PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)
source: http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen_403_2002.pdf
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)
source: http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen_403_2002.pdf
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
source: http://www.slideshare.net/OswarMungkasa/uu-nomor-1-tahun-2011-tentang-perumahan-dan-kawasan-permukiman-versi-presentasi-power-point
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
source: http://www.slideshare.net/OswarMungkasa/uu-nomor-1-tahun-2011-tentang-perumahan-dan-kawasan-permukiman-versi-presentasi-power-point
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN UMUM
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011
Materi Dasar Kesehatan Lingkungan; Penyehatan Perumahan dan Permukiman
Fakultas Kesehatan Masyarakat Kelas Alih Program
Universitas Sriwijaya Tahun 2013
Powerpoint ini dibuat oleh Amelia Nisa, mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang sedang melakukan kegiatan KKN BMC 2020 di desa Pasarbatang, Brebes. Powerpoint ini berisi materi tentang berbagai perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dilakukan selama di rumah. Powerpoint ini juga sebagai salah satu bentuk materi untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai phbs.
Materi Unsur Pengembangan Profesi dan Unsur Penunjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti
1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2. Penyusunan Pentunjuk Teknis
3. Penerjemahan/Penyaduran Buku Barang/Jasa
Pengantar Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan penilaian angka kredit beda lintas jenjang.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Pengembanngan Profesi dan Penunjang PPBJ.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Kegiatan, Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Merincikan Kegiatan Penunjang atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ
Menjelaskan tentang Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti pihak-pihak yang terlibat dan proses penilaian angka kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
2. RUMAH LAYAK HUNI
Sebuah rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Kapan dan bagaimana sebuah rumah dapat
dikatakan layak? Sebuah konsep akademis dikemukakan untuk menjawab maksud sebuah
perumahan dan pemukiman. Pengertian layak boleh saja sangat suyektif, sehingga indikator layak
bagi seseorang akan berbeda dengan orang lain, jalaslah bahwa layak itu bersifat relative.
Tentu saja dalam hal sebuah rumah dan pemukiman yang layak, harus tetap dibatasi oleh
pemaknaan yang bisa diterima secara obyektif. Bertujuan agar bisa menjadi ukuran dalam rangka
pengadaan rumah. Tidak hanya berlaku untuk yang berpenghasilan tinggi saja tapi juga bagi
berpenghasilan rendah.
Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis,
kesehatan, legalitas maupun dari sisi pisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak
rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup
secara manusiawi.
3. INDIKATOR LAYAK
Secara teoritis cukup sangat mudah menemukan kriteria rumah yang layak
untuk dihuni. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan
pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan
dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,
mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, serta
aman bagi aktivitas penghunianya untuk meraih produktifitas. Indikator layak
diantaranya: Filosofis, Sosiologis dan Legalitas.
4. • Segi Filosofis, dapat dikatakan bahwa rumah merupakan kebutuhan hakiki bagi makhluk
hidup, selain sandang dan pangan, untuk menjaga eksistensi dan tempat berlindung bagi
penghuninya.
• Segi Sosiologis, rumah harus menjadi tempat bagi penghuninya untuk beraktifitas yang
produktif.
• Segi Legalitas, harus ada jaminan kepastian hukum bagi penghuninya, sebagai tempat
untuk berdiam, karena menyadari bahwa rumah itu miliknya secara sah. Penghuninya tidak
khawatir bahwa sewaktu-waktu rumahnya akan dirampas, diusir atau digusur. Hanya bila
saja rumah yang layak dari segi fisik saja, yaitu apakah cukup dengan beralaskan tanah,
beratap jerami dan berdinding anyaman bambu?
• Toalet dan/atau Toilet
Tulisan toilet berarti dua yaitu yang diserap dari bahasa Inggris dan/atau Prancis. Toilet
(berasal bhs Prancis berati kakus atau jamban) bila di dilafalkan orang Prancis terdengar
“toalet” sebaiknya untuk kakus sebutan sesuai sebutan Prancis untuk diserap sebagai
bahasa Indonesia, jadi bukan toilet, bila toilet (berasal bhs Inggris) dilafalkan toilet, berarti
tempat/meja meletakkan alat-alat kecantikan perempuan untuk berhias yang biasanya
terletak dikamar tidur (lihat Kamus Umum bahasa Indonesia PN Blai Pustaka, Jakarta
1979), jadi toilet mempunyai beberapa arti. Mungkin lebih baik disebut “jamban” atau
“kakus” atau “Kamar Kecil” sehingga memilik satu arti, seperti waktu dahulu, bila ingin
mempopulerkan bahasa Indonesia.
5. Segi Kesehatan, terdapat beberapa prisip yaitu:
• 1.Maksimalkan cahaya Matahari
Cahaya matahari dapat dimanfaatkan dengan optimal bila memperhatikan:
• 1). Orientatasi bangunan memperhatikan lintasan matahari. Bangunan sebaiknya
mengarah ke utara atau ke selatan untuk menghindari radiasi panas matahari
langsung. 2). Ukuran ruangan dan bukaan jendela. Bukaan jendela yang lebar
dianjurkan, lebar 2 kali tinggi ruangan, bertujuan agar cahaya/radiasi matahari
maksimal masuk kedalam ruangan. Minimal intensitas cahaya di ruangan 60 lux
dan tidak menyilaukan.
• 2.Ventilasi alami
Ventilasi bertujuan agar sirkulasi udara terjadi dalam ruangan secara alamiah.
Ventilasi pada dinding minimal terdapat dibagian bawah dan atas, bagian bawah
untuk masuk udara sejuk dan bagian atas untuk keluar udara hangat. Luas lubang
udara (ventilasi) minimal 10% dari luas lantai. Aliran udara ini akan mendorong
udara hangat dan CO2 keluar ruangan rumah.
6. • 3.Bagian-bagian ruang seperti: lantai dan dinding tidak lembab serta tidak
terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor maupun udara kotor.
• 4.Komponen-komponen dalam ruangan seperti:
1). Lantai, kedap air dan mudah dibersihkan. 2). Dinding: (1). Di ruang tidur, ruang
keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. (2).
Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan. 3).
Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. 4). Bumbung
rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan
penangkal petir. 5). Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai
ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi
dan ruang bermain anak. 6). Ruang dapur harus dilengkapi lubang udara sebagai
sarana pembuangan asap.
• 5.Manajemen limbah
Manajemen limbah bertujuan agar persediaan air bersih rumah tidak tercemar,
artinya:
1). Limbah cair berasal dari rumah, tidak mencemari sumber air, tidak
menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah. 2). Limbah padat harus
dikelola agar tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan pencemaran terhadap
permukaan tanah dan air tanah.
7. • 6. Penampungan air hujan. Air hujan yang tertampung itu digunakan: 1).
Menyiram kebun bunga, 2). Menyiram toalet (lubang kakus). 3).
Pembersihan kendaraan dll. Cara ini akan mengefisienkan/menghemat air
dari PDAM atau air yang diambil dari tanah (dipompa) atau sumur.
• 7. Lapisan permukaan tanah diluar bangunan tembus air (air dapat
merembes), jadi hindari permukaan tanah sekitar rumah yang kedap air. Ini
bertujuan untuk menambah persediaan air tanah dan/atau mengurangi
genangan air/banjir di musim hujan.
• 8. Terdapat sarana penyimpanan makanan yang aman dan higienis.
• 9. Tidak terdapat binatang penular penyakit, seperti sarang tikus dirumah dll.
8. SEGI ENERGI
Rumah sebaiknya hemat energy, bila tidak energy itu akan merupakan beban yang harus
ditanggung (dibayar) selama rumah itu ditempati atau sebelum dirobohkan. Apa pula itu
rumah hemat energi? Rumah hemat energi adalah rumah yang banyak memanfaatkan
penerangan alami dari matahari di siang hari artinya tidak menyalakan lampu (penerangan)
buatan di siang hari dalam rumah, jadi terdapat lubang kukaan cahaya (jendela) jang
memadai untuk menerangi ruangan rumah. Demikian pula untuk menggerakkan udara, yaitu
aliran udara alamiah bukan buatan Seperti kipas atau tata udara, artinya udara bergerak
secara alami dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara di dalam rumah dan luar
rumah, artinya rumah harus mempunyai lubang udara (ventilasi) yang memadai, sehingga
udara dalam ruangan dapat bergerak leluasa masuk-keluar rumah tanpa bantuan kipas atau
yang sejenisnya. Hemat energi sejalan dengan rumah sehat
9. PENGERTIAN RUMAH LAYAK HUNI
Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik
IndonesiaNomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
BidangPerumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
menyatakanbahwa: Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi
persyaratan keselamatanbangunan dan kecukupan minimum luas bangunan
serta kesehatan penghuninya.
10. KRITERIA RUMAH LAYAK HUNI
• Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi:
1. struktur bawah/pondasi;
2. struktur tengah/kolom dan balak (Beam).
3. struktur atas.
• Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.
• Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12m²/orang.