SlideShare a Scribd company logo

Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf

materi capacity building

1 of 35
Download to read offline
Capacity Building
UNITRI
Sri Wahyuningsih, SH.,MPd.
Ketua WCC Dian Mutiara Parahita Malang
Malang, 14 Oktober 2023
Pengantar
Memahami Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, menyatakan pada
prasa Menimbang, pada intinya bahwa:
a. mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan termasuk kekerasan seksual
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
b. semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas
termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung berdampak
pada kurang optimalnya penyelenggaraanun Tridarma Perguruan Tinggi dan
menurunkan kualitas Pendidikan perguruan tinggi.
c. untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu
pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Untuk itulah diterbitkan Permendikbudristek No. 30 Th. 2021 ini.
Satuan Tugas (Satgas)
Pada BAB IX Ketentuan Penutup dari Permendikbuddikti No. 30/2021
pasal 57 pada intinya dinyatakan bahwa:
a. Perguruan Tinggi yang sudah memiliki Satgas saat Permen ini
diterbitkan, herus menyesuaikan denga ketentuan Permen ini.
b. Perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas maka harus
membentuk Satgas berdasarkan Permen inipaling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Permendikbudristek ini diundangkan.
Banyak Perguruan Tinggi yang membentuk Satgas dengan menerbitkan
Peraturan Rektor.
Tujuan Peraturan Menteri
Permendikbudristek 30/2021 bertujuan:
1. Sebagai pedoman Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat PT) untuk
Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Sksual (selanjutnya dsingkat KS) yang terkait
dengan Trdharma di dalam atu di luar kampus dan
2. Untuk menumbhkan kehidupan kampus yang manusiawi,
bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di
antara Mahasiswa, Pendidik, tenaga Kependidikan dan Warga
Kampus di PT.
Pencegahan dan Penanganan KS dilaksanakan
dengan prinsip
1. Kepentingan terbaik bagi korban
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
4. Akuntabilitas
5. Independent
6. Kehati-hatian
7. Konsisten dan
8. Jaminan ketidakberulangan.
Pencegahan dan
Penanganan KS
dilaksanakan
dengan prinsip
1.kepentingan
terbaik bagi
korban 2. keadilan
dan
kesetaraan
gender
4.
akuntabilitas
7.
konsisten
6. kehati-
hatian
5.
independent
Prinsip
Pencegahan dan
Penanganan KS
3. kesetaraan hak
dan aksesibilitas
bagi penyandang
disabilitas
8. jaminan
ketidak
berulangan

Recommended

Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptx
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptxSosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptx
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptxKeuanganPtbabel
 
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptxssuser1519bc
 
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptx
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptxHPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptx
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptxkoko212591
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
 
Modul 4 - Pelayanan Kesehatan
Modul 4 - Pelayanan KesehatanModul 4 - Pelayanan Kesehatan
Modul 4 - Pelayanan KesehatanECPAT Indonesia
 

More Related Content

Similar to Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf

Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.
Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.
Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.DyloxSaununu
 
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...ECPAT Indonesia
 
Penegakan Hukum terhadap hoax.ppt
Penegakan Hukum terhadap hoax.pptPenegakan Hukum terhadap hoax.ppt
Penegakan Hukum terhadap hoax.pptAvitaDaraHardani
 
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptxSosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptxiwan suryadin
 
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptx
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptxEmpowering access to justice PEREMPUAN.pptx
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptxssuserd8bfb41
 
RAN Pencegahan Bulying.pdf
RAN Pencegahan Bulying.pdfRAN Pencegahan Bulying.pdf
RAN Pencegahan Bulying.pdfpaulus7
 
Strategi Pemenuhan HKSR.pptx
Strategi Pemenuhan HKSR.pptxStrategi Pemenuhan HKSR.pptx
Strategi Pemenuhan HKSR.pptxFeys2
 
restitusi fix terhadap korban pemerkosaan di I ndonesia
restitusi fix terhadap korban pemerkosaan  di I ndonesiarestitusi fix terhadap korban pemerkosaan  di I ndonesia
restitusi fix terhadap korban pemerkosaan di I ndonesiazielfernanda21
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...etsthu
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdfstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdfJayaSaragih3
 
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptSTOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
 
Perda 2 2017 ttg PPA PPB.pdf
Perda 2  2017 ttg PPA PPB.pdfPerda 2  2017 ttg PPA PPB.pdf
Perda 2 2017 ttg PPA PPB.pdfHerlita5
 

Similar to Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf (20)

ppt.pptx
ppt.pptxppt.pptx
ppt.pptx
 
BAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptxBAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptx
 
RUU TPKS
RUU TPKSRUU TPKS
RUU TPKS
 
Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.
Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.
Perspektif krimonologi terhadap kekerasan seksual.
 
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...
 
Penegakan Hukum terhadap hoax.ppt
Penegakan Hukum terhadap hoax.pptPenegakan Hukum terhadap hoax.ppt
Penegakan Hukum terhadap hoax.ppt
 
Bimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
 
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptxSosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
 
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptx
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptxEmpowering access to justice PEREMPUAN.pptx
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptx
 
RAN Pencegahan Bulying.pdf
RAN Pencegahan Bulying.pdfRAN Pencegahan Bulying.pdf
RAN Pencegahan Bulying.pdf
 
Strategi Pemenuhan HKSR.pptx
Strategi Pemenuhan HKSR.pptxStrategi Pemenuhan HKSR.pptx
Strategi Pemenuhan HKSR.pptx
 
Rpp ham b
Rpp ham bRpp ham b
Rpp ham b
 
restitusi fix terhadap korban pemerkosaan di I ndonesia
restitusi fix terhadap korban pemerkosaan  di I ndonesiarestitusi fix terhadap korban pemerkosaan  di I ndonesia
restitusi fix terhadap korban pemerkosaan di I ndonesia
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdfstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
 
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptSTOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
 
Perda 2 2017 ttg PPA PPB.pdf
Perda 2  2017 ttg PPA PPB.pdfPerda 2  2017 ttg PPA PPB.pdf
Perda 2 2017 ttg PPA PPB.pdf
 
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.pptPERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
 
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.pptPERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
 
Korban Tindak Kekerasan
Korban Tindak KekerasanKorban Tindak Kekerasan
Korban Tindak Kekerasan
 

More from Irawan Setyabudi

Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
 
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfIrawan Setyabudi
 
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfIrawan Setyabudi
 
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
 
Kalender Akademik 2022-2023 (1).pdf
Kalender Akademik 2022-2023 (1).pdfKalender Akademik 2022-2023 (1).pdf
Kalender Akademik 2022-2023 (1).pdfIrawan Setyabudi
 
Kalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdf
Kalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdfKalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdf
Kalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdfIrawan Setyabudi
 
Kalender akademik 2021 2022
Kalender akademik 2021 2022Kalender akademik 2021 2022
Kalender akademik 2021 2022Irawan Setyabudi
 
Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)
Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)
Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)Irawan Setyabudi
 
Rubrik bkd 2021 27.05.2021 update
Rubrik bkd 2021 27.05.2021 updateRubrik bkd 2021 27.05.2021 update
Rubrik bkd 2021 27.05.2021 updateIrawan Setyabudi
 
Matriks po bkd 2021 19.05.2021
Matriks po bkd 2021 19.05.2021Matriks po bkd 2021 19.05.2021
Matriks po bkd 2021 19.05.2021Irawan Setyabudi
 
Layanan bkd dosen 28062021
Layanan bkd  dosen 28062021Layanan bkd  dosen 28062021
Layanan bkd dosen 28062021Irawan Setyabudi
 
Layanan bkd asesor 28062021
Layanan bkd   asesor 28062021Layanan bkd   asesor 28062021
Layanan bkd asesor 28062021Irawan Setyabudi
 
Arah kebijakan bkd mei 2021 update
Arah kebijakan bkd mei 2021 updateArah kebijakan bkd mei 2021 update
Arah kebijakan bkd mei 2021 updateIrawan Setyabudi
 
Materi peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka
Materi peluncuran program pertukaran mahasiswa merdekaMateri peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka
Materi peluncuran program pertukaran mahasiswa merdekaIrawan Setyabudi
 
Contoh screenshot vlearning unesa
Contoh screenshot vlearning unesaContoh screenshot vlearning unesa
Contoh screenshot vlearning unesaIrawan Setyabudi
 
Ringkasan slide program sekolah penggerak
Ringkasan slide program sekolah penggerakRingkasan slide program sekolah penggerak
Ringkasan slide program sekolah penggerakIrawan Setyabudi
 

More from Irawan Setyabudi (20)

Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
 
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
 
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
 
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
 
SK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdf
 
Proposal PMM 3 Unitri
Proposal PMM 3 UnitriProposal PMM 3 Unitri
Proposal PMM 3 Unitri
 
Kalender Akademik 2022-2023 (1).pdf
Kalender Akademik 2022-2023 (1).pdfKalender Akademik 2022-2023 (1).pdf
Kalender Akademik 2022-2023 (1).pdf
 
Kalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdf
Kalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdfKalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdf
Kalender Akademik TA 2022-2023 dan 2023-2024.pdf
 
Kalender akademik 2021 2022
Kalender akademik 2021 2022Kalender akademik 2021 2022
Kalender akademik 2021 2022
 
Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)
Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)
Salinan kepdirjendikti tentang po bkd (1)
 
Rubrik bkd 2021 27.05.2021 update
Rubrik bkd 2021 27.05.2021 updateRubrik bkd 2021 27.05.2021 update
Rubrik bkd 2021 27.05.2021 update
 
Matriks po bkd 2021 19.05.2021
Matriks po bkd 2021 19.05.2021Matriks po bkd 2021 19.05.2021
Matriks po bkd 2021 19.05.2021
 
Layanan bkd dosen 28062021
Layanan bkd  dosen 28062021Layanan bkd  dosen 28062021
Layanan bkd dosen 28062021
 
Layanan bkd asesor 28062021
Layanan bkd   asesor 28062021Layanan bkd   asesor 28062021
Layanan bkd asesor 28062021
 
Arah kebijakan bkd mei 2021 update
Arah kebijakan bkd mei 2021 updateArah kebijakan bkd mei 2021 update
Arah kebijakan bkd mei 2021 update
 
Arah kebijakan bkd 2021
Arah kebijakan bkd 2021Arah kebijakan bkd 2021
Arah kebijakan bkd 2021
 
Panduan untuk mahasiswa
Panduan untuk mahasiswaPanduan untuk mahasiswa
Panduan untuk mahasiswa
 
Materi peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka
Materi peluncuran program pertukaran mahasiswa merdekaMateri peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka
Materi peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka
 
Contoh screenshot vlearning unesa
Contoh screenshot vlearning unesaContoh screenshot vlearning unesa
Contoh screenshot vlearning unesa
 
Ringkasan slide program sekolah penggerak
Ringkasan slide program sekolah penggerakRingkasan slide program sekolah penggerak
Ringkasan slide program sekolah penggerak
 

Recently uploaded

559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptxPutriSoniaAyu
 
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxPentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxNursyahirsyahmiSyahi
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...ainullabib3523
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfHaniNovi
 
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasarppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasarNofidaSaputri2
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxkavinjimustofa
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptMichael Bradley
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfAGUSWACHID4
 
power point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxpower point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxNurindahSetyawati1
 
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3mardia2
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesiaposotojo01
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxNurulyDybala1
 
LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7
LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7
LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7MuhamadNgafifi
 
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...triwahyuniblitar1
 
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdfdinpujiabdujihad1
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...
Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...
Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...Achmad Adhiaksa Hutomo
 

Recently uploaded (20)

559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
 
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxPentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
 
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasarppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
 
power point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxpower point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptx
 
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
 
LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7
LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7
LKPD AKTIVITAS MASA HINDU-BUDDHA-IPS KELAS 7
 
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
 
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
 
Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...
Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...
Tugas Kuliah Corporate Social Responsibility ( CSR ) : Analisis Implementasi ...
 

Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf

  • 1. Capacity Building UNITRI Sri Wahyuningsih, SH.,MPd. Ketua WCC Dian Mutiara Parahita Malang Malang, 14 Oktober 2023
  • 2. Pengantar Memahami Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, menyatakan pada prasa Menimbang, pada intinya bahwa: a. mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; b. semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraanun Tridarma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas Pendidikan perguruan tinggi. c. untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Untuk itulah diterbitkan Permendikbudristek No. 30 Th. 2021 ini.
  • 3. Satuan Tugas (Satgas) Pada BAB IX Ketentuan Penutup dari Permendikbuddikti No. 30/2021 pasal 57 pada intinya dinyatakan bahwa: a. Perguruan Tinggi yang sudah memiliki Satgas saat Permen ini diterbitkan, herus menyesuaikan denga ketentuan Permen ini. b. Perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas maka harus membentuk Satgas berdasarkan Permen inipaling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Permendikbudristek ini diundangkan. Banyak Perguruan Tinggi yang membentuk Satgas dengan menerbitkan Peraturan Rektor.
  • 4. Tujuan Peraturan Menteri Permendikbudristek 30/2021 bertujuan: 1. Sebagai pedoman Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat PT) untuk Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sksual (selanjutnya dsingkat KS) yang terkait dengan Trdharma di dalam atu di luar kampus dan 2. Untuk menumbhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, tenaga Kependidikan dan Warga Kampus di PT.
  • 5. Pencegahan dan Penanganan KS dilaksanakan dengan prinsip 1. Kepentingan terbaik bagi korban 2. Keadilan dan kesetaraan gender 3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 4. Akuntabilitas 5. Independent 6. Kehati-hatian 7. Konsisten dan 8. Jaminan ketidakberulangan.
  • 6. Pencegahan dan Penanganan KS dilaksanakan dengan prinsip 1.kepentingan terbaik bagi korban 2. keadilan dan kesetaraan gender 4. akuntabilitas 7. konsisten 6. kehati- hatian 5. independent Prinsip Pencegahan dan Penanganan KS 3. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 8. jaminan ketidak berulangan
  • 7. Sasaran Pencegahan dan Penanganan KS meliputi 1. Mahasiswa 2. Pendidik 3. Tenaga Kependidikan 4. Warga kampus 5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tridharma.
  • 8. Kekerasan Seksual (KS) KS mencakup Tindakan yang dilakukan secara: a. verbal, b. nonfisik; c. fisik dan/atau d. melalui teknologi informasi dan komunikasi KS meliputi: 21 perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi Perempuan korban KS.
  • 9. Pencegahan Mencakup pencegahan yang dilakukan oleh: 1. Pencegahan oleh PT melalui: (a) pembelajaran; (b) penguatan tata Kelola dan; © penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Tendik), dengan membatasi pertemuan dengan mahasiswa, berperan aktif dalam pencegahan KS. 3. Pencegahan kekerasan oleh Mahasiswa, dengan kegiatan edukasi dan informasi dalam pengenalan kehidupan kampus; orgamisasi kehahasiswaan dan/atau jaringan komunikasi dan informasi Mahasiswa, Pendidik dan Tendik.,
  • 10. Penanganan PT wajib melakukan Penanganan KS meliputi: 1. Pendampingan 2. Perlindungan 3. Pengenaan sanksi Administratif dan 4. Pemulihan Korban
  • 11. Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan KS di Kampus Pimpinan PT membentuk Satgas pertama kali melalui Panitia Seleksi. Tugas Satgas: 1. Membentu Pimpinan PT 2. Melakukan survei KS per semester 3. Memberikan laporan hasil surei ke Pimpinan PT 4. Mensosialisasikan berbagai Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan kespro dll. 5. Menindaklanjuti KS berdasarkan laporan KS 6. Melakukan koordinasi dengan para pendamping KS di Kota Malang 7. Memantau Pelaksanaan rekomendasi Satgas oleh Pimpinan PT..
  • 12. Mekanisme penanganan kasus KS oleh Satgas Mekanisme penanganan kasus KS oleh Satgas: 1. Penerimaan laporan 2. Pemeriksaan 3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi 4. Pemulihan 5. Tindakan pencegahan keberulangan.
  • 13. Mekanisme penanganan kasus KS oleh Satgas 1.Penerimaan laporan 2. Pemeriksaan 3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi 4. Pemulihan Mekanisme penanganan kasus KS oleh Satgas 5. Tindakan pencegahan keberulangan
  • 14. Hak Korban dan Saksi Hak Korban: 1. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan dan isentitas diri 2. Meminta pendampingan, perlindungan dan/atau pemulihan dari PT melalui Satgas 3. Meminta informasi perkembangan Peenanganan laporan KS dari Satgas • Hak Saksi: 1. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan dan isentitas diri 2. Meminta pendampingan, perlindungan dan/atau pemulihan
  • 15. Memahami UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) • Pada tanggal 9 Mei 2022 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menkum HAM, UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS. • Pada pasal 93 UU TPKS menyatakan: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, berarti UU TPKS berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022. • Dengan demikian berarti segala apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana KS secara lengkap kita harus mengikuti ketentuan UU TPKS, kecuali ditentukan lain oleh UU ini.
  • 16. UU No 12/2022 Umum 1-3 TPKS 4-18 TP selain TPKS 19 Hukum Pidana Materiil: Bagan UU No.12 Th.2022: orientasi singkat pada UU TPKS
  • 17. Memahami Hukum Pidana Materiil tentang Pengertian TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Bab II UUTPKS, pasal 4-18). Jenis-jenis KS: Pasal 4 (1) dan Pasal 4 ayat (2). Pasal 4 ayat (1) terdiri dari: 1. Pelecehan seksual non fisik; (pasal 5, delik aduan) 2. Pelecehan seksual fisik; (pasal 6, delik aduan) 3. Pemaksaan kontrasepsi; (pasal 8, delik aduan) 4. Pemaksaan sterilisasi; (pasal 9, delik aduan) 5. Pemaksaan perkawinan; (pasal 10, delik aduan) 6. Penyiksaan seksual; (pasal 11, delik aduan) 7. Eksploitasi seksual; (pasal 12, delik aduan) 8. Perbudakan seksual; (pasal 13, delik aduan) 9. Kekerasan seksual berbasis elektronik. (pasal 14, delik aduan)
  • 18. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPKS Pasal 4 ayat (2) meliputi 10 macam TP. Pasal 4 ayat (2), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. Perkosaan (diatur dalam KUHP pasal 285); b. Perbuatan cabul (diatur dalam KUHP pasal 289 - 296 ); c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak (diatur dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014); d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual (diatur dalam UU 44 Tahun 2008 tentang pornografi);
  • 19. Unsur-unsur TP Kekerasan Seksual Nonfisik • Unsur-unsur TPKS Nonfisik adalah sbb.: • (a). Unsur Subyektif: (1) setiap orang dan (2) unsur kesalahan: merendahkan harkat dan martabat seseorang. • (b). Unsur Obyektif: (3). Perbuatan: pelecehan seksual secara nonfisik  (4). Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana: perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan motif: seksualitas dan/atau kesusilaannya. Dipidana: karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- *sepuluh juta rupiah). (5) Dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.
  • 20. Memahami Hukum Pidana Formil dari TPKS • APH pasal 20-64 • Contoh Pasal 21 APH : a. APH yang menangani perkara KS harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif HAM dan korban. b. Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara TPKS
  • 21. Memahami Pendamping Korban KS • Pasal 26
  • 22. Syarat Pendamping • Pasal 26 ayat 3, yaitu : 1. Memiliki Kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan sensitivitas Jender. 2. Contoh Pasal 21 APH : a. APH yang menangani perkara KS harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif HAM dan korban. b. Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara TPKS
  • 23. Pendamping korban TPKS me-nurut UU TPKS Petugas LPSK Petugas UPTD PPA Psikolog Peksos Petugas LPL berbasis masyarakat Advokat & Paralegal Psikiater Tenaga Kesos Perempuan Korban KS Tenaga Kesehatan Pendamping Lain
  • 25. Manusia 1.1. Siapa manusia sebagai makhluk hidup tertinggi ciptaan Tuhan? Allah SWT Hewan Tumbuhan • Panca Indera • Otak • Hati Nurani • Panca Indera • Otak • Hidup
  • 26. Alur pengembangan potensi manusia a. Obyek b. Metoda c. Sistem d. Hasil e. Sifat Hasil Otak ↑ Ilmu Panca Indera ↑ Pengetahuan Keyakinan ↑ Agama Budi Nurani ↑ Filsafat a. Alam Semesta b. Menginderai c. Bebas d. Pengetahuan e. Personal/ Individual a. Das Sein b. Induktif, deduktif c. Berurutan d. Ilmu e. Universal a. Das Sein & Das Sollen b. Dualisme; Relatifisme c. Bebas d. Filsafat e. Kebijaksanaan a. Ada dalam Spiritual b. Meyakininya c. Hub. Vertical & Hub. horizontal d. Agama e. Mutlak &/ relatif
  • 27. 1.2. Apa, mengapa dan bagaimana ada HAM?
  • 28. Uraian • HAM: Setiap manusia dilahirkan merdeka, dan mempunyai martabat dan harkat yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. (Pasal 1 Deklarasi HAM). • Manusia laki-laki dan perempuan segala usia, mulai dari bayi, anak, dewasa hingga senior, termasuk yang ada dalam kandungan. HAM nya sama.
  • 29. Uraian • HAP. • Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Bahwa korban KDRT yang kebanyakan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara. (Phrasa Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT) • Jadi HAP adalah HAM.
  • 30. Meruntuhkan Ketimpangan Gender • Memahami perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta memahami perbedaan gender. • Perbedaan jenis kelamin atau perbedaan seksual yang merupakan kostruksi Tuhan Yang Maha Pencipta dengan tujuan untuk reproduksi dan rekreasi, kita syukuri dan lestarikan. • Perbedaan gender yang mengakibatkan kesetaraan dan keadilan gender kita tingkatkan. • Perbedaan gender yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia terutama Perempuan, kita sebut ketimpangan gender harus diruntuhkan karena merugikan mayoritas Perempuan.
  • 31. Mengetahui dan memahami Perbedaan laki- laki dan perempuan dari jenis kelaminnya • Ada perbedaan organ seksual atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sbb.:
  • 32. Memahami Sistem Reproduksi Manusia secara sederhana dan mudah Sumber: Freepik.com Organ reproduksi memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan generasi. Pembuahan untuk terjadinya janin manusia hanya membutuhkan pertemuan/ pembuahan 1 sel telur dan 1 sel sprema. Organ seksual ini juga memiliki fungsi rekreasi.
  • 33. Memahami Pengertian Gender • Gender adalah sifat dan perilaku yang dilabelkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk/dikonstruksikan manusia secara social maupun budaya Kategori Perempuan Laki-laki Gender Stereotype Lemah lembut Perkasa Sub ordinasi Buruh Majikan Double Burden Pekerjaan Domestik Pekerjaan Publik Violence Mayoritas perempuan menjadi korban kekerasan Mayoritas laki-laki menjadi pelaku kekerasan
  • 34. Tabel Perbandingan Seks dan Gender No Indikator Sex Gender 1 Pencipta/ Konstruktor Tuhan Manusia/Masyarakat 2 Sifat a. Universal b. Konsisten (Tetap) a. Sosial tergantung tempat dan waktu. b. Berubah sesuai dengan budaya manusia. 3 Fungsi Reproduksi Rekreasi 4 Dampak Keberlanjutan umat manusia Ketimpangan gender berupa pelabelan negative gender, sub ordinasi, beban ganda/multi beban, pembagian kerja secara gender, dan kekerasan (violence) yang melahirkan diskriminasi dan eksploitasi. Mengingat dampak perbedaan organ seksual bersifat positif, maka harus dipertahankan. Sedangkan perbedaan gender mengakibatkan ketimpangan kuasa yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang mayoritas menimpa perempuan, maka harus diruntuhkan.