Dokumen tersebut merupakan review dokumen SIAP Kota Ambon yang mencakup proses dokumentasi kegiatan, profil umum Kota Ambon, tantangan pembangunan permukiman, delineasi dan sebaran permukiman kumuh, konsep penanganan kumuh, kawasan prioritas, dan program penanganan kumuh tahun 2015-2016.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Tata Cara Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukiman dengan menggunakan hasil Studi EHRA, persepsi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), hasil kajian potensi dan permasalahan sanitasi, dan pertimbangan lainnya,
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Tata Cara Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukiman dengan menggunakan hasil Studi EHRA, persepsi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), hasil kajian potensi dan permasalahan sanitasi, dan pertimbangan lainnya,
Just a quick intro about UX,
- Art vs Design
- What is UX
- What is product
- Successful product 3 aspects
- UX Goal
- How to measure UX success
- UX vs Marketing
- Process overview
- UX Work samples
Evaluating Urban Renewal in India: What questions to ask of the JNNURMAnupam Saraph
What should be the basis for evaluating urban renewal in India? The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) has been "renewing" urban India. What should be the questions to evaluate its success at renewal?
Summary of a presentation to the School of Habitat Studies,
Tata Institute of Social Sciences and Parisar at Yashada.
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Penyusunan Rencana (studi rinci) ini, untuk membuat dokumen panduan dalam merancang dan membangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan penataan lingkungan
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
3. CAPAIAN PROSES
KEGIATANSOSIALISASI PUSAT
Pelaksanaan : SEPTEMBER 2016
Output: : Review dokumen SIAP 2016
REVIEW DOK. SIAP
Pelaksanaan : Agustus 2016
Output: : Sosialisasi dan Pembekalan TAPP
PROSES PERENCANAAN
Koordinasi Internal
Pelaksanaan :
Output: :
Peserta :
Koordinasi Kotaku Survey Lapangan Brainstorming LCO
WORKSHOP PUSAT DI JOGJAKARTA LOKAKARYA KOTA AMBON
Pelaksanaan :
Output: :
Peserta :
Pelaksanaan :
Output: :
Peserta :
Pelaksanaan :
Output: :
Peserta :
4. 2
PERMUKIMAN KUMUH KOTA AM
1. Profil Umum Kota AMBON
2. Tantangan Pembangunan Permukiman
3. Delineasi & Sebaran Permukiman Kumuh
4. Perencanaan Penanganan Kumuh Tingkat Masyarakat
5. Hasil Verifikasi Lokasi Kumuh & Penetapan Kawasan
Permukiman
6. Penetapan Kawasan Prioritas (Penanganan Tahun I)
5. Jumlah penduduk :
±395ribu jiwa
(BPS, 2014)
Kepadatan penduduk:
1.926 jiwa/km2
PROFIL KOTA AMBON
Terdiri dari 5 Kecamatan, 50
Desa/Kelurahan
• Kec. Sirimau
• Kec, Nusaniwe
• Kec. Teluk Ambon
• Kec. Teluk Ambon Baguala
• Kec. Leitimur Selatan
Luas wilayah : 359,45 km2
6. TANTANGAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN KOTA AMBON
TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA AMBON
Tahun 2015
78.44% cakupan
pelayanan
AIR BERSIH
Belum terdapat perwal tentang
penyediaan dan pengelolaan air minum
102,64 Ha
Luasan KAWASAN KUMUH
Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 402
Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan
dan Permukiman Kumuh Kota Ambon
12.45% sistem off site
Akses terhadap SANITASI
86.55% sistem on site
PDAM Tahun 2014
75% cakupan pelayanan sampah
Sasaran Nasional:
MEWUJUDKAN KAWASAN
PERMUKIMAN MENUJU KOTA
TANPA KUMUH PADA TAHUN 2020
7. DELINEASI & SEBARAN PERMUKIMAN
KUMUH
Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 402 Tahun 2014
Surat Keputusan Walikota
Ambon Nomor 402 Tahun
2014 tentang Penetapan Lokasi
Perumahan dan Permukiman
Kumuh Kota Ambon
Luas Permukiman Kumuh:
102,64 Ha
Meliputi 15 Kelurahan
8. PERENCANAAN
PENANGANAN KUMUH TINGKAT MASYARAKAT
1
• Koordinasi melalui rembug warga di masing-
masing kelurahan, pembentukan tim yang
terdiri atas tim pokjanis, tim konsultan,
kelurahan, BKM & tokoh masyarakat
2
• Verifikasi lokasi kumuh berdasarkan SK dengan
tim di masing-masing kelurahan, serta
memetakan kembali lokasi kumuh`
3
• Survey Kampung Sendiri, memverifikasi
lokasi dan kondisi permukiman dan
infrastruktur, sekaligus melakukan pemetaan
kebutuhan penanganan pembangunan
4
• Penyepakatan kawasan permukiman kumuh
hasil verifikasi yang diperkuat dengan
penandatanganan Berita Acara
5
• Perumusan program penanganan kawasan
permukiman kumuh yang disepakati oleh
masyarakat, kelurahan, bkm dan tim pokjanis
9. VERIFIKASI LOKASI KUMUH
Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 402
Tahun 2014:
Luas Kawasan Kumuh adalah 102,64 Ha
Hasil Verifikasi:
Luas Kawasan Kumuh adalah ±120,62 Ha
Mangga dua + Batu Gajah
11. PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS
Proses perumusan kriteria
dan indikator didasarkan
atas:
1. RANPERMEN PU tentang
Pedoman Teknis
Peningkatan Kualitas
terhadap Permukiman
Kumuh Perkotaan
2. RANPERDA tentang
Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh Kota
13. 3
OVERVIEW KEBIJAKAN
1. TATA RUANG KOTA AMBON
2. PENYEDIAAN AIR BERSIH
3. PENANGANAN SAMPAH
4. PENANGANAN SANITASI
5. PENANGANAN DRAINASE
6. PENANGANAN LIMBAH
7. PENANGANAN KEBAKARAN
14. RTRW KOTA AMBON
Sebaran permukiman
cenderung terpusat di Pusat
Kota (Kecamatan Sirimau dan
Kecamatan Nusaniwe)
Pembangunan permukiman
diarahkan pada pusat-pusat
perkotaan baru
Keberadaan Jembatan Merah
Putih sebagai salah satu cara
untuk menstimulasi
pertumbuhan di luar pusat
kota (belum tertuang dalam
RTRW)
34. 5
PENANGANAN PERMUKIMAN K
1. Rumusan Konsep & Strategi Penanganan Kumuh
2. Rumusan Program & Kegiatan Penanganan Kumuh
35. KONSEP PENANGANAN KAWASAN KUMUH
ISU UTAMA KOTA AMBON
1. Perkembangan penduduk terpusat di Pusat Kota (Kec Sirimau dan Kec Nusaniwe)
2. Persebaran fasilitas tidak merata
3. 1 (satu) rumah bisa dihuni lebih dari 1 (satu) KK
KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KOTA AMBON
1. Membentuk pusat-pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan baru
2. Memeratakan pengembangan fasilitas sehingga tidak hanya ada di Pusat Kota
3. Mengembangkan kawasan-kawasan permukiman baru
Pengembangan
pusat
pertumbuhan
baru
Peremajaan
kawasan
eksisting
Kota Ambon
Bebas Kumuh
36. KONSEP PENANGANAN SKALA KOTA
Arahan pengembangan permukiman
baru pada kawasan Passo dan
Wayame sebagai pusat kegiatan
perekonomian baru, yang diharapkan
mampu memecah konsentrasi
penduduk di Pusat Kota
Dengan adanya jembatan merah
putih, akses dari jasirah Leihitu akan
semakin dekat dengan Pusat Kota,
sehingga tidak ada lagi “rasa jauh”
dari wilayah pinggiran ke kota
37. KONSEP PENANGANAN SKALA KOTA
Pemerataan pembangunan menjadi
salah satu hal penting bagi
penanganan kumuh di Kota Ambon,
sebab masalah utama kawasan
kumuh adalah terkonsentrasinya
permukiman di Pusat Kota Ambon
Dengan memperhatikan daya
dukung kawasan yang ada,
sebenarnya pengembangan pusat-
pusat kegiatan masih dapat
dilakukan di luar kota
38. KONSEP PENANGANAN SKALA KOTA
Dengan meratanya pertumbuhan dan
pembangunan di seluruh wilayah,
harapan yang diinginkan adalah
1. Terpecahnya konsentrasi
penduduk di pusat kota
2. Lahan-lahan yang ditempati dan
menjadi kawasan kumuh dapat
direvitalisasikan kembali untuk
peruntukan RTH ataupun fasilitas
umum lainnya
39. KONSEP PENANGANAN SKALA KAWASAN
Pengembangan pusat pertumbuhan
baru, merupakan sebuah kegiatan
multisektoral dan tidak mungkin
ditangani melalui usulan NUSP saja.
Oleh sebab itu, perlu ada kajian dan
sinkronisasi kegiatan dengan
beberapa dokumen perencanaan
lainnya, sehingga usulan kegiatan
dapat terakomodir di masa
mendatang
40. KONSEP PENANGANAN SKALA KAWASAN
Adapun yang mungkin dapat
ditangani melalui usulan NUSP,
adalah program-program
peningkatan kualitas lingkungan
Baik melalui revitalisasi,
redevelopment ataupun peremajaan
kawasan
44. BEST PRACTICE KOTA AMBON
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE -
2 TA. 2015
45. 1
45
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 November 2015
Selesai : 31 Desember 2015
(50 Hari kalender)
• Rambat Beton 1576 x 2,50 x 0,08M
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 500.000.000,-
1. PEMBANGUNAN KELURAHAN NEGERI BATUMERAH
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 100%
• Progres keuangan Rp 500.000.000,- sebesar 100%
DESKRIPSI KAWASAN
• Pemukiman di kawasan Kelurahan Negeri Batu Merah
merupakan daerah dataran rendah tepi air dan
perbukitan, dimana pembangunan/hunian masyarakat
padat dengan konstruksi rumah Tapak yang tidak
didukung oleh infrastruktur jalan yang baik, sehingga
saat ini pemukiman tersebut semakin padat dan
menjadi kumuh.
MANFAAT
• Pembangunan Jalan Rabat Beton ditujukan sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan
pemukiman Kelurahan Negeri Batumerah serta
memberikan manfaat sebagai sarana transportasi
untuk menunjang kelancaran aktivitas dan
perekonomian masyarakat.
46. 1
46
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 November 2015
Selesai : 31 Desember 2015
(50 Hari kalender)
• Drainase (235 x 0,25-0,40 x 0,15-0,40m)
• Plat Beton (354 x 0,60-2,40 x 0,10
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 500.000.000,-
2. PEMBANGUNAN KELURAHAN NEGERI BATUMERAH
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 100%
• Progres keuangan Rp 500.000.000,- sebesar 100%
DESKRIPSI KAWASAN
• Pemukiman di kawasan Kelurahan Negeri Batu Merah
merupakan daerah dataran rendah tepi air dan
perbukitan, dimana pembangunan/hunian masyarakat
padat dengan konstruksi rumah Tapak yang tidak
didukung oleh infrastruktur jalan yang baik, sehingga
saat ini pemukiman tersebut semakin padat dan
menjadi kumuh.
MANFAAT
• Pembangunan Jalan Rabat Beton, Drainase dan Plat
Beton ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas lingkungan serta memberikan manfaat baik
kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan
aktivitas sehari-hari
47. 1
47
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 November 2015
Selesai : 31 Desember 2015
(50 Hari kalender)
• Tembok Penahan Tanah (34 x 0,30-0,60 x 1,50-3,50m)
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 500.000.000,-
3. PEMBANGUNAN KELURAHAN NEGERI BATUMERAH
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 100%
• Progres keuangan Rp 500.000.000,- sebesar 100%
DESKRIPSI KAWASAN
• Pemukiman di kawasan Kelurahan Negeri Batu Merah
merupakan daerah dataran rendah tepi air dan
perbukitan, dimana pembangunan/hunian masyarakat
padat dengan konstruksi rumah Tapak yang tidak
didukung oleh infrastruktur jalan yang baik, sehingga
saat ini pemukiman tersebut semakin padat dan
menjadi kumuh.
MANFAAT
• Pembangunan Tembok Penahan Tanah sebagai
bangunan pelengkap dari Pekerjaan Jalan Rabat Beton
dan sebagai pengamanan tanah longsor di permukiman
masyarakat.
48. 1
48
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 November 2015
Selesai : 31 Desember 2015
(50 Hari kalender)
• Pengaman Riol 107,50 x 0,3 x 0,5-1,00 m
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 500.000.000,-
4. PEMBANGUNAN KELURAHAN KARANG PANJANG
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 100%
• Progres keuangan Rp 500.000.000,- sebesar 100%
DESKRIPSI KAWASAN
• Pemukiman di kawasan Kelurahan Karang Panjang
merupakan daerah yang berada dikawasan perbukitan
dataran tinggi dan tepi sungai . Pembangunan/hunian
masyarakat padat dengan konstruksi rumah Tapak
yang tidak didukung oleh infrastruktur Drainase yang
baik, sehingga saat ini pemukiman tersebut semakin
padat dan menjadi kumuh. Drainase yang lama tidak
berfungsi dengan baik karena pengaliran air tidak
lancar akibat sedimen dan sampah serta dimensi
saluran yang kecil sehingga jika musim hujan
pemukiman penduduk mengalami genangan air.
MANFAAT
• Pembangunan Pengaman Riol ditujukan sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas pemukiman di
Kelurahan Karang Panjang dan memberikan manfaat
tidak meluapnya air sungai ketika musim hujan tiba .
49. 1
49
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 November 2015
Selesai : 31 Desember 2015
(50 Hari kalender)
• Drainase (530 x 0,30-0,80 x 0,10-0,60m)
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 500.000.000,-
5. PEMBANGUNAN KELURAHAN KARANG PANJANG
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 100%
• Progres keuangan Rp 500.000.000,- sebesar 100%
DESKRIPSI KAWASAN
• Pemukiman di kawasan Kelurahan Karang Panjang
merupakan daerah yang berada dikawasan perbukitan
dataran tinggi dan tepi sungai . Pembangunan/hunian
masyarakat padat dengan konstruksi rumah Tapak
yang tidak didukung oleh infrastruktur Drainase yang
baik, sehingga saat ini pemukiman tersebut semakin
padat dan menjadi kumuh. Drainase yang lama tidak
berfungsi dengan baik karena pengaliran air tidak
lancar akibat sedimen dan sampah serta dimensi
saluran yang kecil sehingga jika musim hujan
pemukiman penduduk mengalami genangan air.
MANFAAT
• Pembangunan Drainase bermanfaat secara langsung
kepada masyarakat. Karena didaerah ini apabila
musim penghujan tiba akan langsung tergenang
karena luapan air dari drainase yang dipenuhi oleh
endapan pasir, tanah dan sampah.
50. 1
50
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 November 2015
Selesai : 31 Desember 2015
(50 Hari kalender)
• Jalan Rabat Beton (476 x 1,00-2,50 x 0,10m)
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 500.000.000,-
6. PEMBANGUNAN KELURAHAN KARANG PANJANG
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 100%
• Progres keuangan Rp 500.000.000,- sebesar 100%
DESKRIPSI KAWASAN
• Pemukiman di kawasan Kelurahan Karang Panjang
merupakan daerah yang berada dikawasan perbukitan
dataran tinggi dan tepi sungai . Pembangunan/hunian
masyarakat padat dengan konstruksi rumah Tapak
yang tidak didukung oleh infrastruktur Drainase yang
baik, sehingga saat ini pemukiman tersebut semakin
padat dan menjadi kumuh. Drainase yang lama tidak
berfungsi dengan baik karena pengaliran air tidak
lancar akibat sedimen dan sampah serta dimensi
saluran yang kecil sehingga jika musim hujan
pemukiman penduduk mengalami genangan air.
MANFAAT
• Pembangunan Jalan Rabat Beton sangat bermanfaat
bagi masyarakat yang tinggal didaerah perbukitan.
Aktifitas masyarakat dalam melaksanakan
pekerjaannya sehari-hari lancer dan tidak terhambat.
51. 1
51
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 November 2015
Selesai : 31 Desember 2015
(50 Hari kalender)
• Tembok Penahan Tanah (34 x 0,30-0,80 x 1,50-3,00m)
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 500.000.000,-
7. PEMBANGUNAN KELURAHAN KARANG PANJANG
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 100%
• Progres keuangan Rp 500.000.000,- sebesar 100%
DESKRIPSI KAWASAN
• Pemukiman di kawasan Kelurahan Karang Panjang
merupakan daerah yang berada dikawasan perbukitan
dataran tinggi dan tepi sungai . Pembangunan/hunian
masyarakat padat dengan konstruksi rumah Tapak
yang tidak didukung oleh infrastruktur Drainase yang
baik, sehingga saat ini pemukiman tersebut semakin
padat dan menjadi kumuh. Drainase yang lama tidak
berfungsi dengan baik karena pengaliran air tidak
lancar akibat sedimen dan sampah serta dimensi
saluran yang kecil sehingga jika musim hujan
pemukiman penduduk mengalami genangan air.
MANFAAT
• Pembangunan Tembok Penahan Tanah sebagai
bangunan pelengkap dari Pekerjaan Jalan Rabat
Beton dan sebagai pengamanan tanah longsor di
permukiman masyarakat.