Kebijakan Akuntansi Pemerintah Akhir Tahun 2021

1. Kebijakan Akuntansi
atas Transaksi
Akhir Tahun
Anggaran 2021
Rapat Koordinasi SAI Tahun 2021
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jakarta, 12 Januari 2022

2. Pencatatan kontrak
wanprestasi
(pencairan jaminan
pembayaran akhir
tahun dan jaminan
pemeliharaan)
Beban tahun
2021 yang
dibayarkan
menggunakan
DIPA tahun 2022
Pencatatan UP
Kartu Kredit
Pemerintah (KKP)
Pencatatan UP
Tunai
Penyajian selisih
kurs atas Kas di
Bendahara
Hibah langsung
belum disahkan
Pencatatan kas
dan setara kas
pada bendahara Panduan Teknis
Pelaksanaan
Anggaran dan
Akuntansi
Pemerintah Pusat
Edisi 31
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal
Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Unaudited)
serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun
Penyelesaian pekerjaan pada
masa pandemi COVID-19 yang
tidak selesai s.d. tahun 2021
dan akan dilanjutkan pada
tahun 2022
Beban penyisihan piutang
bersaldo minus
Akun pendapatan yang
masih harus diterima
Satker Konsolidasi pada
K/L yang menerapkan
SAKTI full module
Barang dan jasa yang
memperoleh fasilitas
perpajakan DTP
Pencatatan persediaan
berupa cuka, materai, dan
leges serta meterai.
Eliminasi Transaksi
Resiprokal pada K/L
Kebijakan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021

3. 1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi (Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021)
SPM-LS
kontraktual
BAST/BAPP tgl 21-31
Desember 2021; nilai
kontrak ≤ Rp50 juta
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) untuk
menggantikan Asli jaminan
pembayaran akhir tahun
anggaran
BAST/BAPP tgl 21-31
Desember 2021; nilai
kontrak > Rp50 juta
Asli jaminan pembayaran akhir
tahun anggaran
• masa berlaku paling
singkat s.d berakhirnya
masa kontrak;
• nilai jaminan paling
sedikit sebesar nilai
pekerjaan yang belum
diselesaikan;
• masa pengajuan klaim
selama 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak
berakhirnya jaminan
tersebut.
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka dilakukan pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
(garansi bank).
Pekerjaan tidak selesai s.d.
berakhirnya masa kontrak
atau 31 Desember 2021
Pekerjaan dilanjutkan pada tahun
anggaran berikutnya
Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun
Pekerjaan tidak dilanjutkan
(wanprestasi)
Penyedia barang/jasa tidak melakukan
pengembalian ke kas negara
Pencairan Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun

4. 1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
A1. Prosedur Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun >> Pekerjaan Dilanjutkan pada Tahun
Anggaran Berikutnya
KPA menyampaikan pem-
beritahuan atas pekerjaan
yang akan dilanjutkan pada
tahun anggaran berikutnya ke
KPPN paling lambat 5 hari
kerja sejak akhir tahun
anggaran berkenaan
Dilampiri surat pernyataan
kesanggupan menyelesaikan
sisa pekerjaan paling lambat
90 hari kalender sejak
berakhirnya masa pelaksana-
an pekerjaan
Pada hari kerja berikutnya,
setelah menerima
pemberitahuan tersebut,
Kepala KPPN mengajukan
klaim pencairan Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun
Anggaran sebesar sisa nilai
pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke tahun
anggaran berikutnya untuk
untung kas negara.

5. 1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran
Akhir Tahun 2021
A2. Prosedur Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun >> Pekerjaan Tidak Dilanjutkan pada Tahun
Anggaran Berikutnya (Wanprestasi)
KPA/PPK menerbitkan surat
pernyataan wanprestasi
dan/atau pemutusan kontrak
dan Surat Penetapan Nilai
Pengembalian kepada Negara
(SPNP)
Surat pernyataan wanprestasi
dan/atau pemutusan kontrak
diterbitkan sesuai ketentuan
pemutusan kontrak dalam surat
perjanjian/Surat Perintah Kerja
(SPK) pengadaan barang/jasa
dan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah
SPNP dibuat berdasarkan surat
pernyataan wanprestasi
dan/atau pemutusan kontrak
dan hasil pemeriksaan pekerjaan
yang telah di-TTD oleh PPK
dan/atau konsultan pengawas
Nilai pengembalian kepada
Negara yang tercantum dalam
SPNP sebesar bruto pembayaran
yang telah dibayarkan oleh
Negara, namun belum ada
prestasi pekerjaan karena
adanya wanprestasi dan/atau
pemutusan kontrak
KPA/PPK menyampaikan surat
pernyataan wanprestasi dan/atau
pemutusan kontrak, SPNP, dan Surat
Perintah Penyetoran Pengembalian
(SP3) kepada penyedia barang/jasa
sebagai penagihan pertama, dengan
tembusan kepada Kepala KPPN mitra
kerja dan Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Berdasarkan surat pernyataan
wanprestasi dan/atau
pemutusan kontrak, SPNP, dan
SP3, penyedia barang/jasa
melakukan pengembalian ke kas
Negara paling lambat 7 hari kerja
setelah SP3 diterbitkan oleh
KPA/PPK
Apabila penyedia barang/jasa
tidak melakukan pengembalian
ke kas Negara, pengembalian
kepada Negara dilakukan melalui
klaim jaminan oleh Kepala KPPN
berdasarkan surat kuasa
klaim/pencairan jaminan dari
KPA/PPK sebelum berakhirnya
masa klaim

6. 1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Perlakuan
Akuntansi
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun tidak
disajikan dalam Neraca, tetapi cukup
diungkapkan secara memadai dalam CaLK
Dalam hal pencairan jaminan dan penyetoran
ke kas Negara s.d. 31 Desember 2021
Disetorkan sebagai pengembalian belanja TAB
(akun 5xxxxx) menggunakan kode BA, E1, dan
Satker ybs.
Pencatatan BPN mengurangi belanja dan beban
atau aset
Dalam hal pencairan jaminan dan penyetoran
ke kas Negara setelah 31 Desember 2021
Satker menyajikan Piutang Lainnya dan
mengoreksi Beban/Aset sebesar nilai pekerjaan
yang tidak selesai
Disetorkan pada tahun berikutnya sebagai
penerimaan kembali belanja TAYL (akun
42591x) menggunakan kode BA, E1, dan Satker
ybs
Untuk dapat mengakui Piutang Lainnya, kriteria pengakuan piutang sesuai Bultek 16 dan PMK Kebijakan Akuntansi harus
terpenuhi: telah diterbitkan surat ketetapan/surat tagihan.

7. Pasal 23 PER-9/PB/2021: Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak
diatur sebagai berikut:
1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pemeliharaan
B. Jaminan Pemeliharaan
Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.
Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun
anggaran 2021 atau yang melampaui tahun anggaran 2021,
biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran
2021 dengan dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang
telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan
tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau
disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas
prestasi pekerjaan fisik.
Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan
syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK yang
mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran atas Beban
APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima.

8. 1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pemeliharaan
Perlakuan akuntansi atas jaminan pemeliharaan adalah sebagai berikut:
Jaminan pemeliharaaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup
diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan
dicairkan dan disetor ke kas negara oleh satker menggunakan BPN sebagai Pendapatan
Anggaran Lain-lain (kode akun 425999).
Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai Persediaan/Aset
Tetap/Aset Lainnya.

9. 2. Perlakuan Atas Beban Tahun 2021 menggunakan DIPA tahun 2022
 Belanja uang makan dan uang lembur bulan Desember 2021 dapat dibayarkan menggunakan UP/TUP
dengan memperhatikan ketersediaan pagu DIPA tahun 2021.
 Dalam hal satker tidak memiliki besaran UP/TUP dan/atau Bendahara Pengeluaran, belanja uang
makan dan uang lembur bulan Desember 2021 diatur:
• Dalam hal satker tidak memiliki besaran UP/TUP, satker dapat mengajukan pembayaran uang
makan dan uang lembur s.d. tanggal 14 Desember 2021 menggunakan SPM-LS ke Bendahara
Pengeluaran. Uang makan dan uang lembur tanggal 15-31 Desember 2021 dibayarkan
menggunakan beban DIPA tahun 2022.
• Dalam hal satker tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran, satker dapat mengajukan
pembayaran uang makan dan uang lembur s.d. tanggal 14 Desember 2021 menggunakan SPM-LS
kepada penerima. Uang makan dan lembur tanggal 15-31 Desember 2021 dibayarkan
menggunakan beban DIPA tahun 2022.
Pasal 16 PER-9/PB/2021:

10. 2. Perlakuan Atas Beban Tahun 2021 menggunakan DIPA tahun 2022
Perlakuan akuntansi atas beban uang makan dan lembur tanggal 15-31 Desember tahun 2021
menggunakan DIPA tahun 2022
Uang makan dan lembur
tanggal 15-31 bulan
Desember 2021 yang
dibayar menggunakan DIPA
tahun 2022 merupakan
kewajiban pemerintah
yang belum dibayarkan s.d.
tanggal pelaporan,
sehingga satker agar
mencatat dan
menyajikannya sebagai
Belanja yang Masih Harus
Dibayar.
Untuk memastikan nilai
Belanja yang Masih
Harus Dibayar, satker
agar mengidentifikasi
berdasarkan dokumen
pendukung dan bukan
hanya perkiraan atau
estimasi.
Dokumen pendukung
yang dapat digunakan
antara lain: daftar hadir
pegawai, Surat
Perintah Kerja (SPK)
Lembur, Daftar
Perhitungan Uang
Makan dan Lembur,
dsb.
BELANJA YANG MASIH
HARUS DIBAYAR
01 PERHITUNGAN
02 DOKUMEN SUMBER
03

11. 3. Pencatatan Transaksi terkait UP dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Pasal 17 PER-9/PB/2021:
Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP) bagi
Satker perwakilan RI di
luar negeri dibatasi sampai
dengan tanggal 29
Oktober 2021, sedangkan
bagi selain Satker
perwakilan di luar negeri
dibatasi sampai dengan
tanggal 17 Desember
2021.
Pertanggungjawaban atas penggunaan KKP (SPM-
GUP/SPM-PTUP KKP) harus sudah diterima KPPN
paling lambat tanggal 21 Desember 2021 pada jam
kerja untuk selain Satker perwakilan di luar negeri.
Sedangkan bagi Satker perwakilan di luar negeri,
SPM-PTUP sebagai pertanggungjawaban
pembayaran tagihan KKP harus sudah diterima
KPPN paling lambat tanggal 30 November 2021
pada jam kerja.
Pembayaran tagihan KKP
dilakukan melalui pendebitan
rekening Bendahara
Pengeluaran (BP) atau
Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) ke rekening
bank penerbit KKP setelah
pencairan dana SP2D diterima
atau masuk ke rekening BP
atau BPP. Mekanisme pelaksanaan
pembayaran dengan KKP
berpedoman pada PMK Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata
Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan PMK Nomor
97/PMK.05/2021 atau Perdirjen
Perbendaharaan mengenai Uji
Coba Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah pada Satuan Kerja
Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri.
1
3
2
4

12. 3. Pencatatan Transaksi terkait UP dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Perlakuan Akuntansi:
Apabila pencairan SP2D atas UP KKP telah diterima di rekening BP/BPP, namun s.d. 31 Desember 2021 belum
dilakukan pendebetan ke rekening bank penerbit KKP disajikan sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran,
melalui jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxxx Neraca
K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya xxxx Neraca
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA terhadap SP2D yang belum dilakukan pendebetan di rekening bank KKP
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya xxxx Neraca
K 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxxx Neraca
Jurnal balik pada Aplikasi SAIBA
Pada awal tahun anggaran berikutnya, dilakukan jurnal balik untuk mengeliminasi Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran dari neraca.
Bagi Satker pengguna SAKTI, jurnal Kas Lainnya di BP terkait UP KKP terbentuk pada saat dilakukan
perekaman mutasi masuk dan keluar kas melalui Modul Bendahara.

13. 4. Pencatatan Transaksi terkait UP dalam bentuk Tunai
Bendahara Pengeluaran (BP)
menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai TA
2021 ke kas negara dengan Akun
Pengembalian UP/TUP Tunai paling
lambat tanggal 31 Desember 2021
BP wajib mencocokkan data dengan KPPN
sebelum menyetor UP/TUP untuk mengetahui
kebenaran sisa dana UP/TUP yang harus disetor
Atas setoran sisa dana UP/TUP Tunai,
BP menyampaikan fotokopi BPN yang
telah disahkan oleh KPA ke KPPN
Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-
PTUP oleh BP atas pertanggungjawaban
UP/TUP Tunai TA 2021 paling lambat
tanggal 7 Januari 2022 dan diberi
tanggal 31 Desember 2021
KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP
Nihil dan SPM-PTUP Tunai paling
lambat tanggal 11 Januari 2022 dan
diberi tanggal 31 Desember 2021

14. Perlakuan
Akuntansi
terhadap sisa
UP/TUP Tunai
Satker belum menyetorkan sisa UP/TUP Tunai
s.d. tanggal 31 Desember 2021 dan baru
menyetorkan ke kas negara di TA berikutnya
Sisa dana UP/TUP tersebut tetap disajikan sebagai Kas di Bendahara
Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021
Satker tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian. Saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran otomatis tetap tersaji selama satker belum
melakukan penihilan/penyetoran ke akas negara.
Satker masih memiliki sisa UP/TUP Tunai yang
belum dipertanggungjawabkan s.d. tanggal 31
Desember 2021 dan TA berikutnya Satker
bersangkutan tidak memperoleh DIPA
Kepala KPPN segera menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait
dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) pada K/L terkait, Kepala Perwakilan BPKP setempat, dan
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Satker bersangkutan telah memenuhi kriteria likuidasi sehingga
diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya
sampai dengan Neraca dan Laporan BMN bersaldo nihil >> untuk sisa
UP/TUP seharusnya dinihilkan atau disetor ke kas negara
4. Pencatatan Transaksi terkait UP dalam bentuk Tunai

15. 5. Penyajian Selisih Kurs Kas di BP dalam Mata Uang Asing
Saldo Kas di BP dalam
valas di satker
dijabarkan
menggunakan Kurs
Penutup tanggal 31
Desember 2021
Kurs Penutup dapat
diakses melalui menu
referensi pada Aplikasi
OMSPAN.
Koordinasi dengan
KPPN mitra untuk
menyepakati nilai
nominal valas yang
dijabarkan dan Kurs
Penutup yang
digunakan
Satker dan KPPN
melakukan jurnal
penyesuaian akun Kas di
BP serta Uang Muka dari
KPPN dengan pasangan
Pendapatan/Beban
Selisih Kurs Belum
Terealisasi
OMSPAN
Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-
21/PB/PB.6/2021 tanggal 20
Juli 2021 hal Kebijakan
Akuntansi atas Penggunaan
Kurs Penutup.
Koordinasi dengan
KPPN
Jurnal Penyesuaian
5. Penyajian Selisih Kurs atas Kas di Bendahara dalam Mata Uang Asing
• Penjabaran menggunakan Kurs Penutup tanggal 31 Desember 2021 dilakukan atas seluruh kas dalam valas di satker.
• Untuk Kas Lainnya di K/L dari Hibah serta Kas dan Bank BLU, satker perlu koordinasi dengan KPPN mitra karena kas tsb
dicatat oleh satker dan KPPN.
• Untuk selain Kas di BP, Kas Lainnya di K/L dari Hibah, serta Kas dan Bank BLU, penyesuaian selisih kurs belum
terealiasi hanya dilakukan oleh satker.

16. 6. Pencatatan dan Penyajian Hibah Langsung yang Belum Disahkan
Pencatatan hibah langsung TAB diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017 dan PMK Nomor
225/PMK.05/2016
Penyelesaian hibah langsung TAYL mengacu pada Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020
tanggal 10 Desember 2020
Hibah langsung TAYL yang belum dipertanggungjawabkan tetap dicatat dan disajikan sebagai Hibah
Langsung yang Belum Disahkan dalam LK tahun 2020
Pada Aplikasi SAIBA, Hibah Langsung yang Belum Disahkan dicatat melalui jurnal penyesuaian secara
manual
Pada Aplikasi SAKTI, Hibah Langsung yang Belum Disahkan dicatat melalui perekaman BAST Hibah di
Modul Komitmen

17. 7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara
Kas dan Setara Kas pada K/L
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Kas di Bendahara
Penerimaan
Kas pada BLU
Kas dan Setara Kas Lainnya
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya dari Hibah
Dana yang Dibatasi Penggunaannya >>
Aset Lainnya

18. 7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara
1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (BP) antara lain mencakup:
Poin Keterangan Akun
a Bunga atau jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
(Jasa Giro)
b Pungutan/potongan pajak oleh BP namun belum disetorkan ke kas
Negara
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran
yang Belum Disetor
c Uang pihak ketiga namun belum diserahkan kepada yang berhak Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
d Saldo pada rekening penyaluran dana bantuan yang harus
disetorkan ke kas Negara karena merupakan hak pemerintah yang
berasal dari belanja TAYL
Penerimaan Kembali Belanja TAYL
e Saldo pada rekening penyaluran dana bantuan yang harus
disetorkan ke kas Negara karena merupakan hak pemerintah yang
berasal dari belanja TAB
Beban xxx
f Saldo pada rekening penampungan yang tidak lagi dipergunakan
untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan menurut perjanjian
harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara

19. 1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (BP) antara lain mencakup:
7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara
Poin Keterangan Akun
g Saldo pada rekening penampungan yang masih akan dibayarkan
oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia
barang/jasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan verifikasi
oleh pejabat yang berwenang
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
h Saldo pada rekening penampungan yang tidak digunakan untuk
kegiatan kerja sama/kemitraan dan akan disetorkan ke kas Negara
Pendapatan PNBP Lainnya
i Saldo pada rekening penampungan Dana Titipan, Rekening
Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan
Sementara yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui
sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin
dikembalikan kepada pihak pemilik dana
Dana pihak ketiga

20. 2. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (BPn) antara lain mencakup:
Poin Keterangan Akun
a Pungutan/potongan pajak oleh BPn namun belum disetor ke kas negara Utang Pajak BPn yang Belum
Disetor
b Belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening BPn namun
belum diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak
Utang kepada Pihak Ketiga
Lainnya
c Saldo pada rekening penyaluran dana bantuan yang harus disetorkan ke kas
negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB
Beban xxx
d Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana
Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat
kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan
ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana
Dana Pihak Ketiga
e Saldo pada rekening penampungan Dana Titipan, Rekeing Penampungan Dana
Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui
sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara
Pendapatan PNBP lainnya
7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara

21. 7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara
3. Kas Lainnya dari Hibah:
Poin Keterangan Akun
a Telah disahkan sebagai pendapatan hibah Kas Lainnya di K/L dari Hibah
b Belum disahkan sebagai pendapatan hibah Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum
Disahkan
Poin Keterangan Akun
a Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana
Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan
Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara
Beban xxx
b Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana
Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan
Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara dan
masih dimungkinkan untuk dikembalikan kepada pemilik dana
Dana pihak ketiga
4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya:

22. 8. Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19 Yang Tidak Terselesaikan s.d. Akhir TA 2021
Dan Akan Dilanjutkan Pada TA 2022 (PMK Nomor 184/PMK.05/2021)
PMK Nomor 184/PMK.05/2021 mengatur bahwa pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan s.d. Akhir TA dapat
dilanjutkan pada TA 2022 selama pekerjaan tersebut merupakan suatu kontrak yang:
a. Dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNBP;
b. Pembayarannya dilakukan melalui mekanisme LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
c. Ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2021
Pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 PMK Nomor 184/PMK.05/2021, penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d. Akhir TA 2021
dan akan dilanjutkan pada TA 2022 tersebut harus didukung dengan:
a. Surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 90 hari kalender sejak
berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
b. Perubahan kontrak yang dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir;
c. Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan; dan
d. Perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, dengan masa berlaku paling singkat
sampai dengan batas waktu sesuai surat pernyataan kesanggupan.
Selanjutnya KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d. Akhir TA 2021
dan akan dilanjutkan pada TA 2022 paling lambat 5 hari kerja setelah masa berakhirnya kontrak dengan dilampiri dokumen pendukung
yang dipersyaratkan. KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan
Jaminan dari KPA/PPK.

23. 8. Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19 Yang Tidak Terselesaikan s.d. Akhir TA
2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada TA 2022 (PMK Nomor 184/PMK.05/2021)
Perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun tidak disajikan di
Neraca, namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
Satker menyajikan Belanja Dibayar di Muka pada 31 Desember 2021 sebesar nilai pekerjaan
yang tidak selesai s.d. akhir tahun 2021.
Beban Jasa atau Aset disajikan sebesar nilai progres/prestasi pekerjaan s.d. akhir
tahun 2021.
Denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui sebagai pendapatan denda
oleh satker
Perlakuan Akuntansi:

24. 9. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bersaldo Minus
• Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan penyesuaian setiap semester.
• Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar
perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai penambah (didebet ke)
Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai penambah (dikredit ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
• Selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut
daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit
ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
• Dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih menyebabkan Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif
(kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional (LO) sebagai beban negatif >> termonitor sebagai saldo tidak normal di e-Rekon&LK.
Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 dan PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih pada K/L:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 59421x Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih xxxx LO
K 391119 Koreksi Lainnya xxxx LPE
Jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA atau SAKTI
Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, apabila terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang tidakTertagih
dalam LO di sisi kredit, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian ke ekuitas (Koreksi Lainnya).

25. 10. Penggunaan Akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
PMK Nomor 225/PMK.05/2016 mengatur pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:
No Aspek Keterangan
1 Dasar Pengakuan Perhitungan akuntansi
2 Dokumen Sumber Perhitungan dan memo penyesuaian
3 Hak Tagih Belum memiliki hak tagih
4 Perlakuan
Akuntansi
• Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya
• Tidak disisihkan
5 Porsi Pendapatan Hanya sebagian dari jumlah pendapatan yang ada pada kontrak pendapatan/hak pemerintah yang
akan diterima
Kriteria Pengakuan Piutang menurut Buktek 16 dan PMK 234/PMK.05/2020 mengenai Kebijakan Akuntansi:
• Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
• Telah diiterbitkan surat tagihan dan telah dilakukan penagihan
•Pada praktiknya, terdapat hak pemerintah yang
telah memenuhi definisi piutang namun karena
satu dan lain hal belum diterbitkan surat
ketetapan/surat penagihan oleh satker
•Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang
lebih wajar, atas kondisi tersebut satker dapat
mencatat dan menyajikan hak tersebut sebagai
Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

26. 11. Satker Konsolidasi Pada K/L yang Telah Menerapkan SAKTI Secara Full Module
• Sesuai PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, terdapat 11 K/L yang telah menerapkan SAKTI secara full
module.
• Dalam hal diperlukan, K/L yang telah menerapkan SAKTI secara full module dapat membentuk Satker Konsolidasi pada SAKTI.
Memastikan identitas Satker
Konsolidasi telah terdaftar pada
SAKTI. Apabila belum, K/L
mendaftarkan identitas Satker
Konsolidasi dengan
mencantumkan kode dan uraian
satker secara lengkap.
Mengajukan permintaan user
Aplikasi SAKTI (user operator
Modul Akuntansi dan
Pelaporan, operator Modul Aset
Tetap, dan approver Modul
Persediaan).
Transaksi yang diperkenankan untuk
dibukukan oleh Satker Konsolidasi
hanya mencakup jurnal yang direkam
oleh user operator Modul Akuntansi
dan Pelaporan, sedangkan user
operator Modul Aset Tetap dan
approver Modul Persediaan hanya
diperlukan untuk melakukan
penutupan periode (tutup buku)
sebelum Modul Akuntansi dan
Pelaporan melakukan tutup buku.
01 02 03
Pendaftaran identitas dan
permintaan user Satker
Konsolidasi dapat diajukan
melalui hai Kemenkeu dengan
alamat
https://hai.kemenkeu.go.id.
04

27. 12. Pencatatan Atas Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19
Yang Memperoleh Fasilitas Perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP)
Pengadaan barang/jasa dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
239/PMK.03/2020 dapat diberikan insentif
PPN serta dibebaskan dari kewajiban
memungut PPh Pasal 22 dan/atau
memotong PPh Pasal 23
PPN dan PPh ditanggung oleh
pemerintah (Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Belanja Subsidi)
Realisasi pembayaran atas pengadaan barang
dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19 yang membebani DIPA satker adalah
sebesar nilai netto (harga barang
dan/atau jasa dikurangi PPN dan PPh)
BMN dicatat sesuai nilai SP2D yang membebani DIPA satker

28. 13. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Materai, dan Leges serta Meterai
• Lampiran II KMK Nomor 231/KMK.06/2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi BMN; dan
• Surat Direktur APK Nomor S-301/PB.6/2019 tanggal 17 Mei 2019 hal Rilis Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.0, SIMAK BMN Versi 19.0
dan Persediaan Versi 19.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2019.
Pita Cukai, Materai, dan Leges (1.01.05.01.001)
• Merupakan persediaan untuk dijual/
diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh
satker lingkup DJP dan DJBC Kemenkeu.
• Penjualan/penyerahan atas barang dimaksud
menjadi Beban Persediaan Pita Cukai, Materai,
dan Leges (Beban Barang untuk Diserahkan di
LO).
Meterai (1.01.03.09.001)
• Merupakan barang untuk konsumsi digunakan
oleh seluruh satker.
• Pemakaian atas barang ini menjadi Beban
Barang Konsumsi (Beban Persediaan di LO).
Hingga saat ini, masih terjadi ketidaktepatan penggunaan kode barang oleh satker non DJP dan DJBC, sehingga terbentuk Beban
Penjualan/Penyerahan kepada Masyarakat/Pemda atas pemakaian meterai tempel.
Bagi satker yang mengalami hal ini:
• Melakukan jurnal untuk mengoreksi Penjualan/Penyerahan kepada Masyarakat/Pemda menjadi Beban Konsumsi.
• Mereklasifikasi barang yang masih tercatat dengan kode yang tidak semestinya

29. 14. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh K/L
Saat ini, transaksi atau akun/pos yang memerlukan eliminasi antara lain:
a. Transaksi antara satker BLU dengan satker BLU atau satker non BLU dalam 1 (satu) K/L, di mana satker BLU bertindak selaku
penerima kerja dan satker BLU lain atau satker non BLU bertindak selaku pemberi kerja; dan
b. Transaksi terkait dana bergulir dan/atau investasi non permanen lainnya pada satker BLU pengelola dana.
Laporan keuangan konsolidasian disusun melalui penggabungan laporan keuangan entitas akuntansi dengan
menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban.
Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi,
diperlukan eliminasi atas transaksi dan saldo resiprokal sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi
dan nilainya dapat diukur secara handal.
Dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2021 masing-masing K/L agar mengidentifikasi transaksi atau akun-akun
yang timbul dari transaksi resiprokal antar satker dalam lingkup 1 (satu) K/L yang memerlukan eliminasi, serta
melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI pada Satker Konsolidasi.

30. www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI
TERIMA KASIH

31. Jurnal terkait Wanprestasi (Pencairan Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun 2021)

32. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank dan penyetoran pengembalian belanja ke
kas negara tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan sebagai berikut:
Jurnal atas Perekaman BPN – Buku Besar Kas:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 115612 Piutang dari KPPN xxxx -
K 5xxxxx Belanja xxx xxxx LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx -
K 5xxxxx Belanja xxx xxxx LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI
Pencairan/
penyetoran
TAB

33. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
K 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxxx Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA apabila belanja barang menghasilkan persediaan
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
K 5218xx/523xxx/
526xxx
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *) xxxx -
Jurnal pada buku besar Akrual Aplikasi SAKTI apabila belanja barang menghasilkan persediaan
*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister
dan berdampak pada Neraca
Jurnal atas perekaman BPN – Buku Besar Akrual:
(pengembalian belanja yang menghasilkan persediaan)
Pencairan/
penyetoran
TAB, Belanja
Persediaan

34. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114112 Belanja Barang Dibayar di Muka xxxx Neraca
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi s.d. realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 5218xx/ 523xxx/
526xxx
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *) xxxx -
K 114112 Belanja Barang Dibayar di Muka xxxx Neraca
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI setelah merekam BPN atas transaksi di atas:
Jurnal atas perekaman Jaminan Pembayaran Akhir Tahun (Garansi Bank) pada SAKTI:
*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan
berdampak pada Neraca
Pencairan/
penyetoran
TAB, Belanja
Persediaan

35. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxxx Neraca
K 114112 Belanja Barang Dibayar di Muka xxxx Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan s.d. tanggal pelaporan
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 1171xx Persediaan xxxx Neraca
K 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxxx Neraca
Jurnal pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI
Jurnal atas pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI:
Jurnal atas perekaman BAST Final pada Aplikasi SAKTI:
Pencairan/
penyetoran TAB,
Belanja
Persediaan

36. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
K 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA apabila belanja modal menghasilkan aset tetap/aset lainnya
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391116/391118 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya
Non Revaluasi
xxxx LPE
K 136111/162311 Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan
xxxx Neraca
Jurnal koreksi nilai aset yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMAK BMN
Jurnal atas perekaman BPN – Buku Besar Akrual:
(pengembalian belanja yang menghasilkan aset tetap/aset lainnya)
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx Neraca
K 391116/391118 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/ Koreksi Nilai Aset
Lainnya Non Revaluasi
xxxx LPE
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA
Pencairan/
penyetoran TAB,
Belanja Aset
Tetap/Aset
Lainnya

37. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Jurnal atas perekaman BPN – Buku Besar Akrual:
(pengembalian belanja yang menghasilkan aset tetap/aset lainnya)
*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan
berdampak pada Neraca
Pencairan/
penyetoran TAB,
Belanja Aset
Tetap/Aset Lainnya
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
K 53xxxx Belanja Modal xxx *) xxxx -
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI apabila belanja modal menghasilkan aset tetap/aset lainnya

38. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114115 Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx Neraca
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi s.d. realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 53xxxx Belanja Modal xxx *) xxxx -
K 114115 Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx Neraca
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI untuk mengeliminasi Belanja Modal Dibayar di Muka yang tercatat pada saat
BAST Bank Garansi
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI setelah merekam BPN atas transaksi di atas:
Jurnal atas perekaman Jaminan Pembayaran Akhir Tahun (Garansi Bank) pada SAKTI:
Pencairan/
penyetoran TAB,
Belanja Aset
Tetap/Aset Lainnya
*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan
berdampak pada Neraca

39. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx Neraca
K 114115 Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan s.d. tanggal pelaporan
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx Neraca
K 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI
Jurnal atas pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI:
Jurnal atas perekaman BAST Final pada Aplikasi SAKTI:
Pencairan/
penyetoran TAB,
Belanja Aset
Tetap/Aset
Lainnya

40. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
K 52xxxx Beban xxx xxxx LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SAKTI
Jurnal atas perekaman BPN – Buku Besar Akrual:
(pengembalian belanja yang tidak menghasilkan BMN)
Pencairan/
penyetoran
TAB, Belanja
Non BMN

41. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Pada tanggal 31 Desember 2021, satker mencatat Piutang Lainnya dan mengurangi nilai Persediaan/Aset
Tetap/Aset Lainnya/Beban
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 115212 Piutang Lainnya xxxx Neraca
K 117911/
13xxxx/16xxxx/
52xxxx
Persediaan yang Belum Diregister/
Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister/
Beban xxx
xxxx Neraca/
Neraca/
LO
Jurnal pencatatan piutang pada Aplikasi SAIBA
Untuk dapat mengakui piutang, satker harus memenuhi kriteria pengakuan piutang sebagaimana diatur dalam Bultek
SAP No. 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
• Atas Piutang Lainnya dilakukan penyisihan piutang tak tertagih sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang
Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada K/L dan BUN,
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019.
• Tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan sesuai Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-43//PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidakk Tertagih pada K/L.
Pencairan/
penyetoran
tahun
anggaran
berikutnya

42. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Pada Aplikasi SAKTI, sejak proses perekaman BAST Bank Garansi s.d. terbitnya SP2D telah tercatat jurnal akhir:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114112/
114115
Belanja Barang Dibayar di Muka/
Belanja Modal Dibayar di Muka
xxxx Neraca
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat Bank Garansi s.d. terbit SP2D
Untuk mencatat piutang, pada Aplikasi SAKTI diperlukan jurnal penyesuaian:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 115212 Piutang Lainnya xxxx Neraca
K 114112/
114115
Belanja Barang Dibayar di Muka/
Belanja Modal Dibayar di Muka
xxxx Neraca
Jurnal pencatatan piutang pada Aplikasi SAKTI
Pencairan/
penyetoran
tahun
anggaran
berikutnya

43. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Penyesuaian Nilai BMN pada Aplikasi SIMAK BMN
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391116/
391118
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset
Lainnya Non Revaluasi
xxxx LPE
K 136111/
162311
Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan
xxxx Neraca
Jurnal transaksi Koreksi Nilai BMN pada Aplikasi SIMAK BMN
Setelah mengirim ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dilakukan jurnal penyesuaian:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxxx/
16xxxxx
Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx Neraca
K 391116/
391118
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset
Lainnya Non Revaluasi
xxxx LPE
Jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA
Pencairan/
penyetoran
tahun anggaran
berikutnya

44. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Penyesuaian Nilai BMN pada Aplikasi SAKTI
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911/13xxxx/
16xxxx
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum
Diregister
xxxx Neraca
K 114112/114115 Belanja Barang Dibayar di Muka/Belanja Modal Dibayar di
Muka
xxxx Neraca
Jurnal perekaman BAST Final pada Aplikasi SAKTI
Pada Aplikasi SAKTI, pencatatan BMN yang telah diselesaikan s.d. tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman
BAST Final, sehingga terbentuk jurnal:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 1xxxxx Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx Neraca
K 117911/13xxxx/
16xxxx
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx Neraca
Jurnal pendetailan BMN pada Aplikasi SAKTI
Jurnal pendetailan BMN pada Aplikasi SAKTI
Pencairan/
penyetoran
tahun
anggaran
berikutnya

45. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Jurnal Perekaman BPN
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 219711 Utang kepada KUN xxxx -
K 42591x Penerimaan Kembali Belanja xxx TAYL xxxx LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx -
K 42591x Penerimaan Kembali Belanja xxx TAYL xxxx LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI
Jurnal pada Buku Besar Kas Aplikasi SAIBA atau Aplikasi SAKTI
Pencairan/
penyetoran tahun
anggaran
berikutnya

46. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun 2021
Jurnal Perekaman BPN
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx LPE
K 42591x Penerimaan Kembali Belanja xxx TAYL xxxx LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 42591x Penerimaan Kembali Belanja xxx TAYL xxxx LO
K 115212 Piutang Lainnya xxxx Neraca
Jurnal pada aplikasi SAIBA atau SAKTI untuk mengeliminasi Piutang Lainnya yang telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2021
Jurnal pada Buku Besar Akrual Aplikasi SAIBA atau Aplikasi SAKTI
Jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi Piutang Lainnya
Pencairan/
penyetoran
tahun anggaran
berikutnya

47. Jurnal terkait Wanprestasi (Pencairan Jaminan
Pemeliharaan)

48. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Pemeliharaan
Perlakuan akuntansi atas jaminan pemeliharaan adalah sebagai berikut:
Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada Tahun 2021 atau setelah tanggal 31 Desember 2021 direkam
pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI berdasarkan BPN, dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 219711 Utang kepada KUN xxxx -
K 425999 Pendapatan Anggaran lain-lain xxxx LRA
Jurnal buku besar kas Aplikasi SAIBA
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx -
K 425999 Pendapatan Anggaran lain-lain xxxx LRA
Jurnal buku besar kas Aplikasi SAKTI
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx LPE
K 425999 Pendapatan Anggaran lain-lain xxxx LO
Jurnal buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI

49. Jurnal terkait Beban Tahun 2021 yang Dibayar
menggunakan DIPA Tahun 2022

50. Perlakuan Atas Beban Tahun 2021 menggunakan DIPA tahun 2022
Jurnal atas pengakuan uang makan dan lembur tanggal 15-31 Desember tahun 2021 yang akan dibayar menggunakan
DIPA tahun 2022
Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016, Belanja yang Masih Harus Dibayar dilakukan jurnal balik pada awal periode
selanjutnya.
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 511129/
512211
Beban Uang Makan PNS/Beban Uang Lembur xxxx LO
K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar xxxx Neraca
Jurnal buku besar kas Aplikasi SAIBA atau SAKTI

51. Jurnal terkait Selisih Kurs atas Penjabaran Kas di
Bendahara Pengeluaran

52. Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup BI lebih
besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan:
Penyajian Selisih Kurs Kas di BP dalam Mata Uang Asing
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 11161x Kas di Bendahara Pengeluaran xxxx Neraca
K 491111 Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi xxxx LO
D/K Kode
Akun
Uraian Akun Rp Laporan
D 596211
Beban Kerugian Selisih kurs Belum
Terealisasi
xxxx LO
K 219511 Uang Muka dari KPPN xxxx Neraca
Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

53. Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup BI lebih
kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.
Penyajian Selisih Kurs Kas di BP dalam Mata Uang Asing
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596211 Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi xxxx Neraca
K 11161x Kas di Bendahara Pengeluaran xxxx LO
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 219511 Uang Muka dari KPPN terealisasi xxxx LO
K 491111 Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi xxxx Neraca
Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

54. Jurnal terkait Pekerjaan yang Tidak Selesai s.d. Akhir
Tahun 2021 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun 2022

55. 2. Perlakuan Atas Beban Tahun 2021 menggunakan DIPA tahun 2022
Pengakuan beban uang makan dan/atau lembur tahun 2021 yang akan dibayar menggunakan DIPA tahun
2022
Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016, Belanja yang Masih Harus Dibayar dilakukan jurnal balik pada awal
periode selanjutnya.
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 511129/
512211
Beban Uang Makan PNS/Beban Uang Lembur xxxx LO
K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar xxxx Neraca
Jurnal buku besar kas Aplikasi SAIBA atau SAKTI

56. Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19 Yang Tidak Terselesaikan s.d. Akhir TA
2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada TA 2022 (PMK Nomor 184/PMK.05/2021)
Aplikasi SAIBA
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114112 Belanja Barang Dibayar di Muka xxxx Neraca
K 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxxx Neraca
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114115 Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx Neraca
K 13xxxx/
16xxxx
Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx LRA
Belanja Modal
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114112 Belanja Barang Dibayar di Muka xxxx Neraca
K 52xxxx Beban xxx xxxx LO
Belanja Barang tidak Menghasilkan Persediaan

57. Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19 Yang Tidak Terselesaikan s.d. Akhir TA
2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada TA 2022 (PMK Nomor 184/PMK.05/2021)
Aplikasi SAKTI
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114112/
114115
Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx Neraca
K 311111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI
Pada Aplikasi SAKTI, proses perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran) yang lama
sebelum dilakukan perpanjangan masa berlaku atau penggantian sampai dengan terbitnya SP2D telah menghasilkan
jurnal akhir sebagai berikut:
Dengan adanya perpanjangan batas waktu atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun, satker merekam
dokumen tersebut melalui Modul Komitmen SAKTI menu Addendum Bank Garansi/JAT (Jaminan Akhir Tahun).
Perekaman ini tidak berdampak pada penyajian dalam laporan keuangan.

58. Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19 Yang Tidak Terselesaikan s.d. Akhir TA
2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada TA 2022 (PMK Nomor 184/PMK.05/2021)
Denda akibat Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 115211 Piutang PNBP xxxx Neraca
K 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah xxxx LO
Pencatatan Denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan

59. Jurnal Pengakuan Pendapatan yang Masih harus Diterima

60. Pendapatan yang Masih harus Diterima
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima xxx Neraca
K 425xxx Pendapatan xxx xxx LO
Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima

61. Jurnal terkait Persediaan berupa Cukai, Materai, Leges
serta Meterai

62. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Meterai, dan Leges serta Meterai
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi xxxx Neraca
K 319151
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
xxxx LPE
Jurnal reklasifikasi masuk
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114311
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
xxxx LPE
K 117121 Pita Cukai, Materai, Leges xxxx Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593111 Beban Persediaan Konsumsi xxxx LO
K 593121 Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges xxxx LO
Jurnal koreksi antar beban
Satker selain DJP/DJBC yang masih menggunakan kode barang Pita Cukai, Materai, dan Leges agar melakukan jurnal
koreksi antar beban dan mereklasifikasi ke kode barang yang seharusnya.

63. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Meterai, dan Leges serta Meterai
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 319151 Pita Cukai, Materai, Leges xxxx Neraca
K 319151
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
xxxx LPE
Jurnal reklasifikasi masuk
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 319151
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
xxxx LPE
K 117xxx Barang Persediaan xxx xxxx Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar
Satker DJP/DJBC yang masih menggunakan kode barang lain untuk mencatat Pita Cukai, Materai, dan Leges agar
melakukan reklasifikasi ke kode barang yang seharusnya.