3. PRIMORDIALIST PERSPECTIVE: national
identity, patriotism, social conditioning and
personal behaviors that support the nation.
MODERN PERSPECTIVE: rational structural
conditions based on social contracts.
ENGAGED THEORY: while the form of
nationalism is modern, the content depends
upon primordial sentiments.
by : Mushoddik
Nation beda dengan state, tapi sekarang ada:
nation-state (digabungkan).
4. ASAL USUL NAMA INDONESIA
• Nama Indonesia untuk pertama kali disarankan pada
tahun 1850 oleh James Richardson Logan (1819-
1869), seorang Skotlandia yang lulus Sarjana Hukum
dari Universitas Edinburg kemudian bekerja sebagai
pengelola sebuah jurnal di Singapore. Indo = India;
nesos (Yunani)= pulau. Jadi pulau-pulau atau
kepulauan India.
• Antara tahun 1864-1880 Adolf Bastian (1826-1906)
mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan bangsa
Belanda dalam buku ethnografisnya (lima jilid)
berjudul: INDONESIEN ORDER DIE INSELN DES
MALAYISCHEN ARCHIPEL.
5. BEBERAPA CATATAN SEJARAH
• Secara lebih jelas sebagai suatu kesadaran kebangsaan, diduga
tumbuh sejak Gerakan Budi Utomo 1908
• Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada tahun 1913,
selama di buang ke negeri Belanda, menggunakan kata Indonesia
ketika membentuk sebuah biro pers bernama: INDONESISCHE PERS-
BUREAU.
• Bung Hatta juga menggunakannya ketika sekolah di Belanda sebagai
nama gerakan/persatuan pelajar Indonesia, bahkan kemudian
menggunakan istilah Indonesia Merdeka dalam sebuah
tulisan/pidato/ nama bulletinnya
• Sumpah Pemuda tahun 1928 mempertegas dan mempercepat
berkembangnya kesadaran Indonesia sebagai bangsa
• Ketika zaman Pendudukan Jepang, secara tidak langsung kesadaran
berbahasa Indonsia diberi kesempatan meningkat, karena Jepang
melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris
6. KONSEP KEBANGSAAN
DALAM UUD 1945
• Dalam naskah Pembukaan UUD 1945 konsep
kebangsaan dipertentangkan dengan konsep
kolonialisme ketika dikatakan bahwa
kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan bahwa
penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi
karena bertentangan dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan, meskipun penjajah itupun tentu
dapat berbentuk bangsa juga ( tentu yang
tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan).
7. DEFINISI WAWASAN KEBANGSAAN
• Wawasan kebangsaan Indonesia ialah cara
pandang bangsa Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan
lingkungannya dalam mengekspresikan diri
untuk mencapai tujuannya sebagai bangsa
Indonesia di tengah-tengah lingkungan
nusantara ( Bahan Lemhannas).
8. WAWASAN NUSANTARA
• Wawasan nusantara ialah cara pandang
bangsa Indonesia tentang konsep kwilayahan
nusantara yang meliputi darat, laut (termasuk
dasar laut dan tanah di bawahnya), dan udara
di atasnya secara tidak terpisahkan yang
menyatukan bangsa dan negara Indonesia
secara menyeluruh, baik pada aspek politik,
ekonomi, sosial budaya maupun Hankam.
9. APA ITU BANGSA?
• Bangsa ialah sekelompok manusia yang:
• Memiliki cita-cita bersama
• Memiliki sejarah hidup bersama
• Memiliki adat budaya dan kebiasaan yang sama
• Memiliki karakter yang sama
• Menempati wilayah tertentu bersama
• Terorganisir dalam suatu sistem pemerintahan
berdaulat dan terikat sebagai masyarakat hukum
bersama.
10. BIDANG-BIDANG KESATUAN BANGSA
• Satu kesatuan bahasa
• Satu kesatuan budaya
• Satu kesatuan wilayah (Menurut Ordonansi 1939
wilayah Indonesia ialah 3 miles dari pantai; menurut
Deklarasi Juanda 1957, wilayah Indonesia ialah
keseluruhan daratan dan laut yang terbentang antara
titik-titik terluar pulau-pulau bekas jajahan Belanda,
negara kepulauan atau archipelagic country)
• Satu kesatuan ekonomi
• Satu kesatuan Hankam
11. RESPON INTERNASIONAL ATAS PRINSIP
NEGARA KEPULAUAN
• Indonesia bersama negara-negara kepulauan lainnya
seperti Filipina, Fiji, dan Mauritius, selama 12 tahun
(1970-1982) berjuang agar Prinsip Negara Kepulauan
(Archipelagic States Principles) diakui PBB.
• Pada tahun 1982 PBB mengesahkan Konvensi Hukum
Laut (The United Nations Convention on the Law of
the Sea, disingkat UNCLOS), sehingga Indonesia dan
negara-negara serupa telah berhasil memperoleh
pengakuan Prinsip Negara Kepulauan itu.
12. DUA MASALAH TERSISA
• Meskipun prinsip negara kepulauan telah diakui PBB, masih ada
persoalan terkait kekayaan di dasar laut yang masih terus dibahas
oleh Preparatory Committee Hukum Laut yang bersidang di Jamaika
sebagai pusat dari International Seabed Authority (ISA).
• Masalah lain yang masih diperjuangkan ialah ttg hukum angkasa.
Bersama 3 negara lain yang terletak di garis khatulistiwa (Kolumbia,
Ekuador, dan Kenya), Indonesia menuntut hukum khusus untuk
hukum angkasa (Geo-Stationary Orbit atau GSO) untuk 35.000 Km
di atas tanah, terkait pengaturan slot satelit dan pergeserannya
yang telah diatur PBB dengan International Telecommunication
Union (ITU). Kenapa? Karena satelit di ruang angkasa dipengaruhi
oleh gravitasi bumi, gangguan gaya tarik bulan, benturan meteor
atau benda-benda lain, dan tekanan radiasi matahari yang dapat
mengakibatkan benturan atau kejenuhan satelit.
13. 4 PILAR KEBANGSAAN INDONESIA
• Pancasila (nilai-nilai Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945)
• UUD 1945 (wilayah, sistem kenegaraan, kedudukan warga negara, dll.)
• Bhinneka Tunggal Ika (kesadaran bahwa secara geografis Indonesia terdiri
atas 13.000 pulau lebih yang dipisahkan/dihubungkan oleh laut dengan
aneka ragam suku penduduknya (1027 sukubangsa) dan menganut aneka
ragam agama dan kepercayaan, serta memiliki budaya yang beragam yang
berpotensi perpecahan dan sekaligus persatuan dan SDM yang luar biasa
besarnya. Soetandyo Wignyosubroto mengusulkan membacanya dibalik,
bukan: “beraneka ragam tetapi bersatu”, melainkan “bersatu tetapi
beraneka ragam.”
• Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem yang telah disepakati sebagai
konsensus nasional dan tidak boleh diubah lagi, kalau ingin negara
Indonesia tetap utuh
14. ANCAMAN TERHADAP 4 PILAR
KEBANGSAAN INDONESIA (1)
• Tarik-menarik kekuatan-kekuatan politik untuk menjadikan
Indonesia sebagai negara sekuler atau teokrasi, padahal
Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara
teokrasi, tetapi negara berketuhanan YME
• Hubungan yang tidak seimbang antara lembaga-lembaga
tinggi negara, karena yang satu hendak menguasai yang
lain, bukan saling berbagi tugas
• Kemajemukan (ascribed) agama, suku, dan ras yang tidak
dikelola dengan baik dapat menimbulkan perpecahan
• Kesenjangan yang semakin timpang antara berbagai
kelompok masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, dan
pendidikan
15. ANCAMAN TERHADAP 4 PILAR
KEBANGSAAN INDONESIA (2)
• Ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia, mengancam keutuhan
NKRI, seperti:
• Marxisme dan Leninisme
• Atheisme
• Kapitalisme
• Imperialisme
• Federalisme
• Islamisme (NII, paham Khilafah, ISIS dll.) dan sistem-
sistem-sistem lain yang berdasarkan agama.
16. TANDA-TANDA EROSI RASA
KEBANGSAAN INDONESIA
• Persaingan antar kelompok yg terlalu kuat, bukan
persandingan/kerjasama
• Individualisme yg terlalu menguat, sehingga rasa solidaritas semakin
turun
• Kebanggaan penggunaan bahasa asing yang berlebihan
• Imitasi budaya asing secara tidak selektif
• Kehilangan kepercayaan diri, sehingga berlama-lama dalam
keterpurukan
• Konflik antar kelompok yang semakin sering terjadi
• Penyerangan/pembakaran kantor-kantor pemerintahan
• Mudahnya daerah mengeluarkan ancaman merdeka dan keluar dari
NKRI
• Persaingan antar suku yang semakin sempit, antar kecamatan, antar
kebupaten, antar propinsi di berbagai lembaga pemerintahan
• Dan lain-lain.
17. HAK-HAK ASASI MANUSIA (1)
• Hak-hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah konsep untuk
memanusiakan manusia yang secara resmi dimulai dengan
Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB pada tahun 1948
• Untuk beberapa lama deklarasi itu masih belum mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Baru setelah
ditandatanganinya ICCPR (International Covenant on Civil and
Political Rights) dan ICESCR (Intrnational Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights) pada tahun 1966,
dokumen HAM praktis menjadi hukum yang mengikat karena
isi dokumen-dokumen kovenan internasional itu diambil dari
naskah DUHAM. Setelah itu menyusul sejumlah kovenan
internasional lainnya ditandatangani dan mengikat (sekarang
ada 9 kovenan yang secara hukum mengikat itu)
18. HAK-HAK AZAZI MANUSIA (2)
• Dokumen HAM berisi hak-hak dasar perorangan
manusia seperti hak untuk hidup, hak persamaan
di depan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak
memperoleh pendidikan, hak memperoleh
pekerjaan, hak berpendapat, hak beragama dan
beribadat menurut agama dan kepercayaaannya,
dan hak memproleh kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
• Hak-hak tersebut juga tertuang dalam UUD 1945
(baik sebelum apalagi setelah amandemen)
19. HAK-HAK AZAZI MANUSIA (3)
• Di dalam masyarakat sering ada kesan bahwa HAM itu
bertentangan dengan agama, sesungguhnya butir-butir HAM adalah
sejalan dengan agama karena prinsipnya hendak memanusiakan
manusia (seperti memelihara jiwa, melarang penyiksaan terhadap
sesama manusia, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dsb.)
• Ada memang sisi-sisi tertentu dari konsep HAM sekarang yang
ekstrim dilihat dari kacamata budaya bangsa Indonesia dan
karenanya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan budaya
bangsa Indonesia, seperti ide perkawinan antar manusia sesama
jenis, perpindahan agama, keabsahan anak biologis tanpa
memandang status hukum perkawinan orang tuanya, dll. Dari segi
ini konsep HAM itu sendiri mungkin perlu disempurnakan ke depan,
dan pada segi lain ini juga berarti bahwa sebagian konsep HAM
sekarang ternyata bias budaya tertentu (Barat) atau bahkan
bertentangan dengan ajaran agama tertentu.
20. PENUTUP
• Demikian beberapa catatan sementara dan terima
kasih atas perhatian anda:
• Semoga bendera Indonesia tetap berkibar diangkasa
• Semoga persatuan Indonesia tetap terjaga
• Semoga wawasan kebangsaan tetap bergelora
• Semoga Indonesia adil dan makmur segera
• Semoga karir peserta diklat ini maju semua
• Semoga dalam bekerja mereka jujur-jujur saja
• Semoga semua SEMOGA di atas menjadi kenyataan.