Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu lokasinya adalah Kelurahan Batu Merah Kota Ambon yang memiliki luas permukiman kumuh 22,21 ha dengan tingkat kekumuhannya berat. NUSP-2 telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan permukiman kumuh di Batu Merah pada skala kawasan dan lingkungan.
Pusat Pelayanan dan Interaksi Keruangan Kawasan Perkotaan Yogyakartabramantiyo marjuki
Kombinasi kalkulasi hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah, interaksi keruangan di dalam wilayah dan analisis ekonomi wilayah. Menggunakan Teori pusat pertumbuhan, pusat pelayanan skalogram guttman dan indeks sentralitas marshall, interaksi keruangan teori grafik kansky dan analisis ekonomi Location Quotient dan Shift Share
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pusat Pelayanan dan Interaksi Keruangan Kawasan Perkotaan Yogyakartabramantiyo marjuki
Kombinasi kalkulasi hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah, interaksi keruangan di dalam wilayah dan analisis ekonomi wilayah. Menggunakan Teori pusat pertumbuhan, pusat pelayanan skalogram guttman dan indeks sentralitas marshall, interaksi keruangan teori grafik kansky dan analisis ekonomi Location Quotient dan Shift Share
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Urban design merupakan cara untuk mengembangkan kerangka kebijakan dalam menyusun rancangan fisik, pada rancangan elemen utama wujud kota, yang didistribusikan dalam ruang dan dibangun pada waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda (Shirvani; 1985). Disamping itu, urban design ini merupakan bagian dari proses perencanaan kota yang menyangkut aspek tiga dimensi dan non visual: kebisingan, aroma, rasa nyaman, bahaya, rasa aman; aspek sosial, ekonomi, kebijakan (Gosling dan Maitland; 1984). Menurut Trancik pendekatan, pendekatan figure/gound, linkage, and place merupakan landasan yang dapat digunakan untuk melakukan perancangan kota, baik secara historis maupun modern. Ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan memiliki potensi sebagai salah satu strategi perancangan kota yang menekankan produk rancang kota secara terpadu. Ketidak pahaman terhadap tiga pendekatan ini (Zahnd; 1999) seringkali menyebabkan kegagalan dalam mendesain kawasan kota dengan baik, terutama terhadap hubungan-hubungan antara tiga pendekatan tersebut
Setelah menggambarkan kondisi faktual elemen-elemen urban design berupa solid-void-lingkage kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) pada tugas sebelumnya, maka pada tugas kali ini akan membahas mengenai rencana MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR). Menurut Kevin Lynch, rencana identitas yang digunakan pada suatu kawasan dibentuk oleh lima elemen yakni landmark, path, nodes, district. Wujud dari citra kota terbentuk dari keteraturan dan ketertiban rancangan ruang yang ada dalam kota tersebut.
Perencanaan dan perancangan tata ruang Kota Surabaya mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya, dimana seluruh ketentuan peruntukan lahan di Kota Surabaya diatur di dalam RTRW ini. Secara detail bangunan arahan pengembangan yang terdapat pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) ini diatur dalam RDTRK UP II Kertajaya. Dengan demikian, rencana perancangan MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) yang kami sajikan dalam makalah ini dilakukan berdasarkan arahan pengembangan yang terdapat dalam produk perencanaan tersebut.
Wilayah studi dalam penulisan makalah ini yaitu kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR), yang merupakan salah satu akses penting yang berada di Surabaya bagian timur. Pada Kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) terdapat karakteristik yang berasal dari potensi dan permasalahan yang ada. Dari karakteristik tersebut dibutuhkan suatu rencana yang mungkin dapat diimplementasikan dalam bentuk tiga dimensi berdasarkan Solid-Void-Linkage dan Place.
Urban design merupakan cara untuk mengembangkan kerangka kebijakan dalam menyusun rancangan fisik, pada rancangan elemen utama wujud kota, yang didistribusikan dalam ruang dan dibangun pada waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda (Shirvani; 1985). Disamping itu, urban design ini merupakan bagian dari proses perencanaan kota yang menyangkut aspek tiga dimensi dan non visual: kebisingan, aroma, rasa nyaman, bahaya, rasa aman; aspek sosial, ekonomi, kebijakan (Gosling dan Maitland; 1984). Menurut Trancik pendekatan, pendekatan figure/gound, linkage, and place merupakan landasan yang dapat digunakan untuk melakukan perancangan kota, baik secara historis maupun modern. Ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan memiliki potensi sebagai salah satu strategi perancangan kota yang menekankan produk rancang kota secara terpadu. Ketidak pahaman terhadap tiga pendekatan ini (Zahnd; 1999) seringkali menyebabkan kegagalan dalam mendesain kawasan kota dengan baik, terutama terhadap hubungan-hubungan antara tiga pendekatan tersebut
Setelah menggambarkan kondisi faktual elemen-elemen urban design berupa solid-void-lingkage kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) pada tugas sebelumnya, maka pada tugas kali ini akan membahas mengenai rencana MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR). Menurut Kevin Lynch, rencana identitas yang digunakan pada suatu kawasan dibentuk oleh lima elemen yakni landmark, path, nodes, district. Wujud dari citra kota terbentuk dari keteraturan dan ketertiban rancangan ruang yang ada dalam kota tersebut.
Perencanaan dan perancangan tata ruang Kota Surabaya mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya, dimana seluruh ketentuan peruntukan lahan di Kota Surabaya diatur di dalam RTRW ini. Secara detail bangunan arahan pengembangan yang terdapat pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) ini diatur dalam RDTRK UP II Kertajaya. Dengan demikian, rencana perancangan MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) yang kami sajikan dalam makalah ini dilakukan berdasarkan arahan pengembangan yang terdapat dalam produk perencanaan tersebut.
Wilayah studi dalam penulisan makalah ini yaitu kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR), yang merupakan salah satu akses penting yang berada di Surabaya bagian timur. Pada Kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) terdapat karakteristik yang berasal dari potensi dan permasalahan yang ada. Dari karakteristik tersebut dibutuhkan suatu rencana yang mungkin dapat diimplementasikan dalam bentuk tiga dimensi berdasarkan Solid-Void-Linkage dan Place.
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. KAWASAN BATU MERAH, KOTA AMBON
PROFIL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2
(NUSP-2)
3. NEIGHBOURHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT
(NUSP-2)
Peningkatan
Kualitas
Permukiman
Kumuh2
Pembanguna
n
permukiman
Baru (NSD)
3
NUSP-2 sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan
lingkungan permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan
antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dengan
pendekatan berbasis masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah
dalam pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh sebagaimana
termuat dalam RPJMN 2015-2018. NUSP2 terdiri dari 3 (tiga) komponen
kegiatan sebagai berikut:
Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
1
• Penyiapan dokumen Slum
Improvement Action Plan
(SIAP)
• Peningkatan kualitas
permukiman skala
lingkungan (berbasis
masyarakat)
• Peningkatan kualitas
permukiman skala kawasan
(kontraktual)
• Pembangunan
infrastruktur
kawasan
permukiman baru /
NSD (penyediaan
lahan oleh
Pemerintah Daerah
dan fasilitasi
pembangunan
rumah oleh DJPP,
• Peningkatan
kapasitas aparat
Pemerintah
Kota/Kabupaten dan
masyarakat
(termasuk
pengarusutamaan
gender)
4. DATA UMUM PROGRAM NUSP-
2
• Nomor Loan : 3122-INO
• Pemberi Pinjaman : Asian Development Bank
(ADB)
• Loan Signed : 23 April 2014
• Loan Efectiveness : 17 Juli 2014
• Loan Closing Date : 30 Juni 2018
• Periode Pelaksanaan : 2015 - 2017
• Total Program : USD 102.000.000
a. Pinjaman ADB : USD 74.400.000
b. APBN : USD 6.400.000
c. APBD Kota/ Kab : USD 15.200.000
d. Beneficiaries : USD 6.000.000
• Lokasi Pelaksanaan : 20 Kota/Kab di 16 Propinsi
5. Target & Sasaran
NUSP-2
Peningkatan Kualitas
Permukiman
20
KOTA/KAB
209
KELURAHAN
3
KOTA/KAB
New Site Development
• Luas Kawasan:
3.543 Ha
• Penerima Manfaat:
670.000 KK
• Rumah terbangun:
550 unit
• Penerima manfaat:
550 KK
• Luas NSD:
9,43 Ha
6. TIM PENGARAH PEMBANGUNAN PKP
(Bappenas, KemenPera, KemenPU, KemenKeu, KemenKes, BPN)
Ditjen.Cipta Karya
(Executing Agency)
Project Manajemen
Unit (PMU)
National Managemen
Consultant (NMC)
Regional Managemen
Consultant (RMCs)
Regional
Manajemen Tim
City Coordinator
Pemerintah Kota/
Kabupaten
Local Coordinating
Office (LCO)
Community
Advisors (CAs)
KSM
Pemerintah
Kelurahan
BKM/LKM KPP
Satker PKP
Kab/Kota
Satker PKP
Provinsi
Satker /PPK
Pusat
Garis Supervisi Garis Pelaporan Garis Koordinasi
PusatProvinsiKota/KabupatenKelurahan
Satker PIP Kab/Kota
Struktur
Organisasi
Pelaksana
Program
NUSP-2
7. LOKASI PROGRAM
508.95 Ha
306.25 Ha
82.96 Ha
63.55 Ha
272.12 Ha
68.12 Ha
106.65 Ha
95.2 Ha
1 Kt; 6 Kel
302.65 Ha
157.38 Ha
85,16 Ha
320.16Ha
50.5 Ha
55.64 Ha
1 Kt; 15 Kel
1 Kt; 10
Kel
1 Kt; 9 Kel
177.99Ha
823.39Ha
1 Kt; 20
Kel
1 Kt; 16 Kel
152.23 Ha
2 Kota; 24
Kel
1 Kt; 11 Kel
1 Kt; 9 Kel
2 Kab/Kt; 18 Kel
1 Kt; 11 Kel
3 Kab/Kt
3 Kab/Kt; 26 Kel
1 Kt; 4 Kel
1 Kt; 6 Kel
1 Kt; 12 Kel
1 Kt; 7 Kel
NO Kota/Kabupaten
Jumlah
Kel
Luas(Ha)
1 Bandar Lampung 16 157.38
2 Batam 6 177.99
3 Bengkulu 10 306.25
4 Palembang 20 823.39
5 Tanjung Jabung B. 9 95.02
6 Tanjung Balai 15 508.95
7 Banjarmasin 11 152.23
8 Kapuas 10 197.45
9 Palangkaraya 8 105.20
10 Pasuruan 11 68.12
11 Pekalongan 7 142.22
12 Semarang 17 129.95
13 Serang 7 82.96
14 Sukabumi 12 63.55
15 Ambon 6 55.64
16 Bima 9 106.65
17 Bone 4 101.25
18 Kendari 10 50.50
19 Makassar 12 131.95
20 Palopo 9 89.20
209 3,545.85
West Region
Central Region
East Region
9. PROFIL KOTA AMBON
Jumlah penduduk :
±395ribu jiwa
(BPS, 2014)
Kepadatan penduduk:
1.926 jiwa/km2
Terdiri dari 5 Kecamatan, 50
Desa/Kelurahan
• Kec. Sirimau
• Kec, Nusaniwe
• Kec. Teluk Ambon
• Kec. Teluk Ambon Baguala
• Kec. Leitimur Selatan
Luas wilayah : 359,45 km2
10. Berdasarkan : SURAT KEPUTUSAN (SK) WALIKOTA AMBON NOMOR 402
Tahun 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA AMBON
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KOTA AMBON
Luas Permukiman Kumuh:
102,64 Ha
Meliputi 15 Kelurahan
No Kelurahan/Desa
Tingkat
Kekumuhan
Luas
Kawasan
1 Batu Merah Kumuh Berat 22.21
2 Rijali Kumuh Berat 6.5
3 Karang Panjang Kumuh Sedang 3.28
4 Amantelu Kumuh Sedang 1.45
5 Honipopu Kumuh Sedang 2.32
6 Batu Meja Kumuh Sedang 8.52
7 Ahusen Kumuh Sedang 0.97
8 Pandan Kasturi Kumuh Sedang 12.81
9 Uritetu Kumuh Sedang 7.38
10 Benteng Kumuh Sedang 9.74
11 Kudamati Kumuh Sedang 5.56
12 Silale Kumuh Sedang 2.39
13 Urimessing Kumuh Sedang 6.28
14 Waihaong Kumuh Sedang 5.34
15 Wainitu Kumuh Sedang 7.89
102.64TOTAL
11. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BATU MERAH
KELURAHAN BATU MERAH
No
KRITERIA /
INDIKATOR
PARAMETER
A FISIK
1 Keteraturan Bangunan 80% (1.016 Unit) Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan
2 Kepadatan Bangunan Kawasan permukiman memiliki Kepadatan Rendah (80 unit/Ha)
3 Kelayakan Fisik Bangunan
46% (604 Unit) Bangunan hunian memiliki luas lantai < 7,2 m2 per
orang
13% (178 Unit) Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai,
Dinding tidak sesuai persyaratan teknis
4 Aksesibilitas Lingkungan
70% (3.233 M) Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan
lingkungan yang memadai
75% (3.663 M) Kondisi Jaringan jalan pada kawasan permukiman
memiliki kualitas buruk
5 Drainase Lingkungan 0% Kawasan permukiman terjadi genangan/banjir
37% (884 M) Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman
memiliki kualitas buruk
6 Pelayanan Air Minum/Baku
34% (451 RT) Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak
terlayani jaringan Air Bersih/Baku perpipaan atau non perpipaan
terlindungi yang layak
39% (531 RT) Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal
60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci)
7 Pengelolaan Air Limbah
9% (114 RT) Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak
memiliki akses Jamban/MCK Komunal
16% (389 RT) Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak
memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik
100% Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga tercampur
dengan Drainase Lingkungan
8 Pengelolaan Persampahan
21% (279 RT) Sampah domestik rumah tangga pada kawasan
permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu
9
Pengamanan Bahaya
Kebakaran
100% Kawasan permukiman tidak memiliki Ketersediaan
prasarana/sarana Proteksi Kebakaran
B NON FISIK
1
Legalitas pendirian
bangunan
35% (413 Unit) Bangunan Hunian tidak memiliki IMB
8% (137 Unit) Lahan Bangunan Hunian tidak Memiliki
SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
2 Kepadatan penduduk Kepadatan Penduduk 505 jiwa/ha
3 Mata pencarian penduduk
78% (956 KK) Mata pencaharian utama rumah tangga adalah
Perdagangan & jasa
13. KEGIATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH NUSP-2
KELURAHAN BATU MERAH
Kegiatan Volume Anggaran
Skala Lingkungan
Peningkatan kualitas jalan lingkungan (Rabat
Beton)
Rehabilitasi Drainase
Talud/TPT
1.365
meter
235 meter
34 meter
Rp.
500.000.000,-
TA. 2015
Kegiatan Volume Anggaran
Skala Lingkungan
Peningkatan kualitas jalan lingkungan (Rabat
Beton)
Rehabilitasi Drainase
Talud/TPT
1.057,6
meter
146,15
meter
87,50
meter
Rp.
500.000.000,-
Skala Kawasan
Pembangunan Jalan Akses Kawasan (Rabat Beton)
Pembangunan Saluran Drainase
900 meter
1.800
meter
Rp.
2.657.000.000
TOTAL Rp.
3.157.000.000
TA.
2016
14. KEGIATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH OLEH NUSP-2 TA. 2016
KEGIATAN SKALA KAWASAN KELURAHAN BATU MERAH
50 %0 %
100 %100 %
15. KEGIATAN SKALA LINGKUNGAN KELURAHAN BATU
MERAH
KEGIATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH OLEH NUSP-2 TA. 2016
50 %0 %
100 %
16. KEGIATAN SKALA LINGKUNGAN KELURAHAN BATU
MERAH
KEGIATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH OLEH NUSP-2 TA. 2016
50 %0 %
100 %
17. KEGIATAN SKALA KAWASAN KELURAHAN BATU MERAH
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SKALA KAWASAN OLEH NUSP-2
18. KEGIATAN SKALA KAWASAN KELURAHAN BATU MERAH
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SKALA KAWASAN OLEH NUSP-2
19. KEGIATAN SKALA LINGKUNGAN KELURAHAN BATU
MERAH
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SKALA LINGKUNGAN OLEH NUSP-