SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
C
BAB XI: PERKEMBANGAN
KANTOR ADVOKAT DAN
AREA PRAKTIK ADVOKAT
R. Nyanda Adani Widiantono
201710110311171
MLF VII-D
Siapakah Advokat
• Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di
luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang
ini (UU Advokat).
• Menurut Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat
Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di
luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang
berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara praktik ataupun
sebagai konsultan hukum.
Pengawasan Advokat
Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
menyatakan, bahwa:
• Pengawasan terhadap seorang Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
Di dalam ayat (2) dengan masih menggunakan Pasal yang sama mengatakan bahwa:
• Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu
menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.
Hubungan Advokat dengan Klien
Hubungan paling dasar antara Advokat dengan Kliennya adalah saling percaya, di mana seorang
klien percaya bahwa Advokat menangani dan melindungi kepentingan dari kliennya dengan
profesional dan penuh keahlian, memberikan nasihat-nasihat yang benar, serta tidak akan
melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingannya tersebut.
Selain itu hubungan antara Advokat dengan Klien juga di atur dalam Kode Etik Advokat Indonesia,
tepatnya dalam Pasal 4 huruf a-j.
Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf a-j
Advokat Profesi Terhormat, Bebas, dan
Mandiri
• Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan:
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan.
• Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia, menyatakan bahwa:
Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam
menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang
dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan
Kode Etik Advokat Indonesia.
Pertumbuhan Kantor Advokat
Perkembangan Kantor Advokat, dapat di lihat dari pembagian kantor di bawah ini:
1. Praktisi Tunggal (Sole Practitioner), Biasanya advokat ini bekerja sendiri dan menjadi pemimpin
bagi dirinya sendiri.
2. Kantor Butik (Boutiqe Firm), Kantor dengan ukuran kecil dari segi jumlah advokat dan
memfokuskan diri pada bidang praktik atau spesialisasi tertentu.
3. Kantor Kecil (Small Firm), Kantor hukum model ini hanya memiliki 15 advokat atau bahkan
kurang.
4. Kantor Menengah (Medium-Size Firm), Kantor hukum menengah biasanya terdiri dari 15
hingga 75 advokat.
5. Kantor Besar (Large Firm), Kantor hukum besar biasanya memiliki lebih dari 75 advokat, serta
memiiki berbagai bidang jasa, baik mencakup litigasi maupun non-litigasi.
Area Praktik dan Bidang Kerja Advokat
Area praktik dari Seorang Advokat adalah seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, hal
tersebut di tegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat.
Bidang Kerja dari seorang Advokat di sesuaikan dengan spesialisasi dari Advokat itu sendiri, ada
yang berfokus pada Pidana, Perdata, Tata Negara, Pajak, dsb. Dalam setiap Kantor Advokat
biasanya memiliki 1 (satu) Advokat yang berfokus pada spesialisasi tersebut.
CTERIMA KASIH

More Related Content

Similar to MLF BAB XI

Materi-11-Kode-Etik-Advokat.pptx
Materi-11-Kode-Etik-Advokat.pptxMateri-11-Kode-Etik-Advokat.pptx
Materi-11-Kode-Etik-Advokat.pptxHafidsAzhar1
 
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11ashrikalaprilliansya
 
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .pptRullyMarlanEliezerSi
 
UU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDFUU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDFMBSHOLEH
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaDanang Satriya
 
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfUU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfIchaaBerliana
 
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokatUndang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokatanthonius karianga
 
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...IKA ERNIWATI
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatZainal Abidin
 
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Rosyida Fatma
 
Peran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatPeran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatSelancar Info
 
Sidang tesis untuk mendapatkan Gelar Magister
Sidang tesis untuk mendapatkan Gelar MagisterSidang tesis untuk mendapatkan Gelar Magister
Sidang tesis untuk mendapatkan Gelar Magisterivanricky2
 
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstAnalisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
 

Similar to MLF BAB XI (20)

Materi-11-Kode-Etik-Advokat.pptx
Materi-11-Kode-Etik-Advokat.pptxMateri-11-Kode-Etik-Advokat.pptx
Materi-11-Kode-Etik-Advokat.pptx
 
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 11
 
PENDAPAT HUKUM BU MONA.pptx
PENDAPAT HUKUM BU MONA.pptxPENDAPAT HUKUM BU MONA.pptx
PENDAPAT HUKUM BU MONA.pptx
 
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
 
PPT EPH FIXXX.pptx
PPT EPH FIXXX.pptxPPT EPH FIXXX.pptx
PPT EPH FIXXX.pptx
 
UU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDFUU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDF
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesia
 
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfUU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
 
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokatUndang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
 
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...
 
Kode etik notaris
Kode etik notarisKode etik notaris
Kode etik notaris
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi Advokat
 
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
 
Ppt profesi
Ppt profesiPpt profesi
Ppt profesi
 
Peran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatPeran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi Advokat
 
Sidang tesis untuk mendapatkan Gelar Magister
Sidang tesis untuk mendapatkan Gelar MagisterSidang tesis untuk mendapatkan Gelar Magister
Sidang tesis untuk mendapatkan Gelar Magister
 
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstAnalisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
 
kode_etik_notaris.pdf
kode_etik_notaris.pdfkode_etik_notaris.pdf
kode_etik_notaris.pdf
 
advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
 
Uu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+PjlsUu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+Pjls
 

More from Nyanda Widiantono (11)

MLF BAB XIII
MLF BAB XIIIMLF BAB XIII
MLF BAB XIII
 
MLF BAB XII
MLF BAB XIIMLF BAB XII
MLF BAB XII
 
MLF BAB X
MLF BAB XMLF BAB X
MLF BAB X
 
MLF BAB IX
MLF BAB IXMLF BAB IX
MLF BAB IX
 
MLF BAB VIII
MLF BAB VIIIMLF BAB VIII
MLF BAB VIII
 
MLF BAB VII
MLF BAB VIIMLF BAB VII
MLF BAB VII
 
MLF BAB VI
MLF BAB VIMLF BAB VI
MLF BAB VI
 
MLF BAB V
MLF BAB VMLF BAB V
MLF BAB V
 
MLF BAB IV
MLF BAB IVMLF BAB IV
MLF BAB IV
 
MLF BAB III
MLF BAB IIIMLF BAB III
MLF BAB III
 
MLF BAB I
MLF BAB IMLF BAB I
MLF BAB I
 

Recently uploaded

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Recently uploaded (10)

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

MLF BAB XI

  • 1. C BAB XI: PERKEMBANGAN KANTOR ADVOKAT DAN AREA PRAKTIK ADVOKAT R. Nyanda Adani Widiantono 201710110311171 MLF VII-D
  • 2. Siapakah Advokat • Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini (UU Advokat). • Menurut Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.
  • 3. Pengawasan Advokat Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan, bahwa: • Pengawasan terhadap seorang Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Di dalam ayat (2) dengan masih menggunakan Pasal yang sama mengatakan bahwa: • Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.
  • 4. Hubungan Advokat dengan Klien Hubungan paling dasar antara Advokat dengan Kliennya adalah saling percaya, di mana seorang klien percaya bahwa Advokat menangani dan melindungi kepentingan dari kliennya dengan profesional dan penuh keahlian, memberikan nasihat-nasihat yang benar, serta tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingannya tersebut. Selain itu hubungan antara Advokat dengan Klien juga di atur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, tepatnya dalam Pasal 4 huruf a-j.
  • 5. Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf a-j
  • 6. Advokat Profesi Terhormat, Bebas, dan Mandiri • Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. • Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia, menyatakan bahwa: Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik Advokat Indonesia.
  • 7. Pertumbuhan Kantor Advokat Perkembangan Kantor Advokat, dapat di lihat dari pembagian kantor di bawah ini: 1. Praktisi Tunggal (Sole Practitioner), Biasanya advokat ini bekerja sendiri dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. 2. Kantor Butik (Boutiqe Firm), Kantor dengan ukuran kecil dari segi jumlah advokat dan memfokuskan diri pada bidang praktik atau spesialisasi tertentu. 3. Kantor Kecil (Small Firm), Kantor hukum model ini hanya memiliki 15 advokat atau bahkan kurang. 4. Kantor Menengah (Medium-Size Firm), Kantor hukum menengah biasanya terdiri dari 15 hingga 75 advokat. 5. Kantor Besar (Large Firm), Kantor hukum besar biasanya memiliki lebih dari 75 advokat, serta memiiki berbagai bidang jasa, baik mencakup litigasi maupun non-litigasi.
  • 8. Area Praktik dan Bidang Kerja Advokat Area praktik dari Seorang Advokat adalah seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bidang Kerja dari seorang Advokat di sesuaikan dengan spesialisasi dari Advokat itu sendiri, ada yang berfokus pada Pidana, Perdata, Tata Negara, Pajak, dsb. Dalam setiap Kantor Advokat biasanya memiliki 1 (satu) Advokat yang berfokus pada spesialisasi tersebut.