pendidikan khusus profesi advokat

1. LEGAL OPINION (PENDAPAT HUKUM)
OLEH :
MONALISA C.F DANIEL,S.H.,M.H
Disajikan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat kerjasama
DPC PERADI SEMARANG dengan FH UNDIP SEMARANG.

2. Dalam praktek hukum di sehari-hari , dikenal istilah-istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum
dan Konsultan Hukum, yang mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna; Walaupun
dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum.
I. PENDAHULUAN
Profesi advokat adalah suatu profesi yang sangat sarat
dengan idealism, dimana profesi ini adalah salah satu
profesi tertua di dunia yang dikenal secara universal
sekitar 2000 tahun lalu ; Profesi ini diberi julukan
sebagai "officium nobile" artinya profesi yang mulia dan
terhormat. Profesi advokat itu mulia karena ia
mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat
dan bukan pada dirinya sendiri serta ia berkewajiban
untuk turut menegakkan hak - hak asasi manusia.

3. Dimana perbedaan pengertian disini, ditinjau dari peran yang dilakukan oleh seorang lawyer , dimana dipakai istilah
Advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris trial lawyer / barrister atau di Amerika
dikenal dengan istilah attorney at law; Sedangkan apabila seorang lawyer berperan menjadi seorang Konsultan
hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah counselor at law atau di Inggris dikenal dengan istilah solicitor.
Sejarah dunia keAdvokatan di Indonesia pada masa reformasi, telah menuju kepada tonggak sejarah yang sangat
berarti, dengan lahirnya Undang-undang no 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT yang diharapkan dapat
memayungi secara hukum profesi advoakat pada saat menjalankan profesinya tanpa harus ada rasa ketakutan
melanggar hukum.
Dengan lahirnya undang-undang tersebut advokat diberi kebebasan pula untuk melakukan improvisasi profesi
maupun hukum, seperti berhak melakukan pengadaan serta pengangkatanadvokat yang dilakukan oleh organisasi
profesi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang tersebut.

4. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 ,yang disebut dengan Advokat adalah orang
yang berprofesi memberi jasa hukum , baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini , vide : Pasal 1 ayat (1);
Sedangkan jasa yang diberikan oleh seorang advokat adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum kliennya, vide : Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Advokat juga telah memberikan jaminan serta payung hukum yang kuat bagi profesi Advokat,
dimana saat ini kedudukannya telah dipersamakan dengan profesi penegak hukum yang lain (Polisi, Jaksa ,
Hakim), hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan Advokat berstatus sebagai penegak
hukum , bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dimengerti bahwa peran Advokat saat ini memiliki posisi strategis dalam
penegakan hukum di Indonesia , sehingga dapat dijabarkan tugas profesi seorang Advokat sangat luas dan
tidaklah segampang dibayangkan, karena dalam suatu proses hukum, tugas profesi seorang Advokat diibaratkan “
dari hulu ke hilir “, dengan pengertian Advokat dapat memberikan jasa konsultasi hukum baik di dalam
pengadilan (litigation) maupun diluar pengadilan (non litigation), dan uniknya lagi dalam suatu proses
peradilan Advokat dapat mendampingi kepentingan hukum bagi kliennya mulai sejak pemeriksaan awal di tingkat
penyidikan (dalam proses peradilan pidana) atau sejak mendaftarkan gugatan (dalam proses peradilan perdata)
sampai perkara tersebut selesai; Bagi saya selaku seorang Advokat , hal inilah yang membedakan dengan ketiga
penegak hukum yang lain ( Polisi, Jaksa, Hakim) yang kewenangannya diatur oleh undang-undang secara part of
part saja.

6. II. POKOK PEMIKIRAN FUNGSI ADVOKAT
Pentingnya peran dan posisi seorang Advokat dalam ranah hukum tersebut, akan sia-sia apabila tidak didukung
oleh sumber daya manusia (human resource) , dari Advokat itu sendiri; Hal tersebut lebih diperparah apabila
ada opini yang mengatakan bahwa seorang Advokat nantinya juga dapat menyesuaikan diri dengan tugas
profesinya secara alamiah (otodidak) ; Hal tersebut sama sekali tidak benar dan harus dibuang jauh-jauh bagi
siapa saja yang berkehendak untuk mendalami profesi ini, karena justru itulah yang akan merusak tata hukum
negara kita; Mengingat tanpa didukung oleh bekal pengetahuan dan sense of humanity yang tinggi, sesorang tidak
akan menjadi Advokat yang baik dan hanya memikirkan kemenangan klien saja (- an sich –) dengan
mengabaikan hukum dan melanggar tatatan etika profesi.
Keberhasilan seorang Advokat dalam menjalankan profesinya bermula dari cara Advokat tersebut
memahami duduk permasalahan (perkara) yang dihadapi oleh kliennya, karena tanpa memperoleh
pemahaman dan penalaran yang cukup terhadap kasus posisi dari suatu perkara, mustahil
Advokat tersebut dapat memberikan pelayanan hukum yang memuaskan;

7. 1. Advokat dapat memberikan pelayanan hukum yang baik bagi kliennya.
2. Advokat dapat mempertahankan dan menjaga serta tidak merusak konstruksi hukum bagi perkara klien (secara
mikro) dan sistem hukum di Indonesia (secara mikro)
3. advokat dapat menjaga hubungan baik dan iklim sejuk
dengan penegak hukum yang lain atau rekan seprofesi
dalam menjalankan tugasnya walaupun harus berlawanan kepentingan hukumnya.
4. Advokat memperoleh imbalan jasa yang cukup untuk jasa hukum yang telah diberikannya tersebut.
Sehubungan dengan peran Advokat dalam penegakan hukum, tidak terlepas dari fungsinya memberikan jasa
konsultasi hukum di luar Pengadilan ( non litigation ) ; Dengan demikian mau tidak mau, dirasakan atau tidak,
disadari atau tidak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penerap hukum sebenarnya seorang
Advokat juga melakukan

8. kegiatan penelitian , dimana kegiatan tersebut harus dilakukannya sebelum mengambil suatu keputusan.
Peranan Advokat Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya sebatas pada kepentingan dan
tanggung jawab kepada klien-nya semata, akan tetapi juga kepada negara, masyarakat, dan sistem hukum yang
ada . Namun dalam hal ini , tentunya seorang advokat, dituntut harus menguasai hukum-hukum positif, yang
merupakan bekal yang memadai untuk pembelaan klien. Secara garis besar, ada tiga pelayanan yang bias
diberikan oleh advokat kepada klien yaitu pelayanan pasif atau aktif. Untuk kategori layanan pasif dan non litigasi,
seorang advokat dapat memberikan pelayanan berupa :
1. Konsultasi hukum
2. Pembuatan pendapat hukum (Legal Opinion)
3. Inventarisasi berkas-berkas perkara (Legal Audit)
Sementara untuk yang bersifat aktif seorang pengacara bIsa memberikan pelayanan berupa :
1. Pembelaan (litigasi). Bias dilakukan untuk dan atas nama klien mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di
kepolisian, penyidikan dan penunttan di kejaksaan hingga persidangan di pengadilan.
2. Pelayanan aktif lainnya yang bersifat non litigas, seorang advokat bisa menjalankan usaha menjalankan kuasanya
untuk penyelesaian kasus secara alternative, seperti negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak dan arbitrase.

9. III. LEGAL OPINION (PENDAPAT HUKUM)
Yang disebut dengan pendapat hukum adalah :
Hasil penelaahan / penelitian suatu permasalahan / kasus hukum yang dibuat secara rinci mengenai
kronologis perkaranya, siapa yang ada di dalamnya, pasal / aturan hukum apa saja yang relevan terhadap
perkara tersebut, yang akhirnya dituangkan dalam suatu pendapat disertai dengan suatu saran
penyelesaian perkara / permasalahan (problem solving).
Karena seorang Advokat lebih banyak dituntut untuk expert pada bidang praktisi, maka dalam tulisan ini akan
lebih kami titik beratkan dalam masalah penelaahan kasus yang mengerucut kepada
suatu pendapat hukum (legal opinion).

10. CONTOH KASUS :
Suatu saat datanglah seorang klien sebagai direktur sebuah bank swasta PT. Bank Melati Tbk , kepada seorang
Advokat, dimana dia berkonsultasi guna mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bank ditempat
di bekerja, dengan kronologis sebagai berikut : -------------------------
1. Ada seorang debitur (seseorang yang berhutang kepada bank swasta tersebut), yaitu Saudara
SATRIO; Dimana yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi , dengan mempunyai kredit
macet mencapai outstanding hutang kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Terhadap obyek-obyek harta kekayaan debitur tersebut berupa benda tidak bergerak yang telah
dibebani Hak Tanggungan (Sebidang Rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama SATRIO) ,
guna menjamin hutang SATRIO kepada bank swasta tersebut selaku Krediturnya.

11. 3. Bahwa akan tetapi ternyata obyek benda jaminan tersebut, ternyata juga dibebani suatu sita persamaan
(vergeleijkende beslag) oleh Pengadilan Negeri , karena debitur juga mempunyai hutang kepada pihak yang
lainnya (RUDY) , dan juga telah melakukan wanprestasi; Sehingga RUDY yang merasa dirugikan mengajukan
gugatan biasa terhadap SATRIO melalui Pengadilan Negeri.
4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, direktur bank swasta itu meminta agar Advokat menyampaikan suatu
legal opinion, agar dapat dijadikan dasar paparan bagi direktur tersebut dalam rapat direksi, untuk kemudian
dapat dijadikan bahan acuan terhadap langkah hukum yang akan diambil oleh bank, dalam menghadapi
permasalahan tersebut.
Bahwa dalam menghadapi hal demikian, maka langkah-langkah yang diambil oleh Advokat adalah sebagai berikut

12. A. Tahap pendalaman informasi
Dalam setiap pertemuan wawancara / konsultasi antara seorang Advokat dengan klien maupun klien harus didapatkan
pengerucutan permasalahan yang berujung kepada suatu formulasi solusi atas masalah tersebut; oleh karena itulah agar hal
tersebut dapat berhasil, maka setiap wawancara yang dilakukan haruslah terstruktur dengan benar , dan yang menjadi kunci
utama dalam penanganan perkara “ jangan pernah menutup-nutupi kelemahan dalam suatu posisi perkara demi
mendapatkan suatu perkara “.
Berkaitan dengan pendalaman informasi , perlu kiranya diingat mengenai adanya Kode Etik Advokat Indonesia sebagai
hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, dimana dalam hubungan antara Advokat dan klien diatur dalam Bab III Pasal 4
huruf b yang berbunyi :
“ Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara
yang sedang diurusnya. “

13. Oleh karenanya, seorang Advokat tidak boleh hanya memberikan pandangan hukum yang hanya secara sepihak menguntungkan
klien, dan menutup-nutupi kelemahannya dihadapan klien, hanya dengan maksud agar klien senantiasa tertarik untuk memakai
jasanya.
B. Tahap pengumpulan data
Dalam tahap ini, Advokat haruslah mengumpulkan semua fakta dan data yang berkaitan dengan hubungan hutang piutang
antara bank (klien) dengan debiturnya tersebut, sedangkan untuk contoh perkara diatas, maka data-data yang harus
dikumpulkan meliputi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Surat-surat perjanjian kredit dan atau perpanjangannya.
2. Data-data identitas pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan dari Notaris dan apakah telah didaftaran ke Kantor Pertanahan setempat, dan apakah
ada irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “.
4. Sertifikat – sertifikat benda-benda yang dijaminkan.
5. Sertifikat Hak Tanggungan atas benda – benda yang dijaminkan.
6. Jumlah outstanding kredit (perhitungan jumlah kewajiban kredit) dari debitur (dengan nilai yang pasti).
7. Berita Acara Sita Persamaan dalam perkara lain (gugatan SATRIO), dan juga berkas-berkas perkara tersebut apabila
dimungkinkan

14. C. Tahap penelitian data / peraturan hukum yang relevan
1. Bahwa data – data yang telah didapat tersebut kemudian, dipilah-pilah serta diurutkan berdasarkan tanggal serta kepentingannya
masing-masing dengan suatu noktah / penandaan / catatan apabila ada hal-hal yang sifatnya khusus .
2. Bahwa dalam hal pengajuan grosse sertifikat hak tanggungan, ada peraturan-peraturan yang harus dijadikan acuan dalam
pengajuannya , antara lain, yaitu : ------------------------------------------------------------------------
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.
5. Peraturan tentang sita jaminan dan Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek) terhadap permasalahan gugatan lain
yang dihadapi oleh Debitur
D. Tahap penyusunan pendapat hukum
Bahwa setelah data-data serta fakta terkumpul dan diteliti berdasarkan aturan hukum yang relevan , maka dimulailah
penyusunan pendapat hukum
/ legal opinion yang bentuk formulasi akhirnya sebagai laporan atau juga biasa disebut sebagai legal drafting.

15. Suatu penarikan benang merah atas inti permasalahan yang terjadi dan juga mungkin
perkara sampingan yang ada dan dihubungkan dengan dasar hukum positif yang berlaku.
4. Saran Hukum (Legal Suggest)
Berisi langkah – langkah hukum yang seharusnya dilakukan dalam
upaya penyelesaian permasalahan yang ada. Adapun terhadap
permasalahan hukum
atas sebuah bank swasta yang kami contohkan di atas, maka pola penyusunan
argumentasi hukum (legal opinion) nya, dapat dijabarkan sebagai berikut : ---------------------
1. Posisi Perkara (Case Position) :
2. Bahwa PT. Bank Melati Tbk , untuk Cabangnya di Semarang, berkedudukan di
Semarang Jl. Pemuda No. 4 , sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang
berkedudukan di Jakarta Untuk, telah mengucurkan kredit kepada Saudara SATRIO ,
berdasarkan : --

16. a. Perjanjian pemberian Kredit No. 02/BS/2001 tanggal 2 Nopember 2001 .
b. Perpanjangan perjanjian pemberian Kredit No. 14/BS/2003 tanggal 4 Agustus 2004.
c. Perpanjangan Kredit No. 21/PPJ/BS/2995 tanggal 5 Januari 2005, dengan jatuh tempo tanggal 12 Desember
2013.
Bahwa fasilitas kredit yang dikucurkan oleh Bank Melati Tbk sampai dengan tanggal 5 Januari 2005 adalah
sebesar 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
2. Bahwa terhadap pemberian kredit tersebut, diberikan jaminan oleh Saudara SATRIO berupa benda-benda tidak
bergerak berupa : ------
1. 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut dalam
SHM 23 dan SHM No. 21 yang
dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) , yang
telah terdaftar diKantor Pertanahan Kota Semarang.
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut dalam SHM 4
yang dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ,
yang telah terdaftar diKantor Pertanahan Kota Semarang.

17. 3. Bahwa tanpa alasan yang jelas, terhitung sejak bulan Januari 2007 Saudara Satrioi ternyata tidak menunaikan
kewajibannya dengan baik kepada PT. Bank Melati Tbk dengan baik atau dengan kata lain terjadi kemacetan
dalam pembayaran kreditnya.
4. Bahwa ternyata atas obyek jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, juga telah dibebani sita persamaan
(vergelijkende beslag) oleh Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan berita acara sita persamaan No. 212
/Pdt.G/2007/PN.Smg karena adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Saudara RUDY yang sekarang
perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding (Pengadilan Tinggi Semarang), dan belum
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
2. Analisis Hukum (Legal Analisit) :
1. Bahwa kedudukan PT. Bank Melati Tbk adalah kreditur , yang mempunyai seorang debitur yang bernama SATRIO yang
memegang Hak Tanggungan ; Dimana sebagai kreditur, ternyata PT. Bank Melati tbk juga bertindak selaku pemegang hak
istimewa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu
adanya sifat-sifat khusus , antara sebagai berikut : ---------------------------------------------
a. Hak Tanggungan bersifat memaksa
b. Hak Tanggungan mengikuti bendanya (droit de suite)
c. Hak Tanggungan bersifat mendahului (droit de preference)

18. 2. Bahwa terhitung sejak tanggal 7 September 2012, ternyata Saudara SATRIO tidak mampu melaksanakan
kewajibannya dengan baik dan benar kepada PT. Bank Melati Tbk sebagaimana dituangkan dalam perjanjian
kredit; Sedangkan berdasar hitungan terakhir outstanding
pinjaman yang bersangkutan per tanggal 14 Februari 2012 (dihitung
sisa pokok, bunga, biaya) adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa oleh karenanya telah terbukti Saudara SATRIO telah melakukan wanprestasi terhadap PT. Bank
Melati Tbk, sehingga PT. Bank Melati Tbk dapat melakukan eksekusi grosse sertifikat hak tanggungan melalui
eksekusi lelang.
4. Bahwa mengenai adanya sita Persamaan dalam perkara perdata (vergelijkende beslag) oleh Pengadilan
Negeri Semarang, berdasarkan berita acara sita persamaan No. 212
/Pdt.G/2007/PN.Smg karena adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Saudara RUDY; Secara
hukum, hal tersebut tidak dapat mengganggu kepentingan dari PT. Bank Melati Tbk, karena sifat dari Hak
Tanggungan yang mendahului hak lainnya (droit de preference)

19. 3. Kesimpulan (Conclusion) :
Berdasarkan analisis hukum di atas dapat disimpulkan bahwa : --------------
1. Bahwa benar, PT. Bank Melati Tbk adalah kreditur yang telah memegang Hak Tanggungan atas nama debitur
saudara SATRIO; Dimana selaku pemegang hak istimewa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Bahwa benar, terhitung sejak tanggal 7 september 2012, ternyata Saudara SATRIO tidak melaksanakan
kewajibannya dengan baik dan benar kepada PT. Bank Melati Tbk;
3. Bahwa berdasar hitungan terakhir outstanding pinjaman yang bersangkutan per tanggal 14 Februari 2012
(dihitung sisa pokok, bunga, biaya) adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),
sehingga telah terbukti Saudara SATRIO melakukan wanprestasi terhadap PT. Bank Melati Tbk, sehingga
PT. Bank Melati Tbk dapat melakukan eksekusi grosse sertifikat hak tanggungan melalui eksekusi
lelang.

20. 4. Bahwa benar , terhadap obyek hak tanggungan tersebut juga telah diletakkan sita Persamaan dalam perkara
perdata (vergelijkende beslag) oleh Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan berita acara sita persamaan
No. 212 /Pdt.G/2007/PN.Smg karena adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Saudara RUDY;
Namun hal tersebut tidak dapat mengganggu kepentingan hukum dari PT. Bank Melati Tbk, karena sifat dari
Hak Tanggungan yang mendahului hak lainnya (droit de preference)
4. Saran Hukum (Legal Suggest) :
Berdasar atas uraian di atas serta dasar-dasar hukumnya, kami dapat memberikan saran-saran terhadap PT.
Bank Melati Tbk , agar melakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut : -------------------------
1. Mengajukan eksekusi grosse sertifikat hak tanggungan, tanpa harus melalui gugatan terlebih
dahulu, karena sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai irah-irah “ Demi Keadilan
Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. “
- Eksekusi ini dapat langsung diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan : ----------------------------------

21. Apabila debitor ingkar janji , pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek
hak tanggungan
atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut..
- Ketentuan Pasal 14 Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan : ---------
---------------
1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan
sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah – irah dengan kata – kata “
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
3. Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

22. 4. Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan.
5. Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.
2. Bahwa sesuai dengan akta perjanjian yang dibuat maupun sertifikat Hak Tanggungannya telah dipilih domisili
hukum di Pengadilan Negeri Semarang apabila terjadi sengketa ; Dengan demikian PT. Bank Melati Tbk, dapat
mengajukan eksekusi grosse sertifikat Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Semarang atau tidak
menutup kemungkinan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL)
Semarang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.
3. Bahwa PT. Bank Melati Tbk, tidak perlu masuk sebagai intervinient (pihak ketiga) dalam perkara No. 212
/Pdt.G/2007/PN.Smg mengenai gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Saudara RUDY; Mengingat gugatan
tersebut sama sekali tidak menyangkut PT. Bank Melati Tbk, dan tidak dapat mengganggu kepentingan hukum dari
PT.

23. Bank Melati Tbk, karena sifat dari Hak Tanggungan yang mendahului hak lainnya (droit de preference); Akan
tetapi walaupun demikian seyogyanya Pt. Bank Melati Tbk tetap membuat surat kepada Majelis Hakim yang
menangani perkara tersebut untuk memberitahukan dan memohon perlindungan hukum, apabila memang benar-
benar terhadap obyek yang telah diletakkan sita jaminan (vergelijkende beslag) tersebut sebelumnya telah dibebani
Hak Tanggungan guna menjadi jaminan hutang kepada PT. Bank Melati Tbk.
IV. UJI KEPATUTAN HUKUM / UJI TUNTAS (DUE DILIGANCE)
Uji Kepatutan Hukum / Uji tuntas atau disebut juga Due diligence adalah : istilah yang digunakan untuk
penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang , ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna
memenuhi standar baku yang ditetapkan.
Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum,
namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela.
Beberapa contoh umum dari kegiatan "uji tuntas" ini misalnya termasuk pada :
 Suatu proses penyelidikan dalam pelaksanaan "penggabungan usaha" (merger) ataupun akuisisi dimana seorang
peminat melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi sasaran pembelian ataupun penilaian aset
perusahaan tersebut.

24. • Suatu penyelidikan atas dipenihinya berbagai kriteria yang
menjadi persyara5tan dalam proses sertifikasi atas suatu produk
ataupun jasa (misalnya ISO, dll)
 Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Contoh Macam Uji Tuntas /Uji Kepatutan Hukum
Dalam Bidang perdata
Uji tuntas di bidang keperdataan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemegang
kebijakan atau yang pihak berwenang guna menghindari terjadinya kerugian pihak lainnya.
Kegagalan untuk dipenuhinya upaya ini dapat merupakan suatu tindakan "kelalaian". Ini adalah
secara konsep berbeda dari penyelidikan dalam "uji tuntas", di sini ada faktor kewajiban yang secara
umum harus dilaksanakan guna dipenuhinya suatu standar tingkah laku. Seringkali dalam suatu
perjanjian diatur secara tegas adanya kewajiban para pihak untuk melakukan uji tuntas.

25. Uji tuntas dalam transaksi bisnis
Dalam transaksi bisnis, suatu proses uji tuntas ini berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaan. Biasa yang
menjadi perhatian dalam proses uji tuntas ini adalah hak atas kekayaan intelektual (HAKI), aset berupa properti,
asuransi perlindungan, penilaian atas hutang perseroan, hak-hak tenaga kerja dan masalah kenaga kerjaan,
masalah imigrasi, dokumen transaksi internasional, perizinan yang terkait dengan bidang usaha perseroan.
Uji tuntas lingkungan hidup
Uji tuntas dalam lingkungan hidup ini biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan izin operasional suatu
perusahaan dalam suatu bidang usaha tertentu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan guna memperoleh
sertifikat analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Uji tuntas pada pasar modal
Pada pasar modal dilaksanakan uji tuntas dari segi hukum (Legal Due Diligence) yaitu kegiatan pemeriksaan
secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek
transaksi sesuai dengan tujuan.

26. transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan
atau obyek transaksi.
 Pelaksanaan Uji Tuntas / Uji Kepatutan Hukum
Dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, maka uji tuntas dilakukan dengan cara:
 Pemeriksaan atas dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan analisis semua dokumen yang
dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.
 Pemeriksaan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh
manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.
 Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan uji tuntas (due diligence meeting) yang dilakukan bersama-sama
dengan profesi dan lembaga penunjang pasar modal lainnya.
 Kunjungan setempat (site visit) yang dilakukan oleh konsultan hukum,bersama-sama dengan profesi atau lembaga
penunjang pasar modal lainnya atas suatu obyek transaksi guna memperoleh pemahaman atas obyek Uji Tuntas.
 Konfirmasi silang dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya apabila diperlukan sehubungan
dengan transaksi yang dilakukan.

27.  Struktur Uji Kepatutan Hukum / Uji Tuntas
Walaupun sampai saat ini, belum ada suatu aturan yang baku mengenai bentuk struktur uji
kepatutan yang dibuat oleh seorang Advokat, Akan tetapi secara garis besar, setiap uji kepatutan
hukum / due diligance yang dibuat oleh Advokat haruslah ada hal-hal sebagai berikut :
1. Summary
2. Inventarisasi dari dokumen yang diaudit
3. Analisa hukum
a.Hukum positif
b.Hukum perusahaan
4. Rekomendasi Hasil audit

28.  Perbedaan Dan Persamaan Antara Pendapat Hukum Dan Uji Kepatutan Hukum
 Perbedaan :
Pendapat hukum
1. Melakukan kajian terhadap suatu persoalan dan atau permasalahan hukum dengan data-data yang telah siap
tersaji, tanpa melakukan proses audit
2. Untuk memberikan pandangan hukum dan atau opsi pilihan yang ada menurut hukum.
Uji Kepatutan Hukum / Due Diligance :
1. Melakukan penelurusan hukum terkait hal yang akan diaudit (ada proses pemeriksaan).
2. Suatu penelitian yang dilandasi dengan dasar-dasar hukum yang saling berkaitan , serta penelitian yang
mendalam untuk memberikan telaah / kaijan mendasar tentang keabsahan / kepatuhan suatu perusahaan atau
perseorangan terhadap hukum yang berlaku.
 Persamaan :

29. 1. Melakukan indentifikasi masalah hukum
2 .Mengkaji hubungan antara fakta, masalah dan hukumnya
3. Memberikan analisa hukum atas suatu hal
4. Prinsip keterbukaan & materialitas
Contoh pelaksanaan Uji Kepatutan Hukum / Due Diligance tentang keadaan perusahaan tertentu
Objek Uji Kepatutan Hukum Berkas yang dibutuhkan
untuk membuat
laporan uji kepatutan hukum
Laporan / pendapat dari segi
hukum:
a. Anggaran Dasar perusahaan
berikut segala perubahannya
a. Akta pendirian persahaan dan
semua perubahannya (termasuk
pengesahan/persetujuan
Menkeh.,WDP & BNRI-TBNRI),
bukti mengenai setoran modal
awal.
a. Terhadap keabsahan
keberadaan perusahaan
sebagai subyek hukum
berbentuk perseroan
terbatas

30. b. Struktur Permodalan dan
keabsahan peralihan
kepemilikan saham
perusahaan
b. Akta mengenai semua
RUPS dan rapat pengurus
berkenaan dgn
peningkatan modal dan
bukti setorannya serta
peralihan kepemilikan
saham
b.Terhadap struktur
permodalan dan
keabsahan
kepemilikan saham
perusahaan
c. Pergantian susunan Direksi
Komisaris
c. Akta yang berkaitan dgn
perubahan susunan
Direksi dan Komisaris
c. Terhadap keabsahan
pengangkatan
anggota Direksi &
Komisaris

31. d. Izin & Persetujuan
sehubungan dengan
bidang usaha
perusahaan,
hak cipta, merek,
SDM,
kepedulian dan
kepatuhan kpd
lingkungan hidup
d. Semua perijinan perusahaan dalam
menjalankan
usahanya, berkas
yang berkaitan
dengan merek & logo,
SDM,serta kepedulian &
kepatuhan
kepada lingkungan hidup
d.Terhadap kepatuhan
menjalankan usahanya
atas ketentuan
perundangan yang
berlaku
e. Kekayaan perusahaan
termasuk
penyertaan perusahaan
pada perusahaan lain
e.Bukti kepemilikan atau
penguasaan atas
harta kekayaan,
termasuk penyertaannya
pada perusahaan lain
e.Terhadap keabsahan
kepemilikan atau
penguasaan atas
kekayaan & penyertaan
Emiten

32. f. Persyaratan perjanjian
yang berkaitan dengan
maksud perusahaan
untuk melakukan
tindakan hukum
f. Berkas berkenaan
dengan perikatan
perusahaan dengan
Pihak Ketiga yang
masih berlaku
f.Tentang kepatuhan
perusahaan terhadap
perikatannya dengan
pihak ketiga dan
keabsahan tindakan
hukum
g. Jenis asuransi, pihak
tertanggung, objek
asuransi, jumlah
pertanggungan, jangka
waktu asuransi
g.Berkas polis
asuransi atas harta
kekayaan atau
tindakan operasionil
perusahaan
g.Tentang perlindungan
atas harta kekayaan
persahaan dan
pertanggung jawaban
kepada pihak ketiga
h. Perkara yang
melibatkan perusahaan,
Direksi atau Komisaris
h.Berkas tentang
perkara yang
dihadapi oleh
perusahaan dan
Pengurusnya di
Lembaga
Peradilan maupun
lembaga arbitrase
h.Terhadap ada atau
tidaknya perkara yang
mempunyai pengaruh
terhadap
kelangsungan usaha
perusahaan

33. IV. P E N U T U P
Demikian tulisan singkat yang dapat penulis sampaikan; Akan tetapi semoga uraian yang singkat ini dapat
bermanfaat dan menjadi dasar motivasi bagi Bapak / Ibu dan Saudara / Saudari sekalian yang berminat untuk
menjadi praktisi hukum / Advokat; Semoga nantinya setelah terjun dan mendalami profesi ini tidak mengalami
kesulitan dan dapat menjadi penegak hukum yang handal dan stakeholder yang terpercaya pada masyarakat
pendamba keadilan.
Semarang, 15 Juni 2019

34.  Contoh Legal Audit Dalam Akuisisi Sebuah Perusahaan
Kasus Posisi :
PT MAJU JAYA merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan kegiatan utama untuk melakukan kegiatan
usaha di bidang permebelan. Sebagai perusahaan baru yang sukses PT MAJU JAYA mencatat laba yang sangat menakjubkan terutama
karena meningkatnya eksport mebel ke manca negara. Atas kinerja yang luar biasa ini PT SHIMA selaku pemimpin pasar mebel ingin
mengakuisisi PT MAJU JAYA.
Dokumen PT MAJU JAYA yang telah diserahkan kepada PT SHIMA adalah :
- AD / ART PT Sejahtera, Tanda daftar perusahaan PT MAJU JAYA, SK dari Departemen Hukum dan HAM.
- RUPS persetujuan atas rencana akusisi, Bukti setoran modal, Daftar pemegang saham PT MAJU JAYA.
- Riwayat hidup dan data indentitas dari para direksi PT Sejahtera, Surat Keterangan Domisili.
- AMDAL, HO, dan perizinan lainnya, NPWP
- Surat perjanjian peminjaman kredit dari PT Bank Mandiri Tbk
- Perjanjian kerjasama distribusi bahan baku kayu dengan CV BUMI PERKASA
- Surat perjanjian hak tanggungan atas lahan PT MAJU JAYA atas kredit Bank Mandiri

35. Beberapa catatan dari audit yang telah dilakukan :
1. Salah satu direksi PT MAJU JAYA adalah pemegang saham minoritas pada PT SHIMA, dan termasuk sebagai
pihak yang berkepentingan yang dilarang menurut perundang-undangan Indonesia.
2. Dalam perjanjian kredit dengan Bank Mandiri ditemukan pasal yang menegaskan bahwa setiap tindakan
perusahaan yang menjaminkan atau menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset perusahaan diwajibkan
untuk memperoleh persetujuan dari pihak Bank setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS
perusahaan.
3. Perizinan yang dimiliki oleh PT MAJU JAYA telah sempurna dan tidak ada masalah dengan perizinan.
4. Modal telah disetor sesuai dengan kewajiban dari pemegang saham

36. I. UJI KEPATUTAN HUKUM (DUE DILIGANCE)
Uji kepatuhan Hukum atau disebut juga Due diligance adalah istilah yang digunakan (khususnya) bagi
seorang Advokat yang sedang melakukan kinerjanya dalam melakukan penyelidikan guna penilaian kinerja
perusahaan atau seseorang , ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan.
Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum,
namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela.
Beberapa contoh umum dari kegiatan "uji kepatutan hukum " ini misalnya :
 Suatu proses penyelidikan dalam pelaksanaan "penggabungan usaha" (merger) ataupun akuisisi dimana seorang
peminat melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi sasaran pembelian ataupun penilaian aset
perusahaan tersebut
 Suatu penyelidikan atas dipenuhinya berbagai kriteria yang menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi atas
suatu produk ataupun jasa (misalnya ISO, dll)
 Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

37.  PENYUSUNAN UJI KEPATUTAN
Langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang advokat dalam melakukan
penyusunan uji kepatutan / due diligence adalah sebagai berikut :
1. Pengumpulan fakta terkait dokumen yang akan diaudi t/ diperiksa
2 . Pengumpulan dokumen pendukung terkait
3. Analisa isu persoalan yang akan diaudit
4. Penerapan hukum

38. VI. ARGUMENTASI
Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan
pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang
diinginkan oleh penulis atau pembicara. Melalui argumentasi penulis berusaha merangkaikan
fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga ia mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau suatu
hal tertentu benar atau tidak. Argumentasi merupakan dasar yang paling fundamentalis dalam ilmu
pengetahuan; Dan dalam dunia ilmu pengetahuan, argumentasi itu tidak lain daripada usaha untuk
mengajukan bukti-bukti atau menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap
atau pendapat mengenai suatu hal (Keraf, 1983 : 3)
Selanjutnya dalam berargumentasi diperlukan “ penalaran / jalan pikiran / reasoning “, yaitu suatu proses
berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju
kepada suatu kesimpulan. Penalaran merupakan sebuah proses berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan yang
logis. Penalaran dapat dilakukan dengan mempergunakan fakta-fakta yang masih polos, tetapi dapat juga
menggunakan fakta-fakta yang dirumuskan dalam bentuk pendapat atau kesimpulan yang disebut proposisi.

39. Proposisi adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena
kesalahan yang terkandung di dalamnya.Proposisi selalu berbentuk kalimat, tetapi tidak semua
kalimat berbentuk proposisi. Hanya kalimat deklaratif yang mengandung proposisi, karena hanya
kalimat semacam itulah yang dapat dibuktikan atau disangkal kebenarannya. Kalimat-kalimat
tanya, perintah, harapan dan keinginan (desideratif) tidak pernah mengandung proposisi. (Keraf,
1983 : 6)

40. Dengan demikian dapat dirumuskan secara sederhana bahwa yang dinamakan dengan argumentasi adalah : --------------------------
--------------------
Cara untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai
dengan pendapat kita, dengan disertai alasan yang kuat dan masuk akal ; Dimana didalamnya juga termasuk usaha
untuk mengajukan bukti-bukti atau menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap atau pendapat
mengenai suatu hal .
Di dalam bidang hukum pada dasarnya dipergunakan dua model argumentasi hukum yaitu :
1. Argumentasi deduktif
2. Argumentasi induktif
Ad.1. Argumentasi deduktif
Argumentasi deduktif bentuk umumnya adalah “ sillogisme “ yang menggunakan premis mayor, premis minor dan konklusi.
 Premis Mayor adalah premis yang mengandung term mayor dari sillogisme, Premis ini adalah proposisi yang dianggap
benar bagi semua anggota kelas tertentu.

41.  Premis Minor adalah premis yang mengandung term minor dari sillogisme itu, Premis ini adalah proposisi yang
mengidentifikasikan sebuah peristiwa (fenomena) yang khusus sebagai anggota kelas tadi.
 Konklusi adalah proposisi yang mengatakan, bahwa apa yang benar tentang seluruh kelas, juga akan benar dan berlaku
bagi anggota tertentu.
Cara berpikir sillogisme nampak sebagai berikut :
Premis Mayor : Koruptor Dipidana
Premis Minor : Si A Koruptor
Konklusi : Si A dipidana
Dalam menggunakan penalaran di bidang hukum, harus diperhatikan tiga
permasalahan yang berkaitan dengan hakikat hukum (the nature of laws),
sumber-sumber hukum (resources of laws) dan jenis-jenis hukum
(the kinds of laws), dengan penjelasan :

42. 1. Hakikat hukum (the nature of laws)
Berhubungan dengan berlakunya hukum positif dan hukum tidak tertulis dalam suatu masyarakat.
2. Sumber-sumber hukum (resources of laws)
Berhubungan dengan berbagai sumber hukum baik produk legislative maupun jurisprudensi dan juga
hierarki perundang-undangan.
3. Jenis-Jenis Hukum (the kinds of laws)
Berhubungan dengan perbedaan hukum publik dan hukum privat yang mempunyai asas-asas atau prinsip-
prinsip yang berbeda.
Ad.2. Argumentasi induktif
Induksi adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu kata atau sejumlah fenomena individual untuk
menurunkan suatu kesimpulan (inferensi). Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi
atas fenomena – fenomena yang ada. Karena semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi terlebih dahulu
sebelum melangkah lebih jauh ke proses penalaran induktif, maka proses penalaran ini juga disebut sebagai
corak berpikir yang ilmiah (Keraf , 1983 : 45)

43. Penanganan suatu perkara di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi. Langkah pertama adalah
mengumpulkan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas. Dengan langkah yang
demikian pengadilan pada tingkat pertama adalah “ judex facti “, dan langkah induksi ini dibatasi oleh hukum
pembuktian untuk mencapai keputusan.
Dengan kata lain dan bahasa yang lebih sederhana, yang dimaksud dengan proses penalaran dengan
argumentasi induktif adalah pola berpikir dari hal yang bersifat khusus untuk mengambil suatu
kesimpulan umum. Dan titik tolak perbedaannya dengan argumentasi deduktif, maka argumentasi induktif
menggunakan premis minor, premis mayor, untuk menuju suatu konklusi.
Cara berpikir dengan akur induktif nampak sebagai berikut :
Premis Minor : Si A, si B dan si C telah ditipu oleh D
Premis Mayor : Si A, si B dan si C melaporkan D ke polisi
Konklusi : Korban Penipuan seharusnya melapor
ke Polisi