Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.

1. PROSEDUR
PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KEGIATAN
LANJUTAN SESUAI PMK NO 243/PMK.05/2015
ATAS PERUBAHAN PMK NO 194/PMK.05
TAHUN 2014
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKAN
Bagian Keungan dan Umum
Setditjen PRL Tahun 2018

2. Adalah Kegiatan Lanjutan Pelaksanaan Anggaran
Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak
Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
KEGIATAN LANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA

3. • Dalam PMK itu disebutkan, penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke
tahun anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan:
1. Berdasarkan penelitian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia barang/jasa
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa
pelaksanaan pekerjaan;
2. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan
yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di
atas kertas bermeterai;
3. Berdasarkan penelitian KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), pembayaran atas
penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran
berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran berikutnya melalui revisi
anggaran.
MEKANISME PEKERJAAN LANJUTAN
Pada tanggal 23 Desember 2015 telah ditanda tangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan
Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.

4. Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, paling sedikit memuat:
a. Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak
berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
c. Pernyataan bawah penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
d. Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas
penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
MEKANISME PEKERJAAN LANJUTAN
• “Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud, KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP),” bunyi Pasal 4 ayat (1) poin 4 PMK Nomor 243/PMK.05/2015 itu.
• PMK ini juga menegaskan, dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, PPK
melakukan perubahan kontrak berkenaan.
• “Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan: a. mencantumkan sumber dana untuk
membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
Berikutnya; b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan,” bunyi Pasal 9 ayat (2) PMK itu.
• Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
Sebelum dilakukan penandatangan Perubahan Kontrak, menurut PMK ini, penyedia barang/jasa memperpanjang masa
jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK.
• Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5%
(lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan
jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan
perseratus) dari nilai Kontrak.

5. PEKERJAAN
2017
TUNGGAKAN
SP KPA/REVIU
APIP/REVIU BPKP
SDH ALOKASI DI
AKUN SAMA, TANPA
REVIU
REVISI KANWIL/
DJ PA/DJA
PENCANTUMAN
HAL IVB
SISA
PEKERJAAN
FISIK < 100%
FISIK 40%, BG 21
DES ≠ 100%,
PERBAIKAN
31 DES 17 FISIK 60%,
BG 100%, SPM
DITOLAK
FISIK < 100%
DILANJUTKAN
2018
TUNGGAKAN/SISA PEKERJAAN
MAKS 90 HAR
USULAN REVISI MAKS =
KESANGGUPAN PENYELESAIAN PEKERJ
REVIU TIDAK DIATUR
PENCANTUMAN HAL IV TIDAK
DIATUR
REVISI DJA
MEKANISME PEKERJAAN TUNGGAKAN DAN LANJUTAN

6. MEKANISME BANK GARANSI

7. Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
7
TW III 2017

8. Monitoring Penyelesaian Tagihan
8
BAST
INVOICE
SPP
SPM
KPPN
5 HK
5 HK
5 HK
2 HK
17 Hari Kerja
SP2D

9. Monitoring Penyelesaian Tagihan
9
Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa, paling kurang memuat:
1
Untuk SPM-UP/GUP/ TUP/PTUP, paling kurang memuat:
Nomor dan tanggal SPP
2
3
Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non
gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas, paling kurang memuat:
a. Nomor dan tanggal SPP;
b. Nomor dan tanggal Perjanjian/Kontrak; dan
c. Nomor dan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara Serah Terima BAST);
a. Nomor dan tanggal SPP;
b. Nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Tugas
Satker menyampaikkan ke KPPN bahwa dalam uraian SPM yang diajukan agar dilengkapi dengan catatan sebagai berikut:

10. Monitoring Penyelesaian Tagihan
10
1 Memproses SPM yang diajukan Satker sesuai ketentuan yang berlaku, apabila norma penyelesaian tagihan masih
dalam batas jangka waktu 17 hari kerja
2
3
Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, KPPN meminta Satker untuk melampirkan Surat
Pernyataan SPM melebihi batas waktu, pada saat pengajuan SPM
Melaporkan jumlah surat pernyataan pengajuan SPM Satker yang mengalami keterlambatan penyelesaian tagihan,
kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan
4
Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelesaian tagihan, KPPN dapat melakukan koordinasi dengan Satker terkait
permasalahan dalam penyelesaian tagihan
5 Laporan surat pernyataan pengajuan SPM yang penyelesaian tagihannya melebihi batas waktu disampaikan
kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat Minggu Pertama pada bulan berikutnya setelah triwulan
berkenaan berakhir.

11. Monitoring Penyelesaian Tagihan
11
KPPN
SATKER
SP2D
tagihan diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya
hak tagih kepada negara
SPM-LS PBJ
Nomor dan tanggal SPP
Nomor dan tanggal Perjanjian/Kontrak
Nomor dan tanggal BAPP/BAST
SPM-UP
SPM-LS PBJ
SPM-LS Bend
terima
• uraian tidak lengkap; atau
• melebihi 17 hari.
lengkap
KPPN meminta kepada KPA Satker untuk :
1.melengkapi uraian pada SPM; atau
2.melengkapi dengan Surat Pernyataan KPA keterlambatan
tagihan melebihi 17 hari.
KANWIL DJPB
SPM-UP
Nomor dan tanggal SPP
SPM-LS Bend
Nomor dan tanggal SPP
Nomor dan tanggal SK/ST
Uraian SPM
KPPN menyampaikan kepada
Satker
rekap
laporan
paling lambat Minggu Pertama
pada bulan berikutnya setelah
triwulan berkenaan berakhir

12. Norma Penyampaian Data Kontrak
12
A Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
B
C
Kontrak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 (yang seharusnya sudah didaftarkan ke KPPN pada
tanggal 28 Februari 2017) dan kontrak tanggal 21 Februari sd tanggal 3 Maret 2017, disampaikan kepada KPPN paling lambat
tanggal 10 Maret 2017.
Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 3 Maret 2017, didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja.
D Terhadap penyampaian data kontrak yang terlambat, KPPN menerapkan ketentuan sebagai berikut :
1) Apabila waktu pendaftaran data kontrak tidak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN
setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN.
2) Apabila waktu pendaftaran data kontrak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah
terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN, dan SPM baru dapat diajukan ke KPPN paling cepat 5 (lima) hari
setelah data kontrak terdaftar di KPPN.
E Dalam kondisi mendesak, pengajuan SPM yang bersamaan dengan penyampaian data kontrak, dapat dipertimbangkan diproses
oleh KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan dari KPA dan mendapat persetujuan Kepala KPPN.