemitraan dan
2. Survey tingkat kepuasan

117
mitra kerjasama yang
diukur dengan instrumen
yang sahih, serta perbaikan
mutu jejaring dan
kemitraan yang
berkelanjutan, untuk
menjamin terwujudnya
visi, terlaksananya misi dan
tercapainya tujuan
strategis.
5 Jumlah Rasio kerjasama perguruan
tinggi di bidang pendidikan
Jumlah Rasio kerjasama
perguruan tinggi di bidang
pendidikan dibanding dengan
jumlah dosen sebesar 20%

31.IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR INDEKS KINERJA TAMBAHAN
118
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
prosedur pengembangan Indeks Kinerja
Tambahan yang melampaui SN-DIKTI
yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
pada tiap kriteria.
prosedur pengembangan Indeks
Kinerja Tambahan yang melampaui
SN-DIKTI
Matriks
C.2.5.)
2 Data indikator kinerja tambahan yang
sahih harus diukur, dimonitor, dikaji,
dan dianalisis untuk perbaikan
berkelanjutan
Perguruan tinggi mengukur,
memonitor, mengkaji, dan
menganalisis Indeks Kinerja
Tambahan untuk perbaikan
berkelanjutan.

119
32. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA
(IKU)
Indikator Kinerja
Tambahan (IKT)
Rujukan
LKPT Kriteria
dokumen analisis keberhasilan
dan/atau ketidakberhasilan pencapaian
kinerja yang telah ditetapkan institusi
yang memenuhi 2 aspek sebagai
berikut:
1) capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan
hasilnya dianalisis serta dievaluasi,
dan
2) analisis terhadap capaian kinerja
mencakup identifikasi akar
masalah, faktor pendukung
keberhasilan dan faktor
penghambat ketercapaian
standard, dan deskripsi singkat
tindak lanjut yang akan dilakukan
institusi.
1. Dokumen formal kebijakan
dan prosedur Evaluasi
Capaian Kinerja
2. Instrumen Evaluasi Capaian
Kinerja
3. Hasil Evaluasi Capaian
Kinerja
Matriks
C.2.5.)

DOKUMEN-IKU-DAN-IKT-UINIVERSITAS.docx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to DOKUMEN-IKU-DAN-IKT-UINIVERSITAS.docx

Similar to DOKUMEN-IKU-DAN-IKT-UINIVERSITAS.docx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

DOKUMEN-IKU-DAN-IKT-UINIVERSITAS.docx