Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia, mencakup latar belakang meningkatnya pembangunan gedung dan permasalahan yang dihadapi, serta implementasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung di tingkat pemerintah daerah."

1. Kebijakan dan Strategi
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Ir. Wahyu Kusumosusanto, MUM.
Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. BPB
Diklat Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Tingkat Dasar)
Semarang – 27 Februari 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. 1. Latar Belakang
2. Potret Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
3. Peraturan Perundangan
4. Implementasi Peraturan
Perundangan BG
5. Capaian dalam
Implementasi Perda BG
di Daerah
6. Tantangan Pemerintah
Daerah
2

3. Latar Belakang

4. 1950 2014 2050
Latar Belakang
PROSENTASE POPULASI GLOBAL
TINGGAL DI PERKOTAAN
The Department of Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat, 2014
30%
54%
66%
Prosentase penduduk Perkotaan Indonesia
tahun 1961-2015
Sumber: BPS, 2015
Pada tahun 2015 penduduk perkotaan
diproyeksikan terus meningkat menjadi 53,3
persen (BPS, 2015).
4

5. Latar Belakang
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG
AKTIVITAS MANUSIA
Hunian, tempat kerja, aktivitas
penunjang
KETERSEDIAAN
LAHAN
PERUNTUKAN, TATA BANGUNAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEMUDAHAN
5

6. 30%
Pembangunan gedung
menghabiskan lebih
dari 1/3 sumber daya
di dunia untuk
konstruksinya
menggunakan
40% dari total
energi global
40%
Menggunakan 12%
dari total persediaan
air bersih
menghasilkan 40%
dari total emisi gas
rumah kaca
12%
40%
“Pada tahun 2030, diperkirakan 1/3 total emisi CO2
Dunia berasal dari bangunan gedung, dengan
penyumbang terbesar dari negara-negara di Asia”
Sumber: IPCC Fourth Assessment Report on Climate Change 2007
Latar Belakang
6

7. Latar Belakang
Peran Kota
7

8. Potret Penyelenggaraan
Bangunan Gedung

9. Aspek Teknis
Letak geografis negara Indonesia yang
sangat strategis memberikan berbagai
kekayaan potensi SDA, namun di sisi lain
juga memiliki berbagai potensi bencana
alam, seperti bencana gempa bumi,
banjir, longsor, erupsi gunung berapi, dll.
Hal ini berdampak pada kegiatan
penyelenggaraan bangunan gedung
dimana seluruh persyaratan Keandalan
bangunan gedung mutlak dipenuhi.
Persyaratan Keandalan bangunan
gedung tersebut terdiri dari pemenuhan
persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan.
9

10. Gempa Yogyakarta, 2006
Gempa tektonik berkekuatan (5.9 Richter
scale) .
Melanggar
Aturan Tata Ruang
Rumah yang terbangun di bantaran sungai
Ciliwung. (Sumber :Merdeka.com)
Alih guna lahan, lahan pertanian menjadi
hunian, mengurangi area hijau dan resapan
air.
Bangunan tanpa SLF Kegagalan Struktur
Gempa Padang, 2009
Gempa tektonik berkekuatan (7,6 Richter
scale).
Swiss Bell Hotel, Agustus 2016
2 korban jiwa, akibat tidak dapat mengakses
jalur evakuasi.
Parama Apartment, Agustus 2016.
Bangunan ini belum memiliki SLF dan akses
evakuasi kebakaran juga tidak berfungsi
dengan baik. 10

11. Pemeliharaan
Perawatan
Pemenuhan Persyaratan
Kenyamanan BG
Persyaratan Kemudahan
(Aksesibilitas)
Kurangnya pemeliharaan perawatan pada
bangunan gedung, mengakibatkan degradasi
keandalan bangunan gedung.
Kurangnya sirkulasi penghawaan dan
pencahayaan alami pada bangunan gedung,
umumnya mengandalkan penghawaan dan
pencahayaan buatan.
West East
Pemasangan guiding block yang sembarangan.
Tidak adanya fasilitas aksesibilitas pada
bangunan gedung kepentingan umum
11

12. Aspek Administratif
Pemenuhan persyaratan
administratif juga menjadi
keharusan.
Persyaratan administratif meliputi:
1. Status hak atas tanah dan/atau
bukti kepemilikan atas tanah;
2. Kepemilikan bangunan; dan
3. Izin Mendirikan Bangunan
(IMB).
12

13. Status Tanah Status Bangunan IMB
Permasalahan:
Bangunan yang terbangun pada lahan
yang tidak jelas status kepemilikannya.
Permasalahan:
Status kepemilikan bangunan gedung
yang tidak jelas. Contoh umum pada
bangunan rumah susun, belum ada
SBKBG, sehingga dihuni oleh penghuni
yang tidak jelas, sehingga akhirnya
timbul masalah kumuh.
Permasalahan:
Bangunan yang
terbangun tanpa
IMB atau yang
tidak sesuai
dengan dokumen
perencanaan
teknis yang
diajukan dalam
proses IMB.
13

14. Aspek Sumber Daya Manusia
1. Kurang SDM yang mampu dan cakap dalam membina, mengawasi,
dan mengontrol praktek penyelenggaraan BG di Kab/Kota.
2. Kurangnya tenaga profesional di daerah yang dapat memberikan
saran/pendapat teknis dalam proses perizinan dan/atau
penyelenggaraan BG.
3. Rotasi pegawai yang relatif cepat tanpa disertai alih
informasi/pengetahuan.
4. Sebagian aparat pemda Kab/Kota masih kurang mengerti pentingnya
Perda BG dan implementasinya.
5. Adanya pandangan yang salah bahwa pengurusan IMB dan SLF
mahal.
6. Pandangan bahwa IMB hanya semata-mata untuk menarik PAD.
7. Kurangnya pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan
BG di Kab/Kota.
8. Belum adanya instrumen sertifikasi keahlian, contohnya untuk ahli
pemeriksa bangunan.
9. Adanya permasalahan atau rintangan untuk mengimplementasikan
amanat Perda BG pada bangunan-bangunan eksisting. 14

15. Peraturan Perundangan
(UUBG#28/2002)

16. Kebijakan Penyelenggaraan BG
1. mewujudkan bangunan gedung
yang fungsional dan sesuai
dengan tata bangunan gedung
yang serasi dan selaras dengan
lingkungannya;
2. mewujudkan tertib
penyelenggaraan bangunan
gedung yang menjamin keandalan
teknis bangunan gedung dari segi
keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;
3. mewujudkan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan bangunan
gedung.
16

17. Strategi Penyelenggaraan BG
• Fasilitasi penyusunan Perda
Bangunan Gedung
• Fasilitasi implementasi Perda
Bangunan Gedung
• Fasilitasi penyusunan RTBL
• Mempromosikan Bangunan
Gedung Hijau
17

18. Implementasi Peraturan
Perundangan BG

19. UNDANG-UNDANG 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PP 36/2005 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UUBG
PEDOMAN TEKNIS &
STANDAR TEKNIS
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
GEDUNG
KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN GEOGRAFI
DAERAH
Hirarki Pengaturan
19

20. N S P K
20

21. Kerangka UUBG
21

22. Penyelenggaraan BG
22

23. Mekanisme
Penyelenggaraan BG
23

24. 24
UUPD#23/2014

25. Sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan IMB, SLF, Tim Ahli
Bangunan Gedung (TABG), Tim Pengkaji Teknis dan pendataan
bangunan gedung, serta untuk memberikan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan bangunan di daerah, penting untuk
memiliki aturan yang lebih operasional dalam bentuk peraturan
bupati/walikota.
Implementasi Perda BG
25

26. Capaian dalam Implementasi
Perda BG di Daerah

27. Strategi Pendampingan Perda Bangunan Gedung
TAHUN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERDA BG PENDAMPINGAN PERCEPATAN IMPLEMENTASI
PERDA BG
2003 - 2007 • Penyusunan Model Perda BG.
• Pendampingan melalui kegiatan swakelola di Satker PBL Provinsi.
2008 - 2011 • Pendampingan melalui kegiatan kontraktual di Satker PBL Provinsi.
• MoU antara Ditjen. Cipta Karya dengan Pem. Kab/Kota bahwa
Ranperda BG yang telah disusun harus masuk ke dalam proses
legislasi (Prolegda).
2012 - 2013 • Program pendampingan dengan tenaga Konsultan Koordinator Pusat
(KKP) di tingkat nasional dan Konsultan Individual (KI) di tingkat
provinsi.
• Review Model Perda BG.
• Penambahan jumlah Kab/Kota yang didampingi.
2014 • Review Model Perda BG.
• Pendampingan dengan tenaga Konsultan Koordinator Pusat (KKP)
dan Konsultan Koordinator Wilayah (KKW).
2015 • Review Model Perda BG.
• Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
• Peningkatan koordinasi dengan Satker PBL Provinsi.
• Alokasi anggaran pada kegiatan fasilitasi dan pendampingan di
tingkat provinsi.
• Pendampingan teknis melalui Konsultan Koordinator Pusat (KKP).
• Penyusunan Model Perbup/Perwal.
• Pendampingan teknis melalui Konsultan
Koordinator Implementasi (KKI) di tingkat pusat
dan Konsultan Individual di daerah (KI
Implementasi).
• Pengembangan SIMBG
27

28. Strategi Pendampingan Perda Bangunan Gedung
TAHUN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERDA BG PENDAMPINGAN PERCEPATAN IMPLEMENTASI PERDA
BG
2016 • Lingkup kegiatan sama dengan tahun 2015 dan
merupakan tahun terakhir pendampingan penyusunan
Perda BG.
• Review Model Perbup/Perwal.
• Pendampingan teknis melalui Konsultan Koordinator
Implementasi (KKI) di tingkat pusat dan Konsultan
Individual di daerah (KI Implementasi, KI Monev, KI
TABG, KI Pengkaji Teknis, KI Pendataan).
2017 - • Review Model Perbup/Perwal.
• Pendampingan teknis melalui Konsultan Koordinator
Implementasi (KKI) di tingkat pusat dan Konsultan
Individual di daerah (KI Implementasi, dan KI Monev)
• Pengembangan lanjutan SIMBG versi 5.
28

29. Implementasi Perda BG
2002 - 2017
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Memiliki
Perda BG
Memiliki
TABG
Menerbitkan
SLF
Melaksanakan
Pendataan BG
Kab/Kota
Dari total 509 Kab/Kota
Kab/Kota
Memiliki
Perbup/Perwal
Implementasi
Perda BG
Kab/Kota
Memiliki Tim
Pengkaji
Teknis
29

30. Tantangan
Pemerintah Daerah

31. 31
1. penyusunan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang
memuat pengaturan terkait penyelenggaraan IMB;
2. penyusunan peraturan kepala daerah terkait IMB sebagai pengaturan
pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung;
3. penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait
IMB kepada masyarakat dan penyelenggara bangunan gedung.
Peran Pemda

32. 32
1. keterbatasan SDM secara kualitas
(kapasitas dan kompetensi);
2. keterbatasan SDM secara
kuantitas;
3. keterbatasan SDM profesional;
4. sinkronisasi tugas-fungsi instansi
penyelenggara bangunan gedung
dengan instansi perizinan;
5. pendelegasian tugas.
• Lembaga Penyelenggara Bangunan Gedung
Quo Vadis Pemda?

33. 33
1. Pengesahan rencana teknis
bangunan gedung untuk
kepentingan umum ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah setelah
mendapat pertimbangan teknis
dari tim ahli [UUBG Pasal 36 ayat
(1)];
2. Keanggotaan tim ahli bangunan
gedung bersifat ad hoc terdiri atas
para ahli yang diperlukan sesuai
dengan kompleksitas bangunan
gedung [UUBG Pasal 36 ayat (3)].
TABG dan Pengkaji Teknis

34. 34
1. orang perorangan, atau badan
hukum yang mempunyai sertifikat
keahlian untuk melaksanakan
pengkajian teknis atas kelaikan
fungsi bangunan gedung sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
2. membantu Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam penerbitan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung Sederhana melalui kajian
teknis secara profesional.
TABG dan Pengkaji Teknis

35. 35
1. Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat
laik fungsi terhadap bangunan gedung
yang telah selesai dibangun dan telah
memenuhi persyaratan kelaikan fungsi
berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung sebagai syarat
untuk dapat dimanfaatkan.
2. Proses pemeriksaan kelaikan fungsi,
persetujuan, penerbitan SLF bangunan
gedung, dan perpanjangan SLF bangunan
gedung dilaksanakan dengan waktu proses
yang singkat sesuai dengan kompleksitas
teknis bangunan gedung.
SLF

36. 1. Dalam rangka mewujudkan tercapainya keandalan bangunan
gedung, diperlukan tatanan aturan yang lengkap baik di tingkat
nasional maupun daerah.
2. Peranan dari pemda dan masyarakat sangatlah penting dalam
mendukung pelaksanaan amanat Perda BG dan aturan
pelaksanaannya di daerah, maka dari itu diperlukan peningkatan
kapasitas pemda dan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan
(edukasi publik).
3. Pengembangan jejaring kemitraan dan kerjasama dengan
masyarakat, praktisi, asosiasi, akademisi, baik dalam maupun luar
negeri.
36
Kesimpulan

37. Terima kasih