Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem Pendidikan Nasional Bab VII

3,266 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sistem Pendidikan Nasional Bab VII

  1. 1. BAB VII SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL A. Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang No. 20 Tahun 2003 B. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Diketik Oleh : SUSI NOVITA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN STKIP DHARMA BHAKTI LUBUK ALUNG TAHUN 2012
  2. 2. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL A. Sistem pendidikan Nasional UU No 20 tahun 2003 B. Penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional
  3. 3. A. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UU NO. 20 TAHUN 2003
  4. 4. Pengertian Sistem Pendidikan Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan/ keseluruhan yang kompleks atau utuh. (Tatang M. Amirin, 1992:10)
  5. 5. • Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. • Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu Negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat.
  6. 6. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
  7. 7. Latar Belakang Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional • Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. • UUSPN No. 2 Tahun 1989 masih bersifat sentralistik • UUSPN No. 2 Tahun 1989 masih belum bermutu, kemudian sesuai tuntutan dalam UUSISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dibuatlah Standar Nasional Pendidikan • UUSPN No. 2 Tahun 1989 belum mengarah pada pendidikan untuk semua
  8. 8. • Belum Mengarah pada pendidikan seumur hidup • Pendidikan belum link and match dengan dunia usaha dan dunia kerja • Belum menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur
  9. 9. Fungsi Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
  10. 10. Tujuan dan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional Tujuan Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
  11. 11. Visi Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan prokatif memjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
  12. 12. Misi Sistem Pendidikan Nasional 1. Mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperolel pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk megoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
  13. 13. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pegalaman, sia kap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
  14. 14. Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi; Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; Peningkatan keprofesionalan dan tenaga kependidikan; Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
  15. 15. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; Pelaksanaan wajib belajar; Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; Pemberdayaan peran masyarakat; Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
  16. 16. B. PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
  17. 17. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Dalam UUSPN Bab III Pasal 4 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
  18. 18. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
  19. 19. Penyelenggaraan Pendidikan menurut acuan UU N. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  20. 20. A. Satuan dan Jalur Pendidikan Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal Pendidikan nonformal Pendidikan informal
  21. 21. Pendidikan Formal Terdiri atas: Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi
  22. 22. Pendidikan Nonformal  Pendidikan kecakapan hidup,  Pendidikan anak usia dini,  Pendidikan kepemudaan,  Pendidikan pemberdayaan perempuan,  Pendidikan keaksaraan,  Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,  Pendidikan kesetaraan, serta  Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
  23. 23. Satuan Pendidikan Nonformal  Lembaga kursus,  Lembaga pelatihan,  Kelompok belajar,  Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan  Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
  24. 24. Pendidikan Informal Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
  25. 25. B. Kelembagaan Jenjang dan Program Pendidikan Pendidikan Umum & Kejuruan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Pendidikan Khusus Pendidikan Kedinasan Pendidikan KhususTeknis Pendidikan Khusus Keagamaan
  26. 26. Pendidikan Umum & Kejuruan • Pendidikan umum merupakan program pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik. Pendidikan umum: • Contoh pendidikan umum: Sekolah dasar Sekolah menengah Universitas • Contoh pendidikan kejuruan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMEA, STM, SKKA, SMIK)
  27. 27. 1. Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
  28. 28. Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
  29. 29. 2. Pendidikan Menengah Pendidikan menengah berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi bagian anggota masyarakat. Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya. Pendidikan menengah kejuruan berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk lapangan kerja, sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan yang diikuti.
  30. 30. Pendidikan menengah berbentuk: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  31. 31. 3. Pendidikan Tinggi • Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. • Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
  32. 32. Perguruan tinggi dapat berbentuk:  Akademi,  Politeknik,  Sekolah Tinggi,  Institut,  Universitas.
  33. 33.  Akademi berfungsi menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang IPTEK atau kesenian tertentu.  Politeknik berfungsi menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.  Sekolah Tinggi berfungsi menyelenggarakan pendidikan akademik/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
  34. 34.  Institut terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu.  Universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
  35. 35. 4. Pendidikan Khusus a. Pendidikan Luar Biasa b. Pendidikan Kedinasan c. Pendidikan Khusus Teknis d. Pendidikan Khusus Keagamaan
  36. 36. a. Pendidikan Luar Biasa Program ini diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Contoh: Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Pendidikan Luar Biasa (PLB) Program yang dimiliki oleh pendidikan luar biasa adalah untuk: Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Dan tunagrahita.
  37. 37. b. Pendidikan Kedinasan • Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. • Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. • Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
  38. 38. c. Pendidikan Khusus Teknis Pendidikan khusu teknis dilaksanakan di pusat-pusat atau lembaga pendidikan khusus yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.
  39. 39. d. Pendidikan Khusus Keagamaan Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk: Pendidikan diniyah, Pesantren, Pasraman, Pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
  40. 40. C. Hak dan Kewajiban Peserta Didik dan Pendidik 1. Peserta didik  Hak peserta didik  Mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya,  Mendapat pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya,  Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu,
  41. 41.  Mendapat biaya pendidikan bagi yang tidak mampu,  Menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing. Kewajiban Peserta Didik  Menjaga norma-norma pendidikan  Ikut menganggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.
  42. 42. 2. Tenaga kependidikan  Hak pendidik dan tenaga kependidikan, memperoleh:  Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai,  Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,  Pembinaan karir, sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas  Perlindungan hukum  Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
  43. 43.  Kewajiban  Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan kreatif, dinamis dan dialogis.  Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.  Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
  44. 44. 3. Sumber Daya Kependidikan Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik. Contoh sumber daya kependidikan: o Perpustakaan o Laboratorium o Fasilitas olahraga o Dan lain-lain
  45. 45. 4. Kurikulum o Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik dan keserasiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.
  46. 46. o Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan, budaya serta kebutuhan daerah dan perlu dipelajari oleh peserta didik di daerah itu.
  47. 47. BIODATA Nama: SUSI NOVITA TTL : Ld. Laweh, 18 Juni 1993 Alamat: Sicincin No. hp: 085767774493 Jenjang Pendidikan  SDN 13 Pasa Laban  MTsN Kep. Hilalang  SMKN 1 Pd. Panjang
  48. 48. THE END THANK YOU

×