4. DEKLARASI JUANDA 13 Desember ‘57
Deklarasi Djuanda menetapkan batas perairan nasional dengan
mempergunakan prinsip kepulauan (Archipelago Principle) atau lebih dikenal
dengan istilah Wawasan Nusantara.
Dasar pokok penetapan perairan nasional antara lain sebagai berikut:
• Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sifat serta
corak berbeda satu sama lainnya.
• Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara RI maka
wilayah laut dianggap sebagai kesatuan yang bulat.
• Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktup dalam Territorialle Zeen
Maritim Kringenitalie Ordonantie 1939 (stbi 1939 no. 442) artikel 1 ayat (1)
tidak lagi sesuai karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-
bagian yang terpisah dengan perairan teritorial sendiri.
• Setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil
tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan
negaranya.
Prinsip-prinsip dalam dekiarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dengan UU
No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia
5. UNCLOSS 1982
Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ke-3 tahun
1982, pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Archipelago
Concept negara Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS
1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) atau
konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Indonesia meratifikasi Unclos 1982 melalui UU No.17 th.1985 dan
sejak 16 Nopember 1993 Unclos 1982 telah diratifikasi oleh 60
negara sehingga menjadi hukum positif (hukum yang berlaku di
masing-masing negara).
Berlakunya Unclos 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan
laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE
(Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.
6. ZEE
• 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas sesuai UU No 5
Tahun 1983 dan UU 17 Tahun 1985
• Hak negara :
Menggali hasil alamnya;
• Kewajiban negara :
Menghormati lalulintas damai di lautan;
Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah
dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp.
Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih,
dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan
eksploitasi kekayaan alam.(UU No 1 Th 1973)
9. Wawasan :
• Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002)
dinyatakan bahwa secara etimologis istilah
“wawasan” berarti: (1) hasil mewawas,
tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2)
konsepsi cara pandang.
10. BANGSA
• “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2002) berarti kelompok masyarakat yang
bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan
sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.
Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1)
ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2)
perihal bangsa; mengenai (yang bertalian
dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai
warga dari suatu negara.
11. NEGARA ?
• Secara etimologis negara berasal dari bahasa
asing, yaitu staat (Belanda) atau state (Inggris)
yang berarti menempatkan dalam keadaan
berdiri, membuat berdiri dan menempatkan.
• Kata negara dalam bahasa Indonesia berasal
dari bahasa Sansekerta, yaitu nagari atau
negara yang berarti wilayah, kota, atau
penguasa.
12. NEGARA
• Pengertian negara menurut logeman adalah
suatu organisasi berbasis masyarakat yang
memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan
mengurusi masyarakat tertentu.
• Pengertian negara menurut J.J. Rousseau
adalah suatu perserikatan dari rakyat yang
secara bersama-sama mempertahankan dan
melindungi hak pada masing-masing diri dan
harta pada anggota-anggota yang tetap hidup
secara merdeka dan bebas.
14. WILAYAH
• Perbatasan negara merupakan garis vertikal imajiner
yang berada di sepanjang garis perbatasan di atas
bumi, yang memisahkan wilayah teritori suatu negara
mulai dari tanah, air, udara, dan bagian bawah tanah
dari teritori negara lain.
• Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam
wilayah RI sebagai karunia tuhan YME adalah bumi, air
dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional ( Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Th 1960)
jo Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 )
15. .• Wawasan kebangsaan merupakan pandangan
yang menyatakan negara Indonesia merupakan
satu kesatuan dipandang dari semua aspek
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia,
sejarah dan kondisi sosial budaya untuk
mengejawantahan semua dorongan dan
rangsangan dalam usaha mencapai
perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan
nasional yang mencakup kesatuan politik,
kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi,
kesatuan pertahanan keamanan (Suhady dan
Sinaga, 2006).
16. WAWASAN KEBANGSAAN/NUSANTARA
Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan
Wawasan Nusantara yaitu
“ Cara pandang bangsa Indonesia dalam
mencapai tujuan nasional yang mencakup
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai
kesatuan Idiologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan”
IPOLEKSOSBUDHANKAM
(Suhady dan Sinaga, 2006).
17. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam
persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam
dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental,
yaitu:
Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang
bebas, merkeka, dan besatu;
Cinta akan tanah air dan bangsa;
Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
Kesetiakawanan sosial;
Masyarakat adil-makmur.
18. KARAKTER BANGSA
• Karakter yang harus dibangun adalah karakter bahari,
sesuai dengan Indonesia yang sebagian besar terdiri dari
lautan. “sifat lautan yang lebih rendah dari gunung, dan
menampung berbagai aliran air.”
• Tidak ada negara seperti Indonesia yang terdiri dari
berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama, yang sejak
dahulu sudah menghormati perbedaan dengan adanya
semboyan Bhineka Tunggal Ika.
• Jalan kemajuan Indonesia adalah keadilan sosial. “Keadilan
sosial merupakan kunci dari empat pilar kebangsaan” 4
Pilar itu adalah 4 unsur penyusun kemerdekaan
kebangsaan Indonesia. (Pancasila, UUD45, NKRI & Bhineka
Tunggal Ika)
19. PROFIL INDONESIA
Letak geografis, Luas bengtangan 3.997 mil antara samudra
Hindia dan samudra Pasifik , sekitar 17.508 buah pulau besar dan
kecil
Letak astronomis, 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, 95 derajat
BT sampai 141 derajat BT.
Sejarah geologi , pulau-pulau Indonesia terbentuk pada jaman
Miocene 12 juta tahun sebelum masehi, palaeocene 70 juta tahun
sebelum masehi, eocene 30 juta tahun sebelum masehi, oligacene
25 juta tahun sebelum masehi. Terdapat sekitar 400 gunung
berapi, 100 buah gunung masih aktif, 3 kali getaran setiap hari,
gempa bumi sedikitnya satu kali sehari, 1 kali setahun letusan
gunung berapi.
Demografi, penduduk yang mendiami , sebelah barat-suku
melayu, tengah jawa , dayak , timur- papua.dll.
20. PROFIL INDONESIA
• Politik, sistem triaspolitika ; kekuasaan E-L-Y
• Ekonomi, sumber daya alam; minyak, gas
alam, timah, tembaga, pertanian dll.
• Seni budaya beraneka ragam setiap suku.
22. PANCASILA
Secara Etimologi Pancasila berasal dari bahasa
India yaitu bahasa sansekerta.
Panca berarti "lima" syila (dengan huruf i
pendek) berarti "batu sendi", "alas" atau "dasar".
Syiila (dengan huruf i panjang ) berarti
"peraturan","tingkah laku yang baik atau
penting".syiila itu sendiri dalam bahasa Indonesia
menjadi susila artinya tingkah laku yang baik.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa pancasyila berarti lima dasar sedangkan
pancasyiila berarti lima aturan tingkah laku yang
penting.
23. PANCASILA DASAR NEGARA
• Pancasila sebagai dasar Negara sesuai dengan
pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya
adalah sumber dari segala sumber hukum
atau sumber tertib hukum di Indonesia.
24. KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA
Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai
dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem
politik suatu negara.
Istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari lima konsep, yaitu :
Konsep negara hukum menurut Al-Qur’an dan Sunnah yang diistilahkannya
dengan nomokrasi Islam,
Konsep negara hukum menurut Eropa Kontinental yang disebut rechstaat, -----
--Kepastian hukum (hk tertulis-UU)
Konsep rule of law, menurut Anglo saxon.--Keadilan (hukum
hakim/CL,yurisprudensi)
Konsep socialist legality
Konsep negara hukum Pancasila (hasil amandemen
UUD 1945 - kepastian hukum dan keadilan)
( Azhary Tahir, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam,
Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta,
2003, hlm. 83)
25. SILA KE-1
• Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa
setiap warga negara Indonesia secara positif
memeluk ajaran agama. Negara tidaklah
berpihak pada agama tertentu, dengan
demikian tidak dikenal agama resmi negara.
Untuk itu maka aturan-aturan hukum baik
berbentuk Undang-undang hingga putusan
Pengadilan tidak mengutamakan kepentingan
agama tertentu di Indonesia;
26. SILA 2
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
mengandung makna bahwa pembentukan
hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-
ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum
baik Undang-undang maupun setiap putusan
hukum tidak boleh melampaui standar nilai-
nilai kemanusiaan;
27. SILA 3
• Persatuan Indonesia mengandung
pemahaman hukum bahwa setiap peraturan
hukum mulai Undang-undang hingga putusan
pengadilan harus mengacu pada terciptanya
sebuah persatuan di antara warga bangsa;
28. SILA KE 4
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/perwakilan mengandung makna bahwa
musyawarah menjadi hal yang utama.
Musyawarah adalah cara utama dalam
pengambilan setiap keputusan, dan adanya
sistem perwakilan dalam proses demokratisasi di
Indonesia. Pengutamaan musyawarah dalam
setiap pengambilan keputusan berawal dari ide
pemikiran kegotong-royongan warga adat
Indonesia;
29. SILA KE 5
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengandung nilai-nilai bahwa setiap
peraturan hukum baik Undang-undang
maupun Putusan Pengadilan mencerminkan
semangat keadilan. Keadilan yang
dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial
bukan keadilan yang berpusat pada semangat
individu.
30.
31. ISU IPOLEKSOSBUDHANKAM
• Ketidakmampuan mengelola Sumber Daya
manusia (SDM)
• Penguasaan Iptek yang Kurang
• Korupsi
• Pembangunan yang Cenderung Tersentralisasi
• Defisit Anggaran - Hutang Luar Negeri
• Kesenjangan Penghasilan , rendahnya
Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan,
pengangguran.
• Keamanan, keadilan dst.
32. ISU IPOLEKSOSBUDHANKAM(TRANSNASIONAL)
• Negara kita berbentuk kepulauan dengan sebagian
besar wilayah berupa laut menjadikan kawasan ini
rentan akan adanya konflik perbatasan karena tidak
adanya ‘garis batas yang jelas di lautan’.
• Konflik yang terjadi antar negara meliputi isu
perbatasan, perebutan wilayah atau pulau di teritori
suatu negara.
• Isu kejahatan transnasionalisme di kawasan Asia
Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor.
Permasalahan seperti perdagangan narkotika ilegal dan
penyelundupan manusia disebabkan karena kurangnya
kesadaran pemerintah negara yang bersangkutan
dalam menangani kasus tersebut.
34. INTEGRITAS
Inilah yang kiranya membuat para pejuang
kemerdekaan Indonesia bertahan di tengah
badai peluru tentara kolonial.
Inilah yang membuat para religius bertahan di
tengah dunia yang semakin banal.
Inilah yang membuat para martir agama tetap
yakin tak tergoyahkan.
Inilah yang membuat orang tua membanting
tulang memberikan anaknya kehidupan.
35. INTEGRITAS
Integritas adalah sikap batin yang kokoh
memegang prinsip di tengah situasi sesulit
apapun.
Integritas adalah keyakinan tak tergoyahkan.
Integritas lahir dari perenjungan mendalam
pada beragam peristiwa kehidupan.
Integritas berkembang di dalam benturan
kenyataan.
36. INTEGRITAS
Integritas bukan buih moral tanpa makna.
Integritas adalah soal eksistensi kita sebagai
manusia dan bangsa.
Integritas adalah lembar tipis yang
memisahkan kita dari ketiadaan.
Integritas adalah satunya kata dan perbuatan.
37. INTEGRITAS
• Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan seorang aparatur
yang siap menjadi pemimpin perubahan, dan faktor penting
yang harus dimiliki aparatur negara yaitu kemampuan
menunjukkan integritas, etika, jiwa dan semangat
nasionalisme dalam mengelola Program Kegiatan instansi
menuju organisasi yang berkinerja tinggi.
• Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri
dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi
peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh
komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung
jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan
anti korupsi.
38. RUMUS INTEGRITAS
• Perilaku integritas adalah fungsi interaksi antara
akuntabilitas, kompetensi dan etika, dengan rumus sebagai
berikut:
• Io = a (ACE) –C
Io = Integritas Organisasi a = alignment/interaksi
A= Accountability/akuntabilitas- “melakukan sesuai
ucapan‟
C= Competence/kompetensi- “melakukan dengan benar‟
E= Ethic/etika –”melakukan dengan keyakinan‟
C= Corruption- “melakukan tanpa korupsi
(Fredik Galtung)
