Dokumen tersebut membahas tentang kode etik advokat dan kantor advokat menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2003. Kode etik ditetapkan oleh organisasi advokat dan harus dipatuhi oleh para advokat. Pelanggaran akan ditangani oleh dewan kehormatan organisasi advokat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

1. Muhammad Wahyu Syafitri
201710110311158
Kode Etik Advokat dan Kantor Advokat

2. (Ps 15 UU No. 18/2003)
Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya
untuk membela perkara yang menjadi tanggung
jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik
profesi dan peraturan perundang-undangan

3. Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat
Menurut Pasal 26
(1). Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik
profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
(2). Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat danketentuan
tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(3). Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakboleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4). Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan
olehOrganisasi Advokat.
(5). Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksadan
mengadilipelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara
DewanKehormatan Organisasi Advokat.

4. • (6). Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
tidak menghilangkantanggung jawab pidana apabila
pelanggaran terhadap kode etik profesiAdvokat
mengandung unsur pidana.
• (7). Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan
mengadili pelanggaran kodeetik profesiAdvokat diatur
lebih lanjut dengan Keputusan DewanKehormatan
Organisasi Advokat

5. Kode Etik Advokat Indonesia
Menurut Kode Etik Advokat Indonesia
Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan
dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam
melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar
Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.
Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk
memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum,
kebenaran dan keadilan. Dalam melakukan tindakan menangani perkara,
Advokat tidak boleh keluar dari batas apa yang telah diatur dalam Pasal 7
Kode Etik Advokat Indonesia

6. Kantor Advokat
Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di
suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat
Advokat. Advokat juga tidak dibenarkan mengizinkan orang
yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat
di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang
bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai
Advokat.
Dalam hal menentukan kantor Advokat yang diberi kewajiban
menerima calon Advokat yang akan melakukan magang,
Organisasi Advokat memiliki kewenangan tersebut.

7. TERIMAKASIH