Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)

PENGENDALIAN PERENCANAAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN
KUMUH 1
PENGENDALIANPERENCANAAN
PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH
BUKU SAKU ini disusun untuk meningkatkan kualitas dokumen
perencanaan(NUAPdan RKM) yang telah disusun sebelumnya,dimana
masihterdapatkelemahandankekurangan padasetiapaspekdokumen
tersebut. Pengendalian kelayakandokumen perencanaanpeningkatan
kualitas permukiman skala lingkungan diperlukan agar menghasilkan
perencanaan yang berkualitas, memenuhi standar dan kaidah yang
ditetapkan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah dan
terintegrasi dengan rencana penanganan permukiman kumuh
kabupaten/kota. Penuntasan kumuh menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, masyarakat dan swasta melalui kolaborasi dan
integrasi kegiatan yang dirumuskan dalam perencanaan jangka
menengah ditingkat kota (SIAP) dan ditingkat kelurahan (NUAP).
Pelaksanaan NUSP-2 ditingkat masyarakat dilakukan setiap tahun
anggaran denganterlebihdahulumenyusunRencanaKerjaMasyarakat
(RKM). RKM tersebut memuat perencanaan kegiatan yang menjadi
kontribusi dan keswadayaan masyarakat dan rencana kegiatan yang
dibiayai olehNUSPsertaDEDdanRAB yangmemenuhi kelayakanteknis.
Maksud dan tujuan disusunnya buku saku PENGENDALIAN
PERENCANAAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN
KUMUH, untuk menjelaskan lebihrinci proses penyusunan NUAP dan
RKM sehingga terwujud dokumen perencanaan yang berkualitas dan
memenuhi standar yang ditetapkan; terwujud kolaborasi dan integrasi
penanganan penuntasan kumuh.

KUMUH 2
A. PENGENDALIAN KELAYAKAN DOKUMEN NUAP
Penilaian kelayakan dokumen NUAP meliputi enam (6) aspek, yaitu:
1. Latar Belakang
2. Profil Kelurahan
3. Profil Kawasan/Lingkungan Permukiman Kumuh
4. Analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur
5. Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan
6. Dokumen Pendukung
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen NUAP terdapat permasalahan
pada masing-masing aspek diatas, yaitu sebagai berikut:
PERMASALAHAN UMUM
 Kepatuhan dalam penggunaan format tabel sesuai jukins NUAP yang
digunakan masih rendah.
PROFIL KELURAHAN DAN KAWASAN
 Data gambaran umum wilayah belum tersaji secara lengkap;
 Permasalahan kondisi infrastruktur pada profil kelurahan belum belum
dijelaskan secara lengkap;
 Data RTLH by name by address belum ada;
 Data padatabel profil kelurahan dan kawasan yang merujuk satuan
wilayah belum detil sampai dengan tingkat RT;
 Peta deliniasi belum sinkron/sesuai dengan SK. Kumuh Bupati/Walikota
dan dokumen SIAP;
 Peta rencana lokasi pembangunan infrastruktur dan peta integrasi
infrastruktur dengan sistemkota/eksistingbelum tersedia secara lengkap
dan memadai.
ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 Rumusan faktor dominan penyebab kumuh belum tergambarkan dengan
jelas; (faktor penyebab utama, faktor sekunder, dst…);
 Rumusan rekomendasi untuk penanganan berdasarkan faktor penyebab
kumuh belum ada;

KUMUH 3
 Identifikasi kendala yang mempengaruhi penanganan yang
direkomendasikan belum ada;
 Skenario penanganan kumuh 2015-2019 belum ada;
 Penjelasan alasan pemilihan jenis infrastruktur belumlengkap dan belum
sesuai dengan kondisi yang ada;
 Integrasi infrastruktur yang direncanakan dengan sistem kota/eksisting
belum ada;
 Penjelasanan dasar penentuan prioritas kegiatan belum ada.
RENCANA AKSI PERBAIKAN LINGKUNGAN
 Belum ada penjelasanan mengapa pelaksanan kegiatan dilakukan oleh
masyarakat atau pemerintah/pihak ke 3;
 Belum ada penjelasan dasar pengalokasian kegiatan pada setiap tahun
anggaran;
 Kondisi yangdiharapkan dan perhitungan proyeksi pengurangan kumuh
belum sesuai dengan penanganan yang direncanakan.
Dokumen NUAP yang layak dan disahkan oleh Staker/PPK, menjadi
arahan bagi seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kegiatan penuntasan kumuh. Dokumen rencana aksi
penanganan kumuh skala lingkungan yang dihasilkan melalui proses
partisipatif tersebut sekurangnya memuat informasi sebagai berikut:
1. Profil Kelurahan/Kumuh
No Komponen Data/Informasi
1 Penjelasan
wilayah
administratif
kelurahan
 Data administrasi wilayah (provinsi,kab./kota,
Kec.);
 Letak geografi;
 Batas administratif kelurahan;
 Jumlah penduduk;
 Karakteristik fisik kelurahan.
2 Tabel Luas dan
Jumlah Penduduk
kelurahan
 Kelengkapan isian Tabel,Luas dan jumlah
penduduk persatuan wilayah sesuai format;
 Data mencakup satu kelurahan .
3 Peta Kelurahan  Skala 1:5.000;

KUMUH 4
 Kelengkapan Peta (mata angin,
legenda/Keterangan)
 Batas wilayah kelurahan,RW/Lingkungan.
4 Penjelasan dan
tabel penggunaan
lahan
 Konsistensi penjelasan dengan isian Tabel;
 Konsistensi terhadap data total luasan wilayah
di Tabel Luas& Jumlah Penduduk Kelurahan ;
 Kelengkapan isian table;
 mencakup data penggunaan lahan se-
kelurahan;
5 Penjelasan
kondisi sosial
ekonomi
 Penjelasan kondisi sosial dan ekonomi disertai
dengan kelengkapan data numerik (angka atau
persentase perkomposisi sosial dan ekonomi)
6 Kondisi
Prasarana-Sarana
Dasar Lingkungan
 Penjelasan dan tabel kondisi prasaranajalan;
 Penjelasan dan tabel kondisi drainasedan
lokasi genangan;
 Penjelasan dan tabel PrasaranaAir Bersih;
 Penjelasan dan tabel PrasaranaAir Limbah
(Sanitasi);
 Penjelasan Pengelolaan Persampahan dan
Tabel Sarana Persampahan;
 Penjelasan dan tabel sarana penerangan jalan
umum (PJU).
2. AnalsisKebutuhan Pembangunan
Rumusan hasil analisis kebutuhan pembangunan meliputi:
a. faktor dominan penyebab terjadinya kumuh;
b. Prioritas penanganan pembangunan serta keterpaduan
penanganan kumuh antar program atau dengan pihak lain
(Pemda, swasta);
c. Jenis kegiatan pembangunan / perbaikan infrastruktur pada
kawasan/ lingkunganpermukimankumuh selamaperiode jangka
menengah;
d. kondisi yang diharapkan setelah kegiatan pembangunan /
perbaikandilaksanakandanproyeksi capaian penguranganluasan
kumuh.

KUMUH 5
KELUARAN ANALISIS KEBUTUHAN
1) Profil permukiman kumuh kelurahan dan peta deliniasi;
2) Peta keterpaduan penanganan rencana jangka menengah
periode 2015 – 2019;
3) Peta tematik berdasarkan 7+1 indikator permukiman kumuh
dan matrik base line;
4) Rencana program tingkat kelurahan periode 2015-2019
dengan memperhatikan:
 Prioritasi pelaksanaan berdasarkan faktor dominan
permasalahan;
 Inovasi pemecahan permasalahan;
5) Rencana pengelolaan dampak lingkungan;
Keluaran tersebut didokumentasikan secara lengkap dan
dikoordinasikan dengan pihak kelurahan untuk selanjutnya
dikomunikasikan dengan LCO agar mendapatkan tanggapan serta
masukanyangdapatmemperkayadanmempertajamhasil analisis.Hasil
analisis yang lengkap sangat membantu dalam penyusunan rencana
penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang
komprehensif dan berkelanjutan.
3. Rumusan Rekomendasi Penanganan
Rumusan rekomendasi penanganan merupakan rencana aksi aksi
penanganan, memorandum keterpaduan program berdasarkan
hasil perumusankebutuhanpencegahandanpeningkatankualitas
permukiman kumuh. Usulan kegiatan penanganan infrastruktur
sesuai kecenderungan atas faktor dominan yang mempengaruhi
skalalingkungandanskala kawasan. Rumusanyang disajikanpada
dokumen NUAP meliputi:
a. Skenario penanganan dan konsep desain kawasan
permukiman kumuh skala lingkungan;

KUMUH 6
b. Rencana aksi dan memorandum keterpaduan program skala
lingkungan dengan sistim Kota;
c. Penentuan kawasan prioritas penanganan permukiman
kumuh skala lingkungan.
Bagaimana cara meningkatkan kualitas
Dokumen NUAP?
Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dokumen NUAP dilakukan
melalui serangkaian proses atau tahapan yang disebut dengan
Review Dokumen NUAP. Hasil review adalah pemutahiran data
untuk menuntaskan kumuh. Pemutahiran data yang dimaksud
adalah sebagai berikut:
a. Pemutahiran data Baseline,
b. Pemutahiran data Profil Permukiman Kumuh,
c. Pemutahiran data Deliniasi Permukiman Kumuh,
d. Penajaman Analisis Kebutuhan Infrastruktur,
e. Review Konsep Pengurangan Permukiman Kumuh di tingkat
Kelurahan.
Tahapan kegiatan review dokumen NUAP, meliputi:
a. Tahap Persiapan,
b. Tahap Pelaksanaan Review dan Kajian perencanaan,
1. TAHAP PERSIAPAN
Kegiatan pada tahap persiapan adalah pengumpulan data
sekunder dan membangun kapasitas para pelaku review.
Selain itu juga untuk membangun komitmen dan kontribusi
masayarakat di tingkat Kelurahan. Secara umum tahap
persiapan ini dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan

KUMUH 7
pengumpulandatadandokumenperencanaan sertakegiatan
OJT kepada Tim TIP serta relawan.
a. Pengumpulan Data dan Analisis Dokumen Perencanaan
Kegiatan pengumpulan data dan dokumen perencanaan
bertujuan untuk mendapatkan data sekunder serta
dokumen perencanaan di tingkat kelurahan sebagai
bahan kajian dan review perencanaan. Data dan
dokumen perencanaan yang perlu dipersiapkan yaitu;
1. Data baseline permukiman kumuh,
2. Data profil permukiman kumuh,
3. Dokumen NUAP tingkat Kelurahan,
4. Data investasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur
penanganan permukiman kumuh (APBN, NUSP2,
APBD 1, APBD 2, KOTAKU dan sumber dana lainya),
5. Peta administrasi,
6. Peta deliniasi permukiman kumuh,
7. Petaketerpaduanpenangananpermukimankumuh,
8. peta tematik permukiman (7+1 indikator
permukiman kumuh),
9. Data pendukung lainya.
Matrik kegiatan Pengumpulan Data dan Analisis Dokumen Perencanaan
Tujuan : Terlaksananya kegiatan Pengumpulan maupun penilaian
kelayakan data dan dokumen perencanaan yang ada di
tingkat kelurahan dalamrangka penanganan
permukiman kumuh.
Metode : Pengumpulan dan penilaian kelayakan data dan
dokumen perencanaan permukiman kumuh.
Tahapan
Proses :
1. Koordinasi TimTIPP dengan aparatKelurahan dan
BKM/LKM,melakukan koordinasi awal atas tahapan
kegiatan Review Perencanaan penanganan
permukiman kumuh, sehingga terbentuk komitmen

KUMUH 8
bersama dalampelaksanaan kegiatan Review
Perencanaan,
2. Mempersiapkan dan Mengupulkan data dan
dokumen perencanaan penanganan permukiman
kumuh di tingkat kelurahan.
3. AnalisisKelayakan data dan Dokumen, setelah data-
data terkumpul di tingkat kelurahan,BKM/LKM
bersama CA, CC, Satker/PPK dan LCO melakukan
kajian dan analisiskelayakan NUAPuntuk
mengetahui sejauh mana kelengkapan dan kualitas
dari data dan dokumen perencanaan yang ada.
Keluaran : 1. Komitmen dalampelaksanaan kegiatan Review
Perencanaan,
2. Rencana pelaksanaan OJT,
3. Instrumen yang diperlukan untuk pemutahiran data
dan informasi,
4. Penyepakan RKTL pelaksanaan kegiatan
Pemutahiran data dan informasi,
Pelaksana : Lurah,BKM/LKM, TIPP
Peserta : LCO, Satker/PPK, Lurah, BKM/LKM,TIPP,CA
Narasumber : LCO, Satker/PPK, BKM/LKM,TIPP
Fasilitator : Tim Konsultan RMC, Koordinator kota (City
Coordinator/CC) dan Tim Pendamping Masyarakat
(Community Advisors/CA).
b. OJT Kepada Tim TIPP
Penguatan kapasitas pada tahap persiapan dilakukan
melalui OJT (On The Job Training) Pelaksanaan Review
PerencanaanKepadaTIPP.OJTinidilaksanakandi tingkat
kelurahandengan difasilitasi olehBKM/LKM,sedangkan
CC dan CA berperansebagai narasumber.OJTbertujuan
untuk meningkatkan kapasitas TIPP dan relawan dalam
dalamrangkapelaksanaankegiatanReviewPerencanaan.

KUMUH 9
Matrik Kegiatan Pengumpulan Data dan Analisis Dokumen Perencanaan
Tujuan : 1. Terbangunya Komitmen dan Kesadaran atas
permasalahan permukiman di tingkatkelurahan,
termasuk adanya permukiman kumuh,
2. Terbangunya kepedulian tentang kebersamaan
dalampenanganan dan pencegahan atas timbulnya
permukiman kumuh di tingkat kelurahan.
Metode : Rembug, Diskusi,Praktek dan FGD (Fokus Group
Discussion).
Tahapan
Proses :
1. Persiapan, pada proses persiapan kegiatan OJT
kepada TIM TIPP dilaksanakan terlebih dahulu
koordinasi antara Konsultan atau CAdengan
BKM/LKM dan TIPP, terkait dengan alatdan bahan,
materi OJT, narasumber dan tempat pelaksanaan
atau hal yangpenting lainya,
2. Penyiapan materi, materi OJT Pelaksanaan Kegiatan
Review Perencanaan disediakan oleh TimPusat,
Narasumber pada Pelaksanaa kegiatan OJT
mempersiapkan dan mempelajari hal-hal yang
penting dalammateri OJT tersebut sehingga TIM TIPP
dapatmelaksanakan kegiatan Review Perencanaan
Secara Optimal dan tidak terjadi kebingungan,
3. Pelaksanaan OJT dan Pelaksanaan Review
Perencanaan, pada pelaksanaan kegiatan OJT
Kepada TIM TIPP dalampelaksanaan kegiatan Review
Perencanaan dilaksanakan di tingkatKelurahan,
harapanya adalah TIMTIPP tersebut dapatsecara
langsungmerasakan dan mengamati hal-hal yang
menjadi metoda, tugas,daftar data sekunder, alat,
bahan,cara dan kebutuhan dalamReview
Perencanaan,sehingga setelah OJT dapatlangsung
melaksanakan kegiatan Review Perencanaandi
Tingkat Kelurahan.
Keluaran : 1. Komitmen dan kesadaran akan pentingnya kegiatan
penanganan dan pencegahan permukiman kumuh,
2. Semua Anggota TIM TIPP memahami Komponen
Perumahan dan Permukiman (7+1 Indikator Kumuh),

KUMUH 10
3. Semua Anggota TIM TIPP secara teknis memahami
dan melaksanakan semua kegiatan pada Pelaksanaan
Review Perencanaan,
4. Semua Anggota TIM TIPP Memahami kebutuhan
metoda, alatdan bahan yangharus dipersiapkan
dalampelaksanaan ReviewPerencanaan,
Pelaksana : BKM/LKM,
Peserta : TIM TIPP,Relawan.
Narasumber : CC,CA.
2. TAHAPAN PELAKSANAAN REVIEW DAN KAJIAN
PERENCANAAN
Tahapan pelaksanaanreview dankajianperencanaan dilakukan
melalui forum diskusi, FGD, SKS, sinkronisasi dan validasi
berbagai data dan dokumen perencanaan penanganan
permukiman kumuh di tingkat kelurahan. Pada tahap ini akan
diketahui kondisi aktual dan kesesuaian dengan pola
penanganan permukiman kumuh. Data dan dokumen yang
perlu dilakukan kegiatan Review dan kajian, yaitu:
a. Pemutahiran Data Baseline Permukiman Kumuh
Pemutahiran data baseline permukiman kumuh bertujuan
untukvalidasi,pemutahirandatadansinkronisasidokumen
SIAP, baik yang terkait dengan data lingkungan maupun
data individu permukiman. Melalui kegiatan validasi data
akan terlihat perubahan atas dampak penanganan
permukiman yang telah dilakukan oleh berbagai pihak
terkait dengan kondisi aktual permukiman saat ini pasca
penanganan, dan juga mengakomodir data-data
lingkungan atau data individu permukiman yang
kemungkinan belum terdata atau tidak detail pada
pelaksanaan penyusunan baseline di tahun sebelumnya,
misalnya data RTLH (rumah tidak layak huni). Data RTLH

KUMUH 11
sangat diperlukan mengingat salah satu faktor penyebab
kumuh adalah aspek kondisi bangunan gedung, dimana
aspek ini merupakan permasalahan yang dominan di
seluruhlokasi NUSP-2.DataRTLH yangdetil danvalidakan
memudahkan dalam penanganan melalui kolaborasi
pemenuhan Rumah Layak Huni yang diselenggarakan oleh
program BSPS (Bantuan Stimulan perumahan Swadaya).
Ppelaksanaan validasi dan pemutahiran data baseline
permukiman kumuh, dilaksanakan melalui FGD dan survei
lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang di
dapatkan.Kegiatan survei lapangan atau dikenal dengan
kegiatanSurvei KampungSendiri (SKS),dilakukan olehTIPP
dan Relawan sehingga peran partisipasi masyarakat dari
semua komponen dapat terlibat dalam setiap kegiatan
Review Perencanaan.
Matrik Kegiatan Pemutahiran Data Baseline Permukiman Kumuh
Tujuan : 1. Melakukan identifikasi,validasi dan pemutahiran
data baselineterkait potensi permukiman di tingkat
Lingkungan dan individu pada,sebagai upayauntuk
melengkapi kebutuhan hasil review,
2. Memberikan pembelajaran kepada masyarakatuntuk
melakukan SKS atas kondisi permasalahan,potensi
permukiman di Lingkungan dan individu secara
partisipatif.
Metode : 1. Rembug, FGD dan Transek,
2. Survei Pengumpulan Data Permukiman :
 Pengamatan Lapangan,
 Wawancara/kuisioner/FGD,
 Dokumentasi kondisi eksisting,
 Data Statistik Kelurahan,
 Dokumen Perencanaan,
 Peta-Peta Permukiman
 Pengukuran.

KUMUH 12
3. Penyajian hasil pengumpulan data permukiman,
4. Penyusunan data dan peta permasalahan
permukiman.
Tahapan
Proses :
1. Mempersiapkan data-data,dokumen yangmemuat
aturan pemerintah Kab./kota terkait dengan
permukiman, aturan SNI dan yang dibutuhkan,
dokumen perencanaan dan data permukiman hasil
dari kegiatan review, data-data permukiman terkait
dengan indikator permukiman kumuh (7+1).Peta dan
informasi yangdibutuhkan :
 Peta Administrasi,
 Peta Pola Ruang dan Struktur Ruang,
 Peta Kondisi Kelayakan Bangunan dan Persil,
 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh,
 Peta Jaringan Jalan,
 Peta Jaringan Drainasedan Sebaran Genangan,
 Peta Permukiman.
2. Transek, melakukan transek atau pengamatan di
lapangan terkait dengan kondisi perumahan dan
permukiman, melakukan diskusi,pencatatan atas
hasil temuan dilapangan (lingkungan,sosial dan
ekonomi) dan dokumentasi permukiman kumuh,
permasalahan permukiman bisa ditimbulkan karena
faktor internal dan eksternal,
3. Pengumpulan data, proses pengumpulan data secara
berjenjangsesuai administrasi kelurahan yang
terkecil di tingkat RT/RW/lingkungan kemudian
dikumpulkan ke tingkat Kelurahan,proses
pengumpulan ini dilakukan berulang-ulangsehingga
datanya lengkap,
4. Penyajian Data Survei, melakukan penyajian data,
peta tematik, matrik dan dokumentasi lainya,
sehingga dapatdengan mudah disampaikan kepada
masyarakatlainya atau stakeholder pembangunan
kelurahan,
5. Finalisasi Data Hasil Survei, data hasil survei
kemudian dilakukan chek dan re-cek kembali di
tingkat RT/RW/Lingkungan kemudian setelah
dinyatakan final menjadi acuan tahapan selanjutnya.

KUMUH 13
Keluaran : 1. Hasil identifikasi permasalahan dan potensi secara
partisipatif dan berjengjangmulai dari tingkat
RT/RW/Lingkungan sampaidengan tingkatkelurahan.
Data dan dokumentasi tersebut kemudian disajikan
dalamlaporan hasil survei dan identifikasi,berupa
Peta Tematik, matrix data,dan baselinedata.Data-
data tematik tersebut antara lain;
 Data Tematik Deliniasi sebaran permukiman
kumuh,
 Data Tematik Tipologi Lingkungan,
 Data Tematik Kepadatan penduduk dan
Kepadatan bangunan,
 Data Tematik Kondisi Bangunan Gedung beserta
kepemilikanya,
 Data Tematik Kondisi Jalan Lingkungan,
 Data Tematik Kondisi Drainasedan Genangan Air,
 Data Tematik Sarana dan Prasarana penunjang
permukiman,
 Data Tematik cakupan pelayanan air bersih,
 Data Tematik cakupan sanitasi dan air limbah,
 Data Tematik cakupan layanan persampahan dan
sarana persampahan,
 Data Tematik cakupan layanan kebakaran,
2. Dokumentasi hasil Survei baik notulensi dan catatan
penting lainya dalampelaksanaan survei di tingkat
lingkungan,
3. Berita Acara penyepakatan hasil survei di tingkat
lingkungan
Pelaksana : TIPP
Peserta : Lurah,BKM/LKM,TIPP,Tokoh Masyarakat,Kelembagaan di
tingkat Kelurahan,RT/RW.
Narasumber : Lurah,Tokoh Masyarakat,Kelembagaan di Tingkat
Kelurahan,RT/RW.

KUMUH 14
Gambar 1.Contoh Data Baseline Kondisi Bangunan Hunian

KUMUH 15
Gambar 2. Contoh Data BaselinePelayanan Air Minum

KUMUH 16
b. PemutahiranProfil PermukimanKumuh
Kegiatan pemutahiran Profil Permukiman Kumuh,
bertujuanagar sinkrondengandokumenSIAP baikyang
terkait dengan data lingkungan maupun data individu
permukiman.Profil Permukiman Kumuh yang sudah
dimutahirkan juga bermanfaat untuk mengetahui
perubahan atas penanganan permukiman kumuh yang
telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait melalui
kolaborasi.
Pemutahirandata profil permukiman kumuh, dilakukan
melalui FGD,Rembugdankonsultasidenganpihak-pihak
terkait yang memahami kondisi perumahan dan
permukimandi kelurahansetempat,yaitu:Lurah,Tokoh
Masyarakat maupun relawan yang ahli perumahan dan
permukiman.
Gambar 3.Profil Kumuh di Kawasan Teluk Betung, Kota Bandar lampung

KUMUH 17
Gambar 4.Profil Kumuh di Kawasan Sukabumi,Kota Bandar lampung
Matrik Kegiatan Pemutahiran Profil Permukiman Kumuh
Tujuan : 1. Memahami Dokumen-Dokumen Perencanaan,Profil
Permukiman Kumuh dan Data BaselineKumuh di
tingkat Kelurahan,
2. Melakukan Identifikasi kelengkapan dan akurasi
Dokumen-Dokumen Perencanaan,Profil Permukiman
Kumuh dan Data BaselineKumuh di tingkat
Kelurahan,
3. Melakukan Sinkronisasi Dokumen dan Data
permukiman di tingkat Kelurahan,
4. Membangun kesepakatan Profil Permukiman Kumuh
sebagai dasar perencanaan di tingkatKelurahan.
Discussion).
Tahapan
Proses :
1. Persiapan, mempersiapkan dan mengumpulkan
dokumen dan data terkait dengan perencanaan
permukiman. Dokumen Perencanaan antara lain:

KUMUH 18
SIAP, NUAP, RTPLP, Musrenbang, dan lainy,
sedangkan data permukiman yang dibutuhkan, yaitu:
data profil permukiman kumuh, data baseline,data
usulan dan data masalah di lingkungan,
2. Rembug dan Diskusi, melakukan rembug atau diskusi
untuk memahami dokumen perencanaan dan data
permukiman yang di dapatkan sebagai data sekunder,
selain itu juga memahami atas kelengkapan dan
akurasinya,
3. Sinkronisasi, melakukan sinkronisasi atasdokumen
perencanaan dan data permukiman yangada
ditingkatKelurahan,
4. Forum Konsultasi, melakukan penyepakatan atas
hasil rembug,diskusi dan sinkronisasi atas dokumen
dan data Profil permukiman Kumuh yang ada di
tingkat Kelurahan,
5. Merumuskan, melakukan rumusan tindak lanjutatas
hasil reviewyangdilakukan untuk mengetahui akan
kebutuhan yangmungkin dilakukan untuk
menyempurnakan Profil Permukiman Kumuh.
Keluaran : 1. Keselarasan dokumen dan data permukiman di
tingkat Kelurahan,
2. Kesepakatan dan Rumusan hasil reviewDokumen dan
Data Permukiman berupa Profil Permukiman Kumuh,
Pelaksana : TIM TIPP
Peserta : Lurah,BKM/LKM,Relawan,Tokoh
Masyarakat,Kelembagaan di tingkatKelurahan,RT/RW.
Kelurahan,RT/RW.
c. Pemutahiran Deliniasi Permukiman Kumuh
Kegiatan pemutahiran deliniasi permukiman kumuh
bertujuan untuk sinkronisasi kesesuaian data deliniasi
tingkat kelurahan dengan dokumen SIAP. Validasi
Deliniasi permukiman kumuh tersebut juga untuk
memastikan bahwa usulan-usulan kegiatan atau

KUMUH 19
program penanganan permukimankumuh tidak berada
diluar Deliniasi Permukiman Kumuh, karena apabila
usulankegiatanatauprogramdikerjakandi luardeliniasi
permukiman kumuh tidak akan berdampak terhadap
penguranganluasanpermukiman kumuh di kelurahan.
Pelaksanaan validasi atau pemutahirandata Deliniasi
PermukimanKumuh,dilakukanmelalui FGD,Rembug dan
juga dapat dilakukan dengan berkonsultasi pada pihak-
pihak terkait yang paham atas kondisi perumahan dan
permukimandi Kelurahan,baikLurah,TokohMasyarakat
maupunrelawanyangahli perumahandanpermukiman.
Gambar 5.Contoh Hasil Validasi Pengurangan Deliniasi Permukiman Kumuh
Deliniasi
PenguranganLuasan
Permukiman Kumuh

KUMUH 20
Matrik Kegiatan Pemutahiran Deliniasi Permukiman Kumuh
Tujuan : 1. Memahami Profil Permukiman Kumuh, Data Investasi
Pelaksanaan Kegiatan Berbagai Programdan Data
BaselineKumuh di tingkat Kelurahan,
2. Melakukan Identifikasi kelengkapan,Sinkronisasi dan
akurasi Dokumen-Dokumen Perencanaan,Profil
Permukiman Kumuh dan Data BaselineKumuh di
tingkat Kelurahan,
3. Membangun kesepakatan deliniasi Permukiman
Kumuh sebagai dasarperencanaan di tingkat
Kelurahan.
Discution).
Tahapan
Proses :
1. Persiapan, mempersiapkan dan mengumpulkan
dokumen ataupun data terkait dengan perencanaan
permukiman, Dokumen Perencanaan antara lain
(SIAP, NUAP, RTPLP, Musrenbang, dan lainya) dan
Data Permukiman antara lain (Data Profil
Permukiman Kumuh, Data Baselinedan Data Investasi
Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Permukiman
Kumuh),
2. Rembug dan Diskusi, melakukan rembug atau diskusi
untuk memahami dokumen perencanaan dan data
permukiman yang di dapatkan sebagai data sekunder,
selain itu juga memahami atas kelengkapan dan
akurasinya,
3. Sinkronisasi, melakukan Sinkronisasi atasdokumen
perencanaan dan data permukiman yangada
ditingkatKelurahan,
4. Forum Konsultasi, melakukan penyepakatan atas
hasil rembug,diskusi dan Sinkronisasi atas dokumen
dan data permukiman yang ada di tingkatKelurahan,
5. Merumuskan, melakukan rumusan tindak lanjutatas
hasil reviewyangdilakukan untuk menetapkan
Deliniasi Permukiman Kumuh.
Keluaran : 1. Keselarasan dokumen dan data permukiman di
tingkat Kelurahan,

KUMUH 21
2. Kesepakatan dan Rumusan hasil reviewDokumen dan
Data Permukiman berupa Deliniasi Permukiman
Kumuh,
Peserta : Lurah,BKM/LKM,Relawan,Tokoh
Masyarakat,Kelembagaan di tingkatKelurahan,RT/RW.
Kelurahan,RT/RW.
d. Penajaman AnalisisKebutuhan Infrastruktur
Tahapan pelaksanaan kegiatan penajaman analisis
kebutuhan infrastruktur pada Review Dokumen NUAP
diharapkan adanya kesesuaian perencanaan
permukiman kumuh yang ada di level Kota atau yang
dikenal dengan Dokumen SIAP dengan perencanaan di
level kelurahan atau NUAP. Analisis kebutuhan
infrastruktur juga untuk mengetahui penyebab
terjadinya kumuh, merumuskan rekomendasi
penanganandanidentifikasi kendalasertamerumuskan
scenario penanganan jangka menengah yang
berorientasi pada penuntassan kumuh.
Dokumen NUAP yang ada saat ini masih sebatas
pemenuhan usulan penanganan permukiman kumuh
atau keinginan semata, belum berorientasi pada
pemenuhan tuntaskumuhdi kelurahan. Prioritasi usulan
dan pola kegiatan intervensi penanganan permukiman
kumuh yang ada pada dokumen NUAP harus mampu
menjawab permasalahan utama dan mengedepankan
konsep keterpaduanantarsemuakomponenprogramdi
tingkat kelurahan dalam penanganan Kumuh.

KUMUH 22
Gambar 6.Profil dan Baseline Permukiman Kumuh Kel. Kuningan, Kota Semarang

KUMUH 23
Gambar 7. AnalisisFaktor Utama Penyebab Permukiman Kumuh Kel. Kuningan,
Kota Semarang
Berdasarkan data pada profil permukiman kumuh dapat
diketahui bahwapenyebabutamapermukimankumuhdi
kel. Kuningan, Kota Semarang adalah masalah genangan
yang mencakup 87,01% dari total luas kawasan kumuh.
Penyebab selanjutnya adalah masalah drainase yang
tidak layak, persampahan dan tingkat kepadatan
bangunan.
Setelah teridentifikasi masalah genangan air menjadi
penyebab utama terjadinya kekumuhan, langkah
selanjutnya adalah menggali lebih dalam permasalahan
yang menyebabkan terjadinyagenangan tersebut.Hal ini
dapat dilihatdari hasil SKS yang sudah dilakukan, namun

KUMUH 24
apabila informasinya belum mencukupi dapat juga
dilakukan FGD bersama masyarakat disekitar lokasi
genangan atau yang mengetahui permasalahan
terjadinya genangan.Permasalahan yang teridentifikasi
menjadi dasar penentuan prioritas penanganan dan
selanjutnyaditemukenali potensikendalasehinggadapat
dirumuskan solusi penangannya. Hal yang sama juga
dilakukan pada faktor penyebab kekumuhan lainnya
sehingga solusi penanganan yang diusulkan berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan penuntasan kumuh di Kel.
Kuningan seperti terlihat pada gambar 7.Kegiatan
penangana kumuh setiap tahun anggaran digambarkan
secara lengkap pada peta keterpadauan seperti pada
gambar 8 di bawah, sehingga memperlihatkan progress
penanganan kumuh setiap tahunnya sampai dengan
tuntas kumuh.
Tabel 1.Kajian Penyebab terjadinya Genangan di Kel. Kuningan, Kota Semarang
Permasalaha
n
Prioritas
Penanganan
Potensi Kendala
Solusi
Penanganan
Pendangkalan
Sungai
Pengerukan
Sungai
Tidak bisa dilakukan
oleh NUSP atau
masyarakat,karena
terkendala biaya,alat
dan bahan
Koordinasi
dengan
instansi yang
berwenang
Perbaikan
Talud Sungai
Tidak bisa dilakukan
oleh NUSP atau
masyarakat,karena
terkendala biaya,alat
dan bahan
Koordinasi
dengan
instansi
terkait yang
berwenang

KUMUH 25
Kapasitas
drainasetidak
sesuai
dengan
volume debit
air
Meningkatka
n kualitas
drainase
 Tidak
terkoneksi
dengan
system
sungai
 Memerlukan
perencanaan
yang
komprehensi
f
penanganan
skala
kawasan
Meningkatka
n besaran
dimensi
drainase
Drainase
Tidak
Terhubung
Pembanguna
n drainase
baru
Memerlukan Lahan
Baru dan
Memerlukan
penanganan skala
kawasan,
membutuhkan waktu
yang lama
Koordinasi
dengan
instansi
terkait,
melihat
sistem
drainase
skala
kawasan dan
melihat
kebutuhan
lahan
Rekomendasi:
1. Penanganan drainase di tahun pertama dalah kegiatan
meningkatkan besaran dimensi di RT/RW….. dengan volume:…….
2. Penanganan permasalahan sampah di tahun pertama adalah
pengadaan motor sampah sebanyak 2 unit.
3. Dst….

KUMUH 26
Gambar 8.Usulan Program Penanganan Kumuh Kel. Kuningan TA. 2017
Gambar 9.Peta Keterpaduan Infrastruktur Kelurahan

KUMUH 27
Matrik Kajian / analisis Penajaman Kebutuhan Infrastruktur
Tujuan : 1. Menemukenali dan menyepakati Permasalahan,
Potensi dan upaya penanganan permukiman kumuh
yang ada di tingkatkelurahan,
2. Mewujudkan singkronisasi dan keterpaduan
pengembangan permukiman di tingkatLingkungan
sampai dengan tingkat Kota dalamrangka
penanganan permukiman kumuh,
3. Menyelesaikan permasalahan utama dan
pemanfaatan potensi yang ada di tingkatkelurahan,
4. Menemukenali langkah-langkah pencegahan timbul
dan tumbuhnya permasalahan permukiman kumuh,
5. Memperkirakan kebutuhan peningkatan kualitas
permukiman kumuh,
6. Melakukan kajian potensi dampak negatif terhadap
lingkungan yangditimbulkan oleh resiko bencana,
kawasan lindungdan cagar budaya,
7. Memberikan pembelajaran kepada masyarakatuntuk
melakukan proses kajian atau analisispenyelesaian
persoalan utama dan pendayagunaan potensi
pengembangan permukiman yang layak huni di
tingkat lingkungan sampai dengan tingkat kelurahan.
Metode : 1. Diskusi,
2. FGD,
3. Analisispermasalahan dengan memperhitungkan
standar layanan pada perumahan dan permukiman
yang telah ditetapkan,
4. Analisisataskebijakan pemerintah kota terhadapa
yang kemungkinan akan direncanakan,
5. Analisis konektifiktasjaringan pelayanan infrastruktur
yang ada,antara lingkungan –kelurahan dan tingkat
kota.
Tahapan
Proses :
1. Pembahasan Data hasil Survei, melakukan
pembahasan kembali atas data dan dokumen yang
telah di hasilkan dari kegiatan Survei dan identifikasi
lapangan,

KUMUH 28
2. TIM TIPP Melakukan Koordinasi, Tim TIPP
melakukan koordinasi aktif dengan semua pemangku
kebijakan baik di level kota sampai dengan level
kelurahan terkaitdengan data dan dokumentasi hasil
survei dan identifikasi di lapangan,
3. Melakukan Kajian Makro dan Mikro, melakukan
singkronisasi atau keterpaduan penanganan
permukiman kumuh skala kota dan melakukan kajian
analisaskebutuhan penanganan sistempelayanan
infrastruktur skala kota yangkemungkinan
mempengaruhi sistempelayanan infrastruktur skala
kelurahan,
4. Kajian kebutuhan pengembangan, melakukan kajian
atas data eksistingdengan proyeksi kebutuhan di
waktu yang telah di tentukan atas pelayanan dasar
permukiman berdasarkan dengan proyeksi
pertumbuhan penduduk, sehingga dimungkinkan
standar pelayanan yanglayak di waktu mendatang,
5. Kajian Dampak, melakukan kajian dampak negatif
yang dimungkinkan timbul terhadap ancamanan
bencana,pembangunan infrastruktur dan kajian yang
lainya.
6. Hasil Kajian Survei lapangan, setelah di lakukan
berbagai kajian atasdata yangdi dapatdari survei
dan identifikasi lapangan,muncul berbagai hasil
kajian yangkeseluruhanya dirangkummenjadi
laporan dan akan disajikan kepada masyarakatdan
stakeholder pembangunan di tingkatkelurahan.
7. Penyusunan Dokumen Review NUAP, setelah
dilakukan beberapa kajian dilakukan penyusunan
dokumen NUAP hasil reviewsehingga mengasilkan
dokumen NUAP yang sesuai dengan kebutuhan akan
penanganan permukiman Kumuh dengan tuntas
sesuai targetyang telah di tentukan,
8. Penyepakatan Dokumen Review NUAP, dokumen
yang telah disusun dilakukan uji publik kembali dan
disepakati secarabersama-sama di dalamforumdi

KUMUH 29
tingkat kelurahan dan di legalisasi menjadi dokumen
kelurahan.
Keluaran : 1. Hasil kajian kesepakatan penetapan deliniasi
permukiman kumuh secara keseluruhan dan tingkat
prioritasi penangananya,
2. Hasil kajian keterpaduan pengembangan kawasan
penanganan permukiman kumuh,
3. Hasil Kajian penanganan permasalahan penyediaan
infrastruktur permukiman berdasarkan 7+1 indikator
permukiman kumuh,
4. Hasil singkronisasi dan kajian perencanaan skala kota
dan skala kelurahan,
5. Hasil kajian penanganan persoalan polaruangdan
struktur ruang,
6. Hasil Kajian peruntukan permukiman dan dampak
yang ditimbulkanya,
7. Hasil kajian penanganan genangan dan sistem
jaringan drainase,
8. Instrumen pengelolaan dampak lingkungan,
9. Rencana pengelolaan daerah rawan bencana,
10. Penyajian laporan hasil kajian melalui Matrix,Peta
tematik, data grafik,foto dokumentasi, profil
permukiman kumuh, dan peta rencana
pengembangan infrastruktur permukiman,
11. Penyerahan laporan hasil kajian survei dan
identifikasi lapangan kepada TIMTIPP,BKM/LKM dan
Pihak Kelurahan,
12. Pihak kelurahan mengkomunikasikan dengan pihak
LCO terkaitdengan laporan hasil kajian dan rencana
pengembangan infrastruktur permukiman.
Peserta : Lurah,BKM/LKM,TIPP,Tokoh Masyarakat,Kelembagaan di
tingkat Kelurahan, RT/RW.
Narasumber : LCO,Satker,Lurah,Tokoh Masyarakat,Kelembagaan di
Tingkat Kelurahan,RT/RW.

KUMUH 30
B. PENGENDALIAN KELAYAKAN DOKUMEN RKM
Penilaian kelayakan dilakukan pada sepuluh (10) parameter, yaitu:
1. Pendahuluan,
2. Manfaat PembangunanInfrastrukturdalamPenguranganKumuh,
3. KeintegrasianInfrastruktur,
4. PetaLokasi Kegiatan,
5. PerencanaanTeknisdanAnggaranBiayaPaketKegiatan, serta
pemaketanpekerjaan,
6. RencanaPengadaanBahan/Alat,
7. Jadwal Pekerjaan,
8. Operasi & Pemeliharaan,
9. PenapisanLingkunganHidup,
10. DokumenPendukung,
Permasalahan yang perlu diperhatikan pada setiapparameter tersebut
adalah :
PERMASALAHAN UMUM
 format tabel yangdigunakan masih ada yangbelumsesuai dengan Juknis
RKM terutama pada format RAB.
MANFAAT PEMBANGUNAN
 Penjelasan permasalahan dan rencana penanganan kumuh, pemilihan
prioritas kegiatan dan pemilihan jenis konstruksi yang akan dibangun
belum memadai.
PETA LOKASI DAN INTEGRASI
 Kelengkapan Peta deliniasi, peta rencana lokasi pembangunan
infrastruktur dan peta integrasi infrastruktur dengan sistem
kota/eksisting;
 Integrasi infrastrktur yang direncanakan dengan sistem kota/eksisting
belum tergambarkan secara jelas;
 Ketidaksesuaian hasil survei harga dengan BA kesepakatan penentuan
harga satuan.

KUMUH 31
PERENCANAAN TEKNIS DAN BIAYA
 Gambar teknis belum tersedia secara lengkap;
 RAB yang disusun belumdipisahkan antaraRAB swadaya dan RAB BPM;
 RAB Swadaya yang disusun belum sesuai dengan petunjuk teknis;
 Swadaya masyarakat yang terutang dalam BA kesepakatan swadaya
belum sesuai/terakomodir dalam RAB Swadaya;
 Belum ada rencana pemaketan, yang tertuang dalamRKM hanya daftar
barang/material yang akan dilelangkan
 Gambar situasi belum memadai sehingga belum bisa menggambarkan
rencana lokasi pembangunan infrastruktur secara jelas,
 Komposisi perempuan sebagai calon tenaga kerja belum teridentifikasi
secara lemgkap,
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
 Perlu direncanakan lembaga penanggungjawab operasional dan
pemeliharaan saranaserta rencana kerja operasional dan pemeliharaan
infrastruktu/prasarana dan sarana termasuk pembiayaan.
Matrik Kegiatan Pengendalian Kelayak Dokumen RKM
Tujuan : 1. Menemukenali, menyepakati Permasalahan,Potensi
dan upaya penanganan permukiman kumuh yang
ada di tingkat kelurahan,
2. Mengetahui manfaatpembangunan infrastruktur
yang telah di rencanakan untuk penanganan
permukiman kumuh,
3. Mengetahui keterpaduan pembangunan
infrastruktur yangdi rencanakan dalampenanganan
permukiman kumuh hingga tuntas dengan sumber
pendanaan dari NUSP2 maupun sumber lainya,
4. Mengetahui lokasi pembangunan infrastruktur yang
di rencanakan,apakah sudah sesuai dengan delini asi
permukiman kumuh dan kesesuaian dengan aturan
yang ada dan ditetapkan oleh kota/kabupaten,
5. Mengetahui detail rencana pembangunan
infrastruktur,termasuk jenis,volumen dan metoda
pelaksanaan infrastruktur di lapangan,

KUMUH 32
6. Mengetahui perencanaan teknis dan anggaran paket
kegiatan secara detail serta pemaketan pekerjaan di
dalamrencana pembangunan infrastruktur,
7. Mengetahui rencana pengadaan bahan dan alat,baik
jadwal pengadaan,pengiriman dan pembayaran,
8. Mengetahui jadwal pekerjaan dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur,
9. Mengetahui metoda pelaksanaan dan pelaku dalam
kegiatan operasional dan pemeliharaan untuk pasca
pelaksanaan pembangunan infrastruktur,
10. Mengetahui metoda pelaksanaan,masalah dan
tindak lanjutkegiatan penapisan lingkungan hidup.
Metode : 1. Diskusi,
2. FGD,
3. Eksposes RKM kepada PPK & LCO
4. Menggunakan instrumen chek kelayakan RKM10
paremater oleh TA Procurment RMC
Tahapan
Proses :
1. Pembahasan kajian infrastruktur, kesesuaian dan
Prioritas dalam NUAP, melakukan pembahasan
kajian infrastruktur dan prioritasi kegiatan yang
menjadi usulan pada tahun berjalan,
2. Pendetailan rencana teknis dan metoda
pelaksanaan, melakukan proses pendetailan atas
infrastruktur yangmenjadi prioritaspenanganan dan
metoda pelaksanaan infrastuktur,
3. Pendetailan rencana anggaran, pengadaan dan
pemaketan, melakukan proses pendetailan atas
rencana anggaran dan biaya pelaksanaan
infrastruktur termasuk pemaketan dan rencana
pengadaan barangdan alat,
4. Pendetailan metoda dan pelaku kegiatan
Operasional dan Pemeliharaan, melakukan proses
pendetailan atas metoda dan pelaku Operasional dan
Pemeliharaan pascakonstruksi,termasuk biaya,
jadwal,tupoksi dan pengaduan,
5. Pendetailan metoda pelaksanaan, masalah dan
tindak lanjut kegiatan penapisan lingkungan hidup,
melakukan proses penggalian dan pendetailan atas

KUMUH 33
kemungkinan terjadinya masalah,metoda
penanganan dan dokumen penapisan lingkungan
hidup,
6. Ekspose Dokumen RKM kepada Satker/PPK dan
LCO, melakukan eksposes atau pemaparan atas
rencana pembangunan infrastrukrur dan komponen
pelengkap yang ada di dalamdokumen RKM,
7. Kajian Kelayakan dokumen RKM, melakukan kajian
atas kelayakan dokumen RKM melalui TA
Procurement RMC dengan menggunakan instrumen
dari NMC,
8. Pengesahan Dokumen RKM oleh Satker/PPK dan
LCO, melakukan pengesahan dokumen RKM oleh
Satker/PPK dan LCO sebagai dasar persetujuan dari
kota/kabupaten
Keluaran : 1. Dokumen RKM,
2. Kelengkapan Dokumen RKM - Pendahuluan,
Manfaat PembangunanInfrastrukturdalam
PenguranganKumuh, Keintegrasian
Infrastruktur, PetaLokasi Kegiatan,
PerencanaanTeknisdanAnggaranBiayaPaket
Kegiatan,sertapemaketanpekerjaan, Rencana
PengadaanBahan/Alat, Jadwal Pekerjaan,
Operasi & Pemeliharaan, PenapisanLingkungan
Hidup, DokumenPendukung,
3. Instrumen Kelayakan Dokumen RKM (TA
Procurement),
4. Berita acara pengesahan dokumen RKM (Satker/PPK
dan LCO).
Pelaksana : Satker/PPK & LCO
Peserta : Tim TIPP & BKM/LKM
Narasumber : Satker/PPK, LCO, TA Procurment, CC, CW & CA
Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang layak adalah yang mampu
mengorganisirkerjamasyarakat melalui KelompokSwadayaMasyarakat
(KSM), sesuai kebutuhan prioritas peningkatan kualitas lingkungan

KUMUH 34
permukiman kumuh seperti yang tercantum pada dokumen NUAP.
Kualitas kelayakan RKM dapat tepenuhi apabila terdapat kelengkapan
sebagi berikut :
1. PETA RENCANA/KEBUTUHAN PENANGANAN
Peta rencana/kebutuhan penanganan disusun sesuai dengan
skenario Penanganan dan prioritas penanganan hasil analisis yang
terdapat pada dokumen NUAP. Peta menggambarkan rencana aksi
program penanganan yang aplikatif,riil dan terukur sesuai dengan
kebutuhan penangan kumuh prioritas yang telahdisepakati dalam
Muskel. Informasi yada peta meliputi jenis/komponen kegiatan ,
volume dan lokasi serta informasi lain yang diperlukan seperti
arah aliran, rencana pengangkutan sampah, dll.
Gambar 10.Peta kebutuhan Drainase

KUMUH 35
Gambar 11.Peta Kebutuhan Jalan Lingkungan
Upaya penanganan kumuh secara tuntas tidak dapat dilakukan secara
yang parsial karena hal tersebut tidak efektif dan berpotensi
menimbulkan kekumuhan baru. Penanganan dilakukan secara
menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam satu
sistem kawasan (kelurahan) yang melibatkan berbagai pihak dan
sumberdaya baik material, biaya, maupun tenaga.
Untuk itu pada dokumen RKM digambarkan peta sistem jaringan yang
terintegrasi dengan sistem jaringan eksisting yaitu sistem kawasan dan
sistem kota.

KUMUH 36
Gambar 12.Peta Integrasi dengan sistem jaringan eksisting
(sistem kawasan dan sistem kota)
2. PERENCANAANTEKNIS
Perencanaan teknis yang dimaksud dalam RKM adalah untuk
mencapai tujuan pembangunan infrastruktur tertentu dengan
memperhatikan aspek-aspek teknis, baik jenis infrastrukturnya,
kawasan yang di rencanakan, material, geologi dan aspek teknis
lainya.perencanaan teknis yang lengkap terdiri dari :
a. Siteplan (denah situasi);
b. Gambar situasi;
c. Gambar tampak;
d. Gambar penampang/potongan memanjang;
e. Gambar penampang/potongan melintang.;
f. Gambar Detil .

KUMUH 37
Komponen perencanaan teknis yang lengkap akan menghasilkan
rencana kerja masyarakat yang baik dan layak secara teknis,
keuangandanaman terhadap lingkungan dan sosial (safeguards).
a. Siteplan
Siteplandibuatuntukmengetahui tataletak,termasukawal dan
akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana
saranadan prasaranaakandibangundalamlingkupkewilayahan
maupun kawasan.
Gambar 13.Siteplan Kawasan

KUMUH 38
Gambar 14.Siteplan & Elevasi Jalan
b. Gambar Denah - Detail
Gambar denah – deti digunakan untuk mengetahui (membaca)
ukuran-ukuran pokok (panjang dan lebar) bangunan, termasuk
bangunan pelengkap (bila ada).
Gambar 15.Gambar Denah – Detil

KUMUH 39
c. Gambar Potongan - Detail
Gambar potongan – detil digunakan untuk mengetahui bidang-
bidang mana yang terletak dimuka, samping kiri/kanan dan
belakang bangunan atau infrastruktur
Gambar 16.Gambar Potongan – Detill
d. Gambar Tampak
Gambar tampak dibuat untuk mengetahui bidang-bidang mana
yang terletak dimuka, samping kiri/kanan dan belakang
bangunan atau infrastruktur.

KUMUH 40
Gambar 17.Gambar Tampak - Potongan Talud
Gambar 18.Gambar Tampak - Potongan Plat Duiker

KUMUH 41
3. RENCANA ANGGARANBIAYA(RAB)
RABmerupakan perhitunganbanyaknyabiayayangdiperlukanbaik
material, upah serta biaya lainya yang berhubungan dengan
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. RAB meliputi
pembiayaan yang berasal dari dana NUSP-2 / dana BPM dan
swadaya masyarakat. Dengan demikian, perhitungan RAB harus
mencantumkan besarnya sumber pembiayaan dari NUSP-2 / dana
BPM dan swadaya masyarakat. Besaran dana swaday amasyarakat
ditentukan minimal sebesa r6% dari dana BPM.
Komponenpentingdalampenyusunan RAB adalah sebagi berikut:
a. Rekapitulasi Perhitungan Kuantitas/Volume Pekerjaan,memuat
dimensi dan perhitungan kuantitas/volume pekerjaan;
b. Rekapitulasi Data Survai Harga Satuan Material/Bahan Dan
Alat,memuathasilsurvaihargasatuanmaterial/bahandanalat
di 3 toko/leveransir;
c. Rekapitulasi Data Survei Harga Satuan Upah Tenaga Kerja,
memuat hasil survai harga satuan upah tenaga kerja di 3
kelompok/lokasi, dimana survai tidak melebihi harga satuan
kota/kab;
d. Berita Acara Penetapan Harga Satuan alat/bahan dan
upah,penyepakatan harga satuan yang ditetapkan adalah
harga hasil survai yang paling rendah, tidak melebihi harga
satuan kota/kab.dan sudah mempertimbangkan keswadayaan
masyarakat;
e. Daftar Calon Tenaga Kerja, memuat kebutuhan tenaga kerja
berdasarkanhasilanalisis danmemperhatikan komposisijumlah
perempuan;
f. Berita Acara Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat,
penyepakatan jenis swadaya masyarakat baik bahan/alat

KUMUH 42
maupun material yang akan dimasukkan dalam perhitungan
RAB Swadaya;
g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swadaya Masyarakat, RAB yang
disusun berdasarkan harga satuan upah yang sudah
mempertimbangkan keswadayaan masyarakat, bahan/alat
hasil kesepakatan swadaya masyarakat, untuk masing-masing
lokasi pada seluruh jenis pekerjaan, dan menggunakan format
sesuai Juknis.
h. Rencana Anggaran Biaya(RAB) BPM, RAB yang disusun
berdasarkan harga satuan yang telah dituangkan pada berita
acara penetapanhargasatuandandibuatuntukmasing-masing
lokasi pada seluruh jenis pekerjaan. RAB BPM juga
memperhitungkan komponen BOP sebesar 1,5% sesuai
ketentuan pada juknis serta menggunakan format dengan
Juknis;
i. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, merupakanrekapitulasi
RAB BPM dan RAB Swadayasesuai format yang tersedia pada
juknis.
Gambar 19.Contoh RAB Swadaya
Kota : Nama Paket Kegiatan : Gorong-Gorong
Kecamatan : Lokasi : RT.6
Kelurahan : Volume : 4 M
BKM :
No Uraian Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A. PEK. PERSIAPAN
1 Lain-lain
Air Kerja Ls 4 150,000.00 600,000
Sewa Gudang Ls 4 500,000.00 2,000,000
JUMLAH 2,600,000
PEK. BETON
1 Tenaga Kerja
Pekerja OH 1 80,000 80,000
Tukang OH 1 100,000 100,000
JUMLAH 180,000
2 Bahan
Semen Zak 1.00 70,000 70,000
JUMLAH 70,000
B. ALAT
JUMLAH -
REKAPITULASI RAB SWADAYA MASYARAKAT 2,850,000
Kel................., Agustus 2016
Di Periksa Oleh Mengetahui Di siapkan Oleh
Community Advisory ( CA ) Koordinator LKM Ketua TIPP
( ………………………… ) ( ……………………… ) ( ……………………. )

KUMUH 43
Gambar 20.Contoh RAB BPM
Kota : Nama Paket Kegiatan : Gorong-Gorong
Kecamatan : Lokasi : RT.06
Kelurahan : Volume : 4 M
BKM :
A. PEK.PERSIAPAN
1 Tenaga Kerja
Pekerja OH 2.00 80,000 160,000
JUMLAH 160,000
B PEK. GALIAN TANAH
1 Tenaga Kerja
Pekerja OH 2.00 80,000 160,000
JUMLAH 160,000
C. PEK. URUGAN PASIR
1 Tenaga Kerja
Pekerja OH 1.00 80,000 80,000
JUMLAH 80,000
2 Bahan
Pasir Urug M3 1 120,000 120,000
JUMLAH 120,000
D PEK. PEMASANGAN GORONG2
1 Tenaga Kerja
Pekerja OH 2.00 80,000 160,000
Tukang Batu OH 2.00 100,000 200,000
JUMLAH 360,000
2 Bahan
Semen Zak 4.00 70,000 280,000
Pasir Pasang M3 1.00 140,000 140,000
Buis Beton M1 4.00 550,000 2,200,000
JUMLAH 2,620,000
E PEK.COR BETON 1PC:2PS:3KR
1 Tenaga Kerja
Pekerja Oh 3.00 80,000 240,000
Tk .Batu Oh 1.00 100,000 100,000
JUMLAH 340,000
2 Bahan
Semen Zak 7.00 70,000 490,000
Pasir Pasang M3 1.00 140,000 140,000
Koral M³ 2.00 575,000 1,150,000
JUMLAH 1,780,000
3 Alat
Lori Buah 1 450,000 450,000
JUMLAH 450,000
F PEK.BEXISTING
1 Tenaga Kerja
Pekerja Oh 1.00 80,000 80,000
Tk .Kayu Oh 1.00 100,000 100,000
JUMLAH 180,000
2 Bahan
Kayu Papan Klas IV M3 0.07 2,000,000 144,000
Paku 2" - 5 " Kg 1.00 18,000 18,000
Gelam Btg 1.00 13,000 13,000
JUMLAH 175,000
G. Lain-lain
Prasasti Bh 1 250,000 250,000
JUMLAH 250,000
REKAPITULASI RAB BPM 6,675,000
Kel. ........................., Agustus 2016
Di Periksa Oleh Mengetahui Di siapkan Oleh
Community Advisory ( CA ) Koordinator LKM Ketua TIPP
( …………………………) (…………………………..) (………………………..)

KUMUH 44
Gambar 21.Contoh Rekapitulasi RAB BPM
Gambar 22.Contoh Rekapitulasi RAB (BPM dan Swadaya)
Kota : Nama Paket Kegiatan :Semua jenis kegiatan
Kecamatan : Lokasi :Semua Lokasi
Kelurahan :
BKM :
No Uraian Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga BPM (Rp)
1 Pembangunan Drainase P : 800m
a. Drainase RT. 01 RW. 04 – 100m 37.500.000
b. Drainase RT. 04 RW. 04 – 300m 70.000.000
c. Drainase RT. 05 RW. 04 – 300m 70.000.000
JUMLAH 177.500.000
2 Pembangunan Jalan P : 1000m
a. Jalan RT. 01 RW. 04 – 250m 50.000.000
b. Jalan RT. 02 RW. 04 – 275m 75.000.000
c. Jalan RT. 05 RW, 04 – 400m 150.000.000
d.Jalan RT . 06 RW. 04 - 75m 25.000.000
JUMLAH 300.000.000
3 Pembangunan Gorong-gorong P : 10 m
a. Gorong-gorong RT.06 RW 04 – 4m 6.675.000
b. Gorong-gorong RT05 RW. 05 – 6m 8.325.000
JUMLAH 15.000.000
4 BOP 7.500.000
JUMLAH 500.000.000
Kota : Nama Paket Kegiatan :Semua jenis kegiatan
Kecamatan : Lokasi :Semua Lokasi
Kelurahan :
BKM :
1 Pembangunan Drainase P : 800m
a. Drainase RT. 01 RW. 04 – 100m 47.500.000
b. Drainase RT. 04 RW. 04 – 300m 80.000.000
c. Drainase RT. 05 RW. 04 – 300m 85.000.000
JUMLAH 212.500.000
2 Pembangunan Jalan P : 1000m
a. Jalan RT. 01 RW. 04 – 250m 65.000.000
b. Jalan RT. 02 RW. 04 – 275m 85.000.000
c. Jalan RT. 05 RW, 04 – 400m 175.000.000
d.Jalan RT . 06 RW. 04 - 75m 28.000.000
JUMLAH 353.000.000
3 Pembangunan Gorong-gorong P : 10 m
a. Gorong-gorong RT.06 RW 04 – 4m 8.000.000
b. Gorong-gorong RT05 RW. 05 – 6m 9.500.000
JUMLAH 17.500.000
4 BOP 7.500.000
JUMLAH 590.500.000

KUMUH 45
4. PENGAMANANDAMPAKSOSIAL DAN LINGKUNGAN
Pengamanan dampak sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk
membantu semua pihak melakukan evaluasi secara sistematik
dalam penanganan, pengurangan, dan pengelolaan resiko
lingkungan dan social yang tidak diinginkan, promosi manfaat
lingkungan, dan mewujudkan keterbukaandengan melaksanakan
konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak.
Dalamprogram NUSP-2,prinsip pengamanansosialdanlingkungan
terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 Program NUSP-2 tidak akan membiayai kegiatan apapun yang
dapatmengakibatkan dampak negatif yang serius dan
tidak dapat diperbaiki/dipulihkan, seperti terantum pada
daftar kegiatan terlarang (negativelist);
 Program NUSP-2 tidak akan membiayai kegiatan yang
Karenakondisi lokaltertentu tidak memungkinkan terjadinya
konsultasi publik yangmemadaidenganmasyarakat,baikyang
terkena dampak, maupunpenerima manfaat;
 Usulan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)dan menghindari potensi terjadinya konflik
sosial,persengketaantanah,menghilangkankearifanlokal,dan
menghindari wilayah-wilayah yang dilindungi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah/kementerian terkait; dan
 Setiapkeputusan, laporan, dan perencanaan yang berkaitan
dengan kerangka pengamanan harus dikonsultasikan dan
disebarluaskan, terutama kepada warga yang berpotensi
terkena dampak. Khusus bagi masyarakat terkena dampak
harusdiberikankesempatanuntukterlibatdalam pengambilan
keputusan serta menyampaikan aspirasi, termasuk keberatan
atas rencana kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan

KUMUH 46
dampak negatif bagi mereka.
Tahapan pengamanan dampak sosial dan lingkungan dilakukan
melalui:
a. Identifikasi potensi permasalahan,yaitumengenali komponen
pengamanan dan memahami upaya pencegahan terhadap
munculnya dampak sosial dan lingkungan di
masyarakat.Komponen kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak di masyarakat:
• Penyediaan lahan;
• Pengadaan kayu;
• Perlakuan terhadap masyarakat adat;
• Penggusuran; dan
• Permukiman kembali.
b. Pemantauan pada saat pelaksanaan kegiatan, yaitu:
• BKM dengan pendampingan CC dan CA melakukan
identifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan
pada setiap usulan kegiatan;
• BKM didampingi CC dan CA membuat upaya pencegahan
dan penanganan dampak lingkungan untuk setiap jenis
kegiatan infrastruktur;
• Upaya pengamanan lingkungan sebagai upaya
komprehensif dalam melakukan pencegahan/pengurangan
serta penanganan terhadap resiko dampak lingkungan
(mitigasi dampak);
Pada dokumen RKM pengamanan dampak sosial dan
lingkungan dilakukanevaluasi secarasistematikterhadap
perencanaan, penanganan, pengurangan dan
pengelolaan resiko dan hasilnya disajikan melalui:

KUMUH 47
• Hasil analisis dampak lingkungan sesuai format penapisan
yang ada pada juknis;
• Penjelasan mengenai dampak lingkungan pembangunan
infrastruktur sesuai dengan data yang ada pada format
penapisan;
• Daftar uji identifikasi dampak lingkungan untuk setiap
kegiatan,yang memuat informasi potensi/sumber dampak
negatif dan upaya penanggulangan/mitigasi pada tahap
pelaksanan pembangunan infrastruktur.
5. OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Rencana Operasi danPemeliharaan dalam dokumen RKM
bertujuan
agarinfrastrukturyangdibanguntetapberfungsisesuaidengankualit
asdanumurpelayanan yangdirencanakan serta menjamin
terlaksananya kegiatan pemeliharaan secara tepat waktu
dantepatsasaran,sertaefisien dalam
biayapemeliharaanyangdibutuhkan.
Rencana operasi dan pemeliharaan yang tertuang dalam dokumen
RKM, meliputi:
a. Penjelasan lembaga penanggungjawab operasional dan
pemeliharaan beriukutr struktur organisaisi dan peranya;
b. Rencana kerja operasional dan pemeliharaan infrastruktu/prasarana
dan sarana:
• Rumusan kesepakatan terkait mekanisme operasi
danpemeliharaan;
• Program kerja berbasis pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan dengan berbagaipihak;
• Rencana pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)

Similar to Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen) (20)

More from Bagus ardian

More from Bagus ardian (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)