Wawancara mengungkapkan bahwa malpraktik dapat terjadi pada profesi advokat dan dapat berupa advokat tidak melakukan pembelaan terhadap klien. Pelanggaran kode etik dapat ditindaklanjuti oleh organisasi profesi dengan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian.

1. WAWANCARA ADVOKAD
Kantor Hukum Ayo Center Lawfirm & KBH. Jl. Kapten Damsur Gg.
Ketandan No.27, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, JawaBarat
45124

2. Anggota Kelompok
(06) Rosa De Lima GitaSekarjati 8111419170
(14) Ma'ruf Abdillah 8111419179
(16) Richard Dwiky Reynaldi 8111419182
(21) Muhammad Bagaskara Rizqy Harmadi 8111419189
(25) Fadli Syahreza 8111419196
(26) Alamsyah Luhur Pambudi 8111419198
(28) Risang Adhitya Al Romadhona 8111419200
(30) Alfin Rizky Ardianto 8111419202
(38) Ricart Maranata Ginting 8111419210
(44) Albert Rizqullah PalasaraSuherman 8111419217

3. DOKUMENTASI

4. Kantor Hukum Ayo Center Lawfirm & KBH. Jl. Kapten Damsur Gg.
Ketandan No.27, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon,
JawaBarat 45124
AYO CENTER LAWFIRM & KBH
Hasil
Wawancara

5. Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus
Malapraktik Oleh Profesi Advokat
PERTANYAAN PERTANYAAN You can simply impress your audience and add a
unique zing and appeal to your Presentations.
Your Text Here
You can simply impress your audience and add a
unique zing and appeal to your Presentations.
Your Text Here
You can simply impress your audience and add a
unique zing and appeal to your Presentations.
Your Text Here
You can simply impress your audience and add a
unique zing and appeal to your Presentations.
Your Text Here
• Mungkinkah malapraktik itu terjadi di dunia
advokat?
• Apakah anda pernah melihat secara langsung
malpraktik yang dilakukan advokat disekitar
anda?
• Sanksi apa yang diberikan terhadap advokat yang
melanggar kode etik/Malpraktik?
• Dasar hukum kode etik mengenai advokat yang
melakukan malpraktik?
• Bagaimana Upaya mengurangi malpraktik
• Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik
Advokat jika berupa pidana?
• Siapa yang berhak memberhentikan seorang
Advokat?
• Apa yang menjadi halangan atau kelemahan
dalam mengatasi pelanggaran kode etik advokat?
• Apakah setiap organisasi mempunyai kode etik
nya sendiri?

6. Kasus
Malapraktik yang dilakukan oleh profesi advokat merupakan perbuatan yang melanggar kontrak/perjanjian yang dibuat
dengan kliennya, melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, atau melanggar Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang
nomor 18 tahun 2003 dan/ atau melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku
dalam masyarakat. Salah satu kasus malapraktik yang dilakukan oleh advokat adalah kasus advokat yang tidak melakukan
pembelaan terhadap klien di muka pengadilan. Kasus ini terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS.
Palam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa berupa hukuman mati karena kasus
pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa. Akan tetapi, peran advokat yang seharusnya mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien justru menyampaikan nota pembelaan lisan yang pada
pokoknya menyatakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi dan memohon agar
terdakwa dijatuhi hukuman mati. Padahal, terdakwa sendiri memohon agar dapat diputus dengan pidana yang seringan-
ringannya. Permintaan penasihat hukum terdakwa tersebut jelas menyimpang dari konsep pemberian jasa hukum seorang
advokat yang seharusnya dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Peran advokat tentunya harus mampu memberikan
pembelaan kepada kliennya, bukan saja mengenai pokok perkaranya tetapi juga harus mampu memberikan pembelaan atas
hak-hak hukum klien.
STUDI KASUS

7. Penyelesaian
Pada dasarnya, hubungan advokat dan klien yang menimbulkan hak istimewa dalam melakukan pembelaan, advokat dapat
berbicara atau membela atas hal-hal atau isu dalam rangka pembelaan dan tanpa rasa takut akan disalahgunakan karena
hal tersebut pada hakikatnya merupakan fungsi advokat. Hak terdakwa adalah mendapatkan perlindungan hukum dan
melakukan pembelaan yang dibantu oleh seorang advokat. Apabila advokat tidak berkenan membantu klien, maka
seharusnya advokat mengatakannya sejak awal sebelum tercapainya kesepakatan dengan klien. Hal tersebut tertuang dalam
Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi:
“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan
atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati
nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis
kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.”
Atas tindakan advokat yang demikian, advokat tersebut dapat dilaporkan kepada organisasi advokat karena diduga
melanggar Pasal 6 huruf d UU Advokat sebagai berikut:
“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau
harkat dan martabat profesinya.”
Adapun jenis tindakan yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat atas pelanggaran tersebut diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) UU Advokat. Adapun jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis;
c) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
d) pemberhentian tetap dari profesinya;
STUDI KASUS

8. ANALISIS
• Mungkinkah malapraktik itu terjadi di dunia advokat?
Malapraktik dapat terjadi di lingkungan advokat. Malapraktik sering dihubungkan dengan profesi kedokteran, atau paling tidak sering
dikaitkan dengan Praktek Kedokteran. Lebih-lebih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “malapraktik” masih diartikan sebagai
“praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik”. Padahal profesi Advokat juga rawan dan sering
kali terjadi malapraktik. Salah satu contohnya adalah kasus Ose Kaligis sebagai kasus malapraktik yang terjadi. Sebagai sebuah profesi
yang diatur dengan undang-undang dan kode etik profesi, advokat memiliki sejumlah rambu-rambu dalam berpraktik. Jika dilanggar,
maka dapat saja dikatakan seorang advokat melakukan malapraktik. Rujukannya ada pada UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU
Advokat) dan Kode Etik Advokat Indonesia yang diakui oleh Pasal 33 UU Advokat.
• Apakah anda pernah melihat secara langsung malpraktik yang dilakukan advokat disekitar anda?
Untuk di kota cirebon sendiri, sejauh ini belum pernah ada kejadian Malapraktik. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi
atau bahkan sudah terjadi karena penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal. Untuk itulah salah satu cara mencegah
terjadinya kemungkinan malapraktik Profesi Advokat di Indonesia dengan memperdalam materi dalam Pendidikan Khusus Profesi
Advokat PKPA yang dijalankan oleh Organisasi Advokat Indonesia PERADI, dan memperketat dengan mengutamakan kualitas untuk
melahirkan para calon advokat yang betul-betul menguasai, “ahli” hukum dalam disiplin ilmu hukum tertentu, baik dengan mewajibkan
seorang advokat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan keahlian sesuai dengan kemampuan.

9. ANALISIS
• Bilamana ada kasus pelangaran kode etik profesi advokat, sanksinya seperti apa?
Sanksinya cukup variatif, dari ringan, sedang, sampai berat. Sanksi pertama yaitu teguran lisan, artinya dari pihak organisasi menegur
si advokat, jadi dalam hal ini seorang advokat harus ikut dalam organisasi advokat dimana bertujuan apabila ketika advokat
melakukan pelanggaran kode etik, advokat diberikan teguran secara lisan, tertulis, atau disidangkan sampai dengan dewan
kehormatan.
Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia pasal 16, terhadap pelanggaran Kode Etik, Advokat dapat diberikan keputusan berupa :
1. Peringatan biasa.
2. Peringatan keras.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
1. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
2. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak
mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati
ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran
kode etik.
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak
citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi mulia dan terhormat.

10. ANALISIS
• Adakah pengawas pada profesi hukum tersebut?
Ada, misalnya Dewan kehormatan yang merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi
dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana mestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan
memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat. Keputusan Dewan kehormatan Pusat
mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan
waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini keputusan Dewan Kehormatan Pusat
adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
• Pelanggaran Kode Etik oleh Advokat
Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Advokat adalah orang yang
berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini. Dalam melaksanakan tugasnya Advokat harus mematuhi kode etik Advokat, kode etik yaitu norma atau asas yang
diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehati-hari di masyarakat maupun tempat kerja. Sidharta
mengungkapkan pendapatnya bahwa kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara
sistematis . Kode etik Advokat ini ditentukan oleh masing-masing organisasi Advokat, sehingga antara organisasi advokat yang satu
dengan organisasi advokat yang lainnya berbeda. Seorang Advokat adalah manusia biasa yang seringkali melakukan kesalahan
termasuk melakukan pelanggaran kode etik Advokat baik disengaja maupun tidak disengaja, sangat memungkinkan bahwa seorang
advokat melakukan pelanggaran kode etik.

11. ANALISIS
• Jumlah Malpratik yang dilakukan Advokat di Kota Cirebon
di Kota Cirebon belum ada advokat yang melakukan Malpratik hingga tingkat persidangan umum atau ijin pratiknya dicabut, mungkin ada
pelanggaran Malpratik yang dilakukan advokat kota Cirebon tetapi sanksinya teguran ataupun sanksi lain yang lebih ringan daripada
pencabutan ijin pratiknya, hal tersebut disebabkan karena dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Semoga kedepannya tidak terjadi
malpratik-malpratik lain yang dilakukan advokat supaya tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
• Yang dilakukan oleh Kantor/lembaga Anda saat ditemukan malpratik yang di lakukan Advokat.
Apa yang dilakukan oleh organisasi narasumber ketika ada anggotanya yang melakukan malpraktik yang melanggar kode etik profesi
advokat adalah dengan menegurnya secara lisan sebagai konsekuensi paling ringan. Semakin berat pelanggarannya maka akan
semakin berat sanksinya. Mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara dari organisasi, hingga pemberhentian selamanya. Pada
Dasarnya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kode etik advokat oleh masing-masing organisasi berbeda-beda
penggolongannya apakah suatu perbuatan itu masuk ke kategori ringan, sedang, atau berat. Akan tetapi semuanya tetap merujuk pada
UU Advokat yang mengatur sanksi bagi pelanggar kode etik adalah :
• Teguran Lisan
• Teguran Tertulis
• Pemberhentian Sementara Dari Profesinya Selama 3 hingga 12 Bulan
• Pemberhentian Tetap Dari Profesinya

12. ANALISIS
• Contoh malpraktik yang pernah ditemui secara langsung atau sekedar diketahui.
Narasumber mengaku belum pernah melihat atau mengetahui secara sendiri atau langsung mengenai malpraktik yang ada di sekitarnya.
Akan tetapi beliau pun tidak memungkiri bahwa malpraktik sangat mungkin dan sangat banyak terjadi di luaran sana. Bahkan telah
menjadi rahasia umum. Dimana hal ini merupakan sebuah cerita kelabu dalam dunia advokat, dimana perbuatan malapraktik di lapangan
nyatanya ada, tapi sangat sulit dideteksi. Terlebih apabila pelaku dihukum dengan diberhentikan dari organisasinya, pelaku akan dengan
mudahnya akan berpindah organisasi sehingga masalah menjadi tidak terpecahkan. Oleh karenanya diperlukanlah sebuah dewan
independen yang terdiri dari banyak organisasi advokat yang ada untuk memproses pelanggaran etika profesi ini.

13. KESIMPULAN
Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang ada dan berkembang
di Indonesia. Kewenangan Advokat sendiri ialah memberikan bantuan
hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang
dihadapi. Peranan seorang Advokat dalam rangka menuju sistem peradilan
Pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia. Sebgai seorang Advokat sebaiknya dapat
melaksanakan kode etik yang ada dalam profesi advokat,namun tidak
dapat dipungkiri masih banyaknya malpraktik yang dilakukan dalam
menjalankan profesi advokat. Hal demikian dikarenakan Kode etik Advokat
ini ditentukan oleh masing-masing organisasi Advokat, sehingga antara
organisasi advokat yang satu dengan organisasi advokat yang lainnya
berbeda sehingga memudahkan untuk para pelaku malpraktik ini untuk
berpindah dari oraganisasi satu keoraganisasi lainnya saat pelaku ini
mendapatkan hukumannya sehingga masalah ini sulit untuk di pecahkan.

14. THANK YOU