Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men

2. DASAR :
1. UU NO. 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. PERPRES NOMOR 52 TAHUN 2010 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN
OBYEK VITAL NASIONAL
4. PERKAP NO 22 TAHUN 2010 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH
5.PERKAP NO 23 TAHUN 2010 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN SEKTOR
6.SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL : SKEP/551/VIII/2003, TANGGAL 12
AGUSTUS
2003
TTG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMBINAAN
PENGAMANAN OBYEK KHUSUS
7.SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL :SKEP/738/X/2005, TANGGAL 13
OKTOBER 2005 TTG SISTEM PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL
8. DIREKTIF KAPOLRI NO.POL. : R/DIR/680/IX/2004 TTG PENGAMANAN
OBYEK VITAL

3. PENGERTIAN
SKEP KAPOLRI No.Pol. : SKEP/551/VIII/2003, TGL 12 AGUSTUS 2003
1. OBJEK KHUSUS ADALAH OBYEK YANG KARENA KEDUDUKAN DAN KEPENTINGANNYA
MEMERLUKAN PERHATIAN DAN TINDAKAN PENGAMANAN
2. OBJEK KHUSUS MELIPUTI :
OBYEK VITAL, YAITU KAWASAN, TEMPAT, BANGUNAN DAN USAHA YG MENYANGKUT
HARKAT HIDUP ORANG BANYAK, KEPENTINGAN DAN ATAU SUMBER PENDAPATAN
BESAR NEGARA YG MEMILIKI POTENSI KERAWANAN DAN DAPAT MENGGOYAHKAN
STABILITAS EKONOMI, POLITIK DAN KEAMANAN BILA TERJADI GANGGUAN
KEAMANAN
a. OBJEK WISATA, YAITU TEMPAT-TEMPAT DAN ATAU KEGIATAN-KEGIATAN
TERTENTU YANG DIKUNJUNGI ORANG SEHUBUNGAN DENGAN NILAI-NILAI
SOSIAL BUDAYA ATAU KONDISI ALAMNYA.
b. OBYEK KHUSUS TERTENTU LAINNYA SEPERTI :
1) HOTEL
2) KANTOR BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
3) RUMAH SAKIT
4) TAMAN NASIONAL
5) LEMBAGA PERMASYARAKATAN
6) DLL

4. 3. OBYEK VITAL NASIONAL ADALAH KAWASAN/LOKASI, BANGUNAN/INSTALASI
4.
5.
6.
7.
DAN/ATAU
USAHA YG MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK,
KEPENTINGAN NEGARA DAN/ATAU SUMBER PENDAPATAN NEGARA YG
BERSIFAT STRATEGIS. status obyek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan
keputusan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non departemen.
(KEPRES NOMOR 63 THN 2004 psl 3 )
PENGAMANAN ADALAH SEGALA USAHA, PEKERJAAN DAN KEGIATAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN, PENANGKALAN DAN PENANGGULANGAN SERTA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SETIAP ANCAMAN DAN GANGGUAN YANG
DITUJUKAN KEPADA OBJEK VITAL
TUJUAN PENGAMANAN ADALAH TERCAPAINYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA OBYEK DAN LINGKUNGAN YANG DIAMANKAN
ANCAMAN ADALAH TINDAKAN YANG BELUM NYATA ATAU MENIMBULKAN
KERUGIAN BERUPA KORBAN JIWA DAN HARTA BENDA NAMUN DAPAT
MENIMBULKAN PERASAAN TIDAK AMAN DAN ATAU TIDAK TENTRAM
GANGGUAN ADALAH TINDAKAN YANG SUDAH NYATA DAN DAPAT
MENIMBULKAN KERUGIAN BERUPA KORBAN JIWA DAN HARTA BENDA SERTA
BERAKIBAT TRAUMA PSIKIS

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIT PAM OBVIT
PERKAP NOMOR : 22 TAHUN 2010 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH
TUGAS POKOK :
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGAMANAN TERHADAP OBYEK KHUSUS YANG MELIPUTI
PERSONEL DAN FASILITAS, MATERIIL LOGISTIK, KEGIATAN DIDALAM FASILITAS LEMBAGA NEGARA,
PERWAKILAN NEGARA ASING, LINGKUNGAN INDUSTRI TERMASUK VIP DAN OBYEK PARIWISATA
YANG MEMERLUKAN PENGAMANAN KHUSUS.
FUNGSI :
a. MENYELENGGARAKAN
PEMBINAAN
MANAJEMEN
OPERASIONAL
DAN
PELATIHAN, PENYELENGGARAAN ANEV SERTA PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA, SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROGRAM KEGIATAN DIT PAM OBVIT.
b. PENGAMANAN LINGKUNGAN INDUSTRI DAN KAWASAN TERTENTU YANG
MEMERLUKAN PENGAMANAN KHUSUS.
c. PENGAMANAN OBYEK WISATA TERMASUK MOBILITAS WISATAWAN YANG
MEMERLUKAN PENGAMANAN KHUSUS
d. PENGAMANAN KEMENTRIAN DAN LEMBAGA NEGARA TERMASUK VIP, YANG
MEMERLUKAN PENGAMANAN KHUSUS
e. PENGAMANAN PERWAKILAN NEGARA ASING TERMASUK VIP, YANG
MEMERLUKAN PENGAMANAN KHUSUS

6. SUSUNAN ORGANISASI DIT PAM OBVIT
DIR PAM OBVIT
WADIR
UNSUR PIMPINAN
BAG
BIN OPSNAL
SUB BAG
MIN OPSNAL
SUB BAG
ANEV
SUB BAG
RENMIN
UR
TU
UR
REN
UR
MIN
UR
KU
UNSUR PEMBANTU PIMP/PELAYANAN
SUB DIT
WASTER
SUB DIT
WISATA
SUB DIT
LEM NEG
SUB DIT
KILAS
UNIT
I/ II
UNIT
I/ II
UNIT
I/ II
UNIT
I/ II
UNSUR PELAKS TUGAS POKOK

7. PENJABARAN TUGAS DIT PAM OBVIT
TUGAS POKOK:
bertugas menyelenggarakan pengamanan lingkungan
industri dan kawasan tertentu yang memerlukan
pengamanan khusus
SUBDIT WASTER
FUNGSI :
Subdit waster menyelenggarakan Fungsi :
a. Pengamanan kawasan tertentu
b. Pengamanan lingkungan industri
( SUB DIREKTORAT KAWASAN TERTENTU )
SASARAN PENGAMANAN :
a. OBYEK VITAL
b. OBYEK KHUSUS TERTENTU
CARA BERTINDAK :
a. PENGAMANAN
b. PENGAWALAN
c. PATROLI
d. KOORDINASI

8. 1. KAWASAN TERTENTU
a. OBYEK VITAL
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
b. OBYEK VITAL NASIONAL
PLTD (PLN)
PLTA (PLN)
PDAM
PT TELKOM
RRI
TV RI
PELABUHAN LAUT
BANDARA
BANK INDONESIA
PT GEOTHERMAL ENERGI
PERTAMINA
1)
2)
3)
PANAS BUMI LAHENDONG
PERTAMINA BITUNG
BANDARA SAMRATULANGI
2. LINGKUNGAN INDUSTRI
1)
2)
3)
4)
5)
PERUSAHAAN/INDUSTRI PERTAMBANGAN
PERUSAHAAN/INDUSTRI PERIKANAN
PERUSAHAAN/INDUSTRI AIR MINERAL)
PERUSAHAAN/INDUSTRI SEMEN
DLL
C. OBYEK KHUSUS TERTENTU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
KANTOR BANK/LEMBAGA KEUANGAN
RUMAH SAKIT
LEMBAGA PERMASYARAKATAN
TERMINAL DARAT
PASAR TRADISIONAL
HOTEL
RUMAH IBADAH
TV SWASTA
MALL/SUPER MAAL
OBYEK LAINNYA YG MINTA PAM SUS

9. 1. PT MSM LIKUPANG MINAHASA UTARA
2. BANK MANDIRI MANADO
3. BANK BNI MANADO
4. BANK NIAGA MANADO
5. BANK BTN MANADO
6. PT J ROSORCES BOLANG MONGONDOW
7. PT SEJ MINAHASA SELATAN

10. TUGAS POKOK :
BERTUGAS MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN
OBJEK WISATA TERMASUK MOBILITAS WISATAWAN
YG MEMERLUKAN PENAGAMANAN KHUSUS
FUNGSI :
SUBDIT WISATA
MENYELENGGARAKAN FUNGSI :
a. PENGAMANAN OBJEK WISATA
b. PENGAMANAN MOBILITAS WISATAWAN
( SUB DIREKTORAT PARIWISATA )
SASARAN PENGAMANAN :
a. KAWASAN/LOKASI
PARIWISATA
b. WISATAWAN
c. USAHA PARIWISATA
d. INDUSTRI PARIWISATA
CARA BERTINDAK :
a. PENGAMANAN
b. PENGAWALAN
c. PATROLI
d. KOORDINASI

11. 1. LOKASI WISATA
a. TAMAN LAUT BUNAKEN
b. PANTAI SILADEN
c. AIR TERJUN KIMA
d. PANTAI MALALAYANG
e. BATU BUAYA
f. GUNUNG TUMPA
g. DANAU TONDANO
h. AIR TERJUN PINARAS
i. DANAU PANGOLOMBIAN
j. DANAU LINOUW
k. PANTAI PASIR PUTIH
l. SEA VIEW RESORT
m. GUNUNG TANGKOKO
n. LESUNG BATU
o. TAMAN NASIONAL
TANGKOKO
p. PULAU GANGGA
q. DANAU SUPER
r. AIR TERJUN KOMERSOT
s. GOA ALAM BATU GELAS
t. BUKIT KASIH
u. DLL
2. USAHA WISATA
3. MITRA KERJA
a. HOTEL
b. TOURS AND TRAVEL
c. MONEY CHANGER
d. RESTORANTS
a. ASITA ( asosiation the indonesia tourist
travel agen indonesia )
b. PHRI ( perkumpulan pengusaha hotel
republik indonesia )
c. NSTB ( north sulawesi touristm board
d. DPTNB ( dewan pengolahan taman
nasional bunaken )
e. GAHAWISTRI (gabungan pengusaha
wisata bahari )
f. NSWA (north sulawesi water sport
association)
g. PWAL (pengusaha wisata dan
angkutan laut)
h. KPL ( komunitas pencinta laut )
i. HPWLB ( himpunan pengusaha wisata
lokal bunaken
e.
f.
g.
h.
i.
SOUVENIR SHOP
AIRLINES
TAXI SERVICES
DIVING CENTRE
DLL
4. WISATAWAN
a. ASING
b. NASIONAL
c. LOKAL

12. TUGAS POKOK :
MENYELENGGARAKAN
PENGAMANAN
LEMBAGA NEGARA TERMASUK VIP
PENGAMANAN KHUSUS.
KEMENTERIAN
DAN
YANG MEMERLUKAN
FUNGSI :
a. PENGAMANAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA
b. PENGAMANAN PEJABAT VIP.
SASARAN PENGAMANAN :
a.
3. SUBDIT LEMNEG
( SUB DIREKTORAT LEMBAGA NEGARA )
b.
c.
d.
e.
f.
g.
PEJABAT NEGARA TINGKAT PUSAT/VIP YG SEDANG BERADA
DI SULAWESI UTARA
PEJABAT NEGARA /VIP TINGKAT PROPINSI
PEJABAT NEGARA /VIP TINGKAT KOTA / KABUPATEN
GEDUNG /KANTOR PEJABAT NEGARA/VIP
KEDIAMAN/TEMPAT TINGGAL PEJABAT NEGARA
LOKASI KEGIATAN PEJABAT NEGARA/VIP
VIP LAINNYA YG MEMERLUKAN / MINTA PENGAMANAN
KHUSUS
CARA BERTINDAK :
a.
b.
c.
d.
PENGAMANAN
PENGAWALAN
PATROLI
KOORDINASI

13. PENGAMANAN VIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
GUBERNUR SULUT
WAKIL GUBERNUR
WALIKOTA MANADO
WAKIL WALIKOTA MANADO
KETUA DPRD MANADO
WALIKOTA BITUNG
BUPATI BOLMONG
BUPATI BOLMONG
WAKIL BUPATI BOLMONG
KETUA DPRD BOLMONG
WALIKOTA KOTA MOBAGU
KETUA DPRD KOTA KOTA MOBAGU
BUPATI BOLMONG UTARA
WAKIL BUPATI BOLMONG UTARA
KETUA DPRD BOLMONG UTARA
BUPATI BOLMONG TIMUR
WAKIL BUPATI BOLMONG TIMUR
KETUA DPRD BOLMONG TIMUR
BUPATI BOLMONG SELATAN
WAKIL BUPATI BOLMONG SELATAN
WAKIL BUPATI BOLMONG
BUPATI MINAHASA UTARA
BUPATI MINAHASA TENGGARA
WAKIL BUPATI TALAUD
PEJABAT WALIKOTA TOMOHON
KAJATI SULUT
VIP LAINNYA
PATROLI / PENGAMANAN GEDUNG KANTOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KANTOR GUBERNUR SULUT
KANTOR WALIKOTA MANADO
KANTOR DPRD PROP SULUT
KANTOR DPRD KOTA MANADO
KANTOR KAJATI SULUT
KANTOR PENGADILAN TINGGGI MANADO
KANTOR KANWIL KUMHAM SULUT
KANTOR DIKNAS SULUT
KANTOR KANWIL AGAMA
KANTOR LEMBAGA NEGARA PEMERINTAH LAINNYA
KOORDINASI
1.
2.
3.
4.
5.
KESBANG SULUT
PROTOKOLER PROPINSI SULUT
TNI
ANGKASA PURA
PEJABAT LEMBAGA NEGARA LAINNYA

14. TUGAS POKOK :
MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN KANTOR/OBYEK VITAL PERWAKILAN NEGARA ASING YANG
MEMERLUKAN PENGAMANAN KHUSUS.
FUNGSI :
a. pengamanan kantor/obyek vital perwakilan negara asing;
b. pengamanan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing.
SUBDIT KILAS
( SUB DIREKTORAT PERWAKILAN ASING )
SASARAN PENGAMANAN :
a.
b.
c.
KANTOR/GEDUNG PERWAKILAN NEGARA ASING
TAMU PEJABAT VIP NEGARA ASING
WARGA NEGARA ASING LAINNYA YG MEMERLUKAN
/ MINTA PENGAMANAN KHUSUS
CARA BERTINDAK :
a.
b.
c.
d.
PENGAMANAN
PENGAWALAN
PATROLI
KOORDINASI

15. PENGAMANAN
1.
2.
3.
4.
5.
GEDUNG KANTOR KONJEN PHILIPINA
KEGIATAN KONSUL DAN STAF
KEGIATAN IVENT INTERNASIONAL
KONSUL PHILIPINA
PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING
PATROLI
1. RUMAH/KEDIAMAN KONSU LDAN STAF KONJEN PHILIPINA
2. KANTOR KONJEN PHILIPINA
3. GEDUNG KANTOR BIMP-EAGA MANADO
KOORDINASI
1.
2.
3.
4.
KONSUL PHILIPINA
STAF KONJEN PHILIPINA
KESBANG SULUT
PROTOKOLER PROPINSI SULUT