Rencana Induk Pelabuhan

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 2
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tahun 2014.
Buku Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan informasi
secara luas kepada pihak terkait khususnya kepada penyelenggara
pelabuhan mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan.
Secara umum Petunjuk Teknis ini menjelaskan tentang latar
belakang, tujuan, tahapan kegiatan dan sistematika penyusunan
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan yang akan ditetapkan baik di
tingkat daerah maupun nasional.
Dengan petunjuk teknis ini diharapkan ada kesamaan persepsi saat
implementasi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan sesuai dengan
apa yang telah dijelaskan dalam petunjuk teknis ini dengan efektif
dan efisien. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi acuan dan
pedoman bagi pihak terkait dan stakeholder untuk penyusunan
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan.
Jakarta, 2014
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
CAPT. BOBBY R. MAMAHIT

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................................................................2
DAFTAR ISI...............................................................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................................4
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RIP....................................................................................................12
2.1. Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan...............................................12
2.2. Penyusunan Dokumen Studi Rencana Induk Pelabuhan ......................................................17
2.3. Sistematika PenulisanStudi Rencana Induk Pelabuhan ........................................................30
BAB III PROSEDUR PENETAPAN RIP ......................................................................................................39
BAB IV PENUTUP...................................................................................................................................46
LAMPIRAN.............................................................................................................................................47

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari
mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat, yang
selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda
transportasi.
Berdasarkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional, hierarki pelabuhan
di Indonesia terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul,
pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal.
Pengembangan pelabuhan secara nasional telah diwujudkan dalam
sebuah Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakan dokumen
penting yang memuat kebijakan kepelabuhanan secara nasional,
sebagai pedoman bagi pembangunan, pengoperasian dan
pengembangan pelabuhan dan sekaligus juga sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Induk pada masing-masing pelabuhan.
Perencanaan pengembangan pelabuhan secara nasional melalui
Rencana Induk Pelabuhan Nasional harus didukung oleh sistem
perencanaan pelabuhan melalui Rencana Induk Pelabuhan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 tentang Kepelabuhanan, bahwa setiap pelabuhan wajib
memiliki Rencana Induk Pelabuhan, yang merupakan pengaturan
ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan
perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan.
Perencanaan pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan

menjadi dasar bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan
pada jangka pendek, menengah dan panjang. Hal tersebut menjadi
indikator penting bahwa pelabuhan harus dikembangkan sesuai
kebutuhan dan terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah,
serta hierarkinya, mengingat pelabuhan merupakan bagian dari
rantai logistik nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari perkembangan suatu wilayah.
Sesuai dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional dalam Rencana
Induk Pelabuhan Nasional terdapat sebanyak 1240
pelabuhan/terminal di Indonesia, namun sampai dengan juknis ini
diterbitkan baru 32 rencana induk yang telah ditetapkan oleh
Menteri Perhubungan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah
masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan konsep
Rencana Induk Pelabuhan baik dari segi penyajian, maupun materi di
dalam rencana induk itu sendiri.
Oleh karena itu, diperlukan suatu petunjuk teknis untuk
menyamakan persepsi tentang bagaimana menyusun sebuah
Rencana Induk Pelabuhan yang tepat dan memenuhi standar dari
segi perencanaan, teknis, lingkungan, dan keselamatan pelayaran,
serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Petunjuk teknis ini diharapkan akan memberi pengetahuan bagi
penyelenggara pelabuhan dan stakeholders lainnya mengenai
materi dan substansi Rencana Induk Pelabuhan serta memberikan
panduan dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan.

1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Induk Pelabuhan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim;
h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006
tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan
Departemen Perhubungan;
l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan
Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;
o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2011
tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2011
tentang Alur pelayaran di Laut;
q. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
r. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan;
s. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011
tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri;
t. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2011
tentang Pengerukan dan Reklamasi;
u. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 53 Tahun 2011
tentang Pemanduan;
v. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2013
tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan;
w. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013
tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup seluruh kegiatan yang
dilakukan dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. Penerapan
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan disesuaikan dengan kondisi
eksisting di masing-masing pelabuhan, dan direncanakan sesuai
dengan kebutuhan dan hierarki pelabuhan tersebut.

1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud dari disusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan adalah sebagai panduan bagi penyelenggara pelabuhan
dan setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyusun
Rencana Induk Pelabuhan. Sedangkan tujuan dari penyusunan
petunjuk teknis ini untuk meningkatkan kualitas Rencana Induk
Pelabuhan agar memenuhi standar perencanaan, teknis, dan
keselamatan pelayaran.
1.5 Ketentuan Umum
Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :
1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang
dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat
perpindahan intra-dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau
antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

3. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar,
dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan
selamat untuk dilayari.
4. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan
internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan
internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
5. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat
angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.
6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat
angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan
pengumpan bagi pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul,
dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,
serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
dalam provinsi.
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
8. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah
lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang
keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan
pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian
dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan
yang diusahakan secara komersial.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus
didirikan untuk pelayaran.
10. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan
usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas
pelabuhan lainnya.
11. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
12. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
13. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem
Kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki
pelabuhan, rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi
pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta
keterpaduan dengan sektor lainnya.
14.Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pedoman dalam
penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian,
pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan.

15. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan
berupa peruntukan rencana tataguna tanah dan perairan di
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan
melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.
20. Trafik adalah arus lalu-lintas moda angkutan darat dan laut
termasuk pergerakan muatannya di kawasan pelabuhan.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN RIP
2.1. Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan, yang menyatakan bahwa setiap pelabuhan wajib
memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang disusun oleh penyelenggara
pelabuhan.
Penyelenggara Pelabuhan dalam menyusun Studi Rencana Induk
Pelabuhan dapat menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) maupun stakeholder terkait yang pengelolaan
berada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Investor.
Tahapan / prosedur penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dapat
dibedakan menjadi 2, yaitu:
a. Tahapan / prosedur penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
melalui dana APBN, dan;
b. Tahapan / prosedur penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
melalui APBD maupun instansi terkait.

2.1.1 Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan melalui dana APBN
Gambar 2. 1 Skema Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Umum melalui dana APBN
usulan akan
ditampung dan
diajukan kembali pada
tahun anggaran
selanjutnya
SURVEY LOKASI
SOSIALISASI AWAL
/DISKUSI/FGD
OP/KSOP/UPP/PEMDA/
PEMERINTAH PUSAT
INSTANSI TERKAIT
LAPORAN DOKUMEN
PENDAHULUAN
PRESENTASI KONSULTAN
LAPORAN DOKUMEN
ANTARA
LAPORAN DOKUMEN
SEMI RAMPUNG
PENYAMPAIAN DOKUMEN RENCANA INDUK
KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN
LAPORAN DOKUMEN
RAMPUNG
SURAT PENGAJUAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
UPP / KSOP / OP
SURAT PEMBERITAHUAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
Kepada KUPP / KSOP / OP / PEMDA /
INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
PENGUSULAN PROGRAM
DIREKTORAT PELABUHAN
DAN PENGERUKAN
PROSES
PENYUSUNAN
KONTRAK
KONSULTAN
YA
TIDAK
KRITERIA EVALUASI :
1. KETERSEDIAAN
ANGGARAN
2. BELUM ADANYA
STUDI
3. HIERARKI
4. KEADAAN KAHAR

Penyelenggara pelabuhan sebagai penyusun Rencana Induk
Pelabuhan dapat mengajukan surat pengajuan penyusunan Rencana
Induk Pelabuhan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq.
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan.
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan mengusulkan program
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan tersebut berdasarkan surat
pengajuan tersebut. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada unit
Penyelenggara Pelabuhan (UPP) / Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) / Otoritas Pelabuhan (OP) / Pemerintah Daerah/
Instansi terkait melalui surat pemberitahuan penyusunan Rencana
Induk Pelabuhan.
Selanjutnya, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan
berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan/Pemerintah
Daerah/stakeholder terkait untuk proses penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan.

2.1.2 Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan melalui dana non APBN
Gambar 2. 2 Skema Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Umum melalui dana non APBN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
Cq. DIREKTUR PELABUHAN
DAN PENGERUKAN
EVALUASI
DIREKTORAT PELABUHAN
DAN PENGERUKAN
KRITERIA EVALUASI :
1. ADA/TIDAK DALAM
RIPN/TKN
2. HIERARKI DALAM
RIPN/TKN
3. ADA/TIDAK STUDI RIP
DALAM 5 TAHUN
TERAKHIR
4. KEADAAN KAHAR
YA
TIDAK
SURAT PEMBERITAHUAN
Kepada Pemerintah Daerah /
Instansi Terkait PROSES
PENYUSUNAN
LAPORAN DOKUMEN
PENDAHULUAN
LAPORAN DOKUMEN
ANTARA
LAPORAN DOKUMEN
SEMI RAMPUNG
LAPORAN DOKUMEN
RAMPUNG
SURVEY LOKASI
SOSIALISASI AWAL
DAN DISKUSI
UPP/KSOP/OP/PEMDA/
PEMERINTAH PUSAT
INSTANSI TERKAIT
PEMERINTAH PUSAT
UPP/KSOP
PEMERINTAH DAERAH
INSTANSI TERKAIT
PENYAMPAIAN DOKUMEN RENCANA INDUK
KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENYUSUNAN
STUDI RENCANA INDUK PELABUHAN
Pemerintah Daerah / Instansi Terkait

Pemerintah Daerah / Instansi Terkait sebagai penyusun Rencana
Induk Pelabuhan menyampaikan surat pemberitahuan penyusunan
studi Rencana Induk Pelabuhan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Cq. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan.
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan kepada
Pemerintah Daerah / Instansi Terkait berdasarkan hasil evaluasi.
Kriteria Evaluasi Penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan adalah
sebagai berikut:
1. Ada / tidaknya lokasi pelabuhan di dalam Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPN) / Tatanan Kepelabuhan Nasional (TKN);
2. Hierarki Pelabuhan dalam RIPN / TKN;
3. Ada / tidaknya studi Rencana Induk Pelabuhan dalam 5 (lima)
tahun terakhir;
4. Keadaan Kahar (seperti bencana alam, perubahan administrasi,
dll).
Selanjutnya, Pemerintah Daerah / Instansi terkait akan berkoordinasi
dengan Penyelenggara Pelabuhan dan Pemerintah Pusat untuk
proses penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.
Tahapan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dilaporkan secara
berkala sebagaimana ketentuan berikut:
a. Laporan Dokumen Pendahuluan, menyajikan kajian data awal,
data sekunder, metodologi pelaksanaan, rencana kerja
penyusunan studi Rencana Induk Pelabuhan;
b. Laporan Dokumen Antara, merupakan rancangan Dokumen
Kompilasi Data dan Analisis Prediksi yang menyajikan kajian data
primer berupa hasil wawancara dengan stakeholder terkait,

analisis data, dan kajian rancangan rencana pembangunan dan
pengembangan studi Rencana Induk Pelabuhan;
c. Laporan Dokumen Semi Rampung, merupakan rancangan
Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan yang
menyajikan kajian rencana pembangunan dan pengembangan,
serta rancangan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang
merupakan ringkasan komprehensif dari studi Rencana Induk
Pelabuhan;
d. Laporan Dokumen Rampung, menyajikan Dokumen Kompilasi
Data dan Analisis Prediksi, Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan, serta Ringkasan Eksekutif (Executive Summary).
Dokumen Studi Rencana Induk Pelabuhan akan diserahkan kepada
Penyelenggara Pelabuhan untuk selanjutnya dapat dilanjutkan untuk
proses penetapannya sesuai dengan hierarki pelabuhan.
2.2. Penyusunan Dokumen Studi Rencana Induk Pelabuhan
Studi Rencana Induk Pelabuhan disusun melalui beberapa tahapan
yaitu : menginventarisasi data yang dibutuhkan (data sekunder)
melalui studi literatur, melakukan survey lapangan, menganalisis
data yang telah dikumpulkan dan menyusun rancangan kebutuhan
pembangunan dan pengembangan pelabuhan.
Dalam penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan dibutuhkan
metodologi penyusunan yang efektif dan tepat sasaran guna
mendapat hasil yang diharapkan. Studi Rencana Induk Pelabuhan
dimaksud disusun dalam beberapa tahapan seperti bagan berikut ini:

s
Dalam Tahap Persiapan, harus dipahami mengenai kondisi awal
pelabuhan dengan mencari informasi-informasi untuk pengenalan
wilayah pelabuhan, mempelajari literatur yang mendukung
kemudian dilakukan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan,
metode survey yang akan dilakukan dan materi wawancara kepada
pihak-pihak terkait.
Dalam Tahap Pengumpulan Data, seluruh data sekunder
diinventarisasi dan dilakukan wawancara dengan instansi terkait
untuk mendapatkan masukan terkait rencana pengembangan
wilayah maupun pelabuhan. Selain inventarisasi data sekunder,
survey lapangan juga dilakukan untuk memperoleh data primer dan
informasi kondisi aktual lapangan. Keseluruhan data yang diperoleh
baik melalui wawancara maupun survey dikumpulkan dan disusun
dalam kompilasi data.
RENCANA
PENGEMBANGAN
ditujukan untuk
menyusun pentahapan
pengembangan dan
penzonasian baik
daratan maupun
perairan
04
ANALISIS
ditujukan untuk
menghasilkan besaran
kebutuhan pengembangan
di wilayah daratan dan
perairan
03
PENGUMPULAN
DATA
ditujukan untuk
memperoleh data
sekunder maupun
primer yang
dibutuhkan dalam
kegiatan analisis
02
PERSIAPAN
persiapan survey, kajian
literatur, dan
pengenalan awal
wilayah pelabuhan
01
Gambar 2. 3 Tahapan dalam Penyusunan Studi RIP

Tahap Analisis merupakan tahapan kajian/penelaahan data dan
perhitungan terhadap besaran kebutuhan pengembangan ruang
daratan maupun perairan. Analisis dilakukan dengan membuat
proyeksi data sampai dengan 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Tahap terakhir adalah Tahap Rencana Pengembangan, hasil
kajian/penelaahan data serta hasil perhitungan dirumuskan dalam
tahap pengembangan yang dibagi dalam tiga pentahapan yaitu :
jangka pendek (5 tahun), menengah (10 tahun) dan panjang (20
tahun). Dalam tahap ini, juga direncanakan penzonasian wilayah
daratan dan perairan untuk tiap jangka waktu pengembangan.
2.2.1. Inventarisasi Data Awal dan Data Sekunder
Dalam proses pengumpulan data awal dan sekunder, dikumpulkan
data pendukung seperti berikut ini:
a. Kebijakan Pemerintah terkait Rencana Tata Guna Lahan dan
Prasarana Fisik Wilayah yang ada, meliputi:
1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan
Nasional;
2) Tatanan Transportasi Nasional (Tatranas), Tatanan Transportasi
Wilayah (Tatrawil) dan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok);
3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
4) Jaringan prasarana transportasi dan rencana
pengembangannya (jika telah ada);
5) Informasi mengenai daerah-daerah yang termasuk MP3EI,
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET) serta Kawasan strategis
pembangunan nasional lainnya sesuai rencana Pemerintah
Pusat;
6) Informasi mengenai daerah khusus, daerah tertinggal, dan
pulau terluar;
7) Informasi mengenai daerah rawan bencana.

b. Data Sosial Ekonomi Wilayah, meliputi:
1) Kependudukan (jumlah, kepadatan, sebaran dan laju
pertumbuhan);
2) Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah;
3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
4) Ekspor dan Impor;
5) Profil Potensi Investasi dan Pengembangan Industri di Daerah;
6) Potensi Komoditas Unggulan dan Pariwisata;
7) Kondisi Sosial Ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat.
c. Fisiografi, Topografi, dan Meteorologi
1) Peta pada lokasi dan kawasan di sekitar rencana
pelabuhan;
2) Peta tata guna lahan di sekitar lokasi rencana pelabuhan;
3) Data status kepemilikan lahan di lokasi rencana pelabuhan;
4) Data meteorologi dan klimatologi (suhu udara, kelembaban,
arah angin dan kecepatan angin, curah hujan, gempa);
5) Informasi mengenai daerah konservasi.
d. Dokumen/hasil studi terkait
1) Hasil studi atau perencanaan pengembangan pelabuhan yang
terkait;
2) Hasil studi atau rencana pihak-pihak swasta/investor terhadap
area tertentu di kawasan pelabuhan;
3) Hasil studi atau perencanaan sektor-sektor lain yang terkait
dengan rencana pembangunan pelabuhan.
e. Kondisi eksisting fasilitas pelabuhan
1) Data Fasilitas Pelabuhan;
2) Layout Eksisting Pelabuhan;
3) Data kondisi Alur Pelayaran;
4) Data Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

f. Data operasional pelabuhan
Merupakan data historis mengenai kondisi/karakteristik jasa
angkutan laut yang diperlukan untuk analisis kebutuhan
pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan, yang
meliputi:
1) Jumlah kunjungan kapal (ship call);
2) Volume pergerakan barang (bongkar, muat, ekspor, dan
impor);
3) Jumlah pergerakan penumpang;
4) Rute/jaringan pelayaran;
5) Tipe/jenis kapal yang beroperasi.
2.2.2. Wawancara/kuesioner dengan instansi terkait
Wawancara/Kuisioner bertujuan untuk mendapat masukan dari
stakeholder terkait, yaitu:
a. BAPPEDA, untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan
pengembangan wilayah di sekitar kawasan perencanaan
pelabuhan dalam kaitannya dengan perencanaan wilayah makro;
b. Dinas Perhubungan, untuk mendapatkan gambaran arah
kebijakan pengembangan sektor perhubungan terutamanya
perhubungan laut terkait dengan rencana pengembangan
kawasan pesisir di wilayah perencanaan serta rencana-rencana /
permasalahan menyangkut pengembangan sektor perhubungan
atau transportasi;
c. Dinas Lingkungan Hidup, untuk mendapatkan informasi mengenai
kondisi lingkungan di sekitar pelabuhan beserta faktor-faktor yang
dapat mencemarkan lingkungan;
d. Dinas Pekerjaan Umum;
e. Operator Sarana Angkutan Laut untuk memperoleh data
operasional pelabuhan;
f. Masyarakat sekitar pelabuhan;
g. Pengguna Jasa Pelabuhan;
h. Pihak-pihak terkait lainnya.

Jenis wawancara/kuesioner yang dapat dilakukan adalah sebagai
berikut:
a. Wawancara Pendahuluan
Wawancara dilakukan terhadap Kepala Dinas (Perhubungan,
Bappeda) setempat guna mengidentifikasi wilayah yang digunakan
untuk transportasi, pusat pergerakan, dan rencana
pengembangan transportasi. Hasil dari wawancara ini digunakan
sebagai analisis awal untuk survey berikutnya.
b. Survey Karakteristik Lingkungan
Kuesioner diisi oleh masyarakat sekitar pelabuhan dengan tujuan
mengetahui karakteristik masyarakat di sekitar pelabuhan dan
yang menjadi pengguna transportasi laut, seperti kondisi fisik,
ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.
c. Observasi Simpul Transportasi Laut
Mendapatkan data primer mengenai kondisi dan karakteristik
transportasi laut yang meliputi : kondisi pelabuhan, jaringan
transportasi laut, zona asal dan tujuan barang / penumpang, jenis
dan ukuran kapal, serta hambatan-hambatan.
d. Wawancara Simpul Transportasi Laut
Mendapatkan data mengenai simpul transportasi seperti :
pelabuhan, bandara, dan terminal yang meliputi : kapasitas,
fasilitas, rute, kegiatan operasional, kondisi fisik, dll. Hal ini untuk
mengetahui potensi perpindahan moda transportasi.
e. Karakteristik Laut
Mendapatkan informasi mengenai karakteristik wilayah perairan.
Contoh form wawancara/kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 1

2.2.3. Survey Lapangan
Survey Lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer
beserta kondisi faktual yang ada di lapangan. Survey Lapangan yang
dilakukan meliputi survey-survey berikut:
a. Survey Topografi
Pengukuran Topografi seluas ±10,0 Ha (atau disesuaikan dengan
kondisi pelabuhan) dilakukan pada lokasi dan sekitar rencana
pelabuhan serta bertujuan untuk mendapatkan peta situasi
wilayah daratan pada lokasi rencana pembangunan pelabuhan.
Topografi mencakup batas-batas luar wilayah pelabuhan dan
pemetaan terhadap fasilitas-fasilitas eksisting di dalam wilayah
pelabuhan.
b. Survey Bathimetri
Pengukuran Bathimetri seluas ±30,0 Ha (atau disesuaikan dengan
kondisi pelabuhan) dilakukan pada lokasi dan sekitar pelabuhan
dan bertujuan untuk mendapatkan peta situasi wilayah perairan
pada lokasi rencana pembangunan pelabuhan. Survey bathimetri
mencakup kerapatan, kedalaman yang diukur sampai batas dari
alur pelayaran masuk.
c. Survey Hidrooseanografi
1) Pengamatan pasang surut
a) Maksud pengamatan pergerakan pasang surut adalah
untuk menentukan kedudukan air tertinggi, duduk tengah
dan air terendah yang dicapai maupun kedudukan LWS;
b) Pengamatan/pencatatan pergerakan muka air dilakukan
minimum selama 15 hari terus menerus menggunakan alat
pencatat otomatis.
2) Pengukuran Arus
Pengalaman kecepatan dan arah arus dilakukan minimal pada
2 (dua) lokasi;

d. Survey Permintaan Jasa Angkutan Laut
Survey lapangan untuk permintaan jasa angkutan laut dilakukan
bila tidak tersedia data operasional yang memadai untuk dijadikan
bahan analisis kebutuhan pembangunan/pengembangan fasilitas
pelabuhan. Survey ini berupa pengumpulan data yang meliputi:
1) Jumlah kunjungan kapal (ship call);
2) Jumlah pergerakan penumpang;
3) Volume pergerakan barang;
4) Rute/jaringan dan status pelayaran;
5) Tipe/jenis kapal yang beroperasi.
e. Identifikasi Dampak Lingkungan Hidup
Identifikasi dampak lingkungan hidup merupakan identifikasi awal
kemungkinan timbulnya dampak pada lokasi pelabuhan dan
sekitarnya akibat penyelenggaraan operasi pelayaran, yang
meliputi:
1) pencemaran udara dan air akibat pengoperasian kapal laut;
2) dampak terhadap flora dan fauna;
3) dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya;
4) kesehatan masyarakat; dan
5) pengendalian limbah padat dan cair; dan
6) rekomendasi jenis studi lingkungan yang harus dilakukan.
2.2.4. Analisis Data
Analisis mendalam/terinci perencanaan pembangunan pelabuhan
harus meliputi kelima aspek perencanaan pembangunan pelabuhan,
yaitu:
a. Analisis Teknis
1) Kajian hidro-oseanografi dalam pembuatan dan penetapan
arah arus dan gelombang di lokasi rencana pelabuhan untuk
penetapan arah/posisi dermaga;

2) Kajian alur dan kawasan keselamatan pelayaran (turning
basin area);
3) Evaluasi jenis fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan sampai
dengan rencana pembangunan tahap akhir (ultimate phase);
4) Analisis prakiraan kebutuhan lahan sampai dengan
rencana pembangunan pelabuhan tahap akhir;
5) Evaluasi kondisi fisik dan daya dukung lahan di lokasi rencana
pelabuhan;
6) Ketersediaan utilitas;
7) Evaluasi topografis permukaan lahan rencana lokasi
pelabuhan;
8) Keterpaduan rencana pengembangan/pembangunan
pelabuhan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota setempat;
9) Kondisi dan ketersediaan lahan;
10) Potensi pendangkalan;
11) Kendala pelaksanaan konstruksi;
12) Ketersediaan akses/jalan masuk;
13) Kajian terhadap kendala kondisi alam yang menjadi batasan
dalam pengembangan pelabuhan.
b. Analisis Operasional
1) kajian jenis dan ukuran kapal yang diperkirakan akan
beroperasi di pelabuhan;
2) kajian pengaruh gelombang terhadap operasi pelabuhan;
3) kajian alur dan kawasan pelabuhan bila ada pelabuhan lain
disekitarnya;
4) kajian pengaturan operasi pelabuhan;
5) kajian dukungan peralatan SBNP.
c. Analisis Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut
Analisa Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut merupakan
tahap pengolahan data lalu lintas angkutan laut sebagai dasar
evaluasi terhadap kapasitas fasilitas eksisting dan perencanaan
kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan sampai dengan
tahun target perencanaan, dengan memperhatikan program

pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi
Nasional dan kebijakan/strategi pengembangan wilayah serta
potensi ekonomi daerah setempat, yang mencakup:
1) Analisis prakiraan permintaan jasa angkutan laut (20 tahun
kedepan) di wilayah perencanaan (Provinsi/Kabupaten
setempat), meliputi:
a) Prakiraan jumlah pergerakan kapal tahunan.
b) Prakiraan jumlah pergerakan penumpang tahunan.
c) Prakiraan volume barang tahunan.
d) Prakiraan jaringan/route pelayaran masa mendatang.
e) Prakiraan waktu pengoperasian jenis kapal dimasa
mendatang.
2) Analisis Asal Tujuan Lalu Lintas Kapal (Origin Destination
Analysis)
3) Analisis Pergantian Antar Moda Angkutan (Modal Split Analysis)
d. Analisis Kebutuhan Pengembangan
Rencana pengembangan fasilitas pelabuhan juga harus mengacu
pada kebijakan pembangunan, arahan tata ruang dan analisis
prakiraan permintaan jasa angkutan laut tersebut, dan
selanjutnyaharus menyusun konsep pengembangan pelabuhan
yang diwujudkan dalam target kemampuan layanan pelabuhan,
tahapan pengembangan, dan tahapan pelaksanaan
pembangunannya.
Analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan dan kebutuhan lahan
harus berdasarkan padahierarki pelabuhan yang ada dalam
Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Analisis kebutuhan jenis
fasilitas pelabuhan meliputi:
1) Kebutuhan fasilitas wilayah perairan;
2) Kebutuhan fasilitas wilayah daratan;
3) Kebutuhan sarana bantu navigasi pelayaran;
4) Kebutuhan fasilitas penunjang;

5) Kebutuhan utilitas seperti listrik, telepon, sistem penerangan,
sistem drainase, air bersih, sewage treatment, fuel supply, dan
jaringan jalan.
e. Analisis Kebutuhan Biaya dan Tahapan Pembangunan
Analisis kebutuhan biaya pembangunan merupakan perhitungan
biaya pembangunan pelabuhan yang dibuat secara rinci
disesuaikan dengan pentahapan pembangunan fasilitas pelabuhan
yang optimal berdasarkan standar satuan harga terakhir pada saat
pelaksanaan pekerjaan pembuatan rencana induk pelabuhan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau satuan
harga pasar yang berlaku setelah memperhatikan hasil analisa
ekonomi dan finansial serta kemampuan pendanaan.
Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan pedoman
pembangunan fasilitas pelabuhan yang berdasarkan skala
prioritas serta kemampuan pendanaan sesuai hasil analisa
kebutuhan biaya.
2.2.5. Rancangan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Kebutuhan ruang dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan
fasilitas pelabuhan sesuai dengan hierarkinya dalam Rencana Induk
Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan Nasional dan
ketersediaan area.
a. Perencanaan Kebutuhan Ruang Daratan
Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk
Pelabuhan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan yang terdiri
dari dari fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

1) Fasilitas Pokok, meliputi:
a) dermagas
b) gudang lini 1;
c) lapangan penumpukan lini 1;
d) terminal penumpang;
e) terminal peti kemas;
f) terminal ro-ro;
g) fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
h) fasilitas bunker;
i) fasilitas pemadam kebakaran;
j) fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan
Beracun (B3); dan
k) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)
2) Fasilitas Penunjang, meliputi:
a) kawasan perkantoran;
b) fasilitas pos dan telekomunikasi;
c) fasilitas pariwisata dan perhotelan;
d) instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
e) jaringan jalan dan rel kereta api;
f) jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
g) areal pengembangan pelabuhan;
Gambar 2. 4 Gudang di Pelabuhan Marunda, 2014Gambar 2. 5 Dermaga di Pelabuhan Banten, 2014

h) tempat tunggu kendaraan bermotor;
i) kawasan perdagangan;
j) kawasan industri; dan
k) fasilitas umum lainnya
b. Perencanaan Kebutuhan Ruang Perairan
Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk
Pelabuhan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan yang terdiri
dari
1) Fasilitas pokok meliputi:
a) alur-pelayaran;
b) perairan tempat labuh;
c) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak
kapal;
d) perairan tempat alih muat kapal;
e) perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang
Berbahaya dan Beracun (B3);
f) perairan untuk kegiatan karantina;
g) perairan alur penghubung intra-pelabuhan;
h) perairan pandu; dan
i) perairan untuk kapal pemerintah.
2) Fasilitas Penunjang meliputi:
a) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
b) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan
kapal;
c) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
d) perairan tempat kapal mati;
e) perairan untuk keperluan darurat; dan
f) perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.
Dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan tidak hanya
mencakup perencanaan besaran kebutuhan fasilitas pelabuhan
tetapi juga perencanaan penzonasian wiayah daratan dan

perairan dalam setiap pentahapan pengembangan. Tahapan
pengembangan pelabuhan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
a) Jangka pendek (0 s.d. 5 tahun);
b) Jangka menengah (0 s.d. 10 tahun);
c) Jangka panjang ( 0 s.d. 20 tahun).
2.3. Sistematika Penulisan Studi Rencana Induk Pelabuhan
Studi Rencana Induk Pelabuhan terdiri dari 3 (tiga) dokumen yang
harus diserahkan secara lengkap, yaitu :
a. Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi (format A4),
b. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan (format
A4);
c. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)(format A3).
2.3.1. Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi
Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi merupakan hasil:
a. Pengumpulan data dan fakta lapangan baik yang diperoleh dari
studi literatur, wawancara/kuesioner dan survey lapangan,
termasuk kondisi eksisting fasilitas pelabuhan;
b. analisis data meliputi analisis teknis, operasional, perkiraan
permintaan jasa angkutan laut, analisis awal kebutuhan
pengembangan, biaya dan pentahapan pembangunan serta
identifikasi permasalahan lingkungan.
2.3.2. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Dokumen ini menuangkan hasil analisis kebutuhan fasilitas
pelabuhan kedalam rencana pentahapan pembangunan dan
pengembangan pelabuhan untuk jangka pendek (5 tahun), jangka
menengah (10 tahun) dan jangka panjang (20 tahun). Rencana
pengembangan juga dituangkan dalam peta /layout dan diberi warna
yang berbeda untuk setiap pentahapan. Dalam dokumen ini disusun
pengaturan zonasi daratan dan perairan serta rancangan DLKr/DLKp
dalam bentuk peta berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas
perairan.
2.3.3. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)
Ringkasan Eksekutif merupakan ringkasan komprehensif dari
dokumen kompilasi data dan analisa prediksi, dan dokumen rencana
pembangunan dan pengembangan yang dilengkapi dengan peta-peta
pendukung. Ringkasan Eksekutif menjadi lampiran dalam Surat
Keputusan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan. Ringkasan Eksekutif
dicetak pada kertas A3 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
a. Halaman Sampul (Cover)
b. Daftar Isi
c. Daftar Gambar
d. Daftar Tabel
e. Pendahuluan yang berisi:
1) Dasar Hukum, menjelaskan landasan hukum dalam
penyusunan RIP dan hierarki pelabuhan tersebut dalam
Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
2) Latar Belakang, menjelaskan kebutuhan akan penyusunan RIP
dalam operasional pelabuhan dan dasar untuk melakukan
pengembangan pelabuhan tersebut;
3) Maksud dan Tujuan, berisi narasi maksud dan tujuan
penyusunan RIP di lokasi pelabuhan tersebut.
f. Gambaran Umum dan Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berisi gambaran umum mengenai wilayah dimana pelabuhan
berada, termasuk lokasi pelabuhan secara administratif, kondisi
kependudukan dan perekonomian wilayah, serta potensi
komoditas yang ada di wilayah perencanaan.
Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan kesesuaian rencana lokasi
pelabuhan dengan kebijakan pengembangan daerah setempat
yang meliputi:
1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan
Nasional;
2) Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil);
3) Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok);
4) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
5) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota;
6) Jaringan prasarana transportasi dan rencana
pengembangannya;
7) Kebijakan pengembangan wilayah lainnya.
g. Kondisi Eksisting Pelabuhan
Data eksisting yang disampaikan meliputi:
1) data fasilitas pelabuhan dan peralatan bongkat muat;
2) data operasional pelabuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3) kondisi alur pelayaran;
4) cakupan wilayah yang dilayani (daerah hinterland);
5) komoditas utama pada daerah hinterland;
6) layout eksisting pelabuhan;
7) jaringan transportasi yang menjadi akses dari dan ke
pelabuhan.
Selain itu, diuraikan mengenai kondisi alam dan hal-hal yang
menjadi kendala dalam pengembangan pelabuhan untuk
memberi gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang ada

di lapangan. Disampaikan layout pelabuhan eksisting dan
peta-peta pendukung seperti peta sebaran pelabuhan sekitar.
Contoh penyajian data fasilitas pelabuhan dituangkan dalam tabel
berikut:
Tabel 2. 1 Contoh Penyajian Fasilitas Eksisting Pelabuhan
No. Fasilitas Pelabuhan Satuan Dimensi Kondisi Keterangan
1. Fasilitas Pokok
a. Dermaga m2
70 x 6 80% APBN
2 Fasilitas Penunjang
a. Kantor m2
20 x 20 90% APBD
Data trafik pelabuhan yang disampaikan adalah data dalam 5
(lima) tahun terakhir mencakup:
a. jumlah Kunjungan kapal (ship call)
Jumlah kunjungan kapal yang disajikan dan dibagi ke dalam
jenis dan bobot kapal.
b. jumlah volume Bongkar muat barang (peti kemas, curah
kering, curah cair,general cargo/barang umum)
Data volume bongkar muat yang disajikan dan dibagi menurut
jenis barang dan dipisahkan antara barang yang dibongkar
dengan barang yang dimuat.
c. jumlah naik turun Penumpang
Data penumpang yang disajikan adalah penumpang yang
menggunakan kapal laut. Data penumpang yang
menggunakan kapal ferry/penyebrangan agar tidak
dimasukkan ke dalam data.
Tabel 2. 2 Contoh Penyajian Data Volume Barang dan Penumpang
Tahun Jumlah Muatan Barang Jumlah Penumpang Jumlah Peti Kemas

Muat Bongkar Total
Muatan
Turun Naik Total
Penumpang
Muat Bongkar Total
Peti
Kemas
(ton) (ton) (ton) (orang) (orang) (orang) (TEU) (TEU) (TEU)
1999 702 29.225 29.927 10.403 8.026 18.429 0 0 0
2000 835 145 980 7.074 5.137 12.211 0 0 0
2001 208 2.230 2.438 12.107 7.544 19.651 671 400 1.071
2002 69 2.505 2.574 8.039 6.227 14.266 1.355 1.382 2.737
Tabel 2. 3 Contoh Penyajian Data Kunjungan Kapal
Tahun
Kunjungan Kapal
Kapal Barang Kapal Penumpang Kapal Peti Kemas
Total Kunjungan
Kapal
(kali) (GT) (kali) (GT) (kali) (GT) (kali) (GT)
1999 24 35.677 51 768.553 - - 75 804.230
2000 18 18.355 45 609.042 - - 63 627.397
2001 19 12.672 64 932.840 8 23.318 91 968.830
2002 * 13 8.713 56 817.420 14 41.918 83 868.051
2002 * 13 8.713 56 817.420 14 41.918 83 868.051
h. Analisa dan Prediksi
Bab ini menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh baik
melalui pengamatan di lapangan maupun data sekunder yang
telah tersedia. Data trafik kunjungan kapal, bongkar muat barang,
naik turun penumpang di pelabuhan diproyeksikan dalam kurun
waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan untuk didapatkan
perhitungan kebutuhan rencana pengembangan pelabuhan
wilayah daratan dan perairan.
Metode proyeksi yang digunakan dalam analisis disesuaikan
dengan data yang didapatkan. Khusus untuk pelabuhan baru yang
sama sekali belum mempunyai data trafik, maka proyeksi dapat
dilakukan dengan cara asumsi persentase komoditi yang akan
diangkut melalui pelabuhan. Selain itu, dapat dilakukan uji
korelasi pertumbuhan volume barang dengan kondisi

kependudukan atau perekonomian wilayah sekitar. Jika
pelabuhan tersebut merupakan pengembangan dari pelabuhan
eksisting yang sudah ada, maka proyeksi barang dapat dilakukan
dengan membagi persentase berdasarkan jenis dan volume
barang dari data pelabuhan induk.
Beberapa metode proyeksi yang dapat diterapkan untuk
memperkirakan trafik di pelabuhan antara lain:
1) Model Trend Analysis
Peramalan dengan metode ini merupakan metode sederhana
yang biasa dilakukan. Dasar dari metode ini adalah data
historis dari aspek yang ditinjau, sedangkan analisis dilakukan
dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan data
yang ada dengan menganggap data tersebut yang
menentukan variasi lalu lintas akan terus menunjukkan
hubungan-hubungan yang serupa pada masa depan. Bentuk-
bentuk Model Trend Analysis yang lazim digunakan:
a) Metode Regresi Linear (kurva garis lurus);
b) Metode Persamaan Eksponensial;
c) Metode Modifikasi Eksponensial.
2) Market Analysis Method
Metode ini telah menjadi teknik yang banyak dipakai untuk
memperkirakan permintaan tingkat lokal, dan kegunaan yang
paling umum adalah dalam penentuan bagian kegiatan lalu
lintas tertentu. Data historis dipelajari untuk menetapkan
rasio dari lalu lintas atau pelabuhan terhadap lalu lintas secara
makro, dan kecenderungan dipastikan.
Dari sumber-sumber asal ditetapkan tingkat- tingkat kegiatan

nasional yang diproyeksikan, kemudian nilai-nilai tersebut
dibagikan kepada pelabuhan berdasarkan kecenderungan-
kecenderungan yang diamati dan yang diproyeksikan.
Metode-metode ini terutama berguna dalam penerapan
dimana dapat diperlihatkan bahwa bagian pasar adalah
parameter yang tetap, stabil atau dapat diramalkan.
Metode proyeksi untuk memperkirakan kunjungan kapal
dapat dilakukan dengan berdasarkan volume barang dan
ukuran kapal rencana. Kunjungan kapal tidak dapat
diproyeksikan berdasarkan trend data sebelumnya, karena
bergantung pada volume barang dan ukuran kapal yang akan
digunakan pada setiap tahapan pengembangan.
i. Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan harus
mencakup materi berikut:
1) Kebutuhan pengembangan wilayah daratan dan perairan
Rencana kebutuhan pengembangan meliputi fasilitas pokok
dan penunjang yang diperoleh berdasarkan perhitungan
sesuai dengan hasil proyeksi yang telah dilakukan
sebelumnya. Kebutuhan pengembangan untuk wilayah
daratan disusun berdasarkan pentahapan pengembangan
yaitu jangka pendek (5 tahun), jangka menengah (10 Tahun)
dan jangka panjang (20 tahun) sedangkan untuk kebutuhan
pengembangan wilayah perairan direncanakan hanya untuk
pentahapan jangka panjang.
Contoh matriks kebutuhan pengembangan wilayah daratan
dan perairan dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6.

2) Justifikasi rencana pengembangan
Rekapitulasi kebutuhan rencana pengembangan dilengkapi
dengan narasi pendukung sebagai justifikasi pengembangan
pelabuhan tersebut. Dijelaskan alasan dibutuhkan
pengembangan pada wilayah dimaksud dan skema
pengembangannya.
3) Peta Rencana Pengembangan wilayah daratan dan perairan
a) Peta atau layout rencana pengembangan disajikan dalam
satu halaman terpisah untuk masing-masing pentahapan
dengan skala menyesuaikan agar gambar jelas terbaca, dan
dilengkapi dengan legenda peta serta koordinat geografis;
b) Peta zonasi daratan harus dapat menggambarkan dengan
jelas semua zonasi dan fasilitas daratan per tahapan. Untuk
satu tahapan pengembangan, semua area pengembangan
dibuat dalam warna yang sama, namun pada tahapan
pengembangan berikutnya areal yang akan dikembangkan
dibuat dalam pewarnaan yang berbeda. Contoh Format
Peta Rencana dapat dilihat pada Lampiran7;
c) Peta zonasi perairan harus dapat menggambarkan dengan
jelas semua zonasi yang dibutuhkan, termasuk lokasi
dermaga. Zonasi perairan tidak memerlukan pentahapan;
d) Jika dalam satu pelabuhan terdapat beberapa terminal,
maka peta rencana pengembangan disajikan juga untuk
setiap terminal. Contoh dapat dilihat dalam lampiran 8.
4) Rencana Fasilitas penunjang keselamatan pelayaran (SBNP)
Untuk menunjang keselamatan pelayaran dalam operasional
pelabuhan dibutuhkan fasilitas penunjang keselamtan
pelayaran, salah satunya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

(SBNP). Oleh karena itu, dibutuhkan rencana kebutuhan jenis
dan jumlah SBNP beserta penempatan SBNP tersebut dalam
suatu peta yang dilengkapi dengan koordinat.
5) Rancangan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan (DLKr/DLKp)
Kebutuhan kapasitas ruang yang digunakan secara langsung
untuk kegiatan pelabuhan diwujudkan dalam suatu usulan
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan sementara kebutuhan
untuk area pengembangan serta area untuk menjamin
keselamatan pelayaran diwujudkan secara terpadu dalam suatu
usulan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan. Dalam
Rencana Induk Pelabuhan, termasuk di dalamnya rancangan
untuk wilayah DLKr daratan dan perairan, serta rancangan
wilayah DLKp. Rancangan tersebut harus dilengkapi dengan peta
yang dilengkapi dengan koordinat.
j. Identifikasi Awal Dampak Lingkungan
• Identifikasi permasalahan/dampak lingkungan yang
ditimbulkan;
• Arahan jenis-jenis penanganan lingkungan pada tahap
prakonstruksi, konstruksi dan operasi pelabuhan;
• Rekomendasi untuk melakukan kajian analisis dampak
lingkungan yang harus dilakukan.

BAB III
PROSEDUR PENETAPAN RIP
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran bahwa Rencana Induk Pelabuhan disusun oleh
penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada :
a) Rencana Induk Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan
Nasional;
b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
d) Keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di
lokasi pelabuhan;
e) Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
f) Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan, prosedur penetapan Rencana Induk
Pelabuhan dapat dibedakan sesuai dengan hierarki pelabuhan dan
kewenangan penetapannya, sebagai berikut :
a) Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
b) Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau
c) Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.

3.1 Prosedur Penetapan Rencana Induk Pelabuhan
Utama/Pengumpul
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN
PENYELENGGARA PELABUHAN (UTAMA/PENGUMPUL)
MENTERI PERHUBUNGAN
Cq. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
EVALUASI DOKUMEN RENCANA
INDUK PELABUHAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TIDAK
YA
PUBLIKASI
DISAMPAIKAN KEPADA PENYELENGGARA
PELABUHAN
WEBSITE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REKOMENDASI
GUBERNUR/BUPATI
/WALIKOTAPERBAIKAN DOKUMEN
(MAKS 2 BLN)
PENYELENGGARA
PELABUHAN
Gambar 3. 1 Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Utama/Pengumpul
EVALUASI DOKUMEN RENCANA
INDUK PELABUHAN
MENTERI PERHUBUNGAN
Cq. SEKRETARIS JENDERAL
YA
TIDAK
PERBAIKAN
PENETAPAN
MENTERI PERHUBUNGAN
LEGALISASI (DILEMBAR NEGARAKAN)
KEMENKUMHAM

Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan penetapan
Rencana Induk Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan Cq.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan:
a) rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai
kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
b) hasil kajian rencana induk pelabuhan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan evaluasi
dokumen Rencana Induk Pelabuhan. Dari hasil evaluasi tersebut,
dokumen Rencana Induk Pelabuhan yang perlu dilakukan perbaikan
akan diberikan batas waktu perbaikan sampai dengan 2 (dua) bulan
dari tanggal diterbitkannya surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan
kepada Penyelenggara Pelabuhan tentang penyampaian perbaikan
dokumen Rencana Induk Pelabuhan.
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud adalah dokumen
Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang berisikan ringkasan
komprehensif dari hasil kajian rencana induk pelabuhan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menyiapkan Rancangan
Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang penetapan Rencana
Induk Pelabuhan dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan untuk
menjadi lampiran surat usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan
oleh Menteri Perhubungan.
Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal akan mengevaluasi
RPM dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud untuk proses
penetapannya oleh Menteri Perhubungan.
Setelah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, selanjutnya Rencana
Induk Pelabuhan dimaksud akan disampaikan kepada Penyelenggara
Pelabuhan sebagai aset barang tak berwujud dan dipublikasikan di
website Kementerian Perhubungan.

3.2 Prosedur Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan
Regional
Rencana Induk Pelabuhan kepada Gubernur dengan melampirkan:
a) rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian tata
ruang wilayah kabupaten/kota;
b) pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut;
c) hasil kajian rencana induk pelabuhan.
DISAMPAIKAN KEPADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Gambar 3. 2 Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional
PENYELENGGARA PELABUHAN (PENGUMPAN REGIONAL)
GUBERNUR
PERBAIKAN
REKOMENDASI
BUPATI/WALIKOTA
PERTIMBANGAN TEKNIS DJPL
PENETAPAN
GUBERNUR
DISAMPAIKAN KEPADA
PENYELENGGARA PELABUHAN
EVALUASI PERMOHONAN
PENETAPAN RENCANA
INDUK PELABUHAN
PEMERINTAH PROVINSI
TIDAK
YA

Pemerintah Provinsi akan mengevaluasi dokumen Rencana Induk
Pelabuhan. Dari hasil evaluasi tersebut, Penyelenggara Pelabuhan
harus menyampaikan perbaikan dokumen Rencana Induk Pelabuhan
dimaksud.
Rencana Induk Pelabuhan akan ditetapkan oleh Gubernur dan
diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai aset barang tak
berwujud. Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan Rencana Induk
Pelabuhan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur kepada Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktorat Pelabuhan dan
Pengerukan.

3.3 Prosedur Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal
Rencana Induk Pelabuhan kepada Bupati/Walikota dengan
melampirkan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut dan hasil kajian rencana induk pelabuhan.
Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengevaluasi dokumen Rencana
Induk Pelabuhan. Dari hasil evaluasi tersebut, Penyelenggara
Pelabuhan harus menyampaikan perbaikan dokumen Rencana Induk
Pelabuhan dimaksud.
PENYELENGGARA PELABUHAN (PENGUMPAN LOKAL)
BUPATI / WALIKOTA
PERBAIKAN
PENETAPAN
BUPATI/WALIKOTA
DISAMPAIKAN KEPADA
PENYELENGGARA PELABUHAN
DISAMPAIKAN KEPADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DAN GUBERNUR
PERSETUJUAN TEKNIS DJPL
EVALUASI PERMOHONAN
PENETAPAN RENCANA
INDUK PELABUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
YA
TIDAK
Gambar 3. 3 Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Rencana Induk Pelabuhan akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan
diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai aset barang tak
berwujud. Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan rencana induk
pelabuhan yang telah ditetapkan kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Cq. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan dan
kepada Gubernur.

BAB IV
PENUTUP
Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman/panduan dalam
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.
Petunjuk Teknis ini dapat ditinjau ulang dan dilakukan
penyempurnaan untuk keperluan penyusunan, penetapan dan tinjau
ulang Rencana Induk Pelabuhan.
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 CONTOH FORM SURVEY DAN WAWANCARA

LAMPIRAN 2 CONTOH COVER EXECUTIVE SUMMARY
Contoh Cover Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
LAMPIRAN 3 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PERAIRAN
1. Areal tempat berlabuh.
Areal tempat berlabuh dihitung untuk masing-masing jenis kapal dan kegiatan
yang dilayani di pelabuhan. Perhitungan kebutuhan area labuh akan
tergantung pada dimensi kapal yang direncanakan, estimasi rata-rata jumlah
kapal yang menunggu di area labuh, dan ketersediaan lahan perairan untuk
lokasi labuh kapal. Estimasi jumlah kapal yang menunggu dapat dihitung
dengan menggunakan pendekatan metode antrian, model simulasi, dan lain-
lain.
AREAL
TEMPAT
BERLABUH
R
R
L
D
=
:
:
:
L + 6D + 30 METER
Jari-jari areal untuk labuh per kapal
Panjang kapal yang berlabuh
Kedalaman air
Luas areal berlabuh = jumlah kapal x  x R2
2. Areal alih muat kapal (masuk rumus)
Areal alih muat kapal harus dihitung untuk pelabuhan yang membutuhkan
kegiatan alih muat antar kapal dan memiliki perairan yang memungkinkan
kegiatan alih muat antar kapal. Kebutuhan ruang alih muat kapal dihitung
dengan menggunakan rumus :
AREAL
ALIH MUAT
KAPAL
R
R
L
D
=
:
:
:
L + 6D + 30 METER
Jari-jari areal untuk labuh per kapal
Panjang kapal yang berlabuh
Kedalaman air
Luas areal Alih Muat Kapal = jumlah kapal x
 x R2
3. Areal tempat sandar kapal (masuk rumus)
AREAL
TEMPAT SANDAR
KAPAL
A
A
L
=
:
:
1,8L x 1,5L
luas perairan untuk tempat sandar
kapal per 1 kapal
Panjang kapal

Luas Areal Tempat Sandar Kapal = jumlah
kapal x A
4. Areal kolam putar (masuk rumus)
AREAL
KOLAM PUTAR
D
D
L
=
:
:
2 L
diameter areal kolam putar
Panjang kapal maksimum
Luas areal Kolam Putar = jumlah kapal x ( x
D2
)/4
5. Areal keperluan keadaan darurat.
AREAL
KEPERLUAN
KEADAAN
DARURAT
Faktor yang perlu diperhatikan adalah
kecelakaan kapal, kebakaran kapal, kapal
kandas dan lain-lain. Salvage area
diperkirakan luasnya 50% dari luas areal
pindah labuh kapal.
6. Alur Pelayaran.
AREAL ALUR
PELAYARAN DARI
DAN KE PELABUHAN
A
W
A
W
L
B
=
=
:
:
:
:
W x L
9B + 30 Meter
Luas areal laut
Lebar alur
Panjang alur (draft kapal d > 1,1D)
Full draft kapal
Lebar kapal maksimum
7. Areal pindah labuh kapal (masukkan rumus).
Areal pindah labuh kapal harus dihitung pada pelabuhan yang membutuhkan
kegiatan pindah labuh kapal dan memiliki perairan yang memungkinkan.
AREAL
PINDAH LABUH
KAPAL
R
R
L
D
=
:
:
:
L + 6D + 30 METER
Jari-jari areal untuk pindah labuh
kapal
Panjang kapal maksimum
Kedalaman air
Luas areal Pindah Labuh kapal = jumlah
kapal x A
8. Areal percobaan berlayar (masukkan rumus)
Areal percobaan berlayar harus dihitung pada pelabuhan yang memiliki
fasilitas dok untuk perbaikan/pembangunan kapal baru dan memiliki perairan
yang memungkinkan untuk kegiatan percobaan berlayar.
AREAL
PERCOBAAN
BERLAYAR
ukuran kapal rencana
9. Areal fasilitas pembangunan dan pemeliharaan.
AREAL
FASILITAS
PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN
ukuran kapal maksimum yang
dibangun atau diperbaiki

LAMPIRAN 4 CONTOH TABEL FASILITAS EKSISITNG
Fasilitas yang Ada Ukuran Keterangan
Total Area Daratan
Dermaga
1.25 Ha.
120 m x 12 m Struktur beton dengan pondasi tiang pancang baja,
dibangun tahun 1997, kedalaman minimum -9 m LWS
Trestel 42 m x 6 m Struktur beton dengan pondasi tiang pancang baja
Causeway 28 m x 9 m 2 buah, konstruksi batu bulat
Talud 320 m’ Bagian atas merupakan campuran batu dan beton
Kantor Pelabuhan 16 m x 10 m Kondisi baik
Rumah Dinas 15 m x 5 m Kondisi baik
Terminal penumpang 30 m x 25 m Kondisi baik
Gudang 30 m x 20 m Kondisi baik
Pos Jaga 3 m x 3 m Kondisi baik
Lapangan Peti Kemas 3300 m2
Kondisi baik
Lapangan Penumpukan 1500 m2
Kondisi baik
Jalan Width = 6 m,
length = 200 m
Kondisi baik
Area Parkir 1200 m2
Aspal, kondisi baik
Rumah Generator 6 m x 6 m Kondisi baik
Bak Air 50 m3
/jam PDAM, akan diganti dengan bak air kapasitas 600 m3/jam
Pagar 320 m BRC
Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran
Satu Lampu Pelabuhan, satu Light Buoy, empat Light
House
Tenaga Listrik 55 KVA PLN
Telepon PT Telkom
SRP/ Stasiun Radio SSB
Contoh Fasilitas Eksisting Pelabuhan Anggrek Tahun 2005

LAMPIRAN 5.a CONTOH TABEL REKAP TAHAPAN PENGEMBANGAN
KEGIATAN SATUAN
PENTAHAPAN
JANGKA
PENDEK
JANGKA
MENENGAH
JANGKA
PANJANG
2012-2016 2012-2021 2012-2031
Terminal Kontainer
Dermaga *) Panjang m 1.000 12.000 19.000
*) Lebar m 50 50 50
Lapangan Petikemas (CY) Ha 50 633 983
Depo Petikemas Ha 41,02 70,9 114,50
Trestle m 5.020 5.020 5.020
Terminal Multipurpose
Dermaga m 200 200 200
Fasilitas penumpukan Ha 8,20 10,50 15,40
Trestle m 2.376 2.376 2.376
Terminal Curah Cair
Breasting Dolphin Berth 1 2 2
Fasilitas pendukung curah cair Ha 36,7 36,7 44,26
Trestle m 2.370 2.379 2.379
Terminal Curah Kering
Dermaga *) Panjang m - 1.000 2.000
*) Lebar m - 50 50
Fasilitas pendukung curah kering Ha - 83 133
Perkantoran
Area Perkantoran Ha 4,99 4,99 4,99
Contoh Tahapan Rencana Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
LAMPIRAN 5.b CONTOH TABEL REKAP TAHAPAN PENGEMBANGAN
Fasilitas Satuan EKSISTING
JANGKA
PENDEK
(2005-2010)
JANGKA
MENENGAH
(2005-2015)
JANGKA
PANJANG
(2005-2025)
Terminal Multipurpose
1 Total Panjang Dermaga m 120 210 210 300
2 Penambahan Trestel m 42 X 6 2 x 63 x 10 - 63 x 10
3 Penambahan Area Reklamasi m2 29,850 - 17500
4 Penambahan Lapangan Petikemas m2 3300 26,250 - 17,500
5 Penambahan CFS m2 1,200 - 1,200
6 Pengadaan Fork-Lift kapasitas 5 ton nos 5 - 3
7 Pengadaan Fork-Lift kapasitas 30 ton nos 8 1 1
8 Penambahan Pagar m 540 275 -
9 Penambahan Gerbang nos 2 - -
10 Penambahan Jalan m 70 - -
Terminal Barang Curah
1 Total Panjang Dermaga m 200 200 200
2 Penambahan Trestel m 63 x 10 - -
3 Penambahan Area Reklamasi m2 18,060 20,250 -

4
Penambahan Lapangan Barang Curah
(Jagung)
m2 14,570 16,650 -
5 Penambahan Area Muat untuk Truk m2 975 1,200 -
6 Pengadaan Ship Loader (1,000 ton/jam) nos 1 - 1
7 Penambahan Silo nos 36 48 72
8
Penambahan Fasilitas Pengeringan
Jagung (2,500 bph)
nos 4 3 3
9 Penambahan Konveyer m 1,775 585 735
10 Penambahan Pagar m 300 230 -
11 Penambahan Gerbang nos 4 - -
12 Timbangan Truk nos 3 - -
13 Penambahan Jalan m 100 - -
14 Kantor Terminal Dermaga Barang Curah m2 1,600 - -
15 Ruang Perawatan Peralatan m2 684 - 360
16 Ruang Kontrol Utama m2 384 - 384
17 Ruang Kontrol m2 144 - 144
LAMPIRAN 6 CONTOH TABEL ZONASI PERAIRAN
No Nama Areal Luas (Ha)
1 Areal Labuh 567.7
2 Areal Alih Muat Kapal 203.65
3 Kolam Putar 74.15
4 Areal Pemanduan/Penundaan 158.10
5 Areal Pindah Labuh Kapal 142.20
6 Areal Darurat 71.10
7 Areal Kapal Rusak/Mati 230.43
8 Areal Karantina 206.82
9 Areal Percobaan Berlayar 52.82
10 Areal Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal 35.86
11 Areal Sandar 265.05
Jumlah Luasan Minimum 2,007.88
Contoh Luasan Zonasi Perairan Pelabuhan Belawan

LAMPIRAN 7 CONTOH PETA PENGEMBANGAN PER TAHAPAN
Contoh Rencana Pengembangan Jangka Pendek Terminal Kalibaru
Contoh Rencana Pengembangan Jangka MenengahTerminal Kalibaru
Contoh Rencana Pengembangan Jangka PanjangTerminal Kalibaru

LAMPIRAN 8 CONTOH RANCANGAN DLKR DAN DLKP

LAMPIRAN 9 CONTOH USULAN PENYUSUNAN RIP
Nomor : (nama tempat), (Tanggal-Bulan-Tahun)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Usulan Penyusunan Rencana Kepada:
Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan)
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan
di
J A K A R T A
1. Menunjuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk
Pelabuhan, dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini Pelabuhan
(nama Pelabuhan), Kabupaten (nama Kabupaten) Provinsi (nama
Provinsi) belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
2. Berkenaan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan hormat
diusulkan agar kegiatan studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
(nama Pelabuhan) dapat ditampung / dimasukkan dalam program
kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran (tahun
anggaran)
3. Demikian disampaikan untuk proses lebih lanjut, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Tembusan:
 Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.
PENYELENGGARA PELABUHAN (nama
Pelabuhan)
……………………………………..
Pangkat (Gol)
NIP. ………………………………

LAMPIRAN 10 CONTOH PERMOHONAN REKOMENDASI
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Rencana Kepada:
Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan)
Yth. Gubernur/Walikota/Bupati
(nama Provinsi/Kota/Kabupaten)
di
TEMPAT
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
pasal 73 ayat (1) bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk
Pelabuhan, dan pada pasal 76 disebutkan pula bahwa penetapan
Rencana Induk Pelabuhan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pelabuhan (nama Pelabuhan) sesuai dengan hierarki peran dan fungsi
dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013
tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah
pelabuhan (Utama/Pengumpul/Pengumpan Regional) yang
penetapannya oleh (Menteri Perhubungan/Gubernur).
3. Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan) dipergunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan
pelabuhan sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian di
Kabupaten/Kota khususnya dan Provinsi pada umumnya.
4. Berkenaan dengan butir-butir tersebut di atas, mohon kiranya (bapak/ibu)
(Gubernur, Bupati/Walikota) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian
Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan) dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (Provinsi/Kota/Kabupaten).
5. Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan, atas perkenan
(Bapak/Ibu) (Gubernur/Bupati/Walikota) diucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan,
Ditjen Hubla.
PENYELENGGARA PELABUHAN (nama
Pelabuhan)
……………………………………..
Pangkat (Gol)
NIP. ………………………………

LAMPIRAN 11 CONTOH REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENETAPAN RIP UTAMA/PENGUMPUL
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Rencana Kepada:
Induk Pelabuhan (nama pelabuhan)
Yth. MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
di
TEMPAT
1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor (Otoritas
Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara
Pelabuhan) (lokasi pelabuhan) Nomor (nomor surat) tanggal (tanggal
surat) tentang (perihal surat), dengan hormat dapat kami sampaikan
sebagai berikut:
a. Rencana Induk Pelabuhan (lokasi pelabuhan) diperlukan untuk
mendukung pengembangan Pelabuhan (lokasi pelabuhan) sebagai
salah satu sarana penunjang perekonomian di Kabupaten/Kota
(nama Kabupaten/Kota) khususnya dan Provinsi (nama Provinsi)
pada umumnya;
b. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor (nomor perda) Tanggal
(tanggal perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(Provinsi/Kota/Kabupaten), dapat disampaikan bahwa Pemerintah
(Provinsi/Kota/Kabupaten) telah menetapkan lokasi Pelabuhan
(nama Pelabuhan) berada pada peruntukan kawasan pelabuhan;
2. Sesuai dengan butir 1 (satu) di atas, Pemerintah
(Provinsi/Kota/Kabupaten) memberikan rekomendasi kesesuaian
Rencana Tata Ruang Wilayah (Provinsi/Walikota/Kabupaten) untuk
Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan).
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada prinsipnya Pemerintah
(Provinsi/Walikota/Kabupaten) mendukung penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan (nama Pelabuhan).
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Ditjen Hubla;
3. Kepala Kantor (Otoritas
Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan/Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI
……………………………………..

LAMPIRAN 12 CONTOH REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
UNTUK PENETAPAN RIP PENGUMPAN REGIONAL
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Rencana Kepada:
Induk Pelabuhan (nama pelabuhan)
Yth. GUBERNUR (nama Provinsi)
di
TEMPAT
1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor (Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan) (lokasi pelabuhan) Nomor
(nomor surat) tanggal (tanggal surat) tentang (perihal surat), dengan
hormat dapat kami sampaikan sebagai berikut:
c. Rencana Induk Pelabuhan (lokasi pelabuhan) diperlukan untuk
mendukung pengembangan Pelabuhan (lokasi pelabuhan) sebagai
salah satu sarana penunjang perekonomian di Kabupaten/Kota
(nama Kabupaten/Kota) Provinsi (nama Provinsi);
d. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor (nomor perda) Tanggal
(tanggal perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(Kota/Kabupaten), dapat disampaikan bahwa Pemerintah
(Kota/Kabupaten) telah menetapkan lokasi Pelabuhan (nama
Pelabuhan) berada pada peruntukan kawasan pelabuhan;
2. Sesuai dengan butir 1 (satu) di atas, Pemerintah memberikan
rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah
(Walikota/Kabupaten) untuk Rencana Induk Pelabuhan (nama
Pelabuhan).
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada prinsipnya Pemerintah
(Walikota/Kabupaten) mendukung penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan (nama Pelabuhan).
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
Tembusan:
1. Menteri Perhubungan RI;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Ditjen Hubla;
4. Kepala Kantor (Otoritas
Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan/Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
WALIKOTA/BUPATI
……………………………………..

Rencana Induk Pelabuhan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Rencana Induk Pelabuhan

Similar to Rencana Induk Pelabuhan (20)

Rencana Induk Pelabuhan