Dokumen ini membahas sistem pendidikan nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa dan dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sistem ini meliputi kelembagaan, program, jenjang pendidikan, dan kurikulum yang fleksibel namun berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Dokumen juga menyoroti pentingnya muatan lokal dalam kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

1. Pengantar Pendidikan
Sistem Pendidikan Nasional
Kelompok 6
Indriani Sianipar
Nia Oktaria
Pujiati
Dosen Pengasuh : Drs. Imron A. Hakim, M.Si
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2012/2013

2. Sistem Pendidikan Nasional
1. Pengertian
Sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang dimiliki masing-masing
bangsa sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan bangsa itu sendiri. Kebudayaan tersebut
sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah hingga saat ini.
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem
Pendidikan Nasional Indonesia (sisdiknas) merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari
semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan
tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Sistem Pendidikan Nasional:
• Disusun berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,
• Diselenggarakan dengan menganut sebagian dari sistem pendidikan bangsa lain yang
sesuai dengan kebutuhan bangsa indonesia dan tidak bertentangan dengan dasar
negara
Dengan demikian, Sistem Pendidikan Nasional dapat dikatakan fleksibel, sesuai dengan
kebutuhan situasi, namun tetap memiliki pedoman acuan yang pasti.
A. Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan
Sistem Pendidikan Nasional di selenggarakan oleh pemerintah dan swasta dibawah
tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta
program-programnya.
a. Kelembagaan Pendidikan
Berdasarkan UUD RI No.2 Tahun 1989 tantang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan
pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan, program pendidikan, serta pengelolaan
pendidikan.

3. a.1. Jalur Pendidikan
• Jalur Pendidikan Sekolah
Yaitu pendidikan yang diselengarakan oleh sekolah melalui kegiatan belajar
mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, bersifat formal, berdasarkan
ketentuan pemerintah, berpola seragam dan bersifat nasional.
• Jalur Pendidikan Luar Sekolah
Yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar
sekolah, tidak berjenjang, tidak berkesinambungan, tidak berpola seragam dan
tidak bersifat nasional.Contoh: Pendidikan keluarga, pendidikan
keagamaan, kesenian, dan keterampilan untuk mengembangkan dirinya dan
masyarakat sekitarnya.
a.2. Jenjang Pendidikan
Yaitu suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan
kedalaman bahan pengajaran (UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab I, pasal I ayat5)
Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari:
*Pendidikan Dasar
*Pendidikan Menenngah
*Pendidikan Tinggi
(Dijelaskan dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab V, Pasal 2)
2. Program dan Pengelolaan Pendidikan
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan
kekhususan tujuannya (UU RI NO.2 Tahun1989 Bab I Pasal 1 ayat 4 No.2 Tahun 1989)
Jenis ProgramPendidikan terdiri dari:
1. Pendidikan Umum, mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan
peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa
pendidikan dan menjadi acuan bagi jenis pendidikan lainnya. Yang termasuk sekolah
umum:SD, SMP, SMA, danUniversitas.

4. 2. Pendidikan Kejuruan, lebih mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada
bidang tertentu. Yang termasuk sekolah kejuruan: STM, STMK, SMIP, SMEA
3. Pendidikan Luar Biasa, dikhususkan bagi peserta didik yang menyandang kelainan
fisik dan/atau mental.
4. Pendidikan Kedinasan, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu
departemenpemerintah atau lembaga pemerintahan nondepartemen.
5. Pendidikan Keagamaan, khusus mempersiapkan peserta didik untuk dapat
melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran
agama.
b. Kurikulum Program Pendidikan
Kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, Curir berarti pelari dan Curere berarti tempat
berpacu. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh, arena yang harus dilewati
peserta didik untuk mencapai tujuan (ditandai berupa ijazah).
Menurut beberapa penulis, kurikulum diartikan sebagai:
• Seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir (Hyemen,
1973)
• Rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran (Macdonald, 1965)
• Rencana untuk membelajarkan peserta didik (Taba, 1962)
• Pengalaman belajar (Krug dan Edward A, 1956)
Kurikulum mengandung dua aspek, yaitu:
• Aspek kesatuan nasional, yang memuat unsur-unsur penyatuan bangsa (Kurikulum
nasional)
• Aspek lokal, yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik berupa unsur budaya,
sosial, maupun lingkungan alam, yang menghidupkan sifat kebhinekaan dan
merupakan kekayaan nasional. (biasa disebut muatan lokal)
1. Kurikulum Nasional
Tujuan pendidikan nasional dalam UUD RI No.2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu:
• Terwujudnya bangsa yang cerdas

5. • Manusia yang utuh, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Berbudi pekerti luhur
• Terampil jasmani dan rohani
• Berkepribadian yang mantap dan mandiri
• Bertanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan
Dalam UUD RI No.2 Tahun 1989 Pasal 30 menjelaskan tentang kurikulum Nasional:
Ayat 1 : Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai
tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya
pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Ayat 2 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib
memuat:
1. Pendidikan Pancasila
2. Pendidikan Agama
3. Pendidikan Kewarganegaraan
Ayat 3 menyatakan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat dasar sekurang-
kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
• Pendidikan Pancasila
• Pendidikan Agama
• Pendidikan Kewarganegaraan
• Bahasa Indonesia
• Membaca dan Menulis
• Matematika
• Pengantar Sains dan Teknologi
• Imu Bumi
• Sejarah Nasional dan Sejarah Umum
• Kerajinan Tangan dan Kesenian
• Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

6. • Menggambar
• Bahasaa Inggris
2. Kurikulum Muatan Lokal
Kurikulum muatan lokal dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan: program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan
lingkungan alam, sosial, budaya, serta kebutuhan daerah
• Tujuan Muatan Lokal dalam kurikulum SD
Untuk kepentingan Nasional:
1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khas daerah
2. Menubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah positif
Untuk Kepentingan Peserta Didik:
1. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya
2. Mengakrabkan peserta didik dengan lingungannya
3. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan
masalah di sekitarnya
4. Memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungannya
5. Mempermudah peserta didik menyerap materi pelajaran
a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal
*Sulitnya pembinaan tingkah laku afektif dan psikomotor
* Penggunaan team teaching yang belum memasyarakat di dalam tradisi
pembelajaran di sekolah
* Masih banyaknya guru-guru yang belum menggunakan keterampilan proses dan
CBSA
* Sistem ujian akhir dan ijazah yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran
akademik. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang memberikan bekal praktis kepada
peserta didik dianggap fakultatif
*Sarana penunjang tertentu yang belum dimiliki sekolah

7. b. Faktor Penunjang Muatan Lokal
* Adanya keinginan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja
* Materi muatan lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar bermacam-macam
*Ketenagaan yang bervariasi yang partisipasinya dapat dilibatkan dalam
penyelenggaraan muatan lokal
* Tercantumnya materi muatan lokal sebagai materi kurikulum dan telah rutin
dilaksanakan
* Banyaknya media yang membantu penyebaran informasi yang berkaitan dengan
materi muatan lokal
Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional
Jenis Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional:
1. Pembaruan Landasan Yuridis, Yaitu berhubungan dengan hal-hal fundamental dan
bersifat prinsipal. Seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan,
pengawasan, dan ketenagaan
2. Pembaruan Kurikulum, Sifatnya ada yang mempertahankan, dan ada yang
mengubah. Berkaitan dengan landasan filosofis, landasan historis, landasan sosial,
dan landasan psikologis
3. Pembaruan Pola Masa Studi, Meliputi pembaruan jenjangdan pendidikan serta lama
waktu belajar pada satu satuan pendidikan, seperti penambahan dan pengurangan
masa studi dengan alasan-alasan tertentu. Contoh pengubahan wajib belajar 6 tahun
menjadi 9 tahun, pendidikan profesi untuk menunjang kualitas tenaga pengajar.
4. Pembaruan Tenaga Kependidikan, Berkaitan dengan tenaga yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola,
dan/atau memberikan pelayanan teknis di bidang pendidikan. Hal ini dianggap sangat
penting karena pembaruan komponen-komponen lain tidak akan tewujud tanpa
ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana kependidikan.
Program Pokok Pembangunan Pendidikan merealisasikan Pasal 31 dan Pasal 32 UUD
1945 :
• Tiap- tiap warga negara mendapat pengajaran
• Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional
• Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia

8. Sumber:
• Tirtarahardja, Umar. 2005. Pengantar Pendidikan: Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.