SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Halaman I - 1
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
1.1. LATAR BELAKANG
Transportasimemiliki kontribusiyang sangatvital dan berdimensi strategis
bagi pembangunan nasional, karena peranannya sebagai penggerak dan
pendorong kegiatan pembangunan dan sebagai perekat kesenjangan
antar wilayah. Posisi strategis transportasi semakin dirasakan penting
ketika banyak sektor lain berkurang perannya sebagai akibat krisis
ekonomi yang berkepanjangan, sedangkan peran transportasi ternyata
menjadi titik sentral bagi bangkitnya sektor riil dalam perekonomian
nasional pasca krisis. Transportasi penyeberangan tetap memegang
peranan penting untuk perhubungan antar wilayah terutama untuk
angkutan muatan dalam jumlah besar. Transportasi penyeberangan juga
mampu dengan segera membuka akses daerah pedalaman dan terisolasi.
Fungsi lain transportasi penyeberangan dapat digunakan sebagai
penunjang pertumbuhan kawasan pedalaman. Transportasi
BAB I
PENDAHULUAN
Halaman I - 2
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
penyeberangan sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan
jaringan jalan yang terputus dikarenakan suatu perairan seperti sungai,
danau, selat maupun lautan. Pembangunan pelabuhan penyeberangan
menjadi sangat mendesak sesuai dengan perkembangan otonomi daerah
yang ditandai dengan semangat pemekaran wilayah yang disertai
pesatnya pembangunan infrakstruktur wilayah terutama jalan raya.
Beberapa daerah yang semula relatif terisolasi pun diharapkan dapat
dikembangkan dengan penyelenggaraan moda transportasi
penyeberangan. Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan tren
peningkatan perjalanan, sehingga dimasa akan datang diperlukan
peningkatan layanan, baik berupa peningkatan infrastruktur pelabuhan
maupun penambahan jumlah kapal. Kemungkinan-kemungkinan
pengembangandan review terkait rencanainduk yang ada perlu dilakukan
agar pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan dimasa akan
datang dapat melayani permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi
penyeberangan.
Perubahan yang pesat mengharuskan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kepulauan Meranti perlu memiliki suatu program dan arahan yang cermat
sebagai tuntunan dalam pengembangan fasilitas transportasi
penyeberangan. Program tersebut perlu dibuat dalam rangka memenuhi
harapan aspirasi dari daerah otonomi yang terintegrasi dalam suatu arah
pembangunan transportasi penyeberangan yang bersifat nasional. Hal ini
dilakukan mengingat ciri utama pergerakan dan transportasi
sesungguhnya tidak mengenal batas wilayah administrasi. Untuk
pengembangan fasilitas transportasi penyeberangan perlu adanya kajian,
kajian ini dimulai dari tahap FS (Feasibility Study)/Kajian Awal. Hasil kajian
akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan fasilitas
Halaman I - 3
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
transportasi penyeberangan khususnya untuk Pelabuhan Penyeberangan
(RoRo) Sagu-Sagu Lukit Kecamatan Merbau.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari dilaksanakannya pekerjaan Studi Kelayakan Pelabuhan
Penyeberangan (Roro) Sagu-Sagu Lukit ini adalah untuk :
1. Diperolehnya suatu formulasi kebijakan berupa alternatif solusi yang
dapat dijadikan dasar untuk tahapan perencanaan selanjutnya dalam
rangka menunjang pembangunan yang berkesinambungan
berdasarkan kesesuaian aspek teknis, tata ruang, sosial, keselamatan
perjalanan, ekonomi dan lingkungan.
2. Sebagai alat pengatur dan pengendali kepelabuhanan baik
pembangunan, pengembangan maupun operasional Pelabuhan
Penyebrangan (Roro) Sagu-sagu Lukit sekarang dan mendatang.
Tujuan kegiatan studi kelayakan ini adalah untuk :
1. Tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan baik mengenai teknis
dan peraturan mengenai Pelabuhan Penyeberangan (roro).
2. Tersedianya pedoman berupa informasi yang diperlukan bagi
pembangunan/ pengembangan dan tahap prioritas yang harus
dilaksanakan.
3. Analisis tentang kelayakan sampai seberapa jauh (target year)
pelabuhan penyeberangan (roro) yang ada dapat dikembangkan dan
dimanfaatkan secara optimal.
4. Rencana tata guna lahan dan rencana tata letak pelabuhan
penyeberangan (roro) kaitannya dengan pemanfaatan pelabuhan
penyeberangan (roro) secara optimal.
5. Analisis pemanfaatan daerah sekitar Pelabuhan Penyeberangan bagi
Halaman I - 4
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
Gambar 1.1. Lokasi Kegiatan Studi Kelayakan Pelabuhan Ro-Ro
Sagu-Sagu Lukit
pihak-pihak yang berkepentingan sesuai persyaratan operasional
pelabuhan penyeberangan(roro),berdasarkan perkembangan wilayah
dan wilayah sekitarnya.
6. Jadwal prioritas dan tahapan pembangunan.
1.3. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan Studi Kelayakan Pelabuhan Penyeberangan (Roro) Sagu-
sagu Lukit ini secara administratif berada dalam wilayah Pemerintahan
Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi
Riau, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
1.4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Halaman I - 5
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
Lingkup pekerjaan Penyusunan FS Pelabuhan Penyeberangan (roro)
Sagu-Sagu Lukit meliputi:
1. Identifikasi Umum
a. Pengumpulan Data dan Survey Lapangan, terdiri dari :
 Jaringan jalan sebagai aksesibilitas
 Survey potensi /demand
 Survey geometri
 Survey pengukuran tofografi dan pemetaan situasi
 Survey mekanika tanah/geologi dan penyelidikan
tanah/sedimentasi
 Data angin, ombak/gelombang, arah dan kecepatan arus
selat/laut
 Data Sarat Tinggi Air (STA)/pasangsurut
 Survey pendeteksian bawah air/bathimetri
 Inventarisasi data penggunaan ruang dan sekitarnya
 Survey identifikasi dampak lingkungan hidup Serta data lainnya
yang terkait dan relevan.
b. Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan (roro)
 Identifikasi fasilitas pokok
 Identifikasi fasilitas penunjang
 Identifikasi fasilitas keselamatan dan keamanan
c. Identifikasi Pemilihan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan (roro)
Lokasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) harus memenuhi 3 (tiga)
ketentuan persyaratan, sehingga perlu dilakukan analisa terhadap
ketentuan tersebut yaitu :
Halaman I - 6
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
1) Ketentuan persyaratan teknis.
 Kondisi topografi, kondisi elevasi permukaan tanah
berpengaruh terhadap jumlah galian dan timbunan
maupun penempatan fasilitas lainnya terkait tata letak
fasilitas, sistem drainase dan potensi longsor untuk daerah
timbunan sehubungan dengan bangunan penahan tanah.
Disamping itu jumlah galian dan timbunan yang besar
mengakibatkan biaya konstruksi sangat tinggi.
 Ketersediaan lahan pengembangan, pembangunan
Pelabuhan Penyeberangan (roro) dilakukan secara
bertahap, sehingga padatahap-tahap selanjutnya harus
tersedia lahanyang cukup sesuai kebutuhanpengembangan
Pelabuhan Penyeberangan (roro).
 Tata guna lahan daerah sekitar Pelabuhan Penyeberangan
(roro), lokasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) diharapkan
menghindari lahan produktif masyarakat yang merupakan
mata pencaharian masyarakat. Hal ini terkait dengan
kepemilikan dan pembebasan lahan serta mengurangi
matapencaharian masyarakat sehingga menyebabkan
konflik atau dampak lingkungan.
 Kondisi fisik dan daya dukung lahan (struktur tanah dan
kondisi geologi/fisiografi), kemampuan daya dukung tanah
yang rendah secara struktural untuk mendukung beban
kendaraan maka perbaikan tanah yang berakibat biaya
investasi yang mahal.
Halaman I - 7
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
 Keterpaduan terhadap RTRW dan RDTR, rencana lokasi
Pelabuhan Penyeberangan (roro) harus sesuai dengan
rencana pengembangan wilayah yang sudah ditetapkan
oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
2) Ketentuan persyaratan operasi dan keselamatan lalu lintas :
 Pengaturan dan pelayanan lalu lintas jalan, terkait fasilitas
pokok angkutan jalan baik di Pelabuhan Penyeberangan
(roro) maupun prasarana jalan dan tata guna lahan di
sekitarnya.
 Jenis kendaraan yang digunakan, jenis kendaraan
menentukan kelas jalan perkerasan lahan parkir sehingga
berpengaruh terhadap kebutuhan fasilitas Pelabuhan
Penyeberangan (roro).
 Jaringan transportasi dan prasarana jalan, pengguna jasa/
pengunjung akan lebih leluasa dalam menggunakan jasa
angkutan jika tersedia jaringan jalan yang memadai.
 Ketersediaan utilitas, fasilitas pendukung sangat penting
untuk operasional Pelabuhan Penyeberangan (roro).
 Sarana dan prasarana umum,tersedianya fasilitas umum
akan membuat pengguna jasa /pengunjung/pengantar lebih
mudah dalam melakukan kunjungan.
 Kondisi keamanan wilayah, rasa aman sangat didambakan
oleh pengguna jasa/pengunjung/pengantar baik
Halaman I - 8
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
dilingkungan dalam maupun di luar Pelabuhan
Penyeberangan (roro).
3) Ketentuan persyaratan lingkungan hidup :
 Identifikasi dampak terhadap perubahan bentang alam.
 Identifikasi dampak terhadap kebisingan dan polusi udara
serta pencemaran air.
 Identifikasi dampak terhadap sosial,ekonomi dan budaya
masyarakat.
 Identifikasi dampak terhadap floradan fauna.
 Identifikasi dampak terhadap fisik dan kimia.
 Identifikasi dampak terhadap perubahan status lahan.
 Identifikasi dampak terhadap masapra- konstruksi,
konstruksi dan pascakonstruksi.
4) Identifikasi Kebutuhan Struktur Organisasi (Pengelolaan) dan
Sumber Daya Manusia.
 Identifikasi perencanaan, pengorganisasian,
pengaktualisasi, pengawasan dan pengevaluasi operasional
Pelabuhan Penyeberangan (roro).
 Identifikasi dan perumusan struktur organisasi dan
tatakerja/ tugas pokok dan fungsi (job description) serta
kebutuhan tenaga berikut kualifikasi teknis dan kompetensi.
d. Identifikasi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
(roro)
e. Identikasi kelayakan teknis
1) Ketersediaan ruang fasilitas Pelabuhan Penyeberangan (roro)
Halaman I - 9
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
2) Kondisi topografi
3) Ketersediaan lahan pengembangan
4) Jaringan jalan
5) Tata guna lahan daerah sekitar Pelabuhan Penyeberangan
(roro)
6) Kondisi fisik dan daya dukung lahan (struktur tanah dan kondisi
geologi /fisiografi)
7) Keterpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Merbau
f. Identifikasi kelayakan operasional dan keselamatan
1) Pengaturan dan pelayanan transportasi penyeberangan
2) Jenis kendaraan yang digunakan penggunajasa
3) Jaringan transportasi dan prasarana jalan
4) Ketersediaan utilitas
5) Ketersediaan sarana dan prasarana umum
6) Kondisi keamanan wilayah
g. Identifikasi kelayakan lingkungan hidup
1) Dampak terhadap perubahan bentang alam
2) Dampak polusi suara (kebisingan)
3) Pencemaran udara dan air akibat operasi Pelabuhan
Penyeberangan (roro)
4) Identifikasi dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat.
5) Dampak terhadap flora dan fauna.
6) Dampak terhadap fisik dan kimia.
7) Kesehatan masyarakat
Halaman I - 10
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
8) Perubahan areal resapan air hujan
9) Arahan penanganan dampak
h. Identifikasi kelayakan finansial dan ekonomi, meliputi :
1) Biaya investasi, biaya operasi dan pendapatan operasi
Pelabuhan Penyeberangan (roro)
2) Sumber-sumber pembiayaan pembangunan
3) Potensi Daerah
1.5. HIERARKI PELABUHAN
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 901 Tahun 2016 tentang
Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, rencana Pelabuhan
Penyeberangan (Ro-Ro) Sagu-Sagu Lukit belum tertera nama secara jelas,
akan tetapi terdapat Nama Pulau Padang sebagai pelabuhan rencana,
seperti dikutip dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1.1. Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Melayani
Angkutan Penyeberangan
No. Nama Pelabuhan Kabupaten/Kota Status Hierarki
8
PulauPadang
(DusunSagu-Sagu,
Desa Lukit,Kec.
Merbau
Bengkalis
KepulauanMeranti
Rencana II
Sumber: Keputusan Menhub No. KP901 Tahun 2016
1.6. ACUAN DASAR HUKUM
Halaman I - 11
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
Dasar hukum yang diajadikan acuan dalam Pekerjaan Studi Kelayakan
PelabuhanPenyeberangan(Ro-Ro)Sagu-Sagu Lukit ini di antaranyaadalah
:
1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang No.23 Tahun2014 Tentang PemerintahanDaerah
5. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan
Hidup
8. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 52 Tahun 2004 Tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen
Perhubungan
11. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 44 Tahun 2011 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur
Pelayaran Di Laut
13. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 73 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Terminal Khusus Dan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri
14. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 56 Tahun 2013 Tentang
Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan
Halaman I - 12
DinasPerhubungan
Kabupaten KepulauanMeranti
Tahun 2017
PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA
15. Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
16. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 26 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
17. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2011 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
18. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 86 Tahun 2011 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai,
Danau Dan Penyeberangan
19. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2016 Tentang
Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan
20. PM No. 78 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan
Kementerian Pehubungan
21. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
22. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 901 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
23. Keputusan Menteri Perhubungan No. 6 Tahun 2010 Tentang Cetak
Biru Pengembangan Transfortasi Penyeberangan Tahun 2010 – 20 30
24. Perda No. 9 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Riau
25. Rancangan Peraturan Daerah Kebupaten Kepulauan Meranti Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2011 – 2031.

More Related Content

What's hot

PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IVPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IVYogga Haw
 
Paparan rakornis litbang final
 Paparan  rakornis litbang final Paparan  rakornis litbang final
Paparan rakornis litbang finalOktalia Lovita
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanYogga Haw
 
Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...
Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...
Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...Indonesia Infrastructure Initiative
 
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Ika Mariescha
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalIndonesia Infrastructure Initiative
 
Kp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasional
Kp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasionalKp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasional
Kp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasionalYanggi Herdiana
 
Ppt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_finalPpt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_finalotto bakapana
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTAR
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTARPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTAR
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTARYogga Haw
 
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-penTito Mizteriuz
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB II
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IIPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB II
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IIYogga Haw
 
7 bab 5 analis pembangunan pelabuhan
7 bab 5 analis pembangunan pelabuhan7 bab 5 analis pembangunan pelabuhan
7 bab 5 analis pembangunan pelabuhandrestajumena1
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyDevelopment of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyIndonesia Infrastructure Initiative
 

What's hot (20)

PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IVPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
 
Pengembangan pelabuhan
Pengembangan pelabuhanPengembangan pelabuhan
Pengembangan pelabuhan
 
The role of ferry in developing multimodal transportation
The role of ferry in developing multimodal transportationThe role of ferry in developing multimodal transportation
The role of ferry in developing multimodal transportation
 
Paparan rakornis litbang final
 Paparan  rakornis litbang final Paparan  rakornis litbang final
Paparan rakornis litbang final
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
 
Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...
Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...
Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan...
 
Pelindo iii
Pelindo iiiPelindo iii
Pelindo iii
 
15507056 bangun fiqri-utami_l.
15507056 bangun fiqri-utami_l.15507056 bangun fiqri-utami_l.
15507056 bangun fiqri-utami_l.
 
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
 
Definisi pelabuhan peti kemas
Definisi pelabuhan peti kemasDefinisi pelabuhan peti kemas
Definisi pelabuhan peti kemas
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
 
Kp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasional
Kp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasionalKp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasional
Kp 414-tahun-2013-ttg-rencana-induk-pelabuhan-nasional
 
Ppt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_finalPpt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_final
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTAR
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTARPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTAR
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - KATA PENGANTAR
 
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB II
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IIPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB II
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB II
 
7 bab 5 analis pembangunan pelabuhan
7 bab 5 analis pembangunan pelabuhan7 bab 5 analis pembangunan pelabuhan
7 bab 5 analis pembangunan pelabuhan
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Survey lalu lintas kelompok 6
Survey lalu lintas kelompok 6Survey lalu lintas kelompok 6
Survey lalu lintas kelompok 6
 
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyDevelopment of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
 

Similar to TRANSPORTERO

01 bab i pendahuluan rev 04
01 bab i pendahuluan rev 0401 bab i pendahuluan rev 04
01 bab i pendahuluan rev 04Eka Nugroho
 
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docxKAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docxbloeroeghqeedz
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdfsabariman3
 
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3Yuni
 
Eki Manajemen Transportasi
Eki Manajemen TransportasiEki Manajemen Transportasi
Eki Manajemen TransportasiUNTIRTA
 
2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdf
2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdf2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdf
2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdfShayFudhine
 
Pengantar Perencanaan Prasarana Transportasi
Pengantar Perencanaan Prasarana TransportasiPengantar Perencanaan Prasarana Transportasi
Pengantar Perencanaan Prasarana TransportasiLukman Hakim
 
pengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dal
pengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dalpengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dal
pengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dalmelchioreq
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedyPfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedyBappedaLampungUtara
 
Laporan Mantapz aprk kecil.docx
Laporan Mantapz aprk kecil.docxLaporan Mantapz aprk kecil.docx
Laporan Mantapz aprk kecil.docxkusmiraagustian1
 
Efektivitas operasional terminal mangkang semarang
Efektivitas operasional terminal mangkang semarangEfektivitas operasional terminal mangkang semarang
Efektivitas operasional terminal mangkang semarangAbida Muttaqiena
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Indonesia Infrastructure Initiative
 
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdfPAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdfRachmadDarusman1
 
Preliminary research design
Preliminary research designPreliminary research design
Preliminary research designAsri Adi
 

Similar to TRANSPORTERO (20)

01 bab i pendahuluan rev 04
01 bab i pendahuluan rev 0401 bab i pendahuluan rev 04
01 bab i pendahuluan rev 04
 
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docxKAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
 
Tda 4
Tda 4Tda 4
Tda 4
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
 
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3
 
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiPeluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
 
Eki Manajemen Transportasi
Eki Manajemen TransportasiEki Manajemen Transportasi
Eki Manajemen Transportasi
 
2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdf
2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdf2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdf
2. ATM. SEMNAS. REAKTIVASI REL MADURA. 4 MEI 2023.pdf
 
Pengantar Perencanaan Prasarana Transportasi
Pengantar Perencanaan Prasarana TransportasiPengantar Perencanaan Prasarana Transportasi
Pengantar Perencanaan Prasarana Transportasi
 
pengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dal
pengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dalpengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dal
pengembangan-infrastruktur-pelabuhan-dal
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedyPfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
 
Laporan Mantapz aprk kecil.docx
Laporan Mantapz aprk kecil.docxLaporan Mantapz aprk kecil.docx
Laporan Mantapz aprk kecil.docx
 
Efektivitas operasional terminal mangkang semarang
Efektivitas operasional terminal mangkang semarangEfektivitas operasional terminal mangkang semarang
Efektivitas operasional terminal mangkang semarang
 
Planocosmo_persepsi aktor
Planocosmo_persepsi aktorPlanocosmo_persepsi aktor
Planocosmo_persepsi aktor
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
 
70 123-1-sm
70 123-1-sm70 123-1-sm
70 123-1-sm
 
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdfPAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
 
Preliminary research design
Preliminary research designPreliminary research design
Preliminary research design
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
KAKJembt ABT.docx
KAKJembt ABT.docxKAKJembt ABT.docx
KAKJembt ABT.docx
 

More from drestajumena1

More from drestajumena1 (17)

Sda kp02-perencanaan-bangunan utama
Sda kp02-perencanaan-bangunan utamaSda kp02-perencanaan-bangunan utama
Sda kp02-perencanaan-bangunan utama
 
Sda kp01-perencanaan-jaringan irigasi
Sda kp01-perencanaan-jaringan irigasiSda kp01-perencanaan-jaringan irigasi
Sda kp01-perencanaan-jaringan irigasi
 
Bab iv evaluasi
Bab iv evaluasiBab iv evaluasi
Bab iv evaluasi
 
Bab vii
Bab viiBab vii
Bab vii
 
Bab vi
Bab viBab vi
Bab vi
 
Bab vi sambungan
Bab vi sambunganBab vi sambungan
Bab vi sambungan
 
Bab v
Bab vBab v
Bab v
 
Bab iv
Bab ivBab iv
Bab iv
 
Bab iv halaman peta
Bab iv halaman petaBab iv halaman peta
Bab iv halaman peta
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
3 bab 2 deskripsi umum lokasi studi
3 bab 2 deskripsi umum lokasi studi3 bab 2 deskripsi umum lokasi studi
3 bab 2 deskripsi umum lokasi studi
 
7 bab 5 organisasi personil
7 bab 5 organisasi personil7 bab 5 organisasi personil
7 bab 5 organisasi personil
 
6 bab 4 program kerja
6 bab 4 program kerja6 bab 4 program kerja
6 bab 4 program kerja
 
5 bab 3 metodologi pelaksanaan pekerjaan
5 bab 3 metodologi pelaksanaan pekerjaan5 bab 3 metodologi pelaksanaan pekerjaan
5 bab 3 metodologi pelaksanaan pekerjaan
 
4 bab 2 deskripsi umum ok.
4 bab 2 deskripsi umum ok.4 bab 2 deskripsi umum ok.
4 bab 2 deskripsi umum ok.
 

TRANSPORTERO

  • 1. Halaman I - 1 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA 1.1. LATAR BELAKANG Transportasimemiliki kontribusiyang sangatvital dan berdimensi strategis bagi pembangunan nasional, karena peranannya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan dan sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Posisi strategis transportasi semakin dirasakan penting ketika banyak sektor lain berkurang perannya sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, sedangkan peran transportasi ternyata menjadi titik sentral bagi bangkitnya sektor riil dalam perekonomian nasional pasca krisis. Transportasi penyeberangan tetap memegang peranan penting untuk perhubungan antar wilayah terutama untuk angkutan muatan dalam jumlah besar. Transportasi penyeberangan juga mampu dengan segera membuka akses daerah pedalaman dan terisolasi. Fungsi lain transportasi penyeberangan dapat digunakan sebagai penunjang pertumbuhan kawasan pedalaman. Transportasi BAB I PENDAHULUAN
  • 2. Halaman I - 2 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA penyeberangan sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus dikarenakan suatu perairan seperti sungai, danau, selat maupun lautan. Pembangunan pelabuhan penyeberangan menjadi sangat mendesak sesuai dengan perkembangan otonomi daerah yang ditandai dengan semangat pemekaran wilayah yang disertai pesatnya pembangunan infrakstruktur wilayah terutama jalan raya. Beberapa daerah yang semula relatif terisolasi pun diharapkan dapat dikembangkan dengan penyelenggaraan moda transportasi penyeberangan. Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan tren peningkatan perjalanan, sehingga dimasa akan datang diperlukan peningkatan layanan, baik berupa peningkatan infrastruktur pelabuhan maupun penambahan jumlah kapal. Kemungkinan-kemungkinan pengembangandan review terkait rencanainduk yang ada perlu dilakukan agar pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan dimasa akan datang dapat melayani permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi penyeberangan. Perubahan yang pesat mengharuskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memiliki suatu program dan arahan yang cermat sebagai tuntunan dalam pengembangan fasilitas transportasi penyeberangan. Program tersebut perlu dibuat dalam rangka memenuhi harapan aspirasi dari daerah otonomi yang terintegrasi dalam suatu arah pembangunan transportasi penyeberangan yang bersifat nasional. Hal ini dilakukan mengingat ciri utama pergerakan dan transportasi sesungguhnya tidak mengenal batas wilayah administrasi. Untuk pengembangan fasilitas transportasi penyeberangan perlu adanya kajian, kajian ini dimulai dari tahap FS (Feasibility Study)/Kajian Awal. Hasil kajian akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan fasilitas
  • 3. Halaman I - 3 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA transportasi penyeberangan khususnya untuk Pelabuhan Penyeberangan (RoRo) Sagu-Sagu Lukit Kecamatan Merbau. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari dilaksanakannya pekerjaan Studi Kelayakan Pelabuhan Penyeberangan (Roro) Sagu-Sagu Lukit ini adalah untuk : 1. Diperolehnya suatu formulasi kebijakan berupa alternatif solusi yang dapat dijadikan dasar untuk tahapan perencanaan selanjutnya dalam rangka menunjang pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan kesesuaian aspek teknis, tata ruang, sosial, keselamatan perjalanan, ekonomi dan lingkungan. 2. Sebagai alat pengatur dan pengendali kepelabuhanan baik pembangunan, pengembangan maupun operasional Pelabuhan Penyebrangan (Roro) Sagu-sagu Lukit sekarang dan mendatang. Tujuan kegiatan studi kelayakan ini adalah untuk : 1. Tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan baik mengenai teknis dan peraturan mengenai Pelabuhan Penyeberangan (roro). 2. Tersedianya pedoman berupa informasi yang diperlukan bagi pembangunan/ pengembangan dan tahap prioritas yang harus dilaksanakan. 3. Analisis tentang kelayakan sampai seberapa jauh (target year) pelabuhan penyeberangan (roro) yang ada dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. 4. Rencana tata guna lahan dan rencana tata letak pelabuhan penyeberangan (roro) kaitannya dengan pemanfaatan pelabuhan penyeberangan (roro) secara optimal. 5. Analisis pemanfaatan daerah sekitar Pelabuhan Penyeberangan bagi
  • 4. Halaman I - 4 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA Gambar 1.1. Lokasi Kegiatan Studi Kelayakan Pelabuhan Ro-Ro Sagu-Sagu Lukit pihak-pihak yang berkepentingan sesuai persyaratan operasional pelabuhan penyeberangan(roro),berdasarkan perkembangan wilayah dan wilayah sekitarnya. 6. Jadwal prioritas dan tahapan pembangunan. 1.3. LOKASI KEGIATAN Lokasi kegiatan Studi Kelayakan Pelabuhan Penyeberangan (Roro) Sagu- sagu Lukit ini secara administratif berada dalam wilayah Pemerintahan Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 1.4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
  • 5. Halaman I - 5 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA Lingkup pekerjaan Penyusunan FS Pelabuhan Penyeberangan (roro) Sagu-Sagu Lukit meliputi: 1. Identifikasi Umum a. Pengumpulan Data dan Survey Lapangan, terdiri dari :  Jaringan jalan sebagai aksesibilitas  Survey potensi /demand  Survey geometri  Survey pengukuran tofografi dan pemetaan situasi  Survey mekanika tanah/geologi dan penyelidikan tanah/sedimentasi  Data angin, ombak/gelombang, arah dan kecepatan arus selat/laut  Data Sarat Tinggi Air (STA)/pasangsurut  Survey pendeteksian bawah air/bathimetri  Inventarisasi data penggunaan ruang dan sekitarnya  Survey identifikasi dampak lingkungan hidup Serta data lainnya yang terkait dan relevan. b. Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan (roro)  Identifikasi fasilitas pokok  Identifikasi fasilitas penunjang  Identifikasi fasilitas keselamatan dan keamanan c. Identifikasi Pemilihan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) Lokasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) harus memenuhi 3 (tiga) ketentuan persyaratan, sehingga perlu dilakukan analisa terhadap ketentuan tersebut yaitu :
  • 6. Halaman I - 6 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA 1) Ketentuan persyaratan teknis.  Kondisi topografi, kondisi elevasi permukaan tanah berpengaruh terhadap jumlah galian dan timbunan maupun penempatan fasilitas lainnya terkait tata letak fasilitas, sistem drainase dan potensi longsor untuk daerah timbunan sehubungan dengan bangunan penahan tanah. Disamping itu jumlah galian dan timbunan yang besar mengakibatkan biaya konstruksi sangat tinggi.  Ketersediaan lahan pengembangan, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (roro) dilakukan secara bertahap, sehingga padatahap-tahap selanjutnya harus tersedia lahanyang cukup sesuai kebutuhanpengembangan Pelabuhan Penyeberangan (roro).  Tata guna lahan daerah sekitar Pelabuhan Penyeberangan (roro), lokasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) diharapkan menghindari lahan produktif masyarakat yang merupakan mata pencaharian masyarakat. Hal ini terkait dengan kepemilikan dan pembebasan lahan serta mengurangi matapencaharian masyarakat sehingga menyebabkan konflik atau dampak lingkungan.  Kondisi fisik dan daya dukung lahan (struktur tanah dan kondisi geologi/fisiografi), kemampuan daya dukung tanah yang rendah secara struktural untuk mendukung beban kendaraan maka perbaikan tanah yang berakibat biaya investasi yang mahal.
  • 7. Halaman I - 7 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA  Keterpaduan terhadap RTRW dan RDTR, rencana lokasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) harus sesuai dengan rencana pengembangan wilayah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. 2) Ketentuan persyaratan operasi dan keselamatan lalu lintas :  Pengaturan dan pelayanan lalu lintas jalan, terkait fasilitas pokok angkutan jalan baik di Pelabuhan Penyeberangan (roro) maupun prasarana jalan dan tata guna lahan di sekitarnya.  Jenis kendaraan yang digunakan, jenis kendaraan menentukan kelas jalan perkerasan lahan parkir sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan (roro).  Jaringan transportasi dan prasarana jalan, pengguna jasa/ pengunjung akan lebih leluasa dalam menggunakan jasa angkutan jika tersedia jaringan jalan yang memadai.  Ketersediaan utilitas, fasilitas pendukung sangat penting untuk operasional Pelabuhan Penyeberangan (roro).  Sarana dan prasarana umum,tersedianya fasilitas umum akan membuat pengguna jasa /pengunjung/pengantar lebih mudah dalam melakukan kunjungan.  Kondisi keamanan wilayah, rasa aman sangat didambakan oleh pengguna jasa/pengunjung/pengantar baik
  • 8. Halaman I - 8 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA dilingkungan dalam maupun di luar Pelabuhan Penyeberangan (roro). 3) Ketentuan persyaratan lingkungan hidup :  Identifikasi dampak terhadap perubahan bentang alam.  Identifikasi dampak terhadap kebisingan dan polusi udara serta pencemaran air.  Identifikasi dampak terhadap sosial,ekonomi dan budaya masyarakat.  Identifikasi dampak terhadap floradan fauna.  Identifikasi dampak terhadap fisik dan kimia.  Identifikasi dampak terhadap perubahan status lahan.  Identifikasi dampak terhadap masapra- konstruksi, konstruksi dan pascakonstruksi. 4) Identifikasi Kebutuhan Struktur Organisasi (Pengelolaan) dan Sumber Daya Manusia.  Identifikasi perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasi, pengawasan dan pengevaluasi operasional Pelabuhan Penyeberangan (roro).  Identifikasi dan perumusan struktur organisasi dan tatakerja/ tugas pokok dan fungsi (job description) serta kebutuhan tenaga berikut kualifikasi teknis dan kompetensi. d. Identifikasi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (roro) e. Identikasi kelayakan teknis 1) Ketersediaan ruang fasilitas Pelabuhan Penyeberangan (roro)
  • 9. Halaman I - 9 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA 2) Kondisi topografi 3) Ketersediaan lahan pengembangan 4) Jaringan jalan 5) Tata guna lahan daerah sekitar Pelabuhan Penyeberangan (roro) 6) Kondisi fisik dan daya dukung lahan (struktur tanah dan kondisi geologi /fisiografi) 7) Keterpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Merbau f. Identifikasi kelayakan operasional dan keselamatan 1) Pengaturan dan pelayanan transportasi penyeberangan 2) Jenis kendaraan yang digunakan penggunajasa 3) Jaringan transportasi dan prasarana jalan 4) Ketersediaan utilitas 5) Ketersediaan sarana dan prasarana umum 6) Kondisi keamanan wilayah g. Identifikasi kelayakan lingkungan hidup 1) Dampak terhadap perubahan bentang alam 2) Dampak polusi suara (kebisingan) 3) Pencemaran udara dan air akibat operasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) 4) Identifikasi dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. 5) Dampak terhadap flora dan fauna. 6) Dampak terhadap fisik dan kimia. 7) Kesehatan masyarakat
  • 10. Halaman I - 10 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA 8) Perubahan areal resapan air hujan 9) Arahan penanganan dampak h. Identifikasi kelayakan finansial dan ekonomi, meliputi : 1) Biaya investasi, biaya operasi dan pendapatan operasi Pelabuhan Penyeberangan (roro) 2) Sumber-sumber pembiayaan pembangunan 3) Potensi Daerah 1.5. HIERARKI PELABUHAN Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 901 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, rencana Pelabuhan Penyeberangan (Ro-Ro) Sagu-Sagu Lukit belum tertera nama secara jelas, akan tetapi terdapat Nama Pulau Padang sebagai pelabuhan rencana, seperti dikutip dalam tabel di bawah ini: Tabel 1.1. Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan No. Nama Pelabuhan Kabupaten/Kota Status Hierarki 8 PulauPadang (DusunSagu-Sagu, Desa Lukit,Kec. Merbau Bengkalis KepulauanMeranti Rencana II Sumber: Keputusan Menhub No. KP901 Tahun 2016 1.6. ACUAN DASAR HUKUM
  • 11. Halaman I - 11 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA Dasar hukum yang diajadikan acuan dalam Pekerjaan Studi Kelayakan PelabuhanPenyeberangan(Ro-Ro)Sagu-Sagu Lukit ini di antaranyaadalah : 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 3. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang No.23 Tahun2014 Tentang PemerintahanDaerah 5. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian 7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan Hidup 8. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan 9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan 10. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan 11. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 44 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan 12. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran Di Laut 13. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 14. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 56 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan
  • 12. Halaman I - 12 DinasPerhubungan Kabupaten KepulauanMeranti Tahun 2017 PT. CONKARDA DAYA DINAMIKA 15. Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 16. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 17. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan 18. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan 19. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan 20. PM No. 78 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Kementerian Pehubungan 21. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 22. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 901 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. 23. Keputusan Menteri Perhubungan No. 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transfortasi Penyeberangan Tahun 2010 – 20 30 24. Perda No. 9 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau 25. Rancangan Peraturan Daerah Kebupaten Kepulauan Meranti Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2031.