deskripsi kebutuhan fasilitas pelabuhan

1. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 1
BAB V
ANALISIS PEMBANGUNAN PELABUHAN
5.1. DASAR PERENCANAAN PELABUHAN
Perencanaan pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan menjadi
dasar bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan pada jangka
pendek, menengah dan panjang. Hal tersebut menjadi indikator penting
bahwa pelabuhan harus dikembangkan sesuai kebutuhan dan terintegrasi
dengan rencana pengembangan wilayah, serta hierarkinya, mengingat
pelabuhan merupakan bagian dari rantai logistik nasional dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari perkembangan suatu wilayah. Dengan demikian
penetapan tatanan kepelabuhanan nasional harus dilakukan dengan
memperhatikan :
1. Tata ruang wilayah
2. Sistem transportasi nasional
3. Pertumbuhan ekonomi
4. Pola/jalur pelayanan angkutan laut lokal, regional, nasional dan
internasional
5. Kelestarian lingkungan
6. Keselamatan pelayaran dan
7. Standardisasi nasional, kriteria dan norma
Rencana induk pelabuhan disusun dengan memperhatikan :

2. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 2
1. Tatanan kepelabuhan nasional
2. RTRWKab, RDTR dan RTRWProv.
3. Keamanan dan keselamatan pelayaran
4. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi
pelabuhan
5. Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; serta
6. Perizinan terkait yang diperoleh
Rencana pembangunan pelabuhan ini perlu dimiliki oleh setiap pelabuhan
sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan pengembangan demi
terlaksananya suatu pembangunan yang terencana, terpadu, efektif efisien
dan berkesinambungan. Dengan adanya master plan diharapkan semua
fungsi dan kegiatan yang perlu ada dalam pelabuhan sebagai suatu kawasan
terpadu akan dapat terakomodasi. Dengan demikian dapat diatur pentahapan
pembangunan fasilitas disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan atas
fungsi dan kegiatan tersebut. Demikian juga pembagian zona dalam kawasan
pelabuhan dapat direncanakan sejak awal sehingga tercapai suatu
keserasian hubungan antar zona dan fasilitas didalamnya.
Penetapan rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Ro-Ro) Sagu-
sagu Lukit ini didasarkan pada :
1. Merupakan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RTRW
Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 28 : Pengoperasian dan
pengembangan layanan moda Ro-Ro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3) berupa dermaga Ro-Ro yang menghubungkan:
a. Kampung Balak - Mengkapan Buton (wilayah Kabupaten Siak);
b. Insit – Bantar;
c. Lukit - Mengkapan Buton (wilayah Kabupaten Siak);
d. Kampung Balak - Meranti Bunting;

3. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 3
e. Tanjung Samak - Tanjung Balai Karimun (wilayah Kabupaten
Karimun);
f. Tanjung Samak - Tanjung Sari; dan
g. Tanjung Padang - Sungai Pakning/Sei Selari (wilayah Kabupaten
Bengkalis).
2. Menurut Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) posisi Pelabuhan
Penyeberangan Sagu-sagu Lukit telah ditetapkan sebagai Pelabuhan
Kelas II melalui Keputusan Menhub No. KP 901 Tahun 2016
3. Daerah hinterland Pelabuhan Penyeberangan Sagu-sagu Lukit
merupakan wilayah dengan potensi sumberdaya alamnya yang cukup
besar khususnya pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan
pertambangan.
4. Pelabuhan Penyeberangan Sagu-sagu Lukit berperan aktif dalam
hubungan antar daerah dan berperan sebagai gerbang masuk ke
Kabupaten Kepulauan Meranti dari Ibukota Provisi Riau melalui
Pelabuhan Tanjung Buton dan menuju sentra-sentra produksi dalam
rangka mengintensifkan aktifitas perdagangan melalui keterkaitan
Jaringan Transportasi Perdagangan Antar Pulau dengan perdagangan
Internasional.
5. Berdasarkan posisi geografis berada pada jalur pelayaran yang terus
berkembang secara dinamis.
Dari berbagai kekuatan tersebut, selanjutnya dilakukan prediksi pertumbuhan
ekonomi dan populasi penduduk di daerah hinterland, prediksi arus angkutan
barang dan penumpang termasuk jenis komoditi yang melalui Pelabuhan
Penyeberangan Sagu-sagu Lukit yang akhirnya dapat ditentukan kebutuhan
fasilitas masing-masing tahapan tersebut diatas.
5.2. EVALUASI KONDISI FASILITAS PELABUHAN EKSISTING
5.2.1. Peran Dermaga Rakyat Desa Lukit

4. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 4
Sebelum melakukan pengembangan Pelabuhan, terlebih dahulu
dilakukan evaluasi terhadap kondisi fasilitas pelabuhan yang ada saat
ini (eksisting). Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
kondisi pelabauhan saat ini dan untuk menentukan strategi-strategi
dalam pengembangan. Evaluasi yang pertama dilakukan adalah
melihat utilitas dermaga yang ada berdasarkan muatan dan
penumpang yang dilayani dan ketersediaan dermaga.
Untuk saat ini di Desa Lukit terdapat dua buah dermaga rakyat yang
dibangun dengan konstruksi kayu yang digunakan oleh warga
setempat untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan sehari-hari yang
letaknya berdekatan dengan lokasi Rencana Pelabuhan Ro-Ro.
Pelabuhan tersebut oleh penduduk setempat disebut :
1. Dermaga Lukit
2. Dermaga Jetty
Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pemerintah Desa Lukit, rute
pelayaran dari dermaga ini adalah Plabuhan Tanjung Buton,
Latang/Sei Apit dan Selat Panjang. Jumlah perahu motor sampai saat
ini ada enam buah. Pelabuhan ini pun merupakan fasilitas
penyeberangan bagi kendaraan roda dua yang menempuh jalur darat
dari Selat Panjang ke Pelabuhan Tanjung Buton atau Riau daratan.
Mengingat sangat besarnya peranan Pelabuhan Penyeberangan
Sagu-sagu Lukit bagi masyarakat setempat, maka Pelabuhan
Penyeberangan Sagu-sagu Lukit sangat layak untuk dibangun dan
dikembangkan.
5.2.2. Ketersediaan Lahan Darat

5. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 5
Secara umum lokasi Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit
memiliki lahan darat yang cukup yaitu seluas 2 Ha berupa hibah dari
warga Desa Lukit. Statusnya merupakan hak milik adat yang saat ini
sedang proses sertifikat oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).
Kebijakan pengembangan wilayah erat kaitannya dengan perencanaan
pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-sagu Lukit.
Beberapa kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang
penting kaitannya dengan pengembang pelabuhan diantaranya adalah
kebijakan penetapan Teluk Belitung (Kecamatan Merbau) sebagai
Kawasan PPK, Tata Ruang Wilayah, Tatralok dan lain sebagainya.
5.3. PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SAGU-SAGU LUKIT
5.3.1. Analisis Kapal Rencana
Pengembangan pelabuhan penyeberangan ini diperuntukkan untuk
melayani dan meningkatkan berbagai sarana transportasi
penyeberangan yang ada. Dengan demikian diharapkan pula terjadi
peningkatan aktivitas transportasi, karena dengan adanya peningkatan
pelayanan di sektor transportasi penyeberangan wilayah ini,
diharapkan interaksi antar wilayah kepulauan dalam kabupaten
maupun antar kabupaten akan semakin lancar dan meningkat baik
dilihat dari sektor pendistribusian barang dan penumpang, maupun
membuka daerah yang terisolir.
Tahapan awal pengembangan pelayanan pelabuhan penyeberangan
ini lebih terfokus pada pelayanan penumpang kendaraan roda dua dan
barang. Adapun skenario operasional jumlah pelayanan
keberangkatan kapal/sarana transportasi penyeberangan reguler yang
direkomendasikan adalah berdasarkan pada hasil prakiraan
permintaan jumlah penumpang dan barang yaitu satu hari satu kali.

6. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 6
Kapal penyeberangan yang diperuntukkan bagi suatu lintasan harus
sesuai dengan kebutuhannya yang secara rinci dapat dibedakan atas
dua faktor substansial, yaitu :
a. Faktor internal, yaitu mencakup aspek teknis kapal yang terdiri dari
:
 Jenis, ukuran dan bentuk desain kapal
 Kapasitas penumpang dan kendaraan
 Kekuaan mesin
b. Faktor eksternal, yaitu pengoperasian kapal yang meliputi aspek-
aspek :
 Karakteristik perairan
 Jumlah angkutan (penumpang dan barang)
 Kelengkapan prasarana pelabuhan dan navigasi
Ada beberapa jenis kapal ferry yang digunakan sesuai fungsi dan
kebutuhan, kapal ferry jenis Ro-Ro adalah kapal ferry yang secara
operasional efektif efisien dan ekonomis, dimana secara prinsip
pergerakan kapal Ro-Ro adalah horizontal yaitu penumpang, muatan
barang dan kendaraan bisa langsung keluar masuk pelabuhan dari
haluan dan buritan kapal tanpa harus dipindahkan dengan alat angkat
(lift), khusus penumpang naik turun melalui pintu samping.
Berdasarkan kondisi perairan Indonesia, JICA – Japan International
Cooperation Agency (1993) mengklasifikasikan kapal penyeberangan
menjadi 5 (lima) tipe (Nasution : 2003) sebagai berikut :

7. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 7
Tabel 5.1. Tipe-tipe Kapal Penyeberangan
Tipe
Kapal
GRT
LOA
(m)
B
(m)
A
(m2)
Kapasitas
FD
Speed
(Knot)2-T Penumpang
A 1000 70 14 686 27 600 3,5 16
B 500 47 11,5 378 15 500 2,6 14
C 300 39 10,5 278 11 300 2.2 11
D 300 39 10 273 11 300 2,4 14
E 150 30 8 168 7 100 1,5 11
Keterangan :
GRT = Gros Register Tonnage
A = Effective Loading Deck Space, untuk mengakomodasi kendaraan
LOA = Length Over All
2-T = Truck 2 Ton (25m2/truck)
B = Breath
FD = Draught in Full Load
Kapal penyeberangan yang direncanakan untuk melayani lintas Sagu-
sagu Lukit adalah jenis kapal ro-ro dengan kapasitas 500 GT. Untuk
meningkatkan load factor kapal agar biaya operasional yang
dikeluarkan tidak terlalu besar, maka kapal direncanakan melayani
angkutan penyeberangan satu kali dalam sehari hingga lima tahun
pertama.
5.3.2. Analisis Pengembangan Pelabuhan
1. Analisis Kebutuhan Lahan Darat
Pelabuhan Penyeberangan Sagu-sagu Lukit akan dilengkapi
dengan beberapa fasilitas pendukung, diantaranya ruang terbuka
terdiri dari terminal penumpang dan terminal parkir. Untuk
bangunan terdiri dari : bangunan kantor, ruang tunggu, pos jaga,
mushola, dan toilet.

8. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 8
Luas lahan yang dibutuhkan dinalisa berdasarkan jumlah
kunjungan penumpang dan kendaraan dengan asumsi sebagai
berikut :
a. Lapangan parkir akan digunakan untuk pengunjung, pengantar
dan karyawan
b. Luasan yang dibutuhkan untuk 1 mobil adalah 20 sampai 25m2
c. Luasan yang dibutuhkan untuk 1 motor adalah 2 sampai 2.5 m2
d. Pengunjung yang menggunakan mobil adalah 10%
e. Pengunjung yang menggunakan motor adalah 20%
f. Karyawan yang menggunakan mobil adalah 5% dan sisanya
adalah sepeda motor
Tabel 5.2. Total Kebutuhan Lahan Darat Tahun 2016 – 2036
Jenis Fasilitas Volume Luas/unit
Jumlah Luas
(m2)
Terminal mobil
Terminal roda 2
Kantor
Ruang tunggu
Pos jaga
Mushola
Toilet
10
16,5
1
1
1
1
1
25
2,5
36
100
4
25
10
250
41
36
100
4
25
10
Jumlah 466
Sumber : Hasil Analisis, 2017
Tabel diatas memperlihatkan bahwa untuk fasilitas darat
dibutuhkan lahan seluas 466 m2.
2. Kebutuhan Dermaga

9. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 9
Dermaga berfungsi sebagai tempat membongkar muatan
(unloading), memuat/mengisi (loading/servicing), dan berlabuh
(berthing). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
perencanaan dermaga adalah :
a) Lokasi Dermaga
Pemilihan lokasi dermaga dilakukan dengan
mempertimbangkan arah angin, arah arus, dan perilaku
kestabilan pantai. Lokasi dermaga dipilih sedemikian rupa
sehingga paling menguntungkan terhadap fasilitas darat yang
tersedia dengan masih tetap mempertimbangkan kedalaman
perairan.
b) Elevasi Dermaga
Dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pasang tinggi air
tidak melimpas ke permukaan dermaga.
c) Struktur Dermaga
Dermaga didesain sedemikian rupa sehingga mampu menahan
gaya tumbuk kapal (gaya leteral), mampu menahan beban
aktivitas dan peralatan bongkar muat (beban vertikal)
d) Panjang Dermaga
Panjang dermaga ditentukan berdasarkan jumlah kapal yang
akan merapat di dermaga tersebut dengan ketentuan jarak antar
kapal 15 meter dan jarak ke tepi dermaga 25 meter. Jumlah
kapal tersebut ditentukan oleh kebutuhan pergerakan barang
dan strategi pengembangan kepelabuhan.
Menurut strukturnya, dermaga dapat dibedakan menjadi dua
macam yaitu :
a) Dermaga konstruksi terbuka, dimana lantai dermaga didukung
oleh tiang – tiang pancang.

10. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 10
b) Dermaga konstruksi tertutup atau solid, seperti dinding massa,
kaison, turap dan dinding penahan tanah.
Dermaga tipe tertutup biasanya berhimpit dengan garis pantai dan
juga berfungsi sebagai penahan tanah di belakangnya. Jenis
struktur yang akan digunakan sangan ditentukan oleh kondisi tanah
subsurface, khususnya kedalaman tanah keras dan kedalaman air.
Tipe tertutup biasanya digunakan bila kedalaman air dangkal
sampai pertengahan dan kedalaman tanah keras tidak terlalu
besar. Untuk kedalaman yang jauh lebih besar maka dermaga
terbuka cocok digunakan. Dermaga konstruksi terbuka berupa deck
diatasnya, dengan revetment yang ditempatkan dibawah deck
untuk melindungi kemiringan tanah dari efek gelombang yang
datang.
Rencana pembangunan dermaga yang dibutuhkan adalah yang
dapat berfungsi sebagai sarana berlabuh armada penyeberangan
kapasitas 500 GT.
5.3.3. Rencana Pengembangan Pelabuhan
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan, maka berikut ini
disajikan program pengembangan pelabuhan berdasarkan tahun
pengembangan

11. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 11
Tabel 5.3. Program Pengembangan Pelabuhan Peenyeberangan
Sagu-sagu Lukit
No. Kegiatan Volume
1. Persiapan Ls
2. PembangunanTrestle (121X 8,5) M2 1028.5
3. PembangunanCatwalk(97X 1) M2 97 m2
4. PembangunanDermagaDanMovingBridge (8,3 X 8,3) M2 68.89 m2
5. BresthingDolphin 3
6. MooringDolpin 3
8. Urugan Tanah M2 6250 m2
9. Turap BetonM1 1060 m
10. PembangunanGedungDanTerminal M2 466 m2
Sumber : Hasil Analisis (2017)
5.3.4. Tinjauan DLKR dan DLKP Pelabuhan
Batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan laut ditetapkan dengan titik koordinat
geografis, maka Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah
Kepentingan (DLKP) pelabuhan dapat dihitung.
Daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR) Pelabuhan
Penyeberangan Sagu-sagu Lukit akan ditinjau ulang dan terdiri dari :
1. Daerah Lingkungan Kerja Daratan
2. Daerah Lingkungan Kerja Perairan
3. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan
diluar daerah lingkungan kerja yang akan digunakan

12. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 12
Tabel 5.4. Tabel Perhitungan DLKR dan DLKP Perairan Pelabuhan
Penyeberangan Sagusagu Lukit
Nama Area
Rumus
Pendekatan
Hasil
Hitungan
Satuan
Jumlah
Kap
Total
Luas
(m2)
Ket.
Radius Areal Tempat
Berlabuh
R = L + 6D +
30 (m) 155 m
Luas Areal Berlabuh A = π.R2 75,438.5 m2 1 75,438.5 DLKR
Radius Areal Alih Muat
Kapal
R = L + 6D +
30 (m) 155 m
Luas Areal Alih Muat
Kapal A = π.R2 75,438.5 m2 DLKR
Luas Areal Tempat Sandar
A = 1,8.L x
1,5.L 5,964 m2 1 5,964 DLKR
Diameter Areal Kolam
Putar D = 2.L 94 m
Luas Areal Kolam Putar A = ¼.π.D2 133 m2 1 133 DLKR
Lebar Alur
W = 9.B + 30
(m) 133.5 m
Luas Areal Pemanduan
dan Penundaan A = W x L 6,275 m2 DLKR
Areal Alur Pelayaran dari
dan ke Pelabuhan A = W x L 6,275 m2 1 6,275 DLKP
Radius Areal Pindah
Labuh Kapal
R = L + 6D +
30 (m) 155 m
Luas Areal Pindah Labuh
Kapal A = π.R2 75,439 m2 DLKR
Luas Areal Keperluan
Keadaan Darurat
50% x Luas
Areal Pindah
Labuh 37,719 m2 1 37,719 DLKP
Luas Areal Penempatan Kapal Mati m2 10,000 DLKP
Luas Areal Percobaan Pelayaran m2 25,000 DLKP
Luas Areal Pembangunan dan Pemeliharaan m2 30,000 DLKP
Luas Areal Wajib Pandu m2 DLKR
LUAS DLKR 81,535
LUAS DLKP 108,994
TOTAL DLKR + DLKP 190,529
Sumber : Hasil Analisis (2017)
5.4. KESELAMATAN PELAYARAN
5.4.1. Keselamatan Lingkungan Pelayaran

13. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 13
Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat
dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan
kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran Dalam
UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 32
menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan
yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan
maritim. Pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah
keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal,
pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis
muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan
penumpang, status hokum kapal, manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal
untuk berlayar di perairan tertentu. Keselamatan pelayaran telah diatur
oleh lembaga internasional yang mengurus atau menangani hal-hal
yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian
lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan International Maritime
Organization (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Salah satu faktor
penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan
laut adalah keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan
pengoperasian dari alat transportasi (kapal) di laut, karena
bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu kapal dan betapapun
canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan yang
ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang
tidak mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan tugas dan
fungsinya maka semua akan sia-sia. Dalam kenyataannya 80% dari
kecelakaan di laut adalah akibat kesalahan manusia (human error).
Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang
kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang
berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap
kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang

14. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 14
cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya di atas kapal
berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal,
tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang
bekerja atau diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal
untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya.
5.4.2. Kebutuhan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
Selat Lalang/Padang sebagai lokasi di mana Rencana Pelabuhan
Penyeberangan (Ro-Ro) Sagu-Sagu Lukit merupakan alur pelayaran
yang cukup sibuk karena merupakan rute yang terlindung dari ombak
dan perompak. Lokasi Pelabuhan Penyeberangan (Ro-Ro) Sagu-Sagu
Lukit termasuk kepada Wilayah Kerja Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning. Pembagian wilayah kerja Kantor
Pelabuhan termasuk pada Wilker Kurau/Selat Lalang Tj Buton.
Jumlah pelayaran selama bulan November 2017 di Wilayah Kerja
Kurau/Selat Lalang, Tj Buton sebagaimana disajikan pada tabel di
bawah ini :
Tabel 5.5. Jumlah Pelayaran Di Wilker Kurau/Selat Lalang Dan Tj Buton
No. Jenis Pelayaran Unit GRT
A. Umum
1. Nasional 232 20.439
2. Asing - -
3. Rakyat 290 5.531
B Pely/Migas
1. Nasional 4 625
2. Asing - -
3. Rakyat 48 666
Jumlah 574 27.261
Sumber : Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kls III S. Pakning, 2017

15. LAPORAN AKHIR
FS PELABUHAN
PENYEBERANGAN (RO-RO)
SAGU-SAGU LUKIT
V - 15
Kerena selat ini merupakan alur pelayaran yang cukup sibuk maka
untuk mengantispasi keselamatan pelayaran Menurut Peraturan
Menteri Perhubungan No. PM 25 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau
sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk
meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau
lalulintas kapal.
Perencanaan Saran Bantu Navigasi Pelayaran untuk Pelabuhan
Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit selanjutnya akan dikoordinasikan
Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
dengan rencana sebagai berikut :
Tabel 5.5. Tabel Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pelabuhan
Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit
SBNP RENCANA
Lampu Pelabuhan
X = 202859.776
Y = 106412.533