Uploaded byDeddy Supriady Bratakusumah
Kelembagaan tata ruang
Dokumen ini membahas pengembangan sistem kelembagaan dalam penegakan rencana tata ruang yang mencakup ruang daratan, lautan, dan udara, serta pentingnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang dibagi menjadi beberapa tingkat, termasuk nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang bertujuan untuk mencapai keterpaduan dan pembangunan berkelanjutan. Penegakan tata ruang dilakukan melalui kebijakan perizinan dan insentif bagi lokasi yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
![[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/gwtvltrytegm67ktqctk-signature-1b2d166024a2c7ab04cac8bc4c0e3a1cb3c51c8694f8606efc02a9e63a440901-poli-160906205606-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Kelembagaan tata ruang
- 1. PENGEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN DALAMPENEGAKKAN RENCANA TATA RUANG OLEH DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 2007 deddys@bappenas.go.id 0816968367
- 2. RUANG ADALAH WADAHYANG MELIPUTI RUANG DARATAN, RUANG LAUTAN, DAN RUANG UDARA SEBAGAI SUATU KESATUAN WILAYAH, TEMPAT MANUSIA DAN MAKHLUK LAINNYA HIDUP DAN MELAKUKAN KEGIATAN SERTA MEMELIHARA KELANGSUNGAN HIDUPNYA DEFINISI RUANG
- 3. ADALAH WUJUD STRUKTURALDAN POLA PEMANFAATAN RUANG BAIK DIRENCANAKAN MAUPUN TIDAK TATA RUANG
- 4. ADALAH PROSES PERENCANAAN TATARUANG , PEMANFAATAN RUANG, DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENATAAN RUANG
- 5. ADALAH HASIL PERENCANAANTATA RUANG RENCANA TATA RUANG
- 6. 1. KAWASAN LINDUNG. 2.KAWASAN BUDI DAYA. PENATAAN RUANG BERDASARKAN FUNGSI UTAMA KAWASAN
- 7. 1. RUANG WILAYAHNASIONAL 2. RUANG WILAYAH PROPINSI 3. RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA PENATAAN RUANG BERDASARKAN ASPEK ADMINISTRATIF
- 8. 1. KAWASAN PERDESAANBAG DARI RTRWK 2. KAWASAN PERKOTAAN 3. KAWASAN TERTENTU BAG DARI RTRWP ATAU RTRWK DITE- TAPKAN DENGAN KEPPRES PENATAAN RUANG BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN DAN ASPEK KEGIATAN
- 9. 1. DINAMIS, 2. POLAUNTUK PEMBANGUNAN FISIK, 3. ARAHAN UNTUK MASYARAKAT DALAM MEMILIH LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK 4. POLA KETERKAITAN ANTARA ASPEK FISIK, SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK 5. MEMADUKAN ASPEK SOSIOLOGI, EKONOMI, EKOLOG, DAN GEOGRAFI DALAM PEMBANGUNAN FISIK SIFAT RENCANA TATA RUANG
- 10. MENURUT UU 24/ 92 TENTANG PENATAAN RUANG: 1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) 2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) 3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA (RTRWK) (SECARA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL RENCANA- RENCANA TERSEBUT ADALAH BERHIRARKI, UNTUK MENJAMIN KONSISTENSI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG) RENCANA TATA RUANG WILAYAH
- 11. RTRWPRTRWP RTRWK/KabRTRWK/Kab Rencana Rinci TataRuang KawasanRencana Rinci Tata Ruang Kawasan
- 12. PEDOMAN: 1. PERUMUSAN KEBIJAKANPOKOK PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH NASIONAL 2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL 3. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
- 13. 4. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN,DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH SECARA NASIONAL 5. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA NASIONAL 6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PROPINSI, KABUPATEN/KOTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
- 14. RENCANA TATA RUANGWILAYAH NASIONAL
- 15. PEDOMAN: 1. PERUMUSAN KEBIJAKANPOKOK PEMANFAATAN RUANG PROPINSI 2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI 3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH DIDALAM PROPINSI 4. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 5. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROPINSI 6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
- 16. RENCANA TATA RUANGWILAYAH PROPINSI
- 17. PEDOMAN: 1. PERUMUSAN KEBIJAKANPOKOK PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH DIDALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA SERTA KESERASIAN ANTAR SEKTOR 4. PENETAPAN LOKASI INVESTASI DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 5. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG DI KABUPATEN/KOTA 6. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
- 18. RENCANA TATA RUANGWILAYAH KOTA/KABUPATEN
- 19. RENCANA RINCI TATARUANG KAWASAN
- 20. RENCANA TATA RUANG WILAYAH HARUSBERISI 1.RENCANA TATA GUNA TANAH 2.RENCANA TATA GUNA AIR 3.RENCANA TATA GUNA UDARA 4.RENCANA TATA GUNA SUMBER DAYA ALAM LAINNYA
- 21. DASAR HUKUM RENCANATATA RUANG WILAYAH 1. RTRWN DENGAN PP 2. RTRWP DENGAN PERDA PROPINSI 3. RTRWKAB/KOTA DENGAN PERDA
- 22. KESEPAKATAN UNTUK KEPUTUSAN PERENCANAAN DARI SISI TEKNOKRATIS PERENCANAAN DARISISI POLITIS KESEPAKATAN DISTORSI RENCANA
- 23. PENGEDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. DILAKUKANDENGAN “PERIZINAN” 2. HANYA DILAKUKAN “GANJARAN” (INSENTIF) YAITU PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK BAGI LOKASI YANG SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG
- 24. 1. NASIONAL: BADANTATA RUANG NASIONAL 2. PROPINSI: DINAS TATA RUANG PROPINSI 3. KABUPATEN/ KOTA: - DINAS TATA KOTA - DINAS TATA BANGUNAN LEMBAGA PENEGAK TATA RUANG WILAYAH
- 25.