[Ringkasan] Buku ini membahas kebijakan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan peraturan yang menjadi acuan program ini. Buku ini juga menggambarkan kondisi umum Kabupaten Pakpak Bharat dan permasalahan rumah tidak layak huni yang dihadapi masyarakat.

1. KEBIJAKAN BANTUAN PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA PENDUKUNG RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
kami telah menyelesaikan penulisan buku tentang Pemberian
Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni.
Buku ini disusun agar pembaca mengetahui dan
memahami gambaran tentang program ini dan pelaksanaannya
di Kabupaten Pakpak Bharat. Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berharap dengan terbitnya buku ini para pihak selain untuk
mengetahui, dapat juga memberi masukan sehingga program ini
lebih baik pelaksanaannya ke depan.
Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Salak, Oktober 2014
KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
MANURUNG NAIBORHU, S.Pd,MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19620524 198403 1 006

3. ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………. i
DAFTAR ISI…………………………………………………. ii
SAMBUTAN KEPALA DAERAH…………………………. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………… iv
BAB I PENDAHULUAN……………………………….. 1
1.1 Latar Belakang…………………………… 1
1.2 Maksud Dan Tujuan……………………... 2
1.3 Ruang Lingkup…………………………… 3
1.4 Peraturan
Perundangan……………………………...
3
BAB II PERMASALAHAN DAN TANTANGAN…….. 5
2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN……. 5
2.1.1 Visi Misi………………………….. 5
2.1.2 Geografis………………………… 7
2.1.3 Administrasi……………………… 7
2.1.4 Kependudukan………………….. 8
2.1.5 Sosial Ekonomi Masyarakat…… 9
2.2 Gambaran Khusus Sektor………………. 10
2.3 Permasalahan……………………………. 13
2.4 Tantangan………………………………… 14
BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS…………………….. 15
3.1 Strategi Implementasi Kebijakan………. 15
3.2 Penyelenggaraan Kebijakan……………. 20
BAB IV DAMPAK DAN MANFAAT.............................. 24
4.1 Dampak…………………………………… 24
4.1 Manfaat…………………………………… 24
BAB V PENUTUP……………………………………….. 25
A Kesimpulan……………………………….. 25
B Penutup…………………………………… 25

4. iii
BUPATI PAKPAK BHARAT
KATA SAMBUTAN
alam sejahtera untuk kita semua.
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena
terbitnya buku tentang Pemberian Bantuan Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten
Pakpak Bharat.
Sejak Tahun 2012, Kabupaten Pakpak Bharat telah
menerapkan program Pemberian Bantuan Bahan Bangunan
untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat
miskin di Kabupaten Pakpak Bharat. Sejak dilaksanakannya
program ini hingga sekarang telah banyak perubahan-
perubahan yang langsung menyentuh masyarakat sehingga
beban masyarakat miskin menurun dan dapat meningkatkan
taraf hidup masyarakat miskin di Kabupaten Pakpak Bharat.
Terima kasih. Njuah-Njuah
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU

5. iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah tempat tinggal yang layak huni merupakan salah
satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kebutuhan
manusia, karena tanpa tempat tinggal yang layak keluarga tidak
akan dapat hidup dengan sehat. Rumah tempat tinggal
bukanlah hanya sekedar konstruksi unsur material bangunan
tertentu saja, tetapi di dalam rumah ada jiwa dan kehidupan
tempat berawalnya pembangunan masa depan keluarga dan
peradaban suatu masyarakat.
Salah satu fenomena pada saat ini, tingkat kebutuhan
rumah sudah menunjukkan angka yang sangat tinggi seiring
dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Sedangkan
daya beli masyarakat terhadap perumahan khususnya bagi
masyarakat menengah ke bawah masih sangat rendah.
Menghadapi realita ini Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah
masyarakat secara stimulan agar memiliki rumah yang layak
huni.
Kriteria rumah tidak layak huni dapat dilihat dari luas
bangunan, konstruksi dan bahan bangunan. Kriteria rumah tidak
layak huni adalah sebagai berikut :
1. Tidak permanen dan atau rusak

6. v
2. Atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti
rumbia/ilalang atau seng yang sudah lapuk
3. Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam/tepas dan
sebagainya
4. Lantai tanah papan atau semen yang sudah rusak, rumah
lembab atau pengap
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
6. Letak rumah tidak teratur dan atau berdempet
7. Tidak memiliki pembagian ruangan
8. Tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK)
9. Kondisi lingkungan kumuh, becek dan saluran
pembuangan air tidak ada.
Sejak Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
memprogramkan pemberian bantuan bahan bangunan rumah
pendukung sarana prasarana rumah tidak layak huni dengan
mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada pada
masyarakat penerima yang bersifat kegotong-royongan.
Tahun 2013 – 2014 prinsip kegotong- royongan
ditingkatkan, dimana dalam pelaksanaan pembangunan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalin kerja
sama dengan Kodim 0206 Dairi/ Pakpak Bharat. Untuk tahun-
tahun berikutnya kerja sama ini diharapkan dapat tetap terjalin.

7. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, Mengamanatkan Penanganan
fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu dan
berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
serta dunia usaha. Salah satu program untuk penanganan fakir
miskin adalah Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(RSRTLH).
Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan
keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan
sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang
baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat
berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara
sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi
media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.
Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah
yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.
Mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut
bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi
kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan
pendapatan dan pemahaman tentang fungsi rumah itu sendiri.

8. 2
Berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2013 oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah masyarakat fakir miskin di
Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 2.783 jiwa dan Rumah Tidak
Layak Huni sebanyak 2.183 unit.
Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau
dimiliki oleh kelompok keluarga miskin memiliki multidimensional.
Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut
diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen
masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat daerah, maupun
dunia usaha.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penulisan Buku Pemberian Bantuan Sarana dan
Prasarana Pendukung Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat
miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni adalah untuk
menyamakan persepsi antara pihak Pemerintah daerah dan
Masyarakat, pihak terkait tentang kegiatan pelaksanaan pemberian
bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak
layak huni.
Tujuan pembuatan buku ini adalah sebagai bahan informasi bagi
masyarakat dan evalusi bagi Pemerintah daerah agar pelaksanaan
program pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung
rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin secara cepat, terarah,

9. 3
tepat sasaran dan bertambah baik serta tertib administrasi dalam
pelaksanaannya.
1.3. Ruang Lingkup
Bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah
tidak layak huni diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang
berdomisili dan berkependudukan di Kabupaten Pakpak Bharat dan
memiliki satu-satunya rumah tidak layak huni sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan.
1.4. Peraturan Perundangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor
5235);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, TambahanLembar
Negara Republik Indonesia Nomor 32060;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010
tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang
diselenggarakan oleh Masyarakat;

10. 4
- Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Kegiatan Pengadaan Saranadan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni (Berita Daerah KabupatenPakpak Bharat Tahun
2013 Nomor 7).

11. 5
BAB II
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1. Gambaran Umum Kabupaten
2.1.1. Visi Misi
Visi : “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang
sejahtera serta kepemimpinan yang adil dan demokratis dan
pemerintahan yang profesional yang berfokus kepada peningkatan
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kesehatan dengan menjunjung
tinggi nilai budaya Pakpak dan agama”
Misi :
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat
2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan
fasilitatif
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan
masyarakat
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan
pemerintah atasan dan kerjasama saling menguntungkan
dalam peningkatan aksesibilitas dengan daerah lain
khususnya yang berbatasan langsung.

12. 6
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam
sistem sosial dan birokrasi
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan
masyarakat
8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran
perempuan dalam pembangunan
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum
secara konsisten dan konsekuen
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan
masyarakat pakpak perantau
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam
kebijakan publik
12. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam
menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.
Untuk menunjang pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
serta mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Pakpak Bharat menetapkan visi sebagai berikut :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang Mandiri,
Kreatif dan Produktif berlandaskan Nilai-nilai Kesetiakawanan
Sosial”.
Sehubungan dengan hal diatas maka Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pakpak Bharat merumuskan misi
Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

13. 7
1. Meningkatkan aksebilitas pelayanan sosial dan
pemberdayaan
2. Meningkatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi
kelompok rentan dan kurang beruntung
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial, dunia usaha
dalam penyediaan lapangan kerja dan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan profesional aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan khusus
5. Menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan
kegotongroyongan berdasarkan nilai budaya dan kearifan
lokal
6. Menumbuhkembangkan etos kerja dan produktifitas melalui
kelompok usaha bersama.
2.1.2. Geografis
Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada
garis 2°15’00” - 3°32’00” Lintang Utara dan 90°00’ - 98°31” Bujur
Timur. Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daera beriklim tropis
dimana ketinggian antara 700 - 1500 M diatas permukaan laut
dengan kondisi goegrafis berbukit – bukit. Kabupaten Pakpak Bharat
beriklim sedang, dengan rata – rata suhu 28°C dengan curah hujan
pertahun sebesar 311 MM.

14. 8
2.1.3. Administratif
Luas keseluruhan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,30
km², yang terdiri dari 8 kecamatan yakni Kecamatan Salak,
Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe,
Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dan
Kecamatan Pagindar.
Secara administratif Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan dengan :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba
Samosir
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Singkil dan Kabupaten Humbang Hasundutan
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Singkil, Kotamadya Sumbullusalam dan Provinsi Nangroe
Aceh Darusalam.
2.1.4. Kependudukan
Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat adalah 41.492
jiwa, yang terdiri dari 20.938 jiwa penduduk laki-laki dan 20.938 jiwa
penduduk perempuan. Sebanyak 41.492 penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat menyebar di delapan Kecamatan dan 52 Desa.
Persentase terbesar berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

15. 9
23,25% (9.647 jiwa) sedang persentase terkecil ada di Kecamatan
Pagindar 2,98% (1.235 jiwa).
Tabel: 2.1.4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat
No Tahun
Jumlah Penduduk
JumlahLaki-laki (jiwa) Perempuan
(jiwa)
1 2008 20.271 20.791 41.062
2 2009 21.144 21.670 42.814
3 2010 20.468 20.037 40.505
4 2011 20.676 20.208 40.884
5 2012 20.938 20.554 41.492
Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013
2.1.5. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat mayoritas adalah
bertani dan secara umum tinggal di daerah pedesaan yang
terpencar. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten
Pakpak Bharat pada tahun 2013 sebanyak 2.183 RTLH. Hal
tersebut diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya sumber
daya manusia dan tingkat perekonomian masyarakat setempat,
sehingga penduduk Kabupaten Pakpak Bharat masih banyak yang
hidup dalam kemiskinan.

16. 10
2.2. Gambaran Khusus Sektor
Bantuan Program Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel:2.2.1. Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2012
Kabupaten Pakpak Bharat.
Sumber : Dinsosnakertrans Tahun 2014
No Kecamatan
Tahun 2012
APBD PROVSU
1 Salak 10 Unit 20 Unit
2 Sitellu Tali Urang Jehe 10 Unit 20 Unit
3 Pagindar 10 Unit -
4 Sitellu Tali Urang Julu 10 Unit 10 Unit
5 Pergentteng-genteng Sengkut 10 Unit -
6 Kerajaan 10 Unit 20 Unit
7 Tinada 10 Unit 20 Unit
8 Siempat Rube 10 Unit
Jumlah 80 Unit 90 Unit

17. 11
Tabel:2.2.2 Jumlah Batuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun
2013.
No Kecamatan
Tahun 2013
APBD KEMENPERA KEMENS
OS
1 Salak 10 Unit - 10 Unit
2 Sitellu Tali Urang Jehe 10 Unit - -
3 Pagindar 10 Unit - -
4 Sitellu Tali Urang Julu 10 Unit 67 Unit 10 Unit
5 Pergentteng-genteng
Sengkut
10 Unit - 10 Unit
6 Kerajaan 10 Unit 30 Unit -
7 Tinada 10 Unit 28 Unit -
8 Siempat Rube 10 Unit - -
Jumlah 80 Unit 125 Unit 30 Unit
Sumber :Dinsosnakertrans Tahun 2014
Tabel:2.2.3 Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun
2014
No Kecamatan
Tahun 2014
APBD KEMENPERA TARUKIM
1 Salak 25 Unit - 17 Unit
2 Sitellu Tali Urang Jehe 50 Unit 174 Unit 21 Unit
3 Pagindar 20 Unit - -
4 Sitellu Tali Urang Julu 25 Unit - 14 Unit
5 Pergentteng-genteng
Sengkut
25 Unit - 20 Unit

18. 12
6 Kerajaan 45 Unit - 18 Unit
7 Tinada 30 Unit -
8 Siempat Rube 30 Unit 216 Unit
Jumlah 80 Unit 390 Unit 90 Unit
Sumber : Dinsosnakertrans Tahun 2014
Syarat- syarat untuk mendapatkan bantuan sarana dan
prasarana pendukung rumah tidak layak huni :
1. Penerima adalah warga Kabupaten Pakpak Bharat dan
berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat (memiliki
KTP/KK sesuai dengan domisili);
2. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Masyarakat (PMKS) dan rumah tersebut merupakan
satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki penerima
manfaat;
3. Status kepemilikan rumah dan tanah adalah hak milik
penerima manfaat dibuktikan dengan sertifikat atau Surat
Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa
bersangkutan;
4. Akan halnya kepemilikan tanah bukan hak milik
penerima manfaat, maka pemilik tanah harus
memberikan ijin pakai dibuktikan dengan Surat
Perjanjian Pinjam-Pakai Tanah minimal selama 15
Tahun yang diketahui kepala Desa bersangkutan.

19. 13
2.3. Permasalahan
Kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak
huni sangat tinggi karena keinginan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas rumahnya, dan banyaknya masyarakat
yang tinggal di rumah tidak layak huni. Jumlah alokasi dana
yang sangat terbatas menjadi permasalahan. Sering terjadi
dilapangan, masyarakat yang belum beruntung mendapatkan
bantuan merasa dianaktirikan, sehingga ada yang bersungut -
sungut bahkan mendatangi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Untuk mengatasi hal ini dalam penentuan calon
penerima bantuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi berupanya mengambil keputusan seobyektif
mungkin.
Tabel: 2.3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
No Kecamatan Jumlah (KK)
1 Salak 338
2 Sitellu Tali Urang Jehe 400
3 Pagindar 56
4 Sitellu Tali Urang Julu 186
5 Pergentteng-genteng Sengkut 256
6 Kerajaan 516
7 Tinada 199

20. 14
8 Siempat Rube 232
Jumlah 2.183
Sumber : Dinsosnakertrans Tahun 2014
2.4. Tantangan
Tingginya persentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Rumah Tidak Layak
Huni di Kabupaten Pakpak Bharat, dan karena keterbatasan
dana serta rendahnya peran serta masyarakat penerima
bantuan untuk menambah material bahan bangunan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah, tidak tertutup kemungkinan
5 (lima) tahun berikut rumah masyarakat tersebut akan
kembali menjadi rumah tidak layak huni, sehinggga dibutuhkan
komitmen kepada penerima dan keluarga setiap calon
penerima harus bersedia menambah jumlah dan kualitas
bahan bangunan rumahnya.

21. 15
BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS
3.1.Strategi Implementasi Kebijakan
Untuk pencapaian target dan cita-cita Kabupaten Pakpak
Bharat yang “Nduma” perlu dilakukan kebijakan strategis yang
berpihak kepada masyarakat miskin dengan melakukan
terobosan-terobosan nyata Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial berupa Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Tidak Layak Huni
untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara
berkelanjutan.
Untuk tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
memberikan bantuan bahan bangunan rumah sarana dan
prasarana pendukung rumah tidak layak huni yang
pembangunannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat
penerima manfaat, keluarga dan masyarakat setempat.
Tabel:3.1.1 Bantuan yang diberikan kepada penerima Manfaat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Rumah Tidak Layak Huni.

22. 16
No Nama
Barang
Spesifikasi Volume
1 Pasir Pasang - 5 M3
2 Semen (PC) Portland @ 40 Kg 15 Zak
3 Batu Gunung Tangkahan 5 M3
4 Batu Bata Biasa 1.056 Buah
5 Kaya Uk 2”x2” 15
Batang
Uk 2”x3” 10
Batang
Uk 2”x4” 18
Batang
Papan Sembarang 65 Lbr
6 Paku Biasa Uk. 2-5” 10 Kg
7 Atap/Seng Seng Gelombang 3”x6”
Bjls
40 Lbr
8 Rabung Seng Gelombang 1.05, Tbl 4
mm
4 Lbr
9 Paku Seng Biasa 2 Kg
10 Daun Pintu Kayu Uk. 90x190 cm 2 Buah
11 Daun Jendela Kayu Uk. 65x90 cm 1 Buah
12 Engsel Pintu 4” 4 Buah
Jendela 3” 2 Buah

23. 17
13 Kunci Selot (Pintu/Jendela) 4 Buah
14 Door handle Biasa 1 Buah
15 Cat Dasar 20 Kg
Minyak Utk Kayu 1 Kg
16 Minyak Cat 1 Kg
17 Kuas Uk. 2” 2 Buah
Sumber : Dinsosnakertrans Tahun 2014
Dokumentasi pemberian bantuan terhadap penerima
manfaat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni
Nama : Angan Boangmanalu
Gambar 3.1. Bahan Bangunan di Desa Napatalun Kec.
Pagindar Perlambuken oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

24. 18
Nama : Pirman Manik
Gambar 3.2. Penyerahan Bahan Bangunan di Desa Ulu
Merah Kec. STTU Julu oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nama : Jutawan Kabeakan
Gambar 3.3. Penyerahan Bahan Bangunan di Desa
Perpulungen Kec. Kerajaan oleh Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

25. 19
Nama : Siswoyo Manik
Gambar 3.4.Penyerahan Bahan Bangunan di Desa Kecupak
II Kec. PGGS oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2012
tidak ditampung dana untuk upah tukang, sehingga
pelaksanaannya pembangunan rumah kurang sempurna
dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan.
Atas dasar tersebut dan untuk suksesnya program
tersebut tahun 2013, Bupati Pakpak Bharat dan Komando
Distrik Militer 0206/Dairi – Pakpak Bharat telah

26. 20
menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dan Surat
Kerjasama antara Pasiter Kodim 0206/Dairi-Pakpak Bharat
dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pakpak Bharat sepakat untuk mengoptimalkan
sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam
pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Teknis pemberian Bantuan pengadaan sarana dan
prasarana pendukung rumah tidak layak huni adalah dengan
cara mendistribusikan bahan-bahan bangunan oleh pihak
ketiga dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan transmigrasi, dengan penyamarataan spesifikasi dan
jumlah bantuan kepada masyarakat penerima. untuk
dipergunakan merehabilitasi rumahnya sendiri dan diharapkan
masyarakat penerima manfaat dapat menambah bahan
materialnya untuk meningkatkan kualitas rumahnya
3.2.Penyelenggaraan Kebijakan
Penyelenggaraan pemberian bantuan Sarana dan
Prasarana Pendukung Rumah Tidak Layak huni dilakukan
dengan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel melalui
tahapan - tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP).

27. 21
Tabel: 3.2.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten
Pakpak Bharat
No
Kecamatan
Jumlah RTLH (Unit)
Jumlah Yang
Dibantu
1 Salak 338 92
2 Sitellu Tali Urang Jehe 400 285
3 Pagindar 56 40
4 Sitellu Tali Urang Julu 186 146
5 Pergentteng-genteng
Sengkut
256 75
6 Kerajaan 516 133
7 Tinada 199 98
8 Siempat Rube 232 166
Jumlah 2.183 1.035
Sumber : Dinsosnakertrans Tahun 2014
Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk mendapat
Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut:
1. Tidak permanen dan atau rusak;
2. Atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
seperti: rumbia/ilalang atau seng yang sudah lapuk;

28. 22
3. Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam/ tepas
dan sebagainya;
4. Lantai tanah, papan atau semen yang sudah rusak,
rumah lembab atau pengab;
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi
udara;
6. Letak rumah tidak teratur dan/atau berdempetan;
7. Tidak memiliki pembagian ruangan;
8. Tidak memiliki akses Mandi Cuci Kakus (MCK);
9. Kondisi lingkungan kumuh, becek dan saluran
pembuangan air tidak ada;
10. Penerima adalah warga Kabupaten Pakpak Bharat
dan berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat (memiliki
KTP/KK sesuai dengan domisili);
11. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan PMKS dan rumah tersebut merupakan
satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki penerima
manfaat;
12. Status kepemilikan rumah dan tanah adalah hak milik
penerima manfaat dibuktikan dengan sertifikat atau
Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa
bersangkutan;

29. 23
13. Akan halnya kepemilikan tanah bukan hak milik
penerima manfaat, maka pemilik tanah harus
memberikan ijin pakai dibuktikan dengan Surat
Perjanjian Pinjam-Pakai Tanah minimal selama 15
Tahun yang diketahui kepala Desa bersangkutan.
Untuk penentuan calon penerima manfaat Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan transmigrasi melakukan survey terhadap
rumah tidak layak huni untuk masing-masing desa berdasarkan
data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
Nama-nama calon penerima manfaat ditetapkan melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pakpak Bharat dan kerja sama
dengan pihak terkait (Stakeholder) lainnya dalam penentuan
calon penerima manfaat.
Berdasarkan Surat Keputusan penentuan lokasi dan nama-
nama penerima manfaat, kepada masyarakat pihak kecamatan,
desa dan masyarakat penerima dilakukan sosialisasi untuk
menyamakan persepsi dan masing-masing pihak sadar akan
hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Rumah Tidak Layak huni.

30. 24
BAB IV
DAMPAK DAN MANFAAT
4.1.Dampak
Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa
rumah layak huni untuk tempat berlindung, yang secara mental
memenuhi rasa kenyamanan, secara sosial dapat menjaga
privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media bagi
pelaksanaan bimbingan serta pendidikan bagi anggota
keluarga, maka dari keluarga tersebut diharapkan lahir anak-
anak yang sehat dan cerdas.
4.2. Manfaat
Bantuan tersebut sangat bermanfaat khususnya bagi
masyarakat penerima bantuan, sehingga dapat menumbuh
kembangkan rutinitas kegiatan secara positif yang berdampak
pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Pemberian pengadaan sarana dan prasarana
pendukung/rehabilitasi rumah tidak layak huni diharapkan
berkurangnya rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh,
meningkatkan tingkat kesehatan, taraf hidup keluarga
sehingga masyarakat semakin mandiri serta peningkatan
perekonomian masyarakat penerima manfaat.

31. 25
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Berhasilnya pelaksanaan pemberian bantuan
pengadaan sarana dan prasarana rumah tidak layak
huni akan sangat tergantung kepada semangat dan
kualitas kerja para penyelenggara dengan pihak terkait
(stakeholder) dan masyarakat penerima manfaat.
2. Prinsip penatakelolaan yang baik yaitu akuntabilitas,
transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu,
efektifitas dan efesiensi perlu dijunjung tinggi sebagai
rambu-rambu bagi setiap penanggungjawab dan
pelaksana program.
3. Untuk memaksimalkan tujuan pelaksanaan
keberlanjutan pemberian bantuan pengadaan sarana
dan prasarana pendukung rumah tidak layak huni
sangat diperlukan penajaman pelaksanaan
implementasi kebijakan oleh semua pihak.
B. SARAN
1. Penerima manfaat diwajibkan hadir dalam pelaksanaan
Sosialaisai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

32. 26
2. Penerima manfaat Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Rumah Tidak Layak Huni harus saling
bergotong – royong di tempat yang berdekatan dalam
pelaksanan pembangunannya.
3. Penerima manfaat harus bersedia menambah bahan
bangunan rumah untuk meningkatkan kualitas rumah
tersebut.
REFERENSI
 Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 07 Tahun 2013
tentang Kegitan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 7);
 Pakpak Bharat dalam Angka Tahun 2013, BPS Kab.
Pakpak Bharat.

33. 27
LAMPIRAN
 Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 07 Tahun 2013
tentang Kegitan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 7);
 Pakpak Bharat dalam Angka Tahun 2013, BPS Kab.
Pakpak Bharat.
 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Tidak layak
Huni.

34. 28
TESTIMONI
Jutawan Kabeakan
Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat melalui Dinsosnakertrans yang
telah memprogramkan pemberian Bantuan
bahan bangunan rumah rehabilitasi rumah tidak
layak huni menjadi rumah layak huni. kami juga
mengucapkan terima kasih dan mendoakan
Bapak Bupati Remigo Yolando Berutu, MBA
supaya selalu sehat untuk menjalankan
tugasnya.
Kami berharap program ini akan tetap
berkelanjutan agar saudara-saudara kami yang
belum beruntung saat ini menjadi penerima
manfaat pada tahun-tahun berikutnya dan
kepada Bapak Bupati Remigo Yolando Berutu,
MBA kami berdoa supaya diberikan kesehatan
dalam menjalankan tugas-tugas dan segala
yang di cita-citakannya dihari yang akan dating
dikabulkan oleh yang Maha Kuasa.
Siswono Manik
Pirman Manik
Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat yang telah membantu
masyarakat dengan bantuan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni, sehingga kami bisa
merasakan kepedulian pemerintah kepada
masyarakat. Kami juga mengucapkan terima
kasih kepada Bapak Bupati Remigo Yolanda
Berutu, MBA yang telah bekerja keras untuk
membangun Kabupaten Pakpak Bharat ini.
Njuah-Njuah.

35. 29
Dokumentasi
Pelaksanaan Kegitan Penggadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2012
1. Kecamatan Salak
Desa : Salak II
Ramses Banurea
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

36. 30
Desa: Salak I
Kondar Irjani Berutu
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

37. 31
2. Kecamatan Pergentteng-Getteng Sengkut
Desa : Kecupak I
Uli Imran Boangmanalu
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

38. 32
Desa : Aornakan I
Samsul Cibro
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

39. 33
3. Kecamatan STTU Julu
Desa : Ulu Merah
Amman Berutu
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

40. 34
Desa : Pardomuan
Basoh Situmorang
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

41. 35
4. Kecamatan : Siempat Rube
Desa : Siempat Rube II
Rabah Banurea
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

42. 36
Desa : Siempat Rube IV
Maha Padang
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

43. 37
5. Kecamatan Tinada
Desa : Buluh Tellang
Ujung Boang Manalu
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

44. 38
Desa : Pronggil
Marholan Sinamo
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir

45. 39
6. Kecamatan Kerajaan
Desa : Kuta Saga
Sautmauli Tampubolon
Foto Awal

46. 40
Foto Proses Foto Akhir
Desa : Perpulungen
Julkifli Padang
Foto Awal

47. 41
Foto Proses Foto Akhir
7. Kecamatan STTU Jehe
Desa : Mbinalun
Mardiana Manik
Foto Awal

48. 42
Foto Proses Foto Akhir
Desa : Maholida
Wagimin
Foto Awal

49. 43
Foto Proses Foto Akhir
8. Kecamatan Pagindar
Desa : Napatalu Perlambuken
Aman Boangmanalu

50. 44
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir
Pelaksanaan Kegitan Penggadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013
1. Kecamatan Salak
Desa : Salak I
Arihen Banurea
Foto Awal

51. 45
Foto Proses Fota Akhir
Desa : Salak II
Rawan Manik

52. 46
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir
2. Kecamatan PGGS
Desa : Kecupak I

53. 47
Sugiono
Foto Awal
Foto Proses Foto Akhir
Desa : Kecupak II

54. 48
Eli Manik
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir

55. 49
3. Kecamatan STTU Julu
Desa : Silima Kuta
Nursainah Berutu
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir

56. 50
Desa : Ulu Merah
Arihen Banurea
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir

57. 51
4. Kecamatan Siempat Rube
Desa : Siempat Rube I
Sun Padang
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir

58. 52
Desa : Mungkur
Nelli Padang
Foto Awal

59. 53
Foto Proses Fota Akhir
5. Kecamatan Tinada
Desa : Silima Kuta
Rintang Martua Sinamo
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir

60. 54
Desa : Pronggil
Janner Tumangger
Foto Awal

61. 55
Foto Proses Fota Akhir
6. Kecamatan Kerajaan
Desa : Majanggut I
Mhd Soleh Solin

62. 56
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir
Desa : Kuta Meriah
Basirun Sitakar

63. 57
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir
7. Kecamatan STTU Jehe
Desa : Bandar Baru

64. 58
Nurlin Tumangger
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir
Desa : Perolihen

65. 59
Hampir Sagala
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir

66. 60
8. Kecamatan Pagindar
Desa : Pagindar
Bunga Bancin
Foto Awal
Foto Proses Fota Akhir