Kejahatan trannasional yang selalu menghantui adalah TPPO pada perempuan dan anak. modus baru dan berbasis online, apa yang harus kita lakukan?

1. WEBINAR
Viktimisasi Dalam Perdagangan Orang;
Masalah dan Penanggulangannya
“Hasil-hasilPengawasanAnakKorbanTPPODan
EksploitasiTahun2020”
Ai Maryati Solihah, M.Si
Komisioner KPAI
Disajikan Dalam Rangka Kampanye 16 Hari Kekerasan Pada Perempuan Dan
Anak
Dinas PPAPP DKI Jakarta
Jakarta, 08 Desember 2020

2. CURICULUM VITAE
Ai Maryati Solihah M.Si
Cianjur/17/Desember/1980
Desari Residence
Jl. Mandor Samin-Kalibaru, Cilodong-Depok
PENDIDIKAN :
1. SI PAI/Tarbiyah/ UIN SGD Bandung Lulus Tahun 2003
2. S2 Ilmu Politik/Fisipol/ UNAS Jakarta LulusTahun 2014
PEKERJAAN :
1. Dosen PGTKIT Pusdai Bandung
2. GPPBM Gerakan Perlindungan Perempuan Untuk Buruh Migran Bersama
Komnas PerempuanTahun 2007 sd 2010
3. Tim Staf Khusus meneteri Agama RITahun 2009-2013
4. PNS Guru Madrasah Aliyah Al-Mudatsiriyyah Jakarta Pusat Tahun 2009-2016
5. KOMISIONER KPAI 2017-2022
MENULIS BUKU, MODUL, DAN ARTIKEL:
1. Metodologi Praktik Dalam Kompetensi Aqidah Akhlak Siswa Madrasah (2014); Jurnal
2. Modul GELATIK (Gerakan Perlindungan Anak DariTindak Kekerasan) PP Fatayat NU
kerja sama dengan KPPPA tahun 2016-2018
3. Modul Gerakan CETING (CegahTrafficking) PP Fatayat NU kerja sama dengan KPPPA
tahun 2018 Taman Perlindungan Anak Indonesia (2019)
4. Anak Dalam Pusaran Perdagangan Orang Dan Eksploitasi (2020); ISBN
5. Otokritik Perlindungan Anak; Detik.Com, 2018
6. Trend Perdagangan Anak Dan Eksploitasi; Detik.Com ,2019
7. Anak Isis Dipulangkan?; Detik.Com, 2020
Aktivitas social :
1. Founder Lembaga Pertiwi Bangsa-Jakarta, 2008 sd sekarang
2. Wasekjend PP Fatayat NUTahun 2015-sekarang
 081219575982
 aimaryati@kpai.go.id

4. SECARA
TEOLOGIS
amanah dari
Tuhan
SECARA SOSIOLOGIS
Penerus, keluarga,
bangsa dan peradaban
UU No 35 Tahun
2014 tentang
Perlindungan
Anak
SECARAYURIDIS
Mandat UUD 1945
PENTINGNYA PERLINDUNGANANAK
Mandat ratifikasi
Konvensi Hak Anak (KHA)
dalam Kepres 36/1990
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”.

5. PERLINDUNGANANAK, tanggungjawab
siapa?
PERLINDUNGAN
ANAK
ANAK SENDIRI
Sbg subyek atas
Hak haknya
ORANGTUA/WALI & KELUARGA
bertanggung jawab utk hak hidup
dan tumbuh kembang
MASYARAKAT harus ikut
berpartisipasi mewujudkan
lingkungan protektif
NEGARA, PEMERINTAH & PEMDA
berkepentingan thd kualitas anak, dibebani
kewajiban utk mendayagunakan seluruh
sumber dayanya utk melindungi anak dan hak
haknya
UU NO 35 TAHUN 2014
Pasal 1 ayat (2) :
Perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal
sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 20 :
Negara, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Masyarakat, Keluarga,
dan Orang Tua atau Wali
berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Anak

6. PENGATURAN REGULASI MELAWANTPPO dan
EKSPLOITASI
 INSTRUMEN INTERNASIONAL
 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention
on Elimination of All Form of Discrimination
Against Women) CEDAW
 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) PBB tahun
1989 yang diratifikasi melalui Kepres No 36
tahun 1990 pasal 32-36
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012
(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak
Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi
Anak, dan Pornografi Anak
 UU No 20/1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO 138 mengenai usia minimum
untuk anak diperbolehkan bekerja
 UU No 1/2000 tentang pengesahan
Konvensi ILO No 182 tentang bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak
 Protokol PBB (Protokol Palermo) menjadi
UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan
Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan
MengHukum Perdagangan Orang, Terutama
Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional
Yang Terorganisasi

 INSTRUMEN NASIONAL
Undang-Undang No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO)
UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak revisi atas UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah melalui UU
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
PERPRES NO. 69 TAHUN 2008 tentang
Gugus Tugas PP TPPO
Peraturan kemenko bidang PMK No 2
tahun 2016 tentang RAN TPPO
Permen KPPPA No 10 tahun 2012 tentang
pedoman pembentukan dan penguatan
gugus tugas PPTPPO
Permen KPPPA No 11 tahun 2012 tentang
Pencegahan dan penanganan TPPO
berbasis masyarakat dan komunitas
Permen KPPPA No 3 tahun 2016 tentang
sekertariat gugus tugas Pencegahan dan
penanganan TPPO

7. POTRET SURAM
PERDAGANGANANAK
TAHUN 2020
10 anak di bawah umur diamankan Polda Metrojaya pada kasus
prostitusi berkedok pekerjaan kafe yang direkrut melalui lowongan
kerja LOKER MEDIA SOSIAL

8. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat 86 75 238 183 167 236 286 302 291 59 1923
2 Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 416 633 931 921 822 857 714 857 896 730 7777
3 Agama dan Budaya 83 204 214 106 180 262 240 246 193 72 1800
4 Hak Sipil dan Partisipasi 37 42 79 76 110 137 173 147 108 35 944
5 Kesehatan dan Napza 227 265 446 368 381 383 325 364 344 41 3144
6 Pendidikan 276 522 371 461 538 427 428 451 321 858 4653
7 Pornografi dan Cyber Crime 188 175 247 322 463 587 608 679 653 453 4375
8 Anak Berhadapan Hukum (ABH) 695 1413 1428 2208 1221 1314 1403 1434 1251 576 12943
9 Trafficking dan Eksploitasi 160 173 184 263 345 340 347 329 244 63 2448
10 Kasus Perlindungan Anak Lainnya 10 10 173 158 82 79 55 76 68 332 1043
TOTAL 2178 3512 4311 5066 4309 4622 4579 4885 4369 3219 41050
3. Pengaduan Hasil Pemantauan dan Investigasi Kasus KPAI;
4. Pengaduan Via Email, Surat, Media Sosial (WA, FB, IG, Twitter);
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2020
Data Masuk Pertanggal (30 Juni 2020), Pukul 18.00 WIB
RINCIAN TABEL DATA
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2011 - 2020
NO KLASTER / BIDANG JUMLAH
Update Data : Tahun 2011 s/ d Tahun 2020
Sumber Data Primer :
1. Pengaduan Langsung KPAI;
2. Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak;
5. Pengaduan Hotline Service KPAI.
TAHUN

10. BENTUK DAN
VARIAN
KASUS
1. Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) Di Café Kayangan Jakarta
2. Anak Korban Prostitusi Kalibata Citty Jakarta
3. Anak Korban Eksploitasi Di Gang Royal Jakarta
4. Anak Korban TPPO Apartemen Gading Nias
Jakarta
5. Anak Korban Prostitusi Online Di Manado
6. Anak Korban Eksploitasi WNA Francis Jakarta
7. Anak Korban TPPO Di Kab Alor NTT
8. Anak Korban TPPO Di Buton Utara Sultra
9. Anak Korban Prostitusi Di Tangerang Selatan
Banten
10. Anak korban TPPO di Paser Kalimantan Selatan

11. Faktor
Penyebab
Anak
Masuk
Dalam
Jaringan
TPPO
Rekrutmen
penerimaan kerja
dengan gaji tinggi
Jaringan Adopsi
Ilegal
Adanya biro jodoh
untuk Pengantin
pesanan
Tuntutan Memenuhi
kebutuhan untuk
dirinya dan keluarga
Tuntutan gaya hidup
Ikuti AjakanTeman
Sebaya
Penyalahgunaan
Kemudahan
Transaksi
Elektronik/online
Tuntutan
menghidupi
anak/korban KDRT
Disuruh orang tua Kemiskinan
Magang/Dunia Kerja
tidak memiliki
Perlindungan Anak
Kabur dari rumah
Dijadikan pacar
KRIMINALISASI
PADA ANAK

12. UNSUR
TPPO PADA ANAK

13. EKSPLOITASI
UU NO 35/2014 tentang
PerlindunganAnak
Dieksploitasi secara ekonomi adalah
tindakan dengan atau tanpa persetujuan
anak yang menjadi korban yang meliputi
tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja
atau pelayanan paksa perbudakan atau
praktik serupa perbudakan, penindasan,
pemerasan,
Pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi
organ/jaringan tubuh atau memanfaatkan
tenaga aau kemampuan anak oleh pihak lain
untuk mendapatkan keuntungan materil
Dieksploitasi secara seksual adalah segala
bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual
atau organ tubuh lain dari anak untuk
mendapatkan keuntungan termasuk tetapi
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran
dan pencabulan

14. Anak Pada
Pekerjaan-
PekerjaanYang
Terburuk
UU No 13/2003
Tentang
Ketenagakerjaan
psl 74
A. Segala
pekerjaan dalam
bentuk
perbudakan atau
sejenisnya;
B. Segala
pekerjaan yang
memanfaatkan,
menyediakan, atau
menawarkan anak
untuk pelacuran,
produksi pornografi,
pertunjukan porno,
atau perjudian;
C. Segala pekerjaan
yang
memanfaatkan,
menyediakan, atau
melibatkan anak
untuk produksi dan
perdagangan
minuman keras,
narkotika,
psikotropika, dan
zat adiktif lainnya;
dan/atau;
D. Semua
pekerjaan yang
membahayakan
kesehatan,
keselamatan, atau
moral anak.

15. ApaYang
Diawasi ?

Perlindungan
Anak Korban
Trafficking Dan
Eksploitasi
Rehabilitasi
Fisik Dan
Psikis
Restitusi
Perlindungan
Rehabilitasi &
Psiko-sosial
Penegakkan
Hukum
Pendampingan
hukum
Advokasi
perlindungan
saksi dan
korban
Pemenuhan
Hak Dasar
Anak

16. TREND
Viktimisasi:
-Proses
-cara
-tujuan
perdagangan
orang (anak)
tahun 2020
Perekrutan
-Anak ajak anak
Perpindahan
-Anak berangkat sendiri
-Anak mencari alamat
sendiri
-Anak browshing sendiri
Penghubung
-anak membuatkan
akun
-anak mencari
pelanggan
-anak menguasai hasil
Dipacari
-membangun relasi
kuasa
Membuat siklus
ketergantungan
-hidup bersama
-bagi keuntungan
-rahasia bersama
-hutang
-pemiskinan
anak jual anak
-bekerja untuk orang
lain
-bekerja untuk orang
dewasa

17. Rekomendasi:
Meningkatkan Peran,
Memutus
PerdaganganOrang:
DALAM ROAD MAP PENGAWASAN ANAK KORBANTPPO
DAN EKSPLOITASI KPAI:
PENCEGAHAN
oPelibatan anak sebagai subjek edukasi pencegahan, disamping masyarakat dan
pemerintah
oPendidikan internet sehat upaya melawan cyber crime untukTPPO
oPeran serta dunia usaha dalam perlindungan anak perlu ditingkatkan (Hotel,
tempat wisata )
oAdanya kerentanan pekerja anak pada kejahatan TPPO
PEMENUHAN HAK DASAR KORBAN ANAK
Hak kesehatan fisik dan psikis serta pendidikan anak masih perlu dimonitor oleh
lembaga layanan dan keluarga
PENANGANAN
oPenyediaan layanan rehabilitasi belum sepenuhnya dimiliki di tingkat
Kota/Kabupaten
oReintegrasi perlu monitoring lembaga layanan dan Pemerintah Daerah
oPemberdayaan dan pengembangan minat dan bakat korban
oBelum optimalnya perlindungan pada saksi dan korban sehingga kerentanan
mengkriminalisasi dan viktimisasi korban masih tinggi

18. Lanjutan
PENGEMBANGAN NORMA HUKUM
Tingginya angkaTPPO dari peristiwa eksploitasi seksual anak (ESKA)belum
memiliki kekuatan hukum yang jelas, mengenai pembeli seks kepada anak
masih dikenai pencabulan atau eksploitasi, bukanTPPO
PENEGAKKAN HUKUM
o Perlunya peningkatan mainstreaming perlawanan padaTPPO pada seluruh
pemangku kepentingan terutamaAPH, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan,
tidak berhenti hanya pada pencabulan dan tindak eksploitasi
o Belum optimalnya penegakkan hukumTPPO berbasis cyber dan online
o Optimalisasi UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam
penanganan anak berhadapan hukum (ABH)
RESTITUSI
Belum optimalnya pemenuhan hak restitusi dikarenakan kurang pemahaman,
bunyi regulasi yang masih opsional antara dipenuhi dan tambahan kurungan
serta belum tersedianya juklak (perma) mengenai Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2017Tentang Pelaksanaan Restitusi
Bagi AnakYang Menjadi KorbanTindak Pidana

19. Alur Penanganan Korban dalamUU PerlindunganAnak
• C. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat
pekerja, lembaga swadaya masyarakat,
dan Masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi
dan/atau seksual
PENCEGAHAN,
PENANGANAN,
REINTEGRASI
• B. Pemantauan,
pelaporan, dan
pemberian sanksi;
PROSES
PENANGANAN
• A. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan PerlindunganAnak
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual;
PENCEGAHAN
ANAK KORBAN
TPPO DAN
EKSPLOITASI

20. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
 Lembaga Negara
Independen yang
dibentuk oleh UU
Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan
Anak dan berubah
menjadi 35 tahun
2014.
 Mandat :
Meningkatkan
efektivitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemenuhan Hak Anak
(pasal 74)
 Di daerah, KPAD
MENGUMPULK
AN DATA &
INFO
LAYANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
MEDIASI
SENGKE
TA
TELAAH
MELAPORKAN
PELANGGARAN
KERJA
SAMA
PENGAWAS
AN
MASUKAN &
USULAN
KEBIJAKAN PA
TUGA
S
(PASAL
76)
PEMENUH
AN HAK
ANAK,
PERLIND
UNGAN
KHUSUS