Sebagaimana menjadi alasan-alasan diaturnya kode etik profesi notaris, bahwa memberikan batasan dan menjadi aturan dasar tata kerja notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris agar dapat memberikan suatu manfaat hukum dan legitimasi (kepastian) hukum baik secara perdata maupun pidana bagi otentitas perbuatan notaris.

1. HUKUM YANG MENGATUR
KEMANFAATAN KETENTUAN KODE
ETIK NOTARIS

2. Profesi Notaris di Indonesia dapat dikatakan sebagai
profesi hukum yang cukup tua. Sejak pertama kali
VOC menginjakan kaki di Indonesia, profesi ini
sudah dipandang perlu kehadirannya. Sekalipun jauh
dari tanah leluhur, rupanya para pedagang VOC
tersebut menginginkan adanya pejabat khusus yang
bertugas melegalisasikan akta-akta yang mereka
buat. Setelah VOC tidak lagi berkuasa, profesi notaris
menjadi lebih terbuka. Berdasarkan asas konkordasi,
pengaturannya disesuaikan dengan peraturan yang
ada di negara belanda.

3. Peraturan yang mengatur tentang jabatan
notaris diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1
ayat 1 UU Jabatan Notaris menguraikan bahwa
yang dimaksud dengan Notaris adalah “pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan memiliki kewenangan lainya
sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau
berdasarkan UU lainnya”.

4. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan
kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan
masyarakat, untuk itulah seorang notaris
bertanggungjawab menjaga kepercayaan yang
diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung
tinggi kode etik profesi dan aturan hukum yang
berlaku, apabila seorang notaris tidak menjalankan
tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar
tentunya akan membuat otentitas suatu perbuatan
hukum yang dilakukan oleh notaris itu sendiri tidak
memberikan perlindungan dan kepastian serta
manfaat hukum bagi masyarakat.

5. Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
baik Undang-undang Jabatan Notaris yang dimana mengatur
tentang tugas jabatan dan kode etik notaris serta peraturan
hukum lainya yang memiliki hubungan dengan tugas dan
tanggungjawab notaris itu sendiri.
Hasil kongres luar biasa ikatan notaris indonesia banten
tanggal 29 – 30 Mei 2015, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan kode etik notaris yang selanjutnya
disebut kode etik adalah “kaidah moral yang ditentukan oleh
perkumpulan ikatan notaris indonesia yang selanjutnya akan
disebut perkumpulan berdasarkan keputusan kongres
perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu
dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan
semua anggota perkumpulan dan semua orang yang
menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk
didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti
pada saat menjalankan jabatan”.

6. RUMUSAN MASALAH
 Mengapa notaris dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab harus berdasarkan pada kode etik
notaris?
 Apa manfaat kode etik bagi notaris dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawab notaris?

7. PEMBAHASAN
1. Notaris dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab harus berdasarkan pada kode etik
Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban
profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang
kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyrakat yang
memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris
bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.
Spirit kode etik notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada
umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan
yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan
martabat notaris pada khususnya, maka pengemban profesi notaris mempunyai
ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam
arti mengacu pada kebenaran objektif; spesifitas fungsional serta solidaritas
antar sesama rekan seprofesi.

8. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan
negara dibidang hukum privat dan mempunyai peranan penting dalam
membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna dan oleh kerena jabatan notaris merupakan jabatan
kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang
baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan
pada kode etik notaris. Dengan demikian maka kode etik notaris
mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaaati seorang notaris dalam
menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.
Kode etik profesi notaris merupakan seperangkat kaidah perilaku yang
disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus
dipatuhi dalam mengembankan profesi notaris dalam masyarakat.
Adapun kode etik dibuat dengan alasan-alasan, yaitu: (1). Sebagai
sarana kontrol sosial. (2) sebagai pencegah campur tangan pihak. (3)
sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.
selanjutnya, adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan suatu
etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah. (1) memberikan
standar etika (2) memberikan batasan kebolehan atau larangan (3)
memberikan imbauan moralitas (4) sebagai sarana kontrol sosial

9. Dengan demikian, kode etik notaris adalah pilar pada
dasarnya sebagai cermin dari profesi notaris itu sendiri.
Kode etik notaris merupakan upaya pencegahan agar
notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
tidak melakukan perbuatan yang tidak etis dan
melanggar ketentuan perundang-undangan yang belaku,
tidak hanya etis menurut undang-undang namun, juga
kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah jabatan
dan kode etik profesi notaris.

10. 2. Manfaat kode etik notaris dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawab
notaris
sebagaimana menjadi alasan-alasan diaturnya
kode etik profesi notaris, bahwa memberikan
batasan dan menjadi aturan dasar tata kerja
notaris dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab notaris agar dapat
memberikan suatu manfaat hukum dan
legitimasi (kepastian) hukum baik secara
perdata maupun pidana bagi otentitas
perbuatan notaris.

11. Apabila kita berbicara mengenai manfaat, didalam
aliran filsafat hukum terdapat aliran utilitarianisme.
Aliran utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan
kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.
Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan.
Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum,
bergantung kepada apakah hukum itu memberikan
kebahagiaan kepada manusia atau tidak.
Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh
setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai,
diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh
sebanyak mungkin individu dalam masyarakat
tersebut. Tujuan hukum dalam faham ini adalah
menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk
memberikan manfaat sebesar-besarnya.

12.  Bagi Masyarakat:
 Secara umum manfaat yang didapat adalah menjaga, meningkatkan
kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan
teknis.
 memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk
masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
 Mengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat, dalam
hal ini tidak membeda-bedakan status ekonomi dan status sosial setiap
klien
 Bagi sesama Notaris:
 Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota
Notaris.
 Menjamin solidaritas dan Kolegalitas antar anggota Notaris
 Dilihat dari beberapa manfaat kode etik notaris bagi masyarakat
ataupun bagi sesama anggota notaris bisa dilihat bahwa pembentukan
Kode etik tersebut dibuat untuk menimbulkan kemanfaatan sebagai
tujuan utama dibentuknya kode etik. Dengan demikian Kepentingan
Masyarakat diperhatikan secara baik dan membatasi kepentingan
individu dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya mengingat
jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses
penegakan hukum.

13. KESIMPULAN
 Dengan adanya kode etik bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat secara
lebih karena kepentingan masyarakat dapat terjamin, terlebih lagi
kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Kedudukan notaris sebagai
pejabat umum sebagai salah satu organ negara yang mendapat amanat dari
sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban dan
wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum
dibidang keperdataan. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan
kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk
itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan
yang diberikan kepadanya dengan suatu selalu menjunjung tinggi etika
hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, jika hal tersebut diabaikan
maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.
 manfaat kode etik notaris bagi masyarakat ataupun bagi sesama anggota
notaris bisa dilihat bahwa pembentukan Kode etik tersebut dibuat untuk
menimbulkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dibentuknya kode etik.
Dengan demikian Kepentingan Masyarakat diperhatikan secara baik dan
membatasi kepentingan individu dalam mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam
proses penegakan hukum.

14. DAFTAR PUSTAKA
 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok
filsafat hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2004
 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius,
Yogyakarta, 1995
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
 Kongres Ikatan Notaris Indonesia di banten, Kode Etik
Notaris (Mei 2015)

15. TERIMA KASIH