Dokumen tersebut membahas tentang verifikasi tagihan belanja barang non pegawai. Terdapat penjelasan mengenai proses verifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (PPSPM) mulai dari pengujian kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian kode anggaran, kebenaran formal dokumen, kebenaran pihak penerima pembayaran, kebenaran perhitungan tagihan dan pajak, hingga kesesuaian prestasi pekerjaan.

1. Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
E-Learning
Verifikasi Tagihan Belanja
Barang Non Pegawai

2. Pejabat Pengelola Keuangan Satker
KPA .
Kepala Kantor
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Penanda-
tangan SPM
Bendahara
Pengeluaran
BPP
Bendahara
Penerimaan
Pejabat
Lainnya
PPABP
Pejabat
Pengadaan
PPHP
Petugas
Akuntansi
PA
Delegasi
Mandat

3. Pemisahan
Otorisator Ordonatur Comptable
SKO SPM SP2D

4. Pengujian Belanja
- Bukti Pendukung
- Bukti perjanjian
- Referensi Bank
- BAPP
- BAST
- BAP
- Kuitansi
- Faktur dan SSP
- Jaminan Bank
- Dokumen lain
- Kebenaran
perhitungan
- Kebenaran data
pihak yang berhak
menerima
- Kesesuaian Spek dan
volume
- Ketepatan Jangka
waktu
- Kelengkapan dokumen pendukung SPP
- Kesesuaian penandatangan SPP
- Kebenaran pengisian SPP
- Kesesuaian BAS
- Ketersediaan Pagu
- Kebenaran formal
- Kebenaran pihak yang meberima
- Kebenaran perhitungan tagihan dan pajak
- Kepastian terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara
- Kesesuaian Prestasi
a. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak, nilai tagihan,
jadwal waktu pembayaran, dan ketersediaan dana
b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran; dan
c. pemeriksaan dan pengujian ketepatan MAP
SPBy DRPP
5 HK
5 HK (GUP)2 HK (UP)
KPPN
2 HK
2 HK

5. PENGUJIAN PPSPM

6. Pengujian Kebenaran SPP dan
Pendukungnya
Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
Kebenaran pengisian format SPP;
Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja
Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan
kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;

7. Pengujian Kebenaran SPP dan
Pendukungnya
Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP;
Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;

8. Pengujian Kebenaran SPP dan
Pendukungnya
Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di
bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak
tagih.
Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih
kepada negara; dan
Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan
pembayaran dalam perjanjian/kontrak.

9. Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan
SPP, maka PPSPM harus menyatakan secara
tertulis alasan penolakan/pengembalian
tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya SPP.
Menolak dan Mengembalikan SPP

10. Kebenaran penggunaan kode mata anggaran yang
dituangkan dalam tagihan menjadi tanggung jawab
PPSPM. Sehingga PPSPM harus memperhatikan
kesesuaian kode-kode mata anggaran pada tagihan
dengan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
Membebankan Tagihan

11. ➢ Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana
UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada karwas DIPA;
➢ Menandatangani SPM; dan
➢ Memasukkan Personal Identification Number (PIN)
PPSPM
Menerbitkan SPM
➢ Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi
dokumen hak tagih pembayaran dan akibat yang timbul
dari pengujian yang dilakukannya; dan
➢ ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian
SPM kepada KPPN

12. Ketepatan Waktu
SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan
SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja

13. Penyampaian SPM
➢SPM-UP dilampiri surat pernyataan dari KPA ;
• SPM-TUP dilampiri surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN;
• SPM-LS dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau
daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima
• Untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, disamping
dilampiri dokumen sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan Faktur Pajak

14. Penyampaian SPM
SPM disampaikan kepada KPPN paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan.
SPM-LS pembayaran gaji induk
disampaikan kepada KPPN paling
lambat tanggal 15 sebelum bulan
pembayaran.

15. SPM yang menjadi pertinggal pada PPSPM berserta
dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran yang merupakan bukti-bukti pendukung
SPP yang disampaikan PPK disimpan dan
ditatausahakan oleh PPSPM.
Menyimpan dan Menjaga Keutuhan
Dokumen

16. Melaporkan Pelaksanaan Pengujian
dan Perintah Membayar
PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan
kepada KPA
Laporan bulanan memuat hal-hal sebagai
berikut:
• Jumlah SPP yang diterima;
• Jumlah SPM yang diterbitkan; dan
• Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

17. Studi Kasus
PPK mengajukan SPP beserta
lampirannya untuk pembayaran
service AC Tahap I senilai
Rp.18.237.300,00

18. 1. Pengujian Kelengkapan Dokumen
Pendukung SPP
Noc Uraian Kelengkapan Keterangan
1 Bukti Perikatan/perjanjian  SPK
2 Ringkasan Kontrak 
3 Karwas Kontrak 
4 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan - Tidak perlu
5 Berita Acara Serah Terima 
6 Bukti penyelesaian pekerjaan lain - Tidak perlu
7 Berita Acara Pembayaran 
8 Kuitansi Pembayaran 
Cheklist Kelengkapan Dokumen
Tagihan LS Penyedia

19. No Uraian Kelengkapan Keterangan
9 Faktur Pajak 
10 Surat Setoran pajak 
11 Referensi Bank/rekening (foto kopi) 
12 NPWP (Foto kopi) 
13 Jaminan yang dikeluarkan
bank/lembaga keuangan
-
14 Konfirmasi tertulis dari penerbit
jaminan
-
Cheklist Kelengkapan Dokumen
Tagihan LS Penyedia …lanjutan
1. Pengujian Kelengkapan Dokumen
Pendukung SPP

20. 2. Kesesuaian kode BAS pada SPP
dengan DIPA/POK
523121 Belanja Biaya
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
– Pengeluaran untuk
pemeliharaan/perbaikan untuk
mempertahankan peralatan
dan mesin agar berada dalam
kondisi normal yang tidak
memenuhi syarat kriteria
kapitalisasi aset tetap peralatan
dan mesin.

21. 3. Kebenaran Formal Dokumen/Surat Bukti Yang
Menjadi Persyaratan/Kelengkapan Sehubungan
Dengan Pengadaan Barang/Jasa
1. Nomor BAST
2. Hari, tanggal BAST
3. Penandatangan BAST
4. Pernyataan pekerjaan
selesai dan diterima
dalam kondisi baik
5. Pernyataan penyedia
berhak dibayarkan
6. Tandatangan penyedia
dan PPK

22. Spesifikasi teknis
barang/jasa antara yang
tercantum pada
dokumen perikatan dan
BAST sama

23. BAST Barang/pekerjaan minimal memuat:
23
BAST Barang/Pekerjaan
❖Nama, jabatan, dan alamat kedua belah pihak;
• Prestasi fisik pekerjaan yang diserahkan;
• Hari dan tanggal pembuatan berita acara;
• Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan;
• Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima oleh rekanan;
• Nama dan tanda tangan kedua belah pihak.

24. 1. Identitas satker, nomor dan
tangal SPK
2. Uraian pekerjaan pada
SPK/Perikatan sama dengan
peruntukan Akun pada DIPA
3. Pernyataan berlakunya
SPK/Perikatan lain, apakah
memerlukan SPMK
4. Sumber dana pembayaran
5. Jangka waktu pelaksanaan
6. Uraian Pekerjaan

25. 7. Nilai total SPK
8. Ketentuan tentang denda
keterlambatan
9. Tandatangan pihak yang
berkontrak
10. Bermeterai

26. 2. Ketentuan tentang
pengenaan pajak atas nilai
SPK

27. SPK = biasanya utk
pekerjaan yang
sederhana;
Kontrak = biasanya
utk pekerjaan
yang lebih
kompleks.
27
Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak
SPK/Kontrak
minimal
memuat:
Pejabat yang memerintahkan/mempunyai kewenangan;
SPK ditandatangani oleh yang memberi perintah dan pihak
yang menerima perintah;
Pokok pekerjaan, ruang lingkup, dan uraian pekerjaan yg
disepakati;
Harga serta syarat pembayaran;
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
Sanksi dalam hal kedua belah pihak melakukan wanprestasi;
Meterai Rp 10.000,- apabila nilai perikatan/kontrak
diatas 5 juta,

28. Dalam Surat Perjanjian/Kontrak memuat seperti pada SPK ditambah dengan:
28
Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak
Jaminan teknis hasil pekerjaan yang diserahkan;
Penyelesaian perselisihan;
Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
Penggunaan produksi DN secara tegas dan terinci dlm lampiran kontrak;
Rumusan mengenai penyesuaian harga kontrak;
Ketentuan mengenai pemberian uang muka.

29. 4. Kebenaran Pihak Yang Berhak Menerima
Pembayaran Pada SPP Sehubungan Dengan
Perjanjian/Kontrak/Surat Keputusan
1. Atas nama jabatan
2. Uraian jumlah uang dalam
angka dan huruf
3. Uraian pekerjaan yang
dibayarkan
4. Tanggal kuitansi
5. Nama Penerima uang dan
jabatan
6. Tandatangan para pihak (PPK
dan Penyedia)
7. Keterangan dan tandatangan
tanggung jawab penerima
barang

30. Nama wajib bayar harus atas nama jabatan;
Nama yang berhak menerima adalah nama dan jabatan orang yang menerima pembayaran
sehubungan dgn pelaksanaan kegiatan/pekerjaan;
Tanda tangan lunas oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PPK atas nama
KPA;
Uraian memuat obyek kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
Jumlah yang dibayarkan hrs sama angka & huruf;
Tahun Anggaran Berjalan & akun sesuai dgn pembebanannya;
Bea Meterai sesuai dgn besarannya;
30
Pengujian terhadap Kuitansi

31. 1. Referensi bank

32. 5. Kebenaran Perhitungan Tagihan Serta
Kewajiban Di Bidang Perpajakan Dari Pihak
Yang Mempunyai Hak Tagih
1. Kode dan nomor seri faktur pajak
2. Identitas PKP dan Pembeli BKP/JKP
3. Uraian nama barang, nilai DPP dan
perhitungan PPN yang dipungut
4. Barcode

33. Kebenaran Perhitungan Tagihan Serta
Kewajiban Di Bidang Perpajakan Dari Pihak
Yang Mempunyai Hak Tagih
1. Identitas wajib pajak
2. Kode akun, kode jenis setoran
3. Jumlah setoran pajak
4. Tanggal setoran

34. Kebenaran Perhitungan Tagihan Serta Kewajiban Di
Bidang Perpajakan Dari Pihak Yang Mempunyai Hak Tagih
1. Identitas wajib pajak
2. Kode akun, kode jenis setoran
3. Jumlah setoran pajak
4. Tanggal setoran

36. 6. Kepastian Telah Terpenuhinya Kewajiban
Pembayaran Kepada Negara Oleh Pihak Yang
Mempunyai Hak Tagih Kepada Negara
Apabila ada
keterlambatan maka
kenakan denda sesuai
besaran denda pada
SPK

37. 7. Kesesuaian Prestasi Pekerjaan Dengan
Ketentuan Pembayaran Dalam
Perjanjian/Kontrak.
Nilai pembayaran pada SPP sama
dengan nilai pembayaran pada
SPK atau dokumen perikatan lain

38. • SPBy adalah dokumen yang menjadi dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk
melakukan pembayaran dari Uang Persediaan.
• SPBy disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.
• SPBy sebagaimana dimaksud dilampiri dgn bukti pengeluaran :
– kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan
SSP;
– nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang
telah disahkan PPK.
– Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian
Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi.
38
Surat Perintah Bayar (SPBy)

39. • Berdasarkan SPBy Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan:
– pengujian atas SPBy yang meliputi pengujian sebagaimana kewenangan
Bendahara;
– pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang
diajukan dan menyetorkan ke kas negara .
• Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang
muka kerja, SPBy dilampiri:
– rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
– rincian kebutuhan dana; dan
– batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima
uang muka kerja.
39
Surat Perintah Bayar (2)

40. 40
Surat
Perintah
Bayar (3)

41. Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
TERIMA KASIH