Forum & Kuis Week 2 - Business Ethic & Good Governance

1. Week-2
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
55117120112
Jawab Kuis:
Selamat malam Prof Dr.Ir.Hapzi Ali, MM, CMA
Berikut Executive summary atas materi Concepts and Theories of Business Ethics :
1. Etika Personal & Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.
Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan,
institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:
1) Pengendalian diri
2) Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility)
3) Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya
perkembangan informasi dan teknologi
4) Menciptakan persaingan yang sehat
5) Menerapkan konsep ―pembangunan berkelanjutan
6) Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
7) Mampu menyatakan yang benar itu benar
8) Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan
pengusaha ke bawah
9) Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10) Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
11) Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hokum positif yang
berupa peraturan perundang-undangan
2. Moralitas & Hukum
Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam ber interaksi dengan manusia.
apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat
tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu
dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah produk dari budaya
dan Agama. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur
kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang
mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.
Hukum itu merupakan bagian dari pergumulan manusia dalam upayanya mewujudkan rasa
aman dan sejahtera. Karena itu hukum ditengarai menjadi sarana utama dalam mewujudkan
keamanan dan ketertiban dalam kelompok masyarakat. Hukum itu sendiri tidak lepas dari
masyarakat, karena telah menjadi aksioma yang mengatakan Ibi society ibi ius, yang artinya
dimana ada masyarakat maka ada hukum.
3. Moralitas
Moral secara etimologi diartikan: a) Keseluruhan kaidah-kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang
berlaku pada kelompok tertentu, b) Ajaran kesusilaan, dengan kata lain ajaran tentang azas
dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistimatika dalam etika.

2. Week-2
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
55117120112
Dalam bahasa Yunani disebut ―etos menjadi istilah yang berarti norma, aturan-aturan yang
menyangkut persoalan baik dan buruk dalam hubungannya dengan tindakan manusia itu
sendiri, unsur kepribadian dan motif, maksud dan watak manusia. kemudian ―e ka yang
berarti kesusilaan yang memantulkan bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam
masyarakat, apa yang baik dan yang buruk.
4. Etiket & Hukum Profesional
Etiket adalah tata cara dalam masyarakat, sopan dalam memelihara hubungan baik antara
sesama manusia. Arti etiket disini sama dengan adat kebiasaan, yaitu sesuatu yang dikenal,
diketahui dan diulangulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, berupa kata-kata
atau macam-macam bentuk perbuatan manusia dalam berinteraktif dengan manusia lainnya.
Agar seseorang dapat diterima oleh kelompok masyarakat tertentu maka ia harus memahami
etiket pergaulan berlaku pada masyarakat itu
5. Manajemen & Etika
Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk menjalankan
good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis
mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis) agar
bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam
dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor,
licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis, dan oleh karenanya
membawa serta tanggungjawab etis bagi pelakunya
Daftar Pustaka :
Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana

3. Week-2
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
55117120112
Jawaban Forum
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
Pada tanggal 27 Agustus 1965 pembentukan organisasi konsultan pajak, (yang saat ini dikenal dengan
IKPI), diawali melalui para insisiator J. Sopaheluwakan, Drs. A. Rahmat Abdisa, Bapak, Erwin Halim,
dan A.J.L. Loing. Pada tanggal tersebut, Drs. Hidayat Saleh, yang saat itu menjabat Direktur Pembinaan
Wilayah, ditunjuk selaku ketua Kehormatan.
Pada masa kepemimpinan Direktorat Jenderal Pajak dipangku oleh Bapak Drs. Sutadi Sukarya, yaitu
sekitar tahun 70-an, para konsultan pajak mulai aktif.
Kongres pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1975 menyepakati dibentuknya
Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Selanjutnya melalui Kongres Ikatan Konsulen Pajak Indonesia yang
dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung, nama organisasi diubah menjadi Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia dan disingkat dengan IKPI.
Bentuk Organisasi
IKPI merupakan organisasi profesi Konsultan Pajak di Indonesia yang mandiri, bersifat
kemasyarakatan, dan independen.
Visi
Menjadikan IKPI organisasi Konsultan Pajak kelas dunia.
Misi
Memelihara perdamaian dengan memperbaiki hubungan internal dan eksternal serta menjalin
kerjasama (mitra) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta
dunia internasional.
KODE ETIK IKPI
Passal 1
Pendahuluan
1. Merupakan kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap
dan bertindak bagi setiap anggota IKPI dan mengatur sanksi terhadap
pelanggaran Kode Etik IKPI;
2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra dan martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada
Kode Etik IKPI.
Pasal 2
Kepribadian seorang Konsultan Pajak
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945;
2. Taat pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjujung tinggi integritas martabat dan
kehormatan profesi konsultan pajak;
3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen;

4. Week-2
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
55117120112
4. Menjadi Wajib Pajak yang baik;
Pasal 3
Konsultan Pajak Indonesia tidak diperkenankan :
1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil baik
pada tingkat Pusat maupun Daerah, kecuali mereka yang bekerja pada bidang riset, pengkajian
dan pendidikan.
2. Meminjamkan ijin kerja untuk digunakan oleh pihak lain.
3. Menugaskan pegawainya yang tidak menguasai seluk beluk, teknik, pengetahuan dan peraturan
perpajakan untuk bertindak atas nama Konsultan pajak, memberikan nasehat dan menangani
urusan perpajakan Klien.
Pasal 4
1. Hubungan dengan teman seprofesi harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai
dan saling mempercayai.
2. Konsultan Pajak Indonesia tidak diperkenankan :
a. Menarik Klien yang diketahui atau patut diketahui bahwa klien tersebut telah diurus oleh
Konsultan Pajak yang lain.
b. Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya.
3. Konsultan Pajak Indonesia yang menerima pindahan dari Konsultan Pajak lain wajib
memberitahukan kepada Konsultan Pajak lain tersebut
Pasal 5
Bila terjadi sengketa antara sesama anggota IKPI dalam masalah profesi maka sengketa tersebut
agar didiskusikan secara musyawarah atau diajukan kepada Pengurus Cabang.
Pasal 6
Bila masih belum memperoleh penyelesaian maka diajukan kepada Pengurus Pusat, dan bila masih
belum pula diperoleh penyelesaian maka diajukan kepada Dewan Kehormatan.
Pasal 7
Konsultan Pajak Indonesia wajib :
1. Menjaga sifat profesional dan kerahasiaan dalam hubungan profesi dengan klien.
2. Menolak permintaan klien untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-
Undang dan Peraturan Perpajakan.
Pasal 8
Konsultan Pajak Indonesia tidak diperkenankan :
1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai pekerjaan
yang sedang dilakukan.
2. Memberikan jaminan kepada kliennya bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi
perpajakan pasti akan berhasil.
3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien mempercayakan kepentingan
perpajakan kepada konsultan pajak yang lain.
4. Melakukan atau menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang
diketahui atau patut diketahui merupakan tindak pidana perpajakan.

5. Week-2
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
55117120112
Pasal 9
1. Setiap Konsultan Pajak wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik IKPI
2. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik IKPI dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
Pasal 10
Konsultan Pajak Asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan
profesinya di Indonesia wajib tunduk dan taat pada Kode Etik IKPI.
Pasal 11
1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan memberikan keputusan sanksi atas
pelanggan Kode Etik IKPI yang dilakukan oleh anggota IKPI.
2. Dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, Dewan Kehormatan
membentuk Majelis Dewan Kehormatan yang terdiri dari :
a. Ketua Dewan Kehormatan sebagai Ketua
b. Sekretaris Dewan Kehormatan sebagai Sekretaris
c. Ketua / Sekretaris Dewan Pembina sebagai Anggota
d. Ketua / Sekretaris IKPI cabang dimana anggota tersebut terdaftar sebagai anggota
e. Pihak-pihak lain yang dianggap perlu, yang mempunyai keahlian dan atau pengetahuan
dan atau mereka yang memiliki integritas yang tidak diragukan mengenai masalah yang
bersangkutan.
3. Dewan Kehormatan bertindak jika ada pengaduan tertulis, baik dari masyarakat maupun
dari anggota IKPI, mengenai pelanggaran Kode Etik IKPI yang dilakukan oleh anggota IKPI dan
apabila ada masalah yang oleh Pengurus Pusat IKPI dianggap perlu untuk diajukan kepada
Dewan Kehormatan.
4. Keputusan sanksi kepada anggota IKPI dilakukan oleh Dewan Kehormatan melalui IKPI
cabang dimana Anggota tersebut terdaftar.
5. Dewan Kehormatan memberitahukan hasil kerjanya kepada anggota IKPI melalui pengurus
IKPI Pusat sekurang-kurangnya setahun sekali.
Pasal 12
1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik berupa :
a. Teguran tertulis
b. Pemberhentian sementara
c. Pemberhentian tetap
2. Dalam hal dilaksanakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap,
salinan keputusan tersebut dilaksanakan kepada :
a. Pengurus IKPI Pusat
b. Pengurus IKPI dimana yang bersangkutan terdaftar
c. Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) diatas diberikan, anggota IKPI yang
bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Dewan
Kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-banyknya 3 (tiga) orang
anggota IKPI lainnya sebagai pendamping.
4. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku
setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri didepan Kongres.
5. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.
Pasal 13

6. Week-2
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
55117120112
1. Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang
terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak pada hari, tanggal dan waktu yang
telah diberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 21 (dua puluh
satu) hari kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan,
salinan Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada :
a. Anggota yang bersangkutan melalui cabang IKPI dimana anggota tersebut terdaftar.
b. Cabang IKPI dimana anggota tersebut terdaftar.
c. DPP – IKPI
d. Kantor Pusat DJP dan KPP setempat dalam hal yang bersangkutan dikenakan sanksi
pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.
Pasal 14
Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan penggunaan papan nama kantor
konsultan pajak sebagai berikut :
1. Nama kantor Konsultan Pajak yang dipergunakan adalah sesuai dengan nama yang tercantum
dalam ijin kerja dari Menteri Keuangan / Direktur Jenderal Pajak.
2. Nomor ijin kerja harus dicantumkan pada papan nama yang dibuat oleh Konsultan Pajak.
3. Ukuran papan nama Kantor Konsultan pajak tidak diperkenankan lebih dari 80 x 120 cm dan
menggunakan dasar papan berwarna putih dan huruf berwarna hitam.
Pasal 15
Konsultan Pajak Indonesia tidak dibenarkan memasang iklan semata-mata untuk menarik /
mendapatkan klien.
Pasal 16
Perkara-perkara pelanggaran Kode Etik IKPI yang belum diperiksa dan belum diputuskan akan
diperiksa dan diputuskan berdasarkan Kode Etik IKPI.
Sumber :
- Buku Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
- http://ikpi.or.id/content/tentang-kami
- https://asdarmunandar.blogspot.com/2012/02/kode-etik-ikatan-konsultan-pajak.html