3. 1. Menjelaskan pengertian Tindak Pidana Korupsi
2. Menjelaskan Sejarah Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
3. Menjelaskan Lembaga Penegak hukum, pemberantasan, &
Pencegahan Korupsi
4. Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia
TUJUAN KHUSUS
5. Suatu tindak pidana yg dengan manipulasi dan perbuata
Tindak pidana korupsi
Rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang/d
6. SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
A KEMERDEKAAN
SA KERAJAAN
MASA KOLONIAL BELANDA
ORDE
LAMA
ORDE
BARU
REFORMASI
PASCA KEMERDEKAAN
7. Masa Pemerintahan Kerajaan :
Singosari, Majapahit, Demak,
& Banten.
Perilaku korup bukan hanya oleh
masyarakat Nusantara saja, akan
tetapi orang Belanda, Portugis dan
Jepang pun gemar mengkorup harta-
harta Korpsnya, institusi atau
pemerintahannya.
Budaya yang sangat tertutup dan
penuh keculasan tersebut turut
menyuburkan budaya korupsi di
Indonesia, seperti kebiasaan
mengambil upeti (pajak) dari rakyat
PRA KEMERDEKAAN
Gejala korupsi dan
penyimpangan kekuasaan
masih didominasi para
kalangan elit bangsawan,
sultan, dan raja, sedangkan
rakyat kecil nyaris belum
mengenal atau memahaminya
Masa Kolonial Belanda
8. PASCA KEMERDEKAAN-ORDE LAMA
Dibentuknya Panitia Retrooling
Aparatur Negara (PARAN)
dipimpin oleh Abd Haris
Nasution
Kepres No 275Tahun 1963, upaya
pemberantasan korupsi kembali
digalakkan dengan membentuk
lembaga yang bertugas
meneruskan kasus-kasus korupsi di
meja pengadilan yang dikenal
“Operasi Budhi
mengharuskan Pejabat mengisi
formulir daftar kekayaan pejabat
negara
Usaha PARAN akhirnya
mengalami deadlock karena
kebanyakan pejabat berlindung
di balik Presiden, sehingga
diserahkan kembali ke
Pemerintah (kabinet Juanda).
Dalam kurun waktu 3 bulan sejak
Operasi Budhi dijalankan,
keuangan negara dapat
diselamatkan, Karena dianggap
menggangu prestise Presiden,
akhirnya Opresi Budhi di hentikan.
Soebandrio mengumumkan
pembubaran Operasi Budhi yang
kemudian diganti namanya
menjadi KomandoTertinggi
RetoolingAparat Revolusi
(KOTRAR), diketuai langsung
oleh Presiden Soekarno,
9. PASCA KEMERDEKAAN-ORDE BARU
DibentukTim
Pemberantasan Korupsi
(TPK) diketuai JAGUNG
Dibentuk Komite Empat beranggotakan
tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih &
berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo,
Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto dgn tugas
utama membersihkan Depag, Bulog, CV
Waringin, PT Mantrust, Telkom & Pertamina.
Namun komite ini hanya “macan Ompong”
karena hasil temuannya tentang dugaan
korupsi di BUMN tdk direspon Pemerintah. Dibentuknya OperasiTertib
(Opstib) memberantas
korupsi. Seiring dengan
berjalannya waktu
Opstib)pun hilang ditiup
angin tanpa bekas.
70, Unjuk rasa Pelajar & mahasiswa , BUMMN disoroti sarang korupsi
10. ERA REFORMASI
UU No. 28Tahun 1999Tentang
Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari KKN
dibentuklah berbagai komisi seperti
KPKPN, KPPU, atau lembaga
Ombudsman
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (TGPTPK). dibentuk dengan Keppres d
masa Jaksa Agung Marzuki Darusman &
dipimpin Hakim Agung Andi Andojo, melalui
suatu judicial review Mahkamah Agung,TGPTP
akhirnya dibubarkan. Sejak itu mengalami
kemunduran dalam upaya. pemberantasan KKN
Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi
yang melibatkan konglomerat Sofyan
Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa
Agung Marzuki Darusman.
Akhirnya, Gus Dur didera kasus
Buloggate & menyebabkan Gus
Dur lengser.
11. ERA REFORMASI
Kompromi Politik
. Laksamana Sukardi sebagai
Menneg BUMN tak luput dari
pembicaraan di masyarakat karena
kebijaksanaannya menjual aset-aset
negara
Pada tahun 2003 dibentuk suatu komisi
untuk mengatasi, menanggulangi dan
memberantas korupsi di Indonesia.
Komisi ini dinamai Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), didirikan berdasarkan
Nomor 30Tahun 2002
13. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Lembaga Penegak Hukum Dalam
Pemberantasan Korupsi
1.Kepolisian ;
2.Kejaksaan ;
3.Komisi Pemberantasan Korupsi;
4.Pengadilan Tipikor
16. 16
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
21
KOMISI PEMEBERANTASAN KORUPSI (KPK)
KPK dibentuk berdasarkan UU No 30 tahun 2002. Undang-u
17. 17
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
22
1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pembe
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemb
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhada
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana koru
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
Tugas
18. 18
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
23
Pasal
Wewenamg
U No 30 tahun 2002 :
1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan t
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan t
3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pid
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instan
5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak
19. 19
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
23
Pasal
Wewenamg
UU No 30 tahun 2002 :
1. melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yan
2. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidan
3. mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wa
4. membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala
20. 20
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
23
1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,0
Pasal 11 UU No. 30Tahun 2002 “ Dalam melaksanakan tugas KP
21. 21
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
23
1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang
3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tenta
4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mem
5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberh
.
Pasal 12 UU No. 30Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam
22. 22
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
23
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada in
7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, da
8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hokum negara lain u
9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan pe
.
Pasal 12 UU No. 30Tahun 2002 werwenang (Cont....) :
23. 23
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
21
Pengadilan TIPIKOR
Merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pera
PengadilanTIPIKOR diatur dalam UU No. 46Tahun
2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi
24. 24
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
23
Pasal
Wewenamg
Pengadilan TIPIKOR berwenang memeriksa, mengad
1. tindak pidana korupsi;
2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pida
3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang
26. Undang-Undang Nomor 3Tahun 1971 tentang PemberantasanTindak Pidana
Undang-undang Nomor 11Tahun 1980Tentang Pidana Suap;
Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Be
Undang-undang No 31 tahun 1999, diubah dengan nomor 20 tahun 2001 tentang Pember
Instruksi Presiden No 5Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Instruksi Presiden No 2Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Ko
em Perundangan yg terkait dengan Korupsi
27.
28. 28
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
• Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk ap
1. Kerugian Keuangan Negara
Sanksi pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana p
29. 29
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibi
Kerugian Keuangan Negara
Seorang mahasiwa yang mengikuti pendidikan kedinasan
30. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 & pasal 13
Pasal 5 : M emberi atau menjanjikan sesuatu kepada pega
32. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 UU No. 31Tahu
Pasal 8 : Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan me
33. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat pen
Penggelapan dalam Jabatan
34. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Diatur dalam pasal 12 poin e, f, g Undang-undang No 20T
Pasal 12 Poin e : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maks
36. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Diatur dalam pasal 7 dan pasal 12 huruf h UU No.31Tahun
Pasal 7 poin a : pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat banguna
37. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik k
Korupsi Perbuatan Curang
Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah
38. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Diatur dalam pasal 12 huruf f UU No.31Tahun 1999Tenta
t Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun
39. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KESEHATAN
Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelan
turan Kepentingan dalam Pengadaan
40. APA ITU GRATIFIKASI?
Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31Thn 1999
Juncto UU No.20Tahun 2001
“Yang dimaksud dengan “GRATIFIKASI” dalam
ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni
Uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga
tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri
yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik”
. KorupsiTerkait Gratifikasi
47. KAPAN GRATIFIKASI DIKATAKAN SBG
TIPIKOR?
• UU No.20 th 2001 Pasal 12 B ayat 1
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya
Pasal 12 C ayat (1)
Bahwa Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima
melaporkan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal gratifkasi tersebut
diterima.
48. HAL-HAL YANG MENJADI
PEMBENARAN
Sekedar Ucapan “Terimakasih”
Lumrah dan wajar
MemuliakanTamu
“Adat ketimuran”
Uang pulsa, sekedar makan
Membina hubungan baik
dll
50. f Influence Menjilat, mengambil hati dan berhar
f gratitude Apresiasi dan ucapan terima- kasih atas
HINDARI HADIAH KATEGORI
INI DIANGGAP SUAP
JENIS HADIAH
(BACA;GRATIFIKASI)
51. JENIS HADIAH
(BACA;GRATIFIKASI
oken Gift Hadiah dlm Kegiatan Bisnis, sbg representasi In
monial Gift Hadiah dari wujud penghormatan da
HADIAH INI CUKUP DILAPORKAN
KE
INSTANSI MASING-MASING
53. ALAT UKUR GRATIFIKASI
No Kriteria Penjelasan
1 Motif
Apakah pemberian tersebut untuk mempengaruhi
keputusan PNS/Pejabat untuk melaksanakan/tidak
melaksanakan tupoksinya?
2 Kesetaraan Apakah pemberi dan penerima mempunyai hub yang
“setara?”, jk tidak = gratifikasi = laporkan
3
Relasi
kekuasaan
Apakah terdapat kaitan berkenaan dengan/
menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-
aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial,
dan budaya yang Anda seperti Panitia PBJ, PPK, dll
4
Conflic k of
interst
Apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan
kepentingan di masa mendatang (ga enak… karena
sudah kenal dan membantu)
5 Cara memberi Apakah pemberian dilakukan secara “terbuka”
6 Kewajaran
Apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan
frekuensi yang wajar secara ukuran masy. Umum?
54. HADIAH LEGAL VS ILLEGAL
Karakteristik LEGAL ILEGAL
Motif
Membina hub baik secara
“sosial”
Membina hub baik secara
“Jabatan PNS”
Kesetaraan Setara Timpang
Relasi Tidak ada relasi kekuasaan Ada Relasi Kekuasaan
Conflick of
interst
Tidak ada konflik Ada/Potensi konflik
Cara memberi Terbuka Tertutup
Resiprositas
Saling memberi dg jumlah,
cara dan ukuran yang sama
Searah, dari satu ke yang lain,
ukuran & cara berbeda
Sifat hubungan Aliansi sosial, jangka panjang
dan ikatan emosional saudara
Patternalistik, jangka pendek
dan “transaksional”
Akuntabilitas Accountable Un Accountable
Nilai pemberian Interaksi sosial , biasa, umum Lebih kepada “nilai moneter”
55. PENGENDALIAN INDIVIDU
Berupa self assessment sederhana yang dapat
digunakan oleh masing-masing pegawai negeri dan
penyelenggara negara dalam menghadapi
penerimaan gratifikasi.
Dengan melakukan assessment “AMATI”
diharapkan PNS dan Penyelenggara Negara dapat
mengambil sikap yang tepat pada saat dihadapkan
pada pemberian gratifikasi, apakah harus segera
menolak, atau dapat menerimanya untuk
kemudian dilaporkan kepada KPK.
56. A M A T I ……………………………………………
A
ATURAN
:
Bagaimana
aturan
yang
berlaku
di
instansi
M
MAKSUD:
Apa
maksud
si
pemberi
membe
A
AGENDA:
Adakah
agenda
kegia
T
TERBUKA;
Apakah
pe
I
IDENTITAS;
b
57. GRATIFIKASI
BUKAN MELARANG SESEORANG
MEMBERI HADIAH
YANG DILARANG
JIKA PEMBERIAN SESUATU KEPADA
PNS/PEJABAT NEGARA PATUT DIDUGA
MEMPENGARUHI PEJABAT UNTUK
MELAKUKAN ATAUTIDAK MELAKUKAN
TUGAS DAN FUNGSI, SEKARANG DAN
DIKEMUDIAN HARI
58. BATASAN GRATIFIKASI
(UU no.20/2001 Pasal 12 B ayat 1)
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dgn kewajiban atau tugasnya, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
atau lebih, pembuktian bhw gratifikasi tsb bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi
b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh
juta rupiah), pembuktian bahwa gratifkasi
tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
63. CARA PELAPORAN GRATIFIKASI
Gedung KPK Lantai 1
Jl. H.R.Rasuna Said,
Kav C1, Kuningan,
Jakarta Selatan
Alamat email :
Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
47
66. Konsekuensi Hukum dari tidak
melaporkan gratifikasi yang
diterima
Adanya ancaman sanksi pidana yaitu penjara dan
denda yang menyatakan bahwa penerimaan
(dan/atau pemberian) gratifikasi merupakan hal
yang sangat serius sebagai salah satu bentuk
tindak pidana yang persis sama dengan tindak
pidana suap lainnya dalam Undang-Undang
pemberantasanTindak Pidana Korupsi
67. PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI
KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan
yang telah dibentuk melalui SK Inspektur Jenderal No.
01.T.PS.17.04.215.10.3445 tanggal 30 Juli 2010 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Tugas:
1.Melakukan sosialisasi dan desiminasi tentang
pengendalian gratifikasi.
2.Memfasilitasi pelaporan Gratifikasi PNS di lingkungan
Kemkes kepada KPK.
3.Membuat pelaporan penerimaan dan pemberian
gratifikasi di lingkungan instansi.
68. SISTEM PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
Sekumpulan perangkat & mekanisme pengendalian
praktik gratifikasi yang dibangun & dikembangkan
oleh instansi secara berkesinambungan guna
menjaga integritas pegawainya dari praktik
penerimaan dan pemberian gratifikasi yang
dianggap suap
Terdiri dari perangkat ketentuan, perangkat SDM
dan organisasi, mekanisme penyebarluasan
pemahaman, dan mekanisme pemrosesan
pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di
lingkungan instansi.
69. TATA CARA PELAPORAN
GRATIFIKASI
DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DGN MENGISI
FORMULIR SEBAGAIMANA DITETAPKAN OLEH
KPK DGN MELAMPIRKAN DOKUMEN YANG
BERKAITAN DENGAN GRATIFIKASI.
FORMULIR PELAPORAN MEMUAT:
1.NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PENERIMA
DAN PEMBERI GRATIFIKASI;
2.JABATAN PEGAWAI NEGERIATAU
PENYELENGGARA NEGARA;
3.TEMPAT DANWAKTU PENERIMA GRATIFIKASI;
70. Pemberian pinjaman barang dari rekanan
kepada pejabat/PNS secara cuma-cuma
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi? Ya
Mengapa termasuk
Gratifikasi?
Karena rekanan tersebut ada hub dg
Tupoksi pejabat/PNS. Rekanan tsb
adalah salah satu supliyer di Tempat
tugas PNS/Pejabat ybs. Pemberian tsb
dpt mengurangi independensi Pejabat/
PNS dalam melaksanakan tupoksinya.
Apa yang harus dilakukan oleh
Pejabat/PNS tsb?
1. Menolak dengan cara yang baik
2. Jika terpaksa menerima (misal
diantar kerumah tanpa
sepengetahuan anda, segera lapor
ke KPK paling lambat 30 hari
setelah diterima atau PPG di unit
anda kerja
71. Pemberian Tiket nonton bola dari
rekanan kepada pejabat/PNS secara cuma-
cuma
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi? Ya
Mengapa termasuk
Gratifikasi?
Karena rekanan tersebut ada hub dg
Tupoksi pejabat/PNS. Rekanan tsb
adalah salah satu supliyer di Tempat
tugas PNS/Pejabat ybs. Pemberian tsb
dpt mengurangi independensi Pejabat/
PNS dalam melaksanakan tupoksinya.
Apa yang harus dilakukan oleh
Pejabat/PNS tsb?
1. Menolak dengan cara yang baik
2. Jika terpaksa menerima (misal
diantar kerumah tanpa
sepengetahuan anda, segera lapor
ke KPK paling lambat 30 hari
setelah diterima atau PPG di unit
anda kerja
72. Pemberian Insentif oleh BUMN kpd pihak
Swasta karena target penjualan
tercapai
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi? Tidak
Mengapa tidak dikategorikan
Gratifikasi?
Karena Bukan termasuk dalam
Pejabat/ PNS, pemberian tersebut
tidak ada kaitan nya dgn tupoksi
penyelenggara Negara.
Apa yang harus diperhatikan
dlm kontek tersebut?
1. Ada potensi bahaya jika pemberian
tsb dpt mempengaruhi persaingan
usaha.
2. Belum termasuk gratifikasi dalam
UU No.31 jika tidak terkait dengan
PBJ di lingkungan Pemerintahan.
73. Penerimaan Honor sbg Nara Sumber oleh
PNS/Pejabat dalam suatu acara
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi?
Tidak, jika tidak dilarang dalam kode
etik internal instansi penyelenggara
Apa yang harus diperhatikan
dlm kontek tersebut?
1. Jika diatur dalam kode etik dilarang,
maka penerimaan tersebut dapat
termasuk gratifikasi dan merupakan
bagian dari tupoksinya. Jika dalam
kondisi tdk dpt menolak, lapor ke
KPK
2. Catatan: KPK sudah punya kode
etik jika termasuk transport,
akomodasi kecuali tidak dapat
dijangkau oleh masyarakat dalam
keadaan normal
74. Pemberian Souvenir, makanan, oleh-oleh
dari kawan lama atau tetangga
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi? Tidak, karena hub sosial/kekerabatan
Mengapa tidak dikategorikan
Gratifikasi?
Karena “orang bersih” tidak harus jadi
makhluk asing dalam lingkungannya.
Apa yang harus diperhatikan
dlm kontek tersebut?
Jika pemberian itu mengandung motif
kamuflase yang bertujuan suatu saat
minta bantuan dan kemudahan yang
terkait pekerjaan, maka harus ditolak.
75. Pemberian oleh rekanan kepada pihak
ketiga (Istri/Anak) PNS/Pejabat
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi? Ya
Mengapa termasuk gratifikasi?
Pemberian tersebut patut diduga
hanya kamufflase, ada maksud
tertentu dikemudian hari
Apa yang harus dilakukan
Melapor ke KPK paling lambat 30 hari
sejak pemberian tersebut diterima
76. Pemberian hadiah sbg ucapan
terimakasih atas pelayanan, surat izin
& konsultasi
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi? Ya
Mengapa termasuk gratifikasi?
Walaupun diberikan secara sukarela,
tulus, karena berhubungan dengan
tugas, tanpa pemberian pun
seharusnya masy. Tetap terlayani dan
surat izin tetap harus diproses sesuai
SOP yag berlaku.
Apa yang harus dilakukan
1. Menolak dengan cara yang baik
2. Melapor ke KPK paling lambat 30
hari sejak pemberian tersebut
diterima
3. Dapat memicu lahirnya “pelicin”
dan “syarat” jika mau cepat selesai.
77. Pemberian hadiah Karena prestasi PNS
Pertanyaan Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi?
Tidak, jika berlaku untuk semua PNS,
Ya, jika khusus untuk PNS tertentu
Mengapa termasuk gratifikasi?
Karena untuk meningkatkan kinerja
dan berlaku pada semua pegawai
Apa yang harus diperhatikan?
1. Ada dasar pemberian, ketentuan
yang transparan dan berlaku untuk
seluruh pegawai.
2. Ada batas yang wajar da diatur
dalam peraturan internal.
78. Bagaimana dengan ini…..
Pemberian parsel dari bawahan kepada atasan
Hadiah atau sumbangan saat perkawinan anak
pejabat
Pemberian paket wisata oleh rekanan kepada
keluarga pejabat
Pemberian potongan harga kepada pejabat ,
keluarga dari rekanan tempat kantor biasa
belanja barang seperti, ATK, komputer, dll.
Pemberian ongkos/hadiah umroh kepada PNS
Pemberian hadiah Ultah?
