Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan baik yang berada diatasnya maupun dibawahnya. Lokasi menggambarkan posisi dalam ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya).
Teori lokasi mempelajari analisa keruangan dan aplikasinya yang dapat dipahami melalui hubungan politis dan ekonomis antara satu daerah dengan daerah yang lain, bentuk hubungan sosial ekonomi serta dapat memahami bagaimana bagaimana suatu daerah-daerah berkembang berhubungan dengan daerah yang lain. Analisis pola keruangan yang ada dalam suatu regional wilayah.
Teori lokasi adalah ilmu yang yang menyelidiki tata ruang (spatial order) dengan kegitan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Dalam mempelajari lokasi berbagai kegitan, ahli ekonomi regional atau geografi terlebih dahulu membuat asumsi bahwa ruang yang dianalisis adalah datar dan kondisinya disemua arah adalah sama. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan ‘gangguan’ ketika manusia berhubungan atau berpegian dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi kelokasi lainnya.
Dalam penentuan lokasi permukiman, dibutuhkan analisis dengan metode yang tepat agar lokasi tersebut optimal. Penentuan lokasi permukiman ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut dapat disebut sebagai satuan permukiman. Adapun syarat dari satuan permukiman antara lain adanya lokasi (lahan) dengan lingkungan dan sumber daya yang mendukung, adanya kelompok manusia (masyarakat), sumber daya buatan, dan terdapat fungsi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Teori Christaller (1993) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya dalam satu wilayah. Bunyi teori Cristaller adalah jika persebaran penduduk dan daya beli sama baiknya dengan bentang alam, sumber daya, dan fasilitas transportasinya semuanya berjalan seragam, lalu pusat-pusat permukiman menyediakan layanan yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat permukiman lainnya.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan baik yang berada diatasnya maupun dibawahnya. Lokasi menggambarkan posisi dalam ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya).
Teori lokasi mempelajari analisa keruangan dan aplikasinya yang dapat dipahami melalui hubungan politis dan ekonomis antara satu daerah dengan daerah yang lain, bentuk hubungan sosial ekonomi serta dapat memahami bagaimana bagaimana suatu daerah-daerah berkembang berhubungan dengan daerah yang lain. Analisis pola keruangan yang ada dalam suatu regional wilayah.
Teori lokasi adalah ilmu yang yang menyelidiki tata ruang (spatial order) dengan kegitan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Dalam mempelajari lokasi berbagai kegitan, ahli ekonomi regional atau geografi terlebih dahulu membuat asumsi bahwa ruang yang dianalisis adalah datar dan kondisinya disemua arah adalah sama. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan ‘gangguan’ ketika manusia berhubungan atau berpegian dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi kelokasi lainnya.
Dalam penentuan lokasi permukiman, dibutuhkan analisis dengan metode yang tepat agar lokasi tersebut optimal. Penentuan lokasi permukiman ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut dapat disebut sebagai satuan permukiman. Adapun syarat dari satuan permukiman antara lain adanya lokasi (lahan) dengan lingkungan dan sumber daya yang mendukung, adanya kelompok manusia (masyarakat), sumber daya buatan, dan terdapat fungsi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Teori Christaller (1993) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya dalam satu wilayah. Bunyi teori Cristaller adalah jika persebaran penduduk dan daya beli sama baiknya dengan bentang alam, sumber daya, dan fasilitas transportasinya semuanya berjalan seragam, lalu pusat-pusat permukiman menyediakan layanan yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat permukiman lainnya.
Disampaikan oleh Persadaan Girsang pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Ison Suhud (Kepala Dinas PU Kota Cimahi) pada Pra Seminar nsional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di jakarta 18 September 2012
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garutiman ridho
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garut, yang perlu perbaikan dalam pelaksanaan melalui optimalisasi koordinasi serta komitmen kolaborasi bersama para pemangku kepentingan.
Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...Oswar Mungkasa
Bahan presentasi disajikan oleh Ditjen Cipta Karya PU dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. RUANG ADALAH WADAH YANG
MELIPUTI RUANG DARATAN, RUANG
LAUTAN, DAN RUANG UDARA
SEBAGAI SUATU KESATUAN WILAYAH,
TEMPAT MANUSIA DAN MAKHLUK
LAINNYA HIDUP DAN MELAKUKAN
KEGIATAN SERTA MEMELIHARA
KELANGSUNGAN HIDUPNYA
DEFINISI RUANG
6. 1. KAWASAN LINDUNG.
2. KAWASAN BUDI DAYA.
PENATAAN RUANG BERDASARKAN
FUNGSI UTAMA KAWASAN
7. 1. RUANG WILAYAH NASIONAL
2. RUANG WILAYAH PROPINSI
3. RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PENATAAN RUANG BERDASARKAN
ASPEK ADMINISTRATIF
8. 1. KAWASAN PERDESAAN BAG DARI RTRWK
2. KAWASAN PERKOTAAN
3. KAWASAN TERTENTU BAG DARI RTRWP
ATAU RTRWK DITE-
TAPKAN DENGAN
KEPPRES
PENATAAN RUANG BERDASARKAN
FUNGSI KAWASAN DAN ASPEK
KEGIATAN
9. 1. DINAMIS,
2. POLA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK,
3. ARAHAN UNTUK MASYARAKAT DALAM
MEMILIH LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN
FISIK
4. POLA KETERKAITAN ANTARA ASPEK FISIK,
SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK
5. MEMADUKAN ASPEK SOSIOLOGI, EKONOMI,
EKOLOG, DAN GEOGRAFI DALAM
PEMBANGUNAN FISIK
SIFAT RENCANA TATA RUANG
10. MENURUT UU 24 / 92 TENTANG PENATAAN RUANG:
1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
(RTRWN)
2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
(RTRWP)
3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA (RTRWK)
(SECARA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL RENCANA-
RENCANA TERSEBUT ADALAH BERHIRARKI, UNTUK
MENJAMIN KONSISTENSI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN
RUANG)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
12. PEDOMAN:
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK
PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH
NASIONAL
2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
NASIONAL
3. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU
MASYARAKAT
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
NASIONAL
13. 4. MEWUJUDKAN KETERPADUAN,
KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN
PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH SECARA
NASIONAL
5. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA
NASIONAL
6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
15. PEDOMAN:
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN
RUANG PROPINSI
2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI
3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN
KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH
DIDALAM PROPINSI
4. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
5. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
PROPINSI
6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI
17. PEDOMAN:
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN
KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH
DIDALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA SERTA
KESERASIAN ANTAR SEKTOR
4. PENETAPAN LOKASI INVESTASI DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
5. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG DI
KABUPATEN/KOTA
6. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PEMANFAATAN RUANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
20. RENCANA TATA RUANG
WILAYAH
HARUS BERISI
1.RENCANA TATA GUNA TANAH
2.RENCANA TATA GUNA AIR
3.RENCANA TATA GUNA UDARA
4.RENCANA TATA GUNA SUMBER DAYA
ALAM LAINNYA
21. DASAR HUKUM RENCANA TATA
RUANG WILAYAH
1. RTRWN DENGAN PP
2. RTRWP DENGAN PERDA
PROPINSI
3. RTRWKAB/KOTA DENGAN PERDA
23. PENGEDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
1. DILAKUKAN DENGAN “PERIZINAN”
2. HANYA DILAKUKAN “GANJARAN”
(INSENTIF) YAITU PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA PUBLIK
BAGI LOKASI YANG SESUAI DENGAN
RENCANA TATA RUANG
24. 1. NASIONAL: BADAN TATA RUANG
NASIONAL
2. PROPINSI: DINAS TATA RUANG
PROPINSI
3. KABUPATEN/
KOTA: - DINAS TATA KOTA
- DINAS TATA BANGUNAN
LEMBAGA PENEGAK TATA RUANG
WILAYAH
