Dokumen ini membahas peraturan tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan pertambangan mineral. Secara garis besar, dokumen ini mengatur tentang penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang untuk tahap eksplorasi dan operasi produksi, termasuk program, biaya, dan kriteria keberhasilannya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang penilaian, pelaksanaan, pelaporan, dan penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang.
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
Peraturan
1. Dr. LANA SARIA, M.Si
PERATURAN MENTERI
TENTANG
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG PADA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
(PERMEN 07/2014)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN
BATUBARA
2. DAFTAR ISI
1. PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
2. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
3. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
4. JAMINAN REKLAMASI
5. JAMINAN PASCATAMBANG
6. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
7. PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG
HAL-HAL YANG DIATUR DALAM PERMEN 07/2014
2
3. PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI
DAN PASCATAMBANG
1.Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
2.Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3.Penyusunan Rencana Pascatambang
4. PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI
Penyelidikan
Umum
Eksplorasi FS
IUP/IUPK EKSPLORASI
Rencana Reklamasi
Tahap Eksplorasi
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup yang
telah disetujui
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup yang
telah disetujui
Pengajuan
45 hari sebelum
kegiatan
Pengajuan
45 hari sebelum
kegiatan
sebelum melakukan kegiatan
eksplorasi yang dapat menyebabkan
lahan terganggu meliputi antara lain
lubang pengeboran, sumur uji,
parit uji, dan/atau sarana
penunjang eksplorasi.
sesuai dengan jangka waktu
kegiatan eksplorasi dengan
rincian tahunan.
sesuai dengan jangka waktu
kegiatan eksplorasi dengan
rincian tahunan.
Rencana reklamasi tahap eksplorasi
meliputi:
a.tata guna lahan;
b.rencana pembukaan lahan untuk
kegiatan eksplorasi
c.program reklamasi;
d.rencana biaya reklamasi tahap
eksplorasi; dan
e.kriteria keberhasilan reklamasi
meliputi standar keberhasilan
penataan lahan, revegetasi dan
penyelesaian akhir. (lampiran VI)
Rencana reklamasi tahap eksplorasi
meliputi:
a.tata guna lahan;
b.rencana pembukaan lahan untuk
kegiatan eksplorasi
c.program reklamasi;
d.rencana biaya reklamasi tahap
eksplorasi; dan
e.kriteria keberhasilan reklamasi
meliputi standar keberhasilan
penataan lahan, revegetasi dan
penyelesaian akhir. (lampiran VI)
Rencana biaya reklamasi tahap
eksplorasi dihitung berdasarkan
biaya:
a.biaya langsung, antara lain:
1.penatagunaan lahan; dan
2.revegetasi;
b.biaya tidak langsung, antara lain:
1.mobilisasi dan demobilisasi;
2.perencanaan kegiatan;
3.administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi; dan
4.supervisi.
Rencana biaya reklamasi tahap
eksplorasi dihitung berdasarkan
biaya:
a.biaya langsung, antara lain:
1.penatagunaan lahan; dan
2.revegetasi;
b.biaya tidak langsung, antara lain:
1.mobilisasi dan demobilisasi;
2.perencanaan kegiatan;
3.administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi; dan
4.supervisi.
Penyusunan Rencana Reklamasi
mengacu pada Pedoman
Penyusunan Rencana Reklamasi
Tahap Eksoplorasi (lampiran I)
Penyusunan Rencana Reklamasi
mengacu pada Pedoman
Penyusunan Rencana Reklamasi
Tahap Eksoplorasi (lampiran I)
4
5. PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP
OPERASI PRODUKSI
FS
IUP/IUPK OPERASI
PRODUKSI
mempertimbangkan:
a.prinsip-prinsip reklamasi
b.sistem dan metode penambangan
berdasarkan hasil studi kelayakan;
• tambang terbuka; dan
• tambang bawah tanah.
a.kondisi spesifik wilayah setempat;
dan
b.ketentuan peraturan perundang-
undangan.
IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI
Rencana Reklamasi
Tahap OP
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup
YANG TELAH DISETUJUI
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup
YANG TELAH DISETUJUI
PengajuanPengajuan
kegiatan operasi pertambangan yang dapat
mengakibatkan lahan terganggu meliputi
antara lain areal penambangan, areal
penimbunan tanah penutup, areal
penimbunan komoditas tambang, jalan
tambang dan non tambang, pabrik atau
instalasi pengolahan dan pemurnian,
dan/atau sarana penunjang.
sesuai dengan jangka waktu 5
tahun dengan rincian tahunan.
sesuai dengan jangka waktu 5
tahun dengan rincian tahunan. Rencana reklamasi tahap
operasi produksii meliputi:
(Lampiran II)
a.tata guna lahan sebelum dan
sesudah kegiatan operasi
produksi; (*)
b.rencana pembukaan lahan
untuk kegiatan operasi produksi
c.program reklamasi;
d.rencana biaya reklamasi tahap
operasi; dan
e.kriteria keberhasilan reklamasi
meliputi standar keberhasilan
penataan lahan, revegetasi,
pekerjaan sipil, dan
penyelesaian akhir. (Lampiran
X)
Rencana reklamasi tahap
operasi produksii meliputi:
(Lampiran II)
a.tata guna lahan sebelum dan
sesudah kegiatan operasi
produksi; (*)
b.rencana pembukaan lahan
untuk kegiatan operasi produksi
c.program reklamasi;
d.rencana biaya reklamasi tahap
operasi; dan
e.kriteria keberhasilan reklamasi
meliputi standar keberhasilan
penataan lahan, revegetasi,
pekerjaan sipil, dan
penyelesaian akhir. (Lampiran
X)
bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
a.status lahan;
b.bentuk ekosistem;
c.kondisi keanekaragaman hayati; dan
d.kondisi sosial dan budaya.
5
(*) termasuk bukaan lahan eksplorasi
yang dilakukan oleh pemegang IUP OP
6. PROGRAM REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI(*)
Program reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau
peruntukan lainnya, berupa:
a.area permukiman;
b.pariwisata;
c.sumber air; atau
d.budidaya.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tambang secara teknis meninggalkan lubang
bekas tambang maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang
meliputi:
a.stabilisasi lereng;
b.pengamanan lubang bekas tambang;
c.pemulihan kualitas dan pengelolaan air sesuai peruntukannya;
d.manfaat;
e.pemeliharaan dan pemantauan.
Dalam hal kegiatan reklamasi berada di laut maka rencana reklamasi tahap
operasi produksi wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:
a. pengelolaan kualitas air laut;
b. penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; dan
c. perlindungan keanekaragaman hayati;
6
7. BIAYA REKLAMASI & PERIODE RENCANA REKLAMASI
TAHAP OPERASI PRODUKSI
Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi harus menutup
seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi termasuk
pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
(*)
Penentuan biaya reklamasi tahap operasi produksi pada periode
lima tahun pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas
lahan yang dibuka pada periode lima tahun pertama.
(*)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib
menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi periode
lima tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum
berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun sebelumnya.
7
8. Rencana Biaya Reklamasi Tahap
Eksplorasi
Rencana Biaya Reklamasi Tahap
Operasi Produksi
Biaya Langsung
1. Penatagunaan lahan
2. Revegetasi
Biaya Langsung
1. Penatagunaan lahan
2. Revegetasi
3. Pencegahan dan
penanggulangan Air Asam Tambang
4. Pekerjaan Sipil
Biaya Tidak Langsung
1. Mobilisasi dan Demobilisasi
2. Perencanaan kegiatan
3. Administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi
4. Supervisi
Biaya Tidak Langsung
1. Mobilisasi dan demobilisasi
2. Perencanaan Kegiatan
3. Administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi
4. Supervisi
RENCANA BIAYA REKLAMASI
8
9. Penyelidikan
Umum
Eksplorasi FS
IUP/IUPK EKSPLORASI IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI
Pengajuan Bersamaan
dgn Pengajuan IUP OP
Pengajuan Bersamaan
dgn Pengajuan IUP OP
Rencana Pascatambang
PENYUSUNAN DAN TATA LAKSANA RENCANA
PASCATAMBANG
Disusun berdasarkan dokumen lingkungan
hidup YANG TELAH DISETUJUI
Rencana pascatambang memuat (Lampiran III):
1.Profil WIUP atau WIUPK, meliputi lokasi dan aksesibilitas
wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, dan kegiatan
usaha lain di sekitar WIUP atau WIUPK;
2.Rona lingkungan awal meliputi peruntukan lahan,
morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik
dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai
dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.
3.Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan
cadangan awal, sistem dan metode penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian serta fasilitas penunjang;
4. Rona lingkungan akhir, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan
dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
5. program pascatambang, meliputi:
1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
2. pemeliharaan dan perawatan hasil reklamasi;
3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. pemantauan.
4. Organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
5. Kriteria keberhasilan pascatambang (Lampiran XIV)
6. Rencana biaya pascatambang.
9
10. Rencana biaya pascatambang dihitung
berdasarkan biaya:
a. biaya langsung, antara lain:
1. pembongkaran;
2. reklamasi;
3. penanganan bahan berbahaya dan
beracun (B3) serta limbah B3;
4. pemeliharaan dan perawatan;
5. pemantauan; dan
6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi(*)
;
b. biaya tidak langsung, antara lain:
1. mobilisasi dan demobilisasi;
2. perencanaan pascatambang;
3. administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor pelaksana
reklamasi; dan
4. supervisi.
RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
(*)
Biaya aspek sosial, budaya, dan
ekonomi diatur dalam rangka
meningkatkan kewirausahaan
setelah memasuki pascatambang
(*)
Biaya jaminan pascatambang
harus memperhitungkan nilai uang
masa depan pada saat
pelaksanaan pascatambang.
Rencana biaya pascatambang
harus menutup seluruh biaya
pelaksanaan kegiatan
pascatambang termasuk
pelaksanaan kegiatan
pascatambang yang dilakukan
oleh pihak ketiga
• (*)
Biaya jaminan pascatambang harus memperhitungkan NILAI UANG MASA DEPAN selama
periode pelaksanaan pascatambang.
• (*)
Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi pemerintah apabila mata uang
dalam Rupiah dan/atau suku obligasi dolar Amerika Serikat bila mata uang dolar Amerika
Serikat.
10
11. KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN(*)
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana
pascatambang harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan terdiri atas:
a.instansi Pemerintah, dinas/instansi pemerintah provinsi, dan/atau dinas/instansi
kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
b.instansi terkait lainnya(mis. Bappeda, BLHD, PU, Kehutanan, sektor pertanian
dll); dan
c.masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha
pertambangan.
Hasil konsultasi wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani
oleh para pemangku kepentingan
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana
pascatambang disertai dengan berita acara hasil konsultasi bersamaan dengan
pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
11
12. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
1.Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap Eksplorasi
2.Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap Operasi Produksi
3.Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang
13. PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI
Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/BupIUP EKSPLORASI
Evaluasi
≤ 30 hari
≤ 30 hari
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
> 30 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan
Penyempurnaan Rencana
Reklamasi
Jika terdapat Perubahan:
1. rencana eksplorasi;
2. dokumen lingkungan.
Menyampaikan
Perubahan Dokumen
Rencana Reklamasi
≤ 180 hari
Persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan
reklamasi tahap eksplorasi sesuai jangka waktu eksplorasi dengan rincian tahunan. (Lampiran I, tabel
1 hanya contoh)
Menyampaikan Rencana
Reklamasi pada saat akan
memulai kegiatan ekslporasi
13
14. PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI
PRODUKSI
Persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan
reklamasi tahap operasi produksi sesuai jangka waktu eksplorasi dengan rincian tahunan. (Lampiran
II, tabel 1 hanya contoh)
Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/Bup
IUP/IUPK
OPERASI PRODUKSI
Evaluasi
≤ 30 hari
≤ 30 hari
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
> 30 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan Revisi
Rencana Reklamasi
Jika terdapat Perubahan:
1. sistem dan metoda
penambangan;
2. kapasitas produksi;
3. umur tambang;
4. tata guna lahan; dan/atau
5. dokumen lingkungan hidup
yang telah disetujui
Menyampaikan
Perubahan Dokumen
Rencana Reklamasi
≤ 180 hari
Penerbitan
IUP/IUPK
Operasi
Produksi
Menyampaikan Rencana Reklamasi bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP
14
15. Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/BupIUP/IUPK
OPERASI PRODUKSI
Evaluasi
≤ 60 hari
≤ 30 hari
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
PERSETUJUAN RENCANA PASCATAMBANG
> 60 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan Dok
Revisi Rencana
Pascatambang
Jika terdapat Perubahan:
1. Perubahan Rencana
Reklamasi Tahap Operasi
Produksi
2. Perubahan jadwal
pascatambang
Menyampaikan
Perubahan Dokumen
Rencana Reklamasi
paling lambat 2 tahun
sebelum akhir kegiatan
penambangan
Persetujuan rencana pascatambang termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan pascatambang
dan jangka waktu penempatannya.
Penerbitan
IUP/IUPK
Operasi
Produksi
≤ 90 hari
Menyampaikan Rencana Pascatambang bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP
15
proses
Jika ada perubahan
16. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
1.Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi
2.Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3.Pelaksanaan Pascatambang
4.Pelaporan Reklamasi Tahap Eksplorasi
5.Pelaporan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
6.Pelaporan Pascatambang
7.Peninjauan Lapangan
17. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI (*)
Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu
oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan
pascatambang.
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi
tahap eksplorasi yang telah disetujui pada lahan terganggu akibat kegiatan
eksplorasi yang tidak digunakan lagi, antara lain:
a.lahan bekas eksplorasi (lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji)
b.lahan bekas sarana penunjang eksplorasi (akses jalan eksplorasi, base camp,
helipad, dan/atau workshop yang tidak digunakan lagi)
Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu
Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
reklamasi tahap eksplorasi disertai dengan permohonan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
17
18. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP
OPERASI PRODUKSI (*)
Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu
oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan
pascatambang.
Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap
operasi produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi meliputi
lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi
Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbuka antara lain:
a.tempat penimbunan tanah penutup;
b.tempat penimbunan bahan tambang;
c.jalan tambang dan/atau jalan angkut;
d.pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
e.bangunan/instalasi sarana penunjang;
f.kantor dan perumahan;
g.pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
h.lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.
Lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah antara lain shaft,
raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, dan/atau final void.
18
19. PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
....lanjutan
(*)
Dalam hal areal yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan
penambangan, pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan
rencana kegiatan penambangan untuk mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(*)
Rencana kegiatan penambangan wajib memperhitungkan nilai keekonomian
reklamasi yang telah dilaksanakan.
Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan paling lambat 30
(tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu.
(*)
Bilamana tidak ada kegiatan namun akan direncanakan untuk dilanjutkan
kembali, maka reklamasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian kualitas air
permukaan, erosi, dan sedimentasi.
Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan reklamasi tahap operasi produksi disertai dengan permohonan
pencairan jaminan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
19
20. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap
laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi.
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi dapat melakukan peninjauan lapangan
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya
laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi
Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuat
penilaian keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII
PENINJAUAN LAPANGAN PELAKSANAAN REKLAMASI
TAHAP EKSPLORASI (*)
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan
jaminan reklamasi tahap eksplorasi/Operasi Produksi dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya
laporan
20
21. (*) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap
laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi
(*) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi/operasi produksi wajib melakukan
peninjauan lapangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi
produksi
(*)Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuat
penilaian keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII
PENINJAUAN LAPANGAN PELAKSANAAN REKLAMASI
TAHAP OPERASI PRODUKSI
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan
jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan
21
22. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PASCATAMBANG
Pascatambang wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan/atau
pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pasctambang yang disetujui.
Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan pascatambang disertai permohonan pencairan
jaminan pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
(*) Permohonan pencairan jaminan pascatambang berisi rincian program
dan rencana biaya pascatambang yang telah dilaksanakan dan yang akan
dilaksanakan pada triwulan berikutnya berdasarkan RPT yang disetujui
(*) Pelaksanaan pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik
Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
23. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
pascatambang wajib melakukan peninjauan lapangan paling lambat
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya
laporan pelaksanaan pascatambang
Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuat
penilaian keberhasilan pelaksanaan pascatambang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVI
(*) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
pascatambang wajib melakukan evaluasi terhadap laporan
pelaksanaan pascatambang.
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan
jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah diterimanya laporan.
PENINJAUAN LAPANGAN TERHADAP PELAKSANAAN
PASCATAMBANG
24. JAMINAN REKLAMASI
1.Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi
2.Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3.Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan
Jaminan Reklamasi
4.Penetapan Pihak ketiga
JAMINAN PASCATAMBANG
1.Jaminan Pascatambang
2.Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan
Pascatambang
3.Penetapan pihak ketiga
25. Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah
atau dolar Amerika Serikat.
Dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi
tahunan
Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap
eksplorasi disetujui
Ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq
pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang
bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai
dengan jadwal reklamasi.
Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untuk
melaksanakan Reklamasi
BENTUK JAMINAN
DEPOSITO BERJANGKA
JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI (*)
25
26. JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar
Amerika Serikat.
(*)Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun
pertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus
sesuai jangka waktu reklamasi.
(*) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun
berikutnya dapat ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus
sesuai jangka waktu reklamasi atau setiap tahun.
(*) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi
tahunan.
Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana
reklamasi tahap operasi produksi disetujui
(*) Penempatan jaminan reklamasi setiap tahun untuk tahun berikutnya
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak dimulainya tahun berjalan.
Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan
Reklamasi
BENTUK JAMINAN
1. Rekening bersama pada bank Pemerintah
2. Deposito Berjangka
3. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia
4. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve)
26
27. PERSYARATAN UNTUK PENEMPATAN DALAM BENTUK
Accounting Reserve (*)
Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkan apabila
Pemegang IUP atau IUPK tersebut memenuhi salah satu persyaratan
sebagai berikut:
terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar
Indonesia dan telah menempatkan sahamnya pada bursa lebih dari 40%
dari total saham yang dimiliki; dan
mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US $ 50.000.000,00 (lima
puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang
menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (Accounting
Reserve), wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan
reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penetapan bentuk jaminan reklamasi
tahap operasi produksi.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik
27
28. Perubahan Jaminan Reklamasi
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi
berdasarkan pertimbangan:
kinerja pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan/atau
kemampuan keuangan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap
operasi produksi apabila:
terjadi perubahan rencana reklamasi; atau
biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan Rencana Reklamasi..
(*) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi atau
IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasi
apabila:
terjadi perubahan rencana eksplorasi; atau
biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi.
28
29. Kewajiban Melaksanakan Reklamasi
Penempatan jaminan reklamasi tidak
menghilangkan kewajiban Pemegang
IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi.
Kekurangan biaya untuk menyelesaikan
reklamasi dari jaminan yang telah
ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab
Pemegang IUP/IUPK.
29
30. JAMINAN PASCATAMBANG
dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan
Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana
pascatambang disetujui
Penempatan jaminan pascatambang harus sudah selesai dilakukan 2 (dua)
tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang
ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasi,
IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang
bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal
pascatambang
ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk
melaksanakan pascatambang
Kekurangan biaya untuk menyelesaikan pascatambang dari jaminan yang
telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi
BENTUK JAMINAN
DEPOSITO BERJANGKA
30
31. TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN
REKLAMASI
Penentuan besaran pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi meliputi:
a. Paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahap
operasi produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri dari:
1. pengaturan permukaan lahan;
2. penyebaran tanah pucuk (tanah zona pengakaran);
3. pengendalian erosi dan pengelolaan air;
b. Paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahap
operasi produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan pekerjaan revegetasi, yang terdiri dari:
1. penanaman tanaman penutup (cover crop);
2. penanaman tanaman cepat tumbuh;
3. penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau
4. pengendalian air asam tambang.
c. 100 % (seratus persen) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi setelah
kegiatan reklamasi memenuhi penyelesaian akhir dari kriteria keberhasilan reklamasi tahap
operasi produksi
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum
memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi,
selain melakukan evaluasi melakukan penilaian untuk pencairan atau pelepasan jaminan
reklamasi tahap operasi produksi.
31
32. Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak
memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi tahap
eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan, penilaian pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi, dan/atau penilaian
lapangan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan
reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi dengan
menggunakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi
Penetapan pihak ketiga dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun
pelaksanaan reklamasi tidak mencapai kriteria keberhasilan 60%
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI (*)
Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara:
a. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau
IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha
Jasa Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.
32
33. 33
Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi
Produksi dilarang melakukan kegiatan
penambangan sebelum reklamasi yang
dilaksanakan oleh pihak ketiga dinyatakan
memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi
minimal 80% (delapan puluh persen) oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI (*) .........lanjutan
34. (*) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan
permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setiap triwulan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya dengan melampirkan:
a. realisasi biaya pelaksanaan program pascatambang setiap 3 (tiga) bulan; dan
b. rencana biaya dan program 3 (tiga) bulan berikutnya.
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat
memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya,
setelah memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang
(*) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum
memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang wajib melakukan
evaluasi dan peninjauan lapangan.
34
Peninjauan lapangan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah
diterimanya laporan pelaksanaan pascatambang dan Hasil peninjauan lapangan
sebagaimana harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan
pascatambang
35. Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak
memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang berdasarkan evaluasi
laporan dan/atau penilaian lapangan kurang dari 60% (enam puluh persen)
setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan pascatambang maka Pemegang IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang yang
belum memenuhi kriteria keberhasilan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG
.........lanjutan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat
menyetujui perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan
pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun
sejak berakhirnya kegiatan pascatambang tanpa disertai dengan pencairan sisa
jaminan pascatambangnya
35
36. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan
pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian
lapangan kurang dari 60% setelah berakhirnya jangka waktu
perpanjangan kegiatan pascatambang, maka Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan
pihak ketiga untuk melaksanaan pascatambang
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI
PASCATAMBANG (*)
Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara:
a. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau
IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha
Jasa Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.
36
38. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI (*)
Penyerahan lahan merupakan bagian dari rencana pascatambang atas sebagian
WIUP Operasi Produksi
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang
telah direklamasi dan Hasil peninjauan lapangan wajib dituangkan dalam bentuk
berita acara
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam
menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:
a. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan
dan kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan batubara
b. 100% (seratus persen) kriteria keberhasilan reklamasi
Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh
pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir
setelah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi
39. PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG (*)
Penyerahan lahan merupakan keseluruhan dari pascatambang di seluruh WIUP
Operasi Produksi.
Penyerahan lahan dilakukan setelah memenuhi :
a.prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtan dan
kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan
b.100% (seratus persen) kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana
tercantum dalam rencana pascatambang yang disetujui
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai
melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada
pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri,
gubernur
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang
telah dilakukan pascatambang dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam
berita acara
Dalam hal masa berlaku IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi telah
berakhir, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melaksanakan pascatambang
40. Berakhirnya masa berlaku
IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi
Produksi yang telah berakhir masa berlakunya,
tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP
Operasi produksi dan IUPK Operasi Produksi
untuk melaksanakan Pascatambang
dalam rangka pelaksanaan pascatambang
sebagaimana dimaksud, direktur jenderal atas
nama menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai
dengan kewengangannya menerbitkan surat
mengenai pelaksanaan pasctambang pada
pemegang IUP Operasi produksi dan IUPK
Operasi Produksi
40
