Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Dikelurarkan oleh Kemnterian PUPR Bidang Cipta Karya. Pedoman ini juga mencantumkan muatan dari Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)
source: http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen_403_2002.pdf
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Penyusunan RTRW pasti mengandung beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh dalam menganalisis potensi ataupun masalah yang ada, oleh karena itu inilah pedoman penyusunan RTRW disertai kebutuhan data dan analisis aspek-aspek dalam pembangunan kota
Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Dikelurarkan oleh Kemnterian PUPR Bidang Cipta Karya. Pedoman ini juga mencantumkan muatan dari Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)
source: http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen_403_2002.pdf
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Penyusunan RTRW pasti mengandung beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh dalam menganalisis potensi ataupun masalah yang ada, oleh karena itu inilah pedoman penyusunan RTRW disertai kebutuhan data dan analisis aspek-aspek dalam pembangunan kota
Disampaikan oleh Budi Prayitno (Kepala Pusat Perumahan dan Permukiman UGM) pada Pra Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Jakarta 18 September 2012
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat pada Pra Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Jakarta 18 September 2012
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
Profil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota Semarang
1. KAWASAN KUNINGAN, KOTA SEMARANG
PROFIL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2
(NUSP-2)
3. NEIGHBOURHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT
(NUSP-2)
Peningkatan
Kualitas
Permukiman
Kumuh2
Pembanguna
n
permukiman
Baru (NSD)
3
NUSP-2 sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan
lingkungan permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan
antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dengan
pendekatan berbasis masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah
dalam pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh sebagaimana
termuat dalam RPJMN 2015-2018. NUSP2 terdiri dari 3 (tiga) komponen
kegiatan sebagai berikut:
Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
1
• Penyiapan dokumen Slum
Improvement Action Plan
(SIAP)
• Peningkatan kualitas
permukiman skala
lingkungan (berbasis
masyarakat)
• Peningkatan kualitas
permukiman skala kawasan
(kontraktual)
• Pembangunan
infrastruktur
kawasan
permukiman baru /
NSD (penyediaan
lahan oleh
Pemerintah Daerah
dan fasilitasi
pembangunan
rumah oleh DJPP,
• Peningkatan
kapasitas aparat
Pemerintah
Kota/Kabupaten dan
masyarakat
(termasuk
pengarusutamaan
gender)
4. DATA UMUM PROGRAM NUSP-
2
• Nomor Loan : 3122-INO
• Pemberi Pinjaman : Asian Development Bank
(ADB)
• Loan Signed : 23 April 2014
• Loan Efectiveness : 17 Juli 2014
• Loan Closing Date : 30 Juni 2018
• Periode Pelaksanaan : 2015 - 2017
• Total Program : USD 102.000.000
a. Pinjaman ADB : USD 74.400.000
b. APBN : USD 6.400.000
c. APBD Kota/ Kab : USD 15.200.000
d. Beneficiaries : USD 6.000.000
• Lokasi Pelaksanaan : 20 Kota/Kab di 16 Propinsi
5. Target & Sasaran
NUSP-2
Peningkatan Kualitas
Permukiman
20
KOTA/KAB
209
KELURAHAN
3
KOTA/KAB
New Site Development
• Luas Kawasan:
3.543 Ha
• Penerima Manfaat:
670.000 KK
• Rumah terbangun:
550 unit
• Penerima manfaat:
550 KK
• Luas NSD:
9,43 Ha
6. TIM PENGARAH PEMBANGUNAN PKP
(Bappenas, KemenPera, KemenPU, KemenKeu, KemenKes, BPN)
Ditjen.Cipta Karya
(Executing Agency)
Project Manajemen
Unit (PMU)
National Managemen
Consultant (NMC)
Regional Managemen
Consultant (RMCs)
Regional
Manajemen Tim
City Coordinator
Pemerintah Kota/
Kabupaten
Local Coordinating
Office (LCO)
Community
Advisors (CAs)
KSM
Pemerintah
Kelurahan
BKM/LKM KPP
Satker PKP
Kab/Kota
Satker PKP
Provinsi
Satker /PPK
Pusat
Garis Supervisi Garis Pelaporan Garis Koordinasi
PusatProvinsiKota/KabupatenKelurahan
Satker PIP Kab/Kota
Struktur
Organisasi
Pelaksana
Program
NUSP-2
7. LOKASI PROGRAM
508.95 Ha
306.25
Ha
82.96
Ha
63.55 Ha
272.12 Ha
68.12 Ha
106.65
Ha
95.2 Ha
1 Kt; 6 Kel
302.65 Ha
157.38 Ha
85,16
Ha
320.16Ha
50.5 Ha
55.64 Ha
1 Kt; 15
Kel
1 Kt; 10
Kel
1 Kt; 9
Kel
177.99Ha
823.39Ha
1 Kt; 20
Kel
1 Kt; 16
Kel
152.23
Ha
2 Kota; 24
Kel
1 Kt; 11
Kel
1 Kt; 9
Kel
2 Kab/Kt; 18
Kel
1 Kt; 11
Kel
3
Kab/Kt
3 Kab/Kt; 26
Kel
1 Kt; 4
Kel
1 Kt; 6
Kel
1 Kt; 12
Kel
1 Kt; 7
Kel
NO Kota/Kabupaten
Jumlah
Kel
Luas(Ha)
1 Bandar Lampung 16 157.38
2 Batam 6 177.99
3 Bengkulu 10 306.25
4 Palembang 20 823.39
5 Tanjung Jabung B. 9 95.02
6 Tanjung Balai 15 508.95
7 Banjarmasin 11 152.23
8 Kapuas 10 197.45
9 Palangkaraya 8 105.20
10 Pasuruan 11 68.12
11 Pekalongan 7 142.22
12 Semarang 17 129.95
13 Serang 7 82.96
14 Sukabumi 12 63.55
15 Ambon 6 55.64
16 Bima 9 106.65
17 Bone 4 101.25
18 Kendari 10 50.50
19 Makassar 12 131.95
20 Palopo 9 89.20
209 3,545.85
West Region
Central Region
East Region
9. Berdasarkan : SURAT KEPUTUSAN (SK) WALIKOTA SEMARANG NO.
050/801/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SEMARANG
LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA
SEMARANG
11. PETA KETERPADUAN PELAKSANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN KUNINGAN
NO KOMPONEN VOLUME PEMBIAYAAN KETERANGAN
1 Pembangunan Saluran Drainase 1.402,0 M' NUSP-2
2 Perbaikan Saluran MD50 229,26 M' NUSP-2 BPM Swadaya
3 Perbaikan Saluran U30 1.422,80 M' NUSP-2 BPM Swadaya
4 Saluran MD 30 Pasangan Batu Belah 1.043,3 M' NUSP-2 BPM Swadaya
5 Peningkatan Jalan Paving Block K300 66,5 M' NUSP-2 BPM Swadaya
6 Saluran MD 30 Pasangan Batu Belah 1.083,4 M' NUSP-2 BPM Swadaya
7 Perbaikan Saluran U30 Penutup Plat , Cor Beton K175 1.301 M' NUSP-2 BPM Swadaya
8 Perbaikan Saluran U30 Penutup Plat , Cor Beton K175 1.462 M' NUSP-2 BPM Swadaya
A. SKALA KAWASAN
TA 2016
TA 2015
TA 2016
TA 2017
B. SKALA LINGKUNGAN
12. KEGIATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH NUSP-2
KELURAHAN KUNINGAN
Kegiatan Volume Anggaran
Skala Lingkungan
Rehabilitasi Drainase
Rehabilitasi Drainase
1.398 meter
310 meter
Rp. 500.000.000,-
TA. 2015
Kegiatan Volume Anggaran
Skala Lingkungan
Pembangunan Jalan
Lingkungan
Pembangunan Drainase
Pengadaan Motor Sampah
485 meter
818 meter
2 unit
Rp. 500.000.000,-
Skala Kawasan
Pembangunan Jalan
Lingkungan
Pembangunan Saluran
Pengadaan Motor Sampah
1.402 meter
561 meter
2 unit
Rp. 2.291.122.000
TOTAL Rp. 2.791.122.000
TA.
2016