Hubungan Perang Dingin dan tatanan ekonomi dunia berdampak pada perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Indonesia awalnya condong ke Blok Timur karena pengaruh PKI, namun berubah setelah G30S/PKI ke Blok Barat dan menerima bantuan ekonomi untuk pemulihan ekonomi. Pada Orde Baru, Indonesia melakukan liberalisasi ekonomi dan membuka diri pada investasi asing.
3. Setelah Perang Dunia II
berakhir, muncul dua
kekuatan besar di dunia
yang saling bersaing dan
bertentangan. Dua kekuatan
tersebut adalah Amerika
Serikat yang berpaham
demokrasi-kapitalis dan Uni
Soviet yang mengusung
paham sosialis-komunis.
Kedua negara tersebut
berlomba-lomba
menanamkan pengaruhnya
di berbagai negara di dunia
dengan berbagai cara mulai
dari pemberian bantuan
ekonomi hingga bantuan
Persaingan kedua negara besar ini
menimbulkan keprihatinan masyarakat
internasional akan terjadi Perang
Dunia III.
Selama perebutan pengaruh itu,
kedua negara tersebut tidak pernah
bertemu dan berhadapan secara
langsung , tapi hanya berada di
belakang dengan memberikan
dukungan kepada masing-masing
negara yang bersengketa seperti yang
terjadi pada Perang Korea, Perang
4. Perang Dingin berdampak
pada peta perpolitikan dunia
pada saat itu. Negara-negara di
dunia terbagi-bagi setidaknya
menjadi tiga kelompok yaitu
negara-negara Blok Barat yang
menganut paham demokrasi-
kapitalis, negara-negara Blok
Timur yang berpaham sosialis-
komunis, serta negara-negara
yang tidak memihak salah satu
blok pun yang sering disebut
negara-negara non-blok.
Negara-negara yang biasanya
menjadi incaran perebutan
pengaruh kedua negara tersebut
adalah negara-negara di Asia dan
Afrika, termasuk Indonesia.
Pada tahun 1960-an ketika
Indonesia menerapkan sistem
demokrasi terpimpin pemerintah
mengarahkan pandangan
politiknya ke negara-negara Blok
Timur yang berhaluan komunis.
Hal ini disebabkan pengaruh
kekuatan PKI yang saat itu
mendominasi politik Indonesia.
5. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat
terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi
dan persenjataan dalam rangka perbaikan
ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian
Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok
Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-
Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia
dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat
Internasional. Kebijakan luar negeri pada waktu itu
cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat
yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan
imperialisme.
Peristiwa pemberontakan G30S / PKI yang diduga didalangi
PKI tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik
Indonesia. Peristiwa G30S / PKI ini diikuti oleh pergeseran
kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke
Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah
halauan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan
sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga semua
6. Internasional dalam
Kebijakan Ekonomi Indonesia
di Masa Orde Baru.
Dibawah pemerintahan Orde
Baru, setahap demi setahap bisa
keluar dari keterpurukan ekonomi
melalui bantuan dana negara-
negara Barat. Bantuan yang
didapat digunakan untuk
memperbaiki ekonomi dan
melakukan pembangunan dalam
bentuk Repelita (Rencana
Pembangunan Lima Tahun).Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam
sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment Group on
Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia,
Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat.
7. Selain negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan
pinjaman dana dari Bank Internasional untuk Rekontruksi dan
Pembangunan (IBRD / International Bank for Recontruction
and Development) atau Bank Dunia (World Bank). Bank dunia
merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah
yang bersifat struktural.
Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara
yang membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP /
Structural Adjustment Program). Bank dunia juga berperan
melakukan perombakan terhadap sektor yang dipandang penting
seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan
kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut.
Tujuannnya adalah untuk meliberalisas sektor-sektor tersebut
dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi
8. hambatan-hambatan yang merintangi produktivitas perekonomian.
Disisi lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami
kekacauan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF
(International Monetary Fund). Pemerintah perlu meredam laju
inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF mempunyai
tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan
kembali keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan
neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank
sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan saran-saran yang
harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan
perekonomiannya.
9. Perekonomian Indonesia mulai membaik menuju ke arah stabil.
Apalagi ketika perekonomian pada tahun 1970-an terjadi “krisis
minyak dunia” menguntungkan Indonesia karena karena harga
minyak dunia melambung tinggi. Hal ini memberikan keuntungan
devisa yang berlipat ganda bagi pemerintah Indonesia.
Perekonomian Indonesia mulai pulih dan beranjak stabil. Dengan
cadangan devisa yang begitu besar, pemerintah berusaha
mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk membangun industri besar-besaran,
mengingat selama ini Indonesia hanya berfokus pada bidang
pertanian, sedangkan industri belum digarap sungguh-sungguh
karena keterbatasan dana.
Untuk membangun industri, pemerintah menerapkan prinsip
keterbukaan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di
Indonesia dan ikut serta dalam membangun perekonomian
Indonesia. Terlebih lagi setelah Orde Baru berkuasa, keamanan
dalam negeri sudah stabil dipandang cocok bagi investor asing