Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan standar sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, setidaknya menggambarkan optimisme Pemerintah dan DPR untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional sehingga tidak tertinggal jauh dibanding negara-negara lainnya di Asia khususnya dan dunia pada umumnya.

1. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penulisan
1.4 Manfaat Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.2 Lingkup, Fungsi dan Tujuan
2.2.1 Ruang Lingkup SNP
2.2.2 Fungsi dan Tujuan SNP
2.3 Standar Nasional Pendidikan Permendiknas
2.3.1 Standar Isi
2.3.2 Standar Kompetensi Lulusan
2.3.3 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.3.4 Standar Pengelolaan
2.3.5 Standar Penilaian Pendidikan
2.3.7 Standar Proses
2.3.8 Standar Pembiayaan Pendidikan
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan standar sebagaimana
dimaksudkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, setidaknya menggambarkan optimisme
Pemerintah dan DPR untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional sehingga tidak tertinggal
jauh dibanding negara-negara lainnya di Asia khususnya dan dunia pada umumnya.
Banyak pertanyaan tentang Standardisasi pendidikan nasional di Indonesia, bahkan ada pro
dan kontra terhadap standardisasi pendidikan. Setiap daerah memiliki spesifikasi dan standar
sendiri berdasarkan ciri khas budaya serta letak geografisnya. Bagi yang mendukung,
standardisasi tetap dibutuhkan karena standardisasi adalah suatu kebutuhan karena tuntun
masyarakat yang ingin berubah dengan cepat. Namun bagi yang lainnya, bahwa peningkatan
kualitas pendidikan bukan hanya dapat dicapai melalui standardisasi pendidikan dalam arti
akademik tetapi merupakan bagian upaya yang lebih besar ialah pemberantasan kemiskinan.
Dari beberapa pembahasan dan permasalahan diatas maka dalam makalah ini akan dibahas
tentang Standar Pendidikan Nasional.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apakah yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan?
b. Apa saja Pro dan Kontra Standardisasi Pendidikan Nasional?
c. Apakah saja Lingkup Standar Pendidikan Nasional?
d. Apa Tujuan Standar Pendidikan Nasional?
e. Apa Fungsi Standar Pendidikan Nasional?
1.3 Tujuan
a. Menambah wawasan pembaca tentang Standardisasi Pendidikan Nasional,
b. Memahami dan mengetahui Pro dan Kontra Standardisasi Pendidikan Nasional,
c. Mengetahui apa saja Lingkup Standar Pendidikan Nasional, dan
d. Mengetahui Tujuan dan Fungsi Standar Pendidikan Nasional.

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu
kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada
panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar
nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Satndar nasional pendidikan terdiri atas : standar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan
standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) merupakan acuan pertama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.
Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut diatas dan guna mencapai tujuan
pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada khususnya,
lembaga pendidikan tingkat menengah memandang perlu untuk melibatkan seluruh warga
sekolah dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan lingkungan sekitar sekolah.
Landasan Hukum:
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
 Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan
SKL pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tenrtang SKL pada satuan pendidikan dasar dan
menengah
 Permen Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Isi
 Permen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah
 Permen Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008 tentang guru
 Permen Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
 Permen Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
 Permen Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar Sarana
Prasarana
 Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
 Permen Nomor 24 Tahun 2008 tentang TU
 Permen Nomor 25 Tahun 2008 tentang perpustakaan
 Permen Nomor 26 Tahun 2008 tentang Laboratorium

4.  Permen Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kesiswaan
2.2 Lingkup, Fungsi dan Tujuan
2.2.1 Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan.
3) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4) standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan
kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5) standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat
berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.
6) standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7) standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
8) standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan
yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang
mencakup; stadar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Fungsinya adalah sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan

5. nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat.
 Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu.
 Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
 Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global.
2.3 Standar Nasional Pendidikan
Untuk mewujudkan cita-cita luhur tesebut, pemerintah menetapkan Delapan Standar
Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi pendidik dan tenaga
kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedelapan lingkup
standar nasional pendidikan itu meliputi sebagai berikut:
2.3.1 Standar isi
Standar isi adalah: Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam
kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata
pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai
kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut
memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan
pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Dan standar isi disusun tentu saja
sesuai dengan SKL ( Standar Kompetensi Kelulusan).
2.3.2 Standar proses
Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Dari pengertian diatas, ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi. Pertama, standar
nasional pendidikan yang berarti standar ini berlaku untuk setiap lembaga pendidikan
formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan itu berada secara
nasional. Dengan demikian seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses
pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini.
Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang
berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses

6. pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan tersebut bisa
dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolahan pembelajaran.
Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi
kelulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau
rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.
2.3.3 Standar kompetensi lulusan
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh
BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini selanjutnya
diatur dalam Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2.3.4 Standar pendidik dan tenaga kependidikan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan
kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
Guru atau pendidik ialah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan
kepada anak didik di sekolah ( Saiful Bahri Djamarah,2002).
Selanjutnya, standar pendidik akan menetukan kualifikasi setiap guru sebagai tenaga
profesional yang dapat menunjang keberhasilan tujuan pencapaian pendidikan. Dengan
demikian jabatan guru hanya dapat dipegang oleh orang yang telah memiliki kualifikasi
tertentu.
2.3.5 Standar sarana dan prasarana
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar
sarana merupakan standar yang cukup penting karena standar proses pendidikan hanya
mungkin dapat dilakukan manakalah ada standar sarana yang memadai.
2.3.6 Standar pengelolaan
Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
2.3.7 Standar pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2.3.8 Standar penilaian pendidikan.

7. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
kedelapan lingkup standar pendidikan ini pada dasarnya tidak berjalan sendiri-sendiri,
tetapi merupakan sebuah rangkaian yang utuh dan saling terkait.
BAB III
PENUTUP
I. KESIMPULAN
Dari pembahasan standardisasi pendidikan nasional sebelumnya maka dapat diambil beberapa
kesimpulan kesimpulan :
1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pro dan kontra Standarisasi
Pro Standardisasi:Standardisasi berfungsi sebagai penuntun (guideline) bagi guru di dalam
mengadakan perubahan global, dsb. Kontra Standardisasi: Adanya perbedaan di dalam
masyarakat demokrasi, dsb
3. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi :Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi
lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar
pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan.
4. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
5. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

8. DAFTAR PUSTAKA
Zaenuri, Moch. 8 Standar Pendidikan Nasional.
http://mochzaenuri7.blogspot.com (diakses pada tanggal Rabu, 23
Oktober 2013)
Zulkifli. Standarisasi Pendidikan Nasional. http://m-zulkifli.blogspot.com
(diakses tanggal Selasa, 2 Oktober 2014)
Wikipedia. Standar- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
http://id.wikipedia.org/wiki/standar
Mulia, Amanah. STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL.
http://amanahmuliahaame.blogspot.com (diakese Senin, 23 April 2011)