Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dibahas pula mengenai dasar hukum pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan.

1. Jakarta , JANUARI 2016
MEKANISME PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

2. 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP nomor 45 Tahun 2013 ttg Tata Cara Pelaksanaan APBN
4. Perpres No.4 tahun 2015 ttg perubahan ke 4 atas perpres
54/2010 ttg pengadaan barang/jasa pemerintah
5. Perpres no. 11 tahun 2015 ttg Kementerian Dalam Negeri
6. Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 ttg tatacara Pembayaran dlm
rangka Pelaks. APBN
7. Permendagri 1 tahun 2015 ttg Pedoman pelaksanaan kegiatan
dan anggaran di lingk. Kemendagri

3. DASAR HUKUM
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN
• PERMENKEU NO. 190 TH. 2012
• PENGELOLA KEUANGAN TERDIRI DARI:
- KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
- PEJABAT PENGUJI & PENANDA TANGAN SPM
- BENDAHARA PENGELUARAN
- PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)
Bersertifikasi keahlian, kecuali PPK dijabat eselon I dan II
- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

4. PEMISAHAN KEWENANGAN
4
Pengurusan Komtabel
Comptabel beheer
Pengurusan Administrasi
administratief beheer
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
PENELITIAN &
PENGUJIAN
PERINTAH
PENCAIRAN
DANA
(Kondisi setelah berlaku UU No. 1 Tahun 2004)
PPSPM
PPK
KUASA BUN
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara
sesudah reformasi
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPPN
SP2D
SPP SPM
PENGUJIAN SPJ:
Oleh PPK
(ps.13,g)pmk.190/2012

5. Mekanisme pembayaran apbn
Pembayaran Langsung
Uang Persediaan

6. PEMBAYARAN LANGSUNG
Bendahara Pengeluaran atas dasar surat
keputusan maupun surat tugas . Khusus
untuk pembayaran belanja pegawai tertentu,
honor dan belanja perjalanan
Penerima hak lainnya atas dasar surat
perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas
atau surat perintah kerja lainnya

7.  UP digunakan untuk keperluan
membiayai kegiatan operasional sehari-
hari Satker dan membiayai pengeluaran
yang tidak dapat dilakukan melalui
mekanisme Pembayaran LS.
 Pembayaran dengan UP yang dapat
dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu)
penerima/ penyedia barang/jasa paling
banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) kecuali untuk
pembayaran honorarium dan perjalanan
dinas.
 Penggantian UP dilakukan apabila UP
telah dipergunakan paling sedikit 50%
(lima puluh persen).
•
 UP dapat diberikan untuk
pengeluaran-pengeluaran:
 Belanja Barang;
 Belanja Modal; dan
 Belanja Lain-lain.
 Bendahara Pengeluaran melakukan
penggantian (revolving) UP yang
telah digunakan sepanjang dana
yang dapat dibayarkan dengan UP
masih tersedia dalam DIPA.
 Untuk kebutuhan yang mendesak
dan dana UP tidak mencukupi
maka Bendahara Pengeluaran dapat
mengajukan Tambahan Uang
Persediaan (TUP)

8. Syarat Mengajukan TUP :
1. Kebutuhan sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
2. Paling lama untuk 1 bulan tmt SP2D terbit;
3. Apabila tidak habis 1 bulan, disetor ke Rek. Kas
Negara;
4. Pengecualian angka 1&2, dispensasi perpjgan waktu
pertanggungjawaban TUP: Kepala Kanwil DJPBN;
5. Permohonan dispensasi angka 4, diajukan PA/KPA
dengan disertai alasan yang jelas.

9. PPK PP SPM
TTD basah PPSPM,
Barcode + injek PIN
1
2
3
KUASA BUN (KPPN)
PENELITIAN &
PENGUJIAN SPP
Pembuatan SPM
Pembuatan SPP
SPP &
Dokumen Lain
SPP &
Dokumen Lain
DIPA
SPM
SPM
4
Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
Mekanisme
SP2D
Mekanisme Penerbitan SPM
Nilai SPP > 50 jt Pembuatan
karwas + register suplier
Jawaban
penolakan/perse
tujuan suplier &
karwas melalui
E-mail, PA
1M > renkas
Persetujuan KPA

10. 10
NO.
PERMENKEU
N0. 190/PMK.05/2012
URAIAN PELAKSANA
BATAS WAKTU
(MAKSIMAL)
1 2 3 4 5
1. Pasal 41 ayat (1)
Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN
diajukan dengan surat tagihan oleh penerima
hak kepada PPK.
Pihak Ketiga
(Rekanan)
5 (Lima) Hari Kerja
2. Pasal 42 ayat (7)
SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai
diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada
PPSPM setelah dokumen pendukung diterima
secara lengkap dan benar dari penerima hak.
PPK 5 (Lima) Hari Kerja
3. Pasal 56 ayat (4)
Jangka waktu pengujian SPP-LS sampai dengan
penerbitan SPM-LS oleh PPSPM.
PPSPM 5 (Lima) Hari Kerja
4. Pasal 59 ayat (5)
PPSPM menyampaian SPM ke KPPN setelah
SPM diterbitkan.
PPSPM 2 (Dua) Hari Kerja
JUMLAH HARI KERJA 17 (Tujuh belas) HK
BATAS WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN SPM-LS
NON BELANJA PEGAWAI UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
BERDASARKAN PERMENKEU NOMOR 190/PMK.05/2012
2015
berlaku

11. 11
Ps. 36 ayat (1) PMK nomor 190/PMK.05/2012 ,
menjelaskan data perjanjian/kontrak disampaikan kepada
KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
ditandatangani nya perjanjian/kontrak utk dicatatkan ke
dalam kartu pengawasan kontrak KPPN
Jika sudah menandatangani perjanjian/kontrak Agar
segera menyampaikan data kontrak berkenaan ke KPPN
utk didaftarkan pada aplikasi SPAN
Surat Dirjen PB No. S-4024/PB/2015,
13 mei 2015

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15

16. 16
PMK no. 57/PMK.02/2015 (18 maret 2015) tentang Perubahan atas
PMK. 53/pmk.02/2014 tgl. 17 maret 2014 ttg standar biaya masukan
TA.2015
Ditmbahkan pd tgl April 2015
No. 15 : Honor Tim Pelaksana Kegiatan
-Klasifikasi I : K/L yg sdh menerima tunj.kir kelas jabatan tertinggi
lebih besar atau sama dgn 40 jt
-Kalisfikasi II : K/L yg sdh menerima tunj.kir kelas jabatan tertinggi
lebih besar atau sama dgn 25 jt, kurang dari 40 jt
-Kalisfikasi III : K/L yg sdh menerima tunj.kir kelas jabatan tertinggi ,
kurang dari 25 jt
-Ditjen Bina Pemdes masuk katagori III : jadi untuk eselon I dan II
boleh menerima honor 4 Tim, es III 5 Tim dan es IV / JFU 7 Tim

17. Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat
Perbendaharaan Negara, Bendahara Pengeluaran, dan KPPN
sebagai Kuasa BUN
a. KPA bertanggungjawab manajerial
b. PPK bertanggungjawab material dan formal
c. PPSPM bertanggungjawab formal
d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya.
e. KPPN sebagai Kuasa BUN melakukan fungsi sebagai comptable beheer
(pemegang fungsi pembayaran)
Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan
fungsi check and balance di satker berjalan dengan baik.
17
Diatur secara jelas

18. TANGGUNG JAWAB MATERIAL DAN FORMAL PPK
Memastikan kesesuaian antara kontrak dengan target kinerja
yang tertuang dalam DIPA
Memastikan kesesuaian antara fisik barang/jasa sama dengan
yang tercantum dalam kontrak, dan didukung oleh dokumen
serah terima barang/pekerjaan
Memastikan tersusunnya rencana kegiatan yang baik dan
pelaksanaan rencana kegiatan sesuai rencana;
Memastikan bahwa pembayaran tagihan negara didukung
oleh bukti-bukti yang sah.
18

19. a. kelengkapan dokumen tagihan
b. kebenaran perhitungan tagihan
c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBN
d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang
tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan
oleh penyedia barang/jasa
e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen
perjanjian/kontrak
f. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen
perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara; dan
g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen
perjanjian/kontrak
Dalam menerbitkan SPP, PPK melakukan pengujian yang
meliputi:

20. DOKUMEN SPP UNTUK PENGUJIAN PP-SPM
1.SPP
2.Kontrak/SPK yang mencantumkan No.Rek
3.SPKuasa PA mengenai penetapan rekanan
4.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), Serah Terima
Pekerjaan (BAST) dan Pembayaran BAP)
5. Berita Acara penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK ke KPA
(BAPHP)
6.Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk
INVOICE.
7.Faktur pajak & SSP yang telah ditandatangani WP
8.Jaminan Bank atau yang dipersamakan
9.Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk BLN
10.Ringkasan Kontrak sesuai dengan format
IMPLEMENTASI DI DITJEN PMD

21. [21]
Selesai
Terima Kasih Atas Perhatiannya