Dalam BAB II ini berisikan tentang Profesi dan Organisasi Wadah Advokat

1. BAB II: PROFESI
DAN ORGANISASI
WADAH ADVOKAT
R. NYANDA ADANI WIDIANTONO
201710110311171
MLF VII-D

2. KEDUDUKAN HUKUM PROFESI ADVOKAT
Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat telah menjelaskan bahwa seorang
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan
mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

3. TATA CARA MENJADI ADVOKAT
• Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA);
• Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA);
• Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di
kantor advokat; dan
• Dilakukan pengangkatan dan Sumpah Advokat

4. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM
KANTOR ADVOKAT
• Kantor Advokat Indonesia
Dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 bahwa
Kantor Advokat Indonesia adalah suatu persekutuan perdata
(maatschap) yang didirikan oleh para Advokat Indonesia yang
mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada
masyarakat

5. LANJUTAN
• Lembaga Bantua Hukum (LBH)
Dalam Pasal 1 angka 6 PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hukum Secara Cuma-
Cuma bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah lembaga
yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan
tanpa menerima pembayaran honorarium

6. ORGANISASI PROFESI ADVOKAT
Organisasi Profesi Advokat sendiri telah di atur dalam BAB X atau Pasal 28-30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Contoh dari Organisasi Profesi Advokat baik yang pernah ada atau masih eksis
hingga sekarang, antara lain:
• Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
• Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
• Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
• Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
• Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
• Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
• Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
• Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
• Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

7. ORGANISASI BANTUAN HUKUM
Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga)
kategori Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah lolos
verifikasi dan akreditasi, yaitu:
• Kategori A
• Kategori B
• Kategori C

8. CONTOH KATEGORI A PEMBERI BANTUAN
HUKUM
• Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni
UNIB.
• LBH Mawar Saron Jakarta.
• Perkumpulan LBH Perisai Kebenaran Purwokerto.
• LPKBHI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo,
Semarang.
• Perkumpulan Pendampingan Perempuan dan Anak Bina
Annisa, Mojokerto.
• Posbakumadin Pengadilan Agama Bima.
• Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, Wajo.
• Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera, Palembang.