Gerakan Zero Retur SP2D bertujuan untuk mengurangi retur pembayaran dana APBN dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan kas negara. Upaya yang telah dilakukan antara lain pengembangan sistem mitigasi retur dan sosialisasi kebijakan, namun diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mewujudkan target zero retur.

1. Gerakan Zero Retur SP2D

2. Gerakan Zero Retur
WHAT
WHY
CHALENGE
Gerakan Zero Retur merupakan tagline/jargon/semangat mitigasi keterjadian Retur SP2D guna meningkatkan
efektivitas pengelolaan pengeluaran kas. Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana
APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat
diukur dari retur SP2D yang semakin berkurang.
• Pada tahun 2021 terdapat KPPN yang berhasil menyalurkan dana APBN tanpa Retur SP2D di Semester I, yaitu
KPPN Tuban.
• Semangat ini tentuya bisa ditularkan kepada KPPN lainnya, terutama untuk penyaluran dana yang sifatnya rutin.
• Meskipun di AS, zero retur juga belum pernah terwujud.
• Hasil kajian Retur SP2D menunjukkan upaya mitigasi dan penyelesaian Retur SP2D dari sisi peraturan, kebijakan,
dan sistem yang telah berjalan berdampak cukup efektif dalam meminimalisir Retur SP2D dan meningkatkan
kinerja penyelesaian Retur SP2D, namun perlu dilakukan penyesuaian dan pengembangan.
• Gerakan Zero Retur merupakan sebuah tagline/semangat bersama untuk meningkatkan mitigasi keterjadian Retur
SP2D dan penyesuaian/pengembangan sistem penunjang.

3. 3
Latar Belakang
Pengelolaan Kas yang Optimal, Efektif, dan Efisien
RETUR
SP2D
Menentukan jumlah dana optimal yang diperlukan
untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh
kegiatan pemerintah;
Meminimalkan jumlah dana menganggur dan
melakukan investasi jangka pendek
Melakukan pembayaran pada waktu yang tepat
Menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan
efisien (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)
untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah
Mempercepat penyetoran penerimaan negara sehingga
dana tersebut segera tersedia untuk membiayai
kegiatan pemerintah
Pengelolaan Kas
yang Optimal,
Efektif & Efisien
o Semakin besar nilai nominal Retur
SP2D yang mengendap di RR, akan
menambah idle cash.
o Semakin banyak frekwensi
terjadinya Retur SP2D, berdampak
pada semakin tingginya
pembayaran tidak tepat waktu.
o perlu diupayakan langkah-langkah
mitigasi Retur SP2D baik dari sisi
pengembangan sistem mitigasi,
maupun sisi edukasi.
o perlu dikaji pula kebijakan
penyelesaian Retur SP2D untuk
meminimalisir waktu tunggu
penyaluran dana.

4. Retur SP2D
Penatausahaan dan Penyelesaian Retur SP2D
DIT. PKN DIT. SITP BI BO/BPG
BANK
PENERIMA
Memproses
Dropping.
Menjalankan file
XML SP2D .
Kredit di Rekening
Penerima
Kredit/Bukukan Dana
Retur pada RR
RPKBUNP Gaji
Rekonsiliasi
Elektronik/Upload dan
Interface BS Retur.
XML
SP2D
Big-EB
Sukses
Retur
Create
BS
Retur
BS
Retur
SPAN
OM
SPAN
Paling lambat HK+1 jam 09.00
Kirim Kembali
Dana Retur SP2D
Dropping
Dana
Penyebab Retur:
Terdapat kesalahan rekening
penerima:
 kesalahan penulisan nomor
rekening;
 kesalahan penulisan nama
rekening;
 rekening sudah tidak aktif.
Menjalankan file
XML SP2D Retur
Setelah ada perbaikan data retur
dari KPPN (SP2D Pengganti)
1 2
3 4
5a
5b
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8 9a
9b Retur
kembali
Penyelesaian tagihan Belanja
Negara akan berakhir ketika
SP2D terbit dan dana masuk ke
Rekening Pengeluaran Satker
dan/atau Rekening Penerima.
Kondisi tidak tersalurkannya dana
Belanja Pemerintah ke Rekening
Rekening Penerima (Retur SP2D)
disebabkan kesalahan data
supplier, meliputi nama bank,
nama, dan nomor rekening
penerima pembayaran
Dalam rangka penatausahaan
Retur SP2D tersebut, Kuasa BUN
Pusat membuka rekening retur
pada BO dan rekening retur pada
BPG. Selain itu, Kuasa BUN
Pusat juga membuka Rekening
Penerimaan Penyetoran Retur
SP2D. Atas dana Retur SP2D
yang telah dibukukan di rekening
retur dapat dilakukan
pembayaran kembali ke rekening
penerima sesuai dengan
permintaan KPA Satker atau
penyetoran ke Kas Negara.

5. Tren Keterjadian Retur SP2D
Tahun 2016 – 2020
Tren
o Selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016 – 2020), keterjadian Retur SP2D mengalami tren penurunan. Jika dilihat dari persentase
keterjadian Retur SP2D, yaitu perbandingan antara frekwensi Retur SP2D dan jumlah penerima, maka dapat dilihat bahwa persentase keterjadian Retur
SP2D semakin kecil. Periode tahun 2016 – 2017, persentase Retur SP2D masih di atas 1 persen, sedangkan pada periode 2018 – 2020 persentase Retur
berhasil dikendalikan dengan capaian di bawah 1 persen.
o Jika dilihat dari persentase nominal Retur SP2D, dalam lima tahun terakhir berada di kisaran 0,10 persen sampai dengan 0,13 persen, kecuali di tahun
2017 yang mencapai 0,24 persen. Jika dilihat dari total summary data dalam lima tahun terakhir, maka persentase keterjadian Retur sebesar 1,22 persen
dengan persentase nominal 0,14 persen.
Keterjadian Retur SP2D Tahun 2016 – 2020
Tren Persentase Retur SP2D Tahun 2016 – 2020
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
2016 2017 2018 2019 2020
Retur SP2D
Transaksi Nominal
Tahun
Jml Penerima
SP2D
Nominal
(Triliun Rp)
Retur
SP2D
%
Nominal
(Triliun
Rp)
%
2016 4.451.102 2.166 96.539 2,17% 2,789 0,13%
2017 5.009.465 2.308 78.028 1,56% 5,454 0,24%
2018 5.527.994 2.627 48.032 0,87% 2,595 0,10%
2019 6.018.881 2.769 49.215 0,82% 3,557 0,13%
2020 4.561.634 3.021 40.413 0,89% 3,051 0,10%
Total 25.569.076 12.740 312.227 1,22% 17,446 0,14%

6. 6
Tren Keterjadian Retur SP2D
pada 5 Besar KPPN Tipe A1 dan A2 Tahun 2016 – 2020
KPPN 2016 2017 2018 2019 2020
KPPN Jakarta III 3.01% 2.12% 0.70% 0.68% 0.76%
KPPN Jakarta VII 1.85% 0.82% 1.16% 0.78% 1.70%
KPPN Palembang 3.76% 20.99% 0.99% 1.66% 1.34%
KPPN Mataram 42.95% 5.38% 1.23% 1.04% 1.14%
KPPN Jakarta IV 1.19% 0.82% 0.09% 8.93% 1.13%
KPPN 2016 2017 2018 2019 2020
KPPN Purwokerto 2.98% 31.07% 0.65% 0.90% 1.48%
KPPN Kuningan 19.10% 6.15% 1.65% 2.96% 0.35%
KPPN Malang 1.84% 2.05% 1.37% 1.98% 0.81%
KPPN Bondowoso 6.61% 6.56% 1.33% 2.15% 4.37%
KPPN Madiun 2.52% 2.61% 2.50% 1.91% 0.79%
KPPN 2016 2017 2018 2019 2020
KPPN GARUT 53.84% 4.84% 0.80% 0.46% 0.28%
KPPN RENGAT 13.69% 3.81% 1.15% 0.97% 1.13%
KPPN MAJENE 5.92% 74.74% 0.98% 9.24% 0.66%
KPPN BOJONEGORO 8.32% 3.27% 1.58% 2.29% 2.64%
KPPN BIMA 5.24% 2.84% 0.50% 0.90% 1.07%
Dalam lima tahun terakhir keterjadian Retur SP2D
cenderung semakin dapat dimitigasi, yang
ditunjukkan dengan persentase yang semakin kecil.
Kecenderungan tersebut ditunjukkan penurunan
nilai rata-rata persentase dalam lima tahun
terakhir. Pada tahun 2016-2017:
• Persentase rata-rata Retur SP2D pada 5 KPPN Tipe
A1 Provinsi masih di atas 5 persen, yaitu 10,55
persen (2016) dan 6,02 persen (2017).
• Persentase rata-rata Retur SP2D pada lima KPPN
Tipe A1 Non Provinsi tersebut masih di atas 5
persen, yaitu 6,61 persen (2016) dan 9,69 persen
(2017).
• Persentase rata-rata Retur SP2D pada 5 KPPN Tipe
A2 masih di atas 5 persen, yaitu 17,40 persen
(2016) dan 17,90 persen (2017)
Tren keterjadian Retur SP2D pada 5 sample KPPN
di masing-masing kategori tersebut mendukung
kesimpulan sebelumnya bahwa tren keterjadian
Retur SP2D semakin menurun (kebijakan/sistem
mitigasi Retur SP2D sudah efektif)
KPPN Tipe A1 Provinsi
KPPN Tipe A1 Non Provinsi
KPPN Tipe A1 Non Provinsi

7. 7
Tren Keterjadian Retur SP2D
pada RPKBUNP SPAN Tahun 2016 – 2020
66%
2%
23%
9%
2016
47%
27%
16%
10%
2017
46%
24%
21%
9%
2018
63%
24%
3%
10%
2019 52%
23%
21%
4%
2020
BRI BNI MANDIRI BTN
FREKWENSI & NOMINAL RETUR SP2D
 Retur SP2D semakin menurun signifikan dari tahun ke tahun. Tren
penurunan dialami oleh seluruh RR RPKBUNP SPAN, yang merefleksikan bahwa
mitigasi Retur SP2D semakin baik.
 Dilihat dari sebaran nominal Retur SP2D pada RR RPKBUNP SPAN, cenderung
mengalami fluktuasi di rentang Rp1,06 T sampai dengan Rp5,43 T.
 Jika dilihat dari sebaran perbankan, maka BRI selalu mendominasi
ferkwensi terjadinya Retur SP2D, sedangkan Bank Mandiri selalu
mencatatkan nominal tertinggi.
Tahun BRI BNI
Bank
Mandiri
BTN Total
2016 859,38 409,26 923,68 586,98 2.779,30
2017 765,51 457,13 1.990,50 2.220,26 5.433,40
2018 668,82 514,70 1.030,94 352,78 2.567,24
2019 809,93 405,39 1.740,47 376,38 3.332,17
2020 401,20 173,32 437,50 48,65 1.060,67
Total 3.504,84 1.959,80 6.123,09 3.585,05 15.172,78
Nominal Retur SP2D (dalam Rp Milyar)

8. 8
Tren Keterjadian Retur SP2D
pada 5 K/L Terbesar & BA BUN Tahun 2016 – 2020
Tahun BA 025 % BA 023 % BA 012 % BA 018 % BA 033 % BA 999 %
2016 60.757 62,94% 4.432 4,59% 4.595 4,76% 2.107 2,18% 2.281 2,36% 6.916 7,16%
2017 45.603 58,44% 348 0,45% 2.034 2,61% 391 0,50% 2.342 3,00% 4.865 6,23%
2018 18.121 37,73% 1.200 2,50% 1.647 3,43% 1.787 3,72% 2.128 4,43% 2.055 4,28%
2019 18.917 38,44% 1.282 2,60% 3.740 7,60% 2.004 4,07% 2.505 5,09% 2.027 4,12%
2020 13.324 32,97% 2.575 6,37% 2.843 7,03% 112 0,28% 1.844 4,56% 6.773 16,76%
 Kementerian Agama selalu mendominasi
persentase Retur SP2D di atas 30 persen, bahkan
pada tahun 2016 – 2017 mencapai lebih dari
50 persen dari total Retur SP2D. Namun demikian,
meskipun selalu mendominasi, tren Retur SP2D
semakin menurun dari tahun ke tahun.
 Sementara itu, pada 4 Kementerian Negara/Lembaga
lainnya, persentase Retur SP2D berkisar 0,45
persen sampai dengan 7,06 persen, dengan
tren Retur SP2D yang cenderung tetap setiap
tahunnya.
BA 999 (BUN)
 Merefleksikan penyelesaian Retur SP2D yang kemudian
di-retur kembali.
 Tren Retur SP2D yang teretur kembali cenderung menurun,
namun pada tahun 2020 melonjak tajam kembali. Tingkat Retur
SP2D yang teretur kembali masih relatif tinggi di kisaran 4
persen sampai dengan 16 persen.
 Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan
kecermatan dan ketelitian KPPN dan Satker dalam
penyelesaian Retur SP2D.

9. 9
Penyebab Retur SP2D
Human Error & System Error
a) Retur SP2D sebagian besar disebabkan karena Rekening Supplier Tidak Aktif/Salah/Tidak Ditemukan. Sedangkan faktor penyebab lainnya,
yaitu Dormant Cr (Akun Pasif) dan Account Cr is closed relatif kecil di bawah 10 persen setiap tahunnya. Variasi penyebab Retur SP2D tersebut pada
dasarnya disebabkan karena kesalahan manajemen data supplier di Satker dan KPPN yang mencakup penginputan atau update data
supplier.
b) Sejak tahun 2020, jumlah dan persentase Retur SP2D pada rekening VA meningkat dari 0,20 persen menjadi 5,27 persen. Kenaikan ini
tentunya perlu dimitigasi untuk meminimalisir Retur SP2D sejalan dengan tujuan restrukturisasi rekening.
Tahun
Rek. Supplier
Tidak Aktif/
Salah/Tidak
Ditemukan
%
Account Cr
Not Found
% Dormant Cr %
Account Cr
is closed
% Lainnya %
2016 25.267 26,17% 13.456 13,94% 20.273 21,00% 10.805 11,19% 26.738 27,70%
2017 21.365 27,38% 10.987 14,08% 9.175 11,76% 7.064 9,05% 29.437 37,73%
2018 15.254 31,76% 10.268 21,38% 3.483 7,25% 2.462 5,13% 16.565 34,49%
2019 20.773 42,21% 7.542 15,32% 2.289 4,65% 2.374 4,82% 16.237 32,99%
2020 18.482 45,73% 6.048 14,97% 1.527 3,78% 2.124 5,26% 12.232 30,27%
Tahun Retur VA % Retur Non VA % Jumlah
2020 79 0.20% 40,334 99.80% 40,413
Per 30 Juni 2021 841 5.27% 15,111 94.73% 15,952
Data Rekening Supplier Tidak Valid (Human Error)
Retur SP2D pada Rekening VA (System Error/Human Error)

10. 10
Penyelesaian Retur SP2D
Kecepatan Penyelesaian Retur SP2D
FREKWENSI & NOMINAL RETUR SP2D
 Kinerja penyelesaian Retur SP2D semakin baik direfleksikan pada persentase
penyelesaian Retur SP2D dengan durasi sampai dengan 10 hari kerja
yang semakin besar dari tahun ke tahun (ditunjukan dengan chart warna
biru yang semakin besar porsinya).
 Kinerja penyelesaian Retur SP2D terendah terjadi pada tahun 2017,
sebagian besar Retur SP2D diselesaikan dengan durasi di atas 20 hari kerja.
 Komponen IKU “Kecepatan Penyelesaian Retur SP2D” mendorong akselerasi
penyelesaian Retur SP2D.
47%
16%
8%
29%
9%
29%
17%
45%
54%
18%
16%
12%
67%
15%
11%
7%
68%
11%
9%
11%
Diselesaikan 1 s.d. 10 hari kerja
Diselesaikan 11 s.d. 15 hari kerja
Diselesaikan 16 s.d. 20 hari kerja
Diselesaikan lebih dari 20 hari kerja
INDEKS PENYELESAIAN RETUR SP2D
2016 2017 2018 2019 2020

11. 11
Penyelesaian Retur SP2D
Penyetoran Dana Retur SP2D ke Kas Negara & Permintaan Pembayaran Kembali
Penyetoran Retur SP2D ke Kas Negara:
o Perlu dicermati kenaikan persentase penyetoran
Retur SP2D ke Kas Negara yang dilakukan
sebelum waktunya, yaitu hari kerja terakhir
minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal
surat pemberitahuan Retur SP2D.
o Kenaikan ini didorong kekhawatiran KPPN
terhadap capaian IKU Kecepatan Penyelesaian
Retur SP2D, yaitu Kecenderungan menyetor ke
Kas Negara ketika Retur SP2D tidak dapat
diselesaikan dalam 10 HK.
o Peningkatan tersebut berpotensi menambah
beban kerja Direktorat PKN, ketika dana Retur
SP2D dimintakan pembayaran kembali oleh
Satker.
Permintaan Pembayaran Kembali:
o Selama tahun 2020 Dit. PKN menerima sebanyak
93 SPPK dari KPPN.
o Rata-rata penyelesaian SPPK sampai dengan
penerbitan SPM-PP yaitu 81,39 hari.
o Proses penyelesaian SPPK sampai dengan SPM-PP
paling cepat diselesaikan dalam 14 hari,
sedangkan penyelesaian SPPK sampai menjadi
SPM-PP paling lama diselesaikan dalam 139 hari.
Penyetoran Dana Retur SP2D ke Kas Negara
Permintaan Pembayaran Kembali
Tahun Normal %
Sebelum
Waktunya
% Terlambat % Jumlah
2020 938 81% 88 8% 134 12% 1.160
Per 30 Juni 2021 96 64% 44 29% 11 7% 151
No Interval
Pengiriman SPPK dan
Dokumen Pendukung
Penerbitan SKTB,
SKKSPN dan SPM-
PP
Total waktu Penyelesaian
SPPK sampai Penerbitan
SPM-PP
1 1-30 hari 18 73 10
2 31-60 hari 27 10 19
3 >60 hari 48 10 64
Total 93 93 93
Rata-rata 55,78 25,60 81,39
Komponen IKU “Kecepatan Penyelesaian Retur SP2D” di satu sisi mendorong akselerasi
penyelesaian Retur SP2D, namun di sisi lainnya mendorong peningkatan penyetoran Retur
SP2D ke Kas Negara sebelum waktunya.

12. Perkembangan Kebijakan/Sistem Mitigasi Retur SP2D
Perdirjen Nomor PER-9/PB/2018
Solusi Penyempurnaan
1. Perubahan atas prosedur penerbitan SKTB, SKKSPN
dan pemindahan kewenangan penerbitan SPP dan
SPM-PP (KPPN Mitra Kerja);
2. Penyusunan SOP penerbitan SKTB, SKKSPN dan
SPM-PP untuk memberikan kepastian waktu dan
prosedur; dan
3. Pengembangan modul monitoring penyelesaian
SKTB, SKKSPN dan SPM-PP di OMSPAN.
Reviu PER-9/PB/2021
Penyelesaian pengembalian penerimaan Retur SP2D yang disetor ke Kas Negara masih belum
efisien dari sisi waktu penyelesaian (rata-rata 81,39 HK). Berdasarkan hasil kajian Adrianto (2021),
terdapat beberapa kendala pengembalian penerimaan retur SP2D yang telah disetor ke kas
negara yaitu:
a. Kewenangan penerbitan SPP dan SPM-PP berada di Direktorat Pengelolaan Kas Negara,
memperpanjang rentang koordinasi, sehingga menyebabkan proses memakan waktu yang
lama.
b. Belum ada SOP dalam proses verifikasi dokumen SPPK sampai penerbitan SPM-PP, sehingga
prosesnya tidak dapat dilakukan secara optimal.
c. Penyediaan informasi mengenai SPPK yang telah di proses SPM-PP dan kepastian waktu
penyaluran kembali dana retur SP2D masih belum memadai.
1. Langkah generik dilakukan dengan penetapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian
Retur Surat Perintah Pencairan Dana.
2. Simplifikasi peraturan yang mengatur sekaligus mengenai penatausahaan Retur SP2D, pembayaran kembali dana Retur SP2D,
penyetoran dana Retur SP2D ke Kas Negara, pengembalian penerimaan atas penyetoran dana Retur SP2D ke Kas Negara.
(sebelumnya ada 3 Perdirjen, yaitu: PER-74/PB/2011, PER-30/PB/2014, dan PER-44/PB/2015).
3. Dilandasi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan proses bisnis manajemen Kas Negara dan pengembangan sistem
pendukung dalam rangka penyelesaian Retur SP2D yang lebih efektif dan efisien.

13. Perkembangan Kebijakan/Sistem Mitigasi Retur SP2D
Penetapan IKU Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas
Kelebihan / Kekurangan
Penyesuaian Indeks IKU
Formula IKU Tetap Formula IKU Disesuaikan
Pro:
 Tantangan percepatan
penyelesaian Retur SP2D.
 Tidak perlu perubahan IKU.
Pro:
 Mencegah penyetoran Retur SP2D
ke Kas Negara sebelum waktunya.
 Selaras dengan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor
9/PB/2020.
Con:
 Potensi penyetoran Retur SP2D ke
Kas Negara sebelum waktunya.
 Tidak selaras dengan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor
9/PB/2020.
Con:
 Potensi menurunnya kecepatan
penyelesaian Retur SP2D
 Perlu perubahan IKU
1. Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat
penerima. Berdasarkan prinsip tersebut dirumuskan dua komponen IKU, yaitu: (i) akurasi penerbitan SP2D dan (ii) Kecepatan
Penyelesaian Retur SP2D.
2. Penetapan IKU tersebut turut mendorong perbaikan pengendalian Retur SP2D. Komponen IKU akurasi SP2D berdampak pada
peningkatan upaya mitigasi Retur SP2D, sehingga menurunkan keterjadian Retur SP2D. Sedangkan, komponen IKU kecepatan
penyelesaian retur SP2D berdampak pada peningkatan kinerja penyelesaian Retur SP2D, namun juga berdampak pada
kenaikan penyetoran Retur SP2D ke Kas Negara sebelum waktunya.
Menjadi:
Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 10 hari kerja
Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 11 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga
bulan berikutnya
Indeks 2 = Retur SP2D disetor ke Kas Negara
Indeks 1 = Retur SP2D terlambat disetor/disetor sebelum waktunya ke Kas Negara
Semula:
Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 10 hari kerja
Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 11 s.d. 15 hari kerja
Indeks 2 = SP2D Pengganti diterbitkan 16 s.d. 20 hari kerja
Indeks 1 = SP2D Pengganti diterbitkan lebih dari 20 hari kerja

14. Perkembangan Kebijakan/Sistem Mitigasi Retur SP2D
Monitoring dan Evaluasi Berkala
Mitigasi dan Edukasi Retur SP2D
Monev Data Retur SP2D
Kebijakan mitigasi dan penyelesaian Retur SP2D dijalankan pula melalui nota dinas monitoring penyelesaian Retur SP2D
setiap bulan. Dalam monitoring bulanan ini memuat unsur evaluasi dan mitigasi Retur SP2D.
a) Transaksi Retur SP2D yang telah
melewati batas waktu
Penyetoran Dana Retur SP2D;
b) Penyelesaian Retur SP2D di
atas 10 hari kerja;
c) Transaksi Retur SP2D dengan
nilai di atas Rp1.000.000.000
(satu milyar rupiah) yang belum
diselesaikan.
a. KPPN diminta meningkatkan ketelitian dalam proses Penyelesaian Retur SP2D, terutama terkait
batas waktu Penyetoran Dana Retur SP2D;
b. Untuk mengantisipasi terjadinya retur, KPPN diminta memberikan edukasi terhadap satuan kerja
dalam mengajukan tagihan untuk memastikan hal-hal berikut ini:
i. Satker agar melakukan pengecekan kebenaran nomor rekening dengan memintakan
salinan rekening koran atau salinan buku tabungan dan mencocokan dengan dokumen
tagihan;
ii. Satker agar memastikan status rekening tersebut aktif dengan meminta surat keterangan
aktif dari pihak bank; dan
iii. Satker agar melakukan pengecekan melalui internet banking apakah nomor rekening
tersebut sudah benar dan statusnya aktif.
c. KPPN agar mengoptimalkan penggunaan menu Validasi Rekening pada Aplikasi OM SPAN
dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian Retur SP2D;

15. Rekomendasi
Kesimpulan & Rekomendasi
Kesimpulan
-
Keterjadian Retur SP2D mengalami tren penurunan,
direfleksikan dengan data-data keterjadian Retur
dalam lima tahun terakhir berdasarkan pemetaan
KPPN, rekening bank, dan KL. Retur SP2D sebagian
besar disebabkan karena kesalahan manajemen data
supplier di Satker dan KPPN yang mencakup
penginputan atau update data supplier.
Kinerja penyelesaian Retur SP2D semakin baik,
direfleksikan dengan persentase penyelesaian Retur
SP2D dengan durasi < 10 hari kerja yang semakin
besar. Penetapan IKU Kecepatan Retur SP2D mendorong
perbaikan penyelesaian Retur SP2D, namun di sisi lain
kenaikan persentase penyetoran Retur SP2D ke Kas Negara
yang dilakukan sebelum waktunya.
Beberapa upaya mitigasi dan penyelesaian Retur
SP2D dari sisi peraturan, kebijakan, dan sistem yang
telah berjalan berdampak cukup efektif dalam
meminimalisir Retur SP2D dan meningkatkan kinerja
penyelesaian Retur SP2D, namun perlu dilakukan
penyesuaian dan pengembangan.
Peninjauan kembali sisi peraturan dan kebijakan
o Penyelarasan formula dan indeks IKU Kecepatan Penyelesaian Retur
SP2D dengan norma waktu penyelesaian Retur SP2D yang diatur dalam
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 9/PB/2018;
o Penyesuaian proses bisnis dan perumusan SOP mekanisme
pengembalian penerimaan Retur SP2D yang disetor ke Kas Negara.
Pengembangan Sistem Mitigasi Retur SP2D
o Pengembangan menu validasi rekening pada OMSPAN dengan
memperbanyak Bank, membuka akses untuk Satuan Kerja, dan validasi
rekening virtual;
o Pengembangan modul monitoring penyelesaian SKTB, SKKSPN dan SPM-
PP di OMSPAN;
o Pengembangan menu validasi rekening pada aplikasi SAS/SAKTI yang
terkoneksi dengan sistem manajemen data rekening nasabah.
o Sinkronisasi data rekening virtual antara dashboard dengan core system
di perbankan.

16. Gerakan Zero Retur
Upaya mitigasi dan meminimalisir
keterjadian Retur SP2D

17. Milestone
Gerakan Zero Retur
17
 Pengembangan menu validasi
rekening OMSPAN (akses dan
update data
 Pengembangan aplikasi
validasi rekening bersama
HIMBARA dan Bank Penyalur
Gaji Lainnya yang akan dapat
diakses seluruh satuan kerja
pada dashboard VA
 Interkoneksi aplikasi validasi
rekening dengan aplikasi
SAKTI, sehingga dapat
digunakan pada saat
penerbitan SPM.
 Monitoring dan Evaluasi
Gerakan Zero Retur
 Disseminasi Gerakan Zero
Retur (PODCASH, FGD)
 Apresiasi Gerakan Zero Retur
(Penilaian Kinerja Kas Kuasa
BUND dan Apresiasi Khusus)
Short Term Mid Term Long Term

18. Progress dan Dampak Gerakan Zero Retur
18
Saldo Retur yoy
periode Jan-Maret
2022 menurun
dibanding tahun 2021
yaitu:
• Jan turun 77,58%
• Feb turun 69,24%
• Mar turun 69,64%
Penurunan
Retur SP2D
Premium
Describe your
product or your
service here
● Characteristi
c
● Characteristi
c
$360
• S.d. monev Retur
Jan-Feb 2022,
terdapat 18 KPPN
Zero Retur
• Tingkat kecepatan
penyelesaian
Retur SP2D
semakin baik.
18 KPPN
Zero Retur
Premium
Describe your
product or your
service here
● Characteristi
c
● Characteristi
c
$360
Beberapa Kanwil/
KPPN menindaklanjuti
Gerakan Zero Retur
melalui FGD/Surat
Mitigasi/Edukasi
Medsos
Meningkatkan
Awareness
28.37 30.20
69.07
6.36 9.29
20.97
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
Jan Feb Mar
Rp
Milyar
Bulan
RETUR SP2D
2021 2022
Gerakan Zero Retur telah memberikan dampak postif, baik dari sisi mitigasi/pencegahan Retur SP2D maupun tingkat
kecepatan penyelesaian Retur SP2D. Apresiasi Zero Retur rencananya akan diberikan setiap priode semesteran
terhadap KPPN yang berhasil mempertahankan zero retur dan/atau dengan jumlah frekwensi retur SP2D sedikit.

19. Follow Up Gerakan Zero Retur
19
Beberapa Kanwi/KPPN telah meresonansi Gerakan Zero Retur, melalui diskusi/
sosialisasi/edukasi baik internal maupun eksternal, antara lain:
FGD Gerakan Zero Retur: Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Kanwil DJPb
Provinsi Sumbar, dan KPPN Banjarnegara
Surat Mitigasi Retur kepada Satker: KPPN Jakarta II, KPPN Singaraja
Apresiasi Gerakan Zero Retur: Kanwil DJPb Provinsi Riau
Masukan/Usulan Gerakan Zero Retur: KPPN Jakarta VII
Laporan Bulanan Retur SP2D: Seluruh Kanwil DJPb/KPPN

20. Dispensasi/Pengecualian Retur SP2D
20
02
01
DISPENSASI
TOTAL
 Retur BOS dan Retur SBSN/PHLN, dikarenakan proses bisnis
penyelesaian Retur di luar ketentuan PER-9/PB/2018.
 Retur SP2D yang disebabkan system error, seperti kendala
sistem perbankan.
PARSIAL
 Kendala/Kondisi khusus pada KPPN yang menyebabkan Retur
SP2D, misalnya penyetoran ke kas negara sebelum waktunya.
 Kebijakan Lokal di wilayah kerja KPPN, seperti libur hari raya
lokal di Papua dan Bali.
 Kanwil/KPPN agar menyampaikan nota dinas permohonan
pengecualian yang menjelaskan kronologis (sebab/akibat).

21. THE CASE FOR CATENACCIO