Dokumen ini membahas rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan - Walikukun sepanjang ±41 km yang meliputi 9 stasiun dan berada di 4 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, proses, dan tahapan pengadaan tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN UMUM
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
1. DOKUMEN PENGADAAN TANAH
UNTUK JALUR REL GANDA
SOLO BALAPAN - WALIKUKUN
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah
Semarang, 17 Desember 2015
Disampaikan Oleh :
MITRA DESIGN
3. LATAR BELAKANG
2
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Rencana Pembangunan Jalur Rel Ganda Solo Balapan – Walikukun melewati 9 Stasiun
sepanjang ±41 km (KM 221+104 – KM 262+720), berada pada wilayah Administrasi
Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen
meliputi 11 Kecamatan, 30 Desa dan 11 Kelurahan.
Salah satu proses penyediaan kebutuhan fasilitas publik adalah ketersediaan tanah,
yang dalam pengadaanya harus menjunjung prinsip keadilan bagi masyarakat yang
melepaskan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam UU No 2
tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dimana Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, Balai
Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah.
4. MAKSUD & TUJUAN
3
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
MAKSUD
Penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum melalui pembangunan jalur ganda,
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi
maupun regional, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan.
TUJUAN
Melaksanakan tahap persiapan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum
(Jalur Ganda) mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012, melalui penyediaan Dokumen
Perencanaan Pengadaan Tanah yang memberikan gambaran tentang:
1. Rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang
Wilayah, dan prioritas pembangunan;
2. Lokasi, kebutuhan dan status obyek pengadaan tanah saat ini;
3. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
4. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
5. Perkiraan nilai tanah;
6. Rencana penganggaran.
5. RUANG LINGKUP
4
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
LINGKUP WILAYAH
Lokasi pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Jalur Ganda Solo Balapan – Walikukun, melingkupi wilayah Kota
Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
LINGKUP PEKERJAAN
1. Menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur
Ganda Solo Balapan – Walikukun sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
2. Melakukan Study kelayakan mencakup:
a) Survei sosial ekonomi dan Kelayakan lokasi;
b) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
c) Perkiraan nilai tanah dan;
d) Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari
pengadaan tanah dan pembangunan;
e) Membantu/mendampingi Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian
Tengah dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalur Ganda Solo Balapan –
Walikukun baik tahapan persiapan maupun pelaksanaan pengadaan tanah.
6. DURASI WAKTU DAN PERSONIL CV. MITRA DESIGN
5
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
No TENAGA AHLI NAMA PERSONIL KUALIFIKASI KEAHLIAN
1 Ketua Tim Bagus Ardian, ST, MT Ahli Arsitektur
2 Ahli Jalan Agus Elyandri, ST Ahli Sipil
3 Ahli Jembatan Gentur Januwardoyo, ST Ahli Sipil
4 Ahli Sosial Drs. Bambang Agus Windu Sancono, MA Ahli Sosial
5 Ahli Hukum Sutejo Sapto Jalu, SH Ahli Hukum
6 Ahli Penilai Anis Cholik, ST Ahli Sipil
7 Ahli Perkiraan Biaya Sugianto, ST Ahli Sipil
Pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Jalur Ganda Solo Balapan – Walikukun di susun selama 30 (tiga puluh)
hari kalender pekerjaan, agar pelaksanaan berjalan optimal sesuai dengan tujuan dan
sasaran maka diperlukan Tenaga Ahli (7 personil) dan Tenaga Pendukung (4 Personil),
7. 6
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
LOKASI JALUR REL
GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
8. LOKASI JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN - WALIKUKUN
7
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Penetapan wilayah administrasi terkena pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan –
Walikukun tertuang dalam PM Perhubungan No. 43 tahun 2011, tentang Rencana
Induk Perkeretaapian, point 4.3. Rencana Jaringan Jalur Kereta Api di Pulau Jawa.
Panjang : ± 41 KM
Lokasi : KM 221+104 – KM 262+720
Jumlah Stasiun : 9 Stasiun
Jumlah Kota/Kabupaten : 1 Kota
3 Kabupaten
Jumlah Kecamatan : 11 Kecamatan
Jumalah Desa/Kelurahan : 30 Desa/11 Kelurahan
9. LOKASI JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN - WALIKUKUN
8
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
10. LOKASI JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN - WALIKUKUN
9
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
12. REFERENSI HUKUM
11
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
1. Undang Undang RI No. 23 Tahun 2007, tentang Perkeretaapian;
2. Undang Undang RI No. 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;
3. PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. PP No. 56 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
5. PP No. 72 Tahun 2009, tentang Angkutan dan Lalu Lintas Perkeretaapian;
6. PP No. 30 Tahun 2015, tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta
Perubahan;
7. PM Perhubungan 43 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
8. PMK Nomor 13/pmk.02/2013, tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
9. Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029;
10. Perda Prov Jateng No. 9 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Perda Prov Jateng No. 11 Tahun
2004 tentang Garis Sepadan;
11. Perda No. 1 Tahun 2012, tentang RTRW Kota Surakarta 2011-2031;
12. Perda No. 14 Tahun 2011, tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo 2011-2031;
13. Perda No. 1 Tahun 2013, tentang RTRW Kabupaten Karanganyar 2013-2032;
14. Perda No. 11 Tahun 2011, tentang RTRW Kabupaten Sragen 2011-2031.
13. PENGADAAN TANAH MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2012
12
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
PRINSIP PENGADAAN TANAH
1. Terjaminnya hak-hak masyarakat atas tanah;
2. Terhindarnya masyarakat dari proses spekulasi tanah;
3. Terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum.
AZAS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
1. Kemanusiaan;
2. Keadlian;
3. Kemanfaatan;
4. Kepastian;
5. Keterbukaan;
6. Musyawarah;
7. Keikutsertaan;
8. Kesejahteraan;
9. Keberlanjutan;
10.Keselarasan.
14. PENGADAAN TANAH MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2012
13
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH
1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh
pemerintah;
2. Pemerintah dan pemda menjamin tersedianya tanah dan pendanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3. Perencanaan pengadaan tanah diselenggarakan dengan melibatkan
semua pengampu dan pemangku kepentingan;
4. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya setelah pemberian ganti
kerugian atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;
5. Pemberian ganti kerugian dengan layak dan adil dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan
masyarakat.
15. PENGADAAN TANAH MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2012
14
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
KEGUNAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
1. Pertahanan dan keamanan nasional;
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, Jalur
Kereta api, stasiun Kereta api, dan fasilitas
operasi kereta api;
3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi,
saluran air minum, saluran pembauangan
air dan sanitasi dan bangunan pengairan
lainnya;
4. Pelabuhan, bandar udara dan terminal;
5. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan
distribusi tenaga listrik;
7. Jaringan telekomunikasi dan informatika
Pemerintah;
8. Tempat pembuangan dan pengolahan
sampah;
9. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. Fasilitas keselamatan umum;
11. Tempat pemakaman umum
Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang
terbuka hijau publik;
13. Cagar alam dan cagar budaya;
14. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
15. Penataan permukiman kumuh perkotaan
dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah
dengan status sewa;
16. Prasarana pendidikan atau sekolah
Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah
Daerah;
18. Pasar umum dan lapangan parkir umum;
16. TAHAPAN PENGADAAN TANAH MENURUT UU NO. 2 TAHUN
2012
15
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
17. 16
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
KESESUAIAN RTRW &
ASPEK LINGKUNGAN
HIDUP
18. ASPEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH
17
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
PP No. 26 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 20
mengenai Jalur Kereta Api.
Peta Struktur Ruang RTRW Nasional
19. ASPEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH
18
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah, Pasal 21 ayat 2 mengenai, Jalur Selatan menghubungkan, Solo
- Bandung/Jakarta dan Solo – Surabaya.
Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah
20. ASPEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH
19
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012, pasal 22. d., Mengenai Pengembangan rel
ganda yang meliputi Surakarta – Yogyakarta – Kutoarjo - Kroya, dan Surakarta -
Madiun.
Peta Struktur Ruang RTRW Kota Surakarta
21. ASPEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH
20
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Perda Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2011, pasal 14. c, mengenai Pengembangan
jalur ganda Solo – Yogyakarta.
Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Sukoharjo
22. ASPEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH
21
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Perda Kabupaten Karanganyar No. 1 Tahun 2013, pasal 11 ayat (10). a., mengenai
Pengembangan jalan rel ganda jalur Solo - Madiun, yang melewati Kecamatan Jaten
dan Kecamatan Kebakkramat
Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Karanganyar
23. ASPEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH
22
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Perda Kabupaten Sragen No. 11 Tahun 2011, pasal 18 ayat (2). b., mengenai Rencana
Pengembangan Double Track Jalur Madiun - Solo.
Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Sragen
24. ASPEK LINGKUNGAN HIDUP
23
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Rencana Pembangunan Jalur Rel Ganda Solo Balapan - Walikukun telah dikaji dan
dinyatakan Layak Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Hidup, berdasarkan Laporan Utama
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pembangunan Jalan KA antara MADIUN -
SOLO Lintas SURABAYA GUBENG - SOLO Tahun 2014.
PENYEDIAAN LAHAN
Penggunaan
Lahan
Kab. Sragen
Kab.
Karanganyar
Kab Sukoharjo Kota Surakarta
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
Permukiman 7,152 1,374 4,760 0,411 1,706 0,266 5,799 0,032
Sawah irigasi 19,489 4,556 7,357 2,522 0,316 0,037 - -
Sawah Tadah
Hujan
- - - - - - - -
Tegalan/Ladang 4,744 1,615 1,471 0,071 - 0,572 -
Kebun/Perkebuna
n
0,505 - - - - 0,810 0,055
31,890 7,545 13,588 3,004 2,022 0,303 7,181 0,087
Sumber : Studi AMDAL Pembangunan Jalan KA Antara Madiun-Solo Tahun 2014
Keterangan : (1) Lahan Milik PT. KAI, (2) Lahan Masyarakat
26. KEBUTUHAN LAHAN JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
25
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
No
Wilayah
Administrasi
Kota/Kab
Wilayah
Kecamatan
Wilayah
Desa/Kelurahan
Total Luas
Rumah (m²)
Total Pohon Letak KM Tipologi Kawasan
1 Surakarta
Banjarsari - - - KM 262+720 Permukiman
Jebres
Jebres 8 2 KM 280+634 Permukiman
Jagalan 10 6 Permukiman
Pucangsawit 27 10 Permukiman
2 Sukoharjo Mojolaban Palur 73 21 Permukiman & Industri
3 Karanganyar
Jaten Brujul 15 0 KM 256+484 Permukiman & Industri
Kebakramat
Nangsri 74 0 KM 246+408 Persawahan & Industri
Kemiri 22 0 Persawahan & Industri
Kebak 18 0 Permukiman & Industri
Pulosari 91 0 Persawahan
4 Sragen
Masaran
Karangmalang 31 10 KM 242+740 Persawahan
Krebet 47 33 Persawahan
Dawungan 90 19 Permukiman & Persawahan
Masaran 40 38 Permukiman & Persawahan
Krikilan 32 17 Permukiman & Persawahan
Gebang 38 0 Permukiman & Persawahan
Sidoharjo
Duyungan 96 48 Persawahan & Industri
Jetak 45 30 Persawahan
Sragen
Sine 4 0 KM 233+761 Permukiman
Sragen Wetan 15 0 Permukiman & Jalan
Sragen Tengah 0 35 Jalan
Karangmalang Palemgadung 15 15 Permukiman & Persawahan
Ngrampal
Pilangsari 15 26 KM 228+553 Permukiman & Persawahan
Bener 16 40 Permukiman & Persawahan
Gondang
Wonotolo 2 35 Persawahan
Gondang 7 30 KM 222+492 Permukiman & Persawahan
27. KEBUTUHAN LAHAN JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
26
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
No
Wilayah
Administrasi
Kota/Kab
Wilayah Kecamatan
Estimasi
Kebutuhan
Tanah (m²)
Nama Stasiun Letak KM Tipologi Tanah
1 Surakarta
Banjarsari 0.00 Solo Balapan KM 262+720 Permukiman
Jebres 2705.60 Solo Jebres KM 280+634 Permukiman
Total Kebutuhan Tanah Kota Surakarta 2705.60
2 Sukoharjo Mojolaban 1211.58 Permukiman
Total Kebutuhan Tanah Kab. Sukoharjo 1211.58
3 Karanganyar
Jaten 14567.15 Palur KM 256+484 Permukiman
Kebakramat 16456.03 Grompol KM 246+408 Persawahan & Industri
Total Kebutuhan Tanah Kab. Karanganyar 31023.18
4 Sragen
Masaran 11136.68 Masaran KM 242+740 Persawahan
Sidoharjo 17447.58 Persawahan & Industri
Sragen 17253.19 Sragen KM 233+761 Permukiman
Karangmalang 4060.03 Permukiman & Persawahan
Ngrampal 4107.33 Kebon Romo KM 228+553 Permukiman & Persawahan
Gondang 11926.17 Kedung banteng KM 222+492 Permukiman & Persawahan
Total Kebutuhan Tanah Kab. Sragen 65930.98
Total Kebutuhan Tanah Solo Balapan - Walikukun 100871.34
Sumber Data: Perhitungan Spasial berdasarkan gambar Long-Cross DED Jalur Rel Ganda Tahun 2014
28. PETA SPASIAL JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
27
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
29. 28
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
GAMBARAN UMUM
WILAYAH & STATUS
TANAH
30. KOTA SURAKARTA
29
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Kota Surakarta secara geografis terletak antara 110o 45’15” dan 110o 45’35“ Bujur
Timur dan antara 7o 36’ dan 7o 56’ Lintang Selatan.
Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo
Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
BATAS WILAYAH
STATUS TANAH di SEPANJANG REL GANDA
1. 60% (Leter C)
2. 40% (SHM).
JENIS BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG TERDAMPAK
Rumah Tinggal, Jalan Lingkungan, Pos Ronda, Tegalan, dan Drainase.
31. STATUS TANAH di KOTA SURAKARTA
30
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
32. KABUPATEN SUKOHARJO
31
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Kabupaten Sukoharjo secara geografis terletak antara 110º 57’ 33.70” dan 110º 42’
06.79” Bujur Timur dan antara 7º 32’ 17.00” dan 7º 49’ 32.00” Lintang Selatan. Hanya
di kecamatan Mojolaban yang menjadi perlintasan Jalur Rel Ganda Solo – Madiun.
Batas Utara : Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Batas Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
Batas Timur : Kabupaten Karanganyar
Batas Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten
BATAS WILAYAH
STATUS TANAH di SEPANJANG REL GANDA
1. 100% (SHM).
JENIS BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG TERDAMPAK
Rumah Tinggal, Tegalan, Jalan Lingkungan, Pos Ronda, Drainase dan
Gudang Industri.
33. STATUS TANAH di KABUPATEN SUKOHARJO
32
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
34. KABUPATEN KARANGANYAR
33
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Kabupaten Karanganyar terletak antara 1100 40” – 1100 70” Bujur Timur dan 70 28” –
70 46” Lintang Selatan, terbagi dalam 17 wilayah Kecamatan, 15 Kelurahan dan 162
Desa, 2 kecamatan yang masuk dalam lingkup jalur rel ganda.
Batas Utara : Kabupaten Sragen
Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta
Batas Timur : Kabupaten Sragen dan Kabupaten Magetan
Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri
BATAS WILAYAH
STATUS TANAH di SEPANJANG REL GANDA
1. 95% (SHM)
2. 5% (Kas Desa).
JENIS BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG TERDAMPAK
Rumah Tinggal, Sawah, Tegalan, Pos Ronda, Masjid, Sekolah, Jalan
Lingkungan, Gudang Industri dan Drainase.
35. STATUS TANAH di KABUPATEN KARANGANYAR
34
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
36. KABUPATEN SRAGEN
35
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Kabupaten Sragen terletak di antara 110045’ - 111010’ bujur timur dan 7015’ - 7030’
lintang selatan. Adapun luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 terbagi 20
kecamatan, 8 kelurahan, dan 200 desa.
Batas Utara : Kabupaten Grobogan
Batas Selatan : Kabupaten Karanganyar
Batas Timur : Kabupaten Boyolali
Batas Barat : Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
BATAS WILAYAH
STATUS TANAH di SEPANJANG REL GANDA
1. 98% (SHM)
2. 2% (Kas Desa).
JENIS BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG TERDAMPAK
Rumah Tinggal, Sawah, Tegalan Sekolah, Jalan Lingkungan, Jalan Kota,
Gudang Industri dan Drainase.
37. STATUS TANAH di KABUPATEN SRAGEN
36
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
39. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN
38
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Mengacu pada Perpres Nomor 71 tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perkiraan Jangka Waktu
Pelaksanaan terdiri dari 2 tahapan, yaitu :
1. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Pengadaan
Tanah, menguraikan tentang perkiraan waktu yang diperlukan untuk
masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah,
2. Perkiraan jangka waktu Pelaksanaan Pembangunan, menguraikan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
40. TAHAPAN PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN TANAH
39
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPT)
TAHAP PERENCANAAN
1. Pembentukan Tim Persiapan Oleh Gubernur
2. Pemberitahuan Rencana Pembangunan
3. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
4. Konsultasi Publik
5. Penetapan Lokasi Pembangunan
6. Pengumuman Penetapan Lokasi
TAHAP PERSIAPAN
1. Penyiapan Pelaksanaan
2. Inventarisasi dan Identifikasi
3. Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi
4. Pengadaan jasa Penilai
5. Musyawarah Penetapan Bentuk Kerugian
TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
Perkiraan waktu pelaksanaan proses Pengadaan Tanah sekitar 1 Tahun 4 Bulan
41. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
40
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Sedangkan tahap pelaksanaan pembangunan jalur ganda, setidaknya meliputi
beberapa item sebagai berikut :
1. Penerimaan Tenaga Kerja
2. Mobilisasi/Demobilisasi Peralatan/Maerial
3. Pematangan Lahan
4. Pembangunan Saluran Drainase
5. Pembangunan Jembatan
6. Pembangunan Jalan Kereta Api dan Pembangunan Sisem Persinyalan
Perkiraan waktu pelaksanaan proses Pelaksanaan Pembangunan sekitar 18 Bulan
42. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
41
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
NO TAHAPAN KELUARAN DURASI KETERANGAN
I. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
1.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah
Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanaha (DPT)
30 HK
Sesuai Kebutuhan / Skala
Studi
II. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
2.
Pembentukan Tim Persiapan Oleh
Tim Gubernur
Tim Persiapan Terbentuk 10 HK Sejak DPT diterima
3.
Pemberitahuan Rencana
Pembangunan
Rencana Pembangunan
Tersosialisasi
20 HK Sejak DPT diterima
4.
Pendataan Awal Lokasi Rencana
Pembangunan
BA Kesepakatan & Daftar
Sementara Lokasi
30 HK
Sejak Pemberitahuan
Pembangunan
5.
Konsultasi Publik
Persiapan, Perencanaan & BA
Kesepakatan Lokasi
63 HK
Sejak Terbit Daftar Lokasi
Sementara
5.a. Konsultasi Publik Ulang
(keberatan-1)
BA Kesepakatan Konsultasi
Publik Ulang
30 HK
Sejak BA Kesepakatan
Lokasi
5.b. Lapor Keberatan-2 Kepada
Gubernur
- Tim Kajian
Keberatan Terbentuk
14 HK
- Inventarisasi Masalah
- Klarifikasi Kepihak
Yang Keberatan
- Rekomendasi Tolak
Atau Terima
Keberatan
6. Penetapan Lokasi Pembangunan Lokasi Definitif 114 HK
Berlaku 5 tahun,
perpanjangan diajukan 2
bulan sebelum jangka
waktu penetapan berakhir
7. Pengumuman Penetapan Lokasi
- Persiapan
Pengumuman
3 HK
Paling lambat setelah
penetapan lokasi
- Pelaksanaan
Pengumuman Lokasi
14 HK
43. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
42
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
NO TAHAPAN KELUARAN DURASI KETERANGAN
III. PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH
1.
Penyiapan
Pelaksanaan
30 HK
2.
Inventarisasi dan
Identifikasi
Pihak yang berhak dan obyek
tanah terinventarisasi dan
teridentifikasi
3.
Pengumuman Hasil
Inventarisasi dan
Identifikasi
Hasil Inventarisasi dan
Identifikasi tersampaikan
kepada masyarakat
14 HK
3.a. Keberatan 14 HK
Sejak Hasil
Inventarisasi dan
Identifikasi di
Umumkan
3.b. Verifikasi dan
Perbaikan
14 HK Sejak Keberatan
4.
Pengadaan Jasa
Penilai
Penilai Tetap 30 HK
5.
Pelaksanaan Tugas
Penilai
Hasil Penilaian 30 HK
6.
Musyawarah
Penetapan bentuk
Kerugian
- Persiapan 5 HK
- Pelaksanaan dan BA
Musyawarah
30 HK
Sejak ditetapkan
Hasil Penilai
6.a. Keberatan-1 Ganti
Kerugian ke
Pengadilan Negeri
- Masa Sanggah 14 HK
- Keputusan Pengadilan
Negeri
30 HK
6.b. Keberatan-2
Ganti Kerugian Ke MA
- Pengajuan ke MA 14 HK
- Keputusan MA 30 HK
IV. PENYERAHAN HASIL
1.
Pemberiam Gamti
Kerugian
7 HK
TOTAL PELAKSANAAN KEGIAATAN PENGADAAN TANAH 476 HK
44. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
43
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
No. Item pekerjaan
Bulan ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.
Penerimaan Tenaga
Kerja
2.
Mobilisasi/Demobilisasi
Peralatan/Maerial
3. Pematangan Lahan
4.
Pembangunan Saluran
Drainase
5. Pembangunan Jembatan
6.
Pembangunan Jalan
Kereta Api dan
Pembangunan Sisem
Persinyalan
45. 44
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
PERKIRAAN
NILAI TANAH,
BANGUNAN DAN
TANAMAN
46. INDIKASI PERKIRAAN NILAI FISIK TANAH
45
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Sumber: Perhitungan Spasial berdasar data DED Long Sections Jalur Rel Ganda Tahun 2014
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi
Banjarsari 0.00 394,000.00Rp 802,000.00Rp 800,000.00Rp 1,750,000.00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jebres 2705.60 394,000.00Rp 802,000.00Rp 1,000,000.00Rp 3,200,000.00Rp 1,066,007,976.00Rp 2,169,894,408.00Rp 2,705,604,000.00Rp 8,657,932,800.00Rp
2705.60 1,066,007,976.00Rp 2,169,894,408.00Rp 2,705,604,000.00Rp 8,657,932,800.00Rp
2
Kabupaten
Sukoharjo
Mojolaban 1211.58 48,000.00Rp 64,000.00Rp 200,000.00Rp 850,000.00Rp 58,155,840.00Rp 77,541,120.00Rp 242,316,000.00Rp 1,029,843,000.00Rp
1211.58 58,155,840.00Rp 77,541,120.00Rp 242,316,000.00Rp 1,029,843,000.00Rp
Jaten 14567.15 48,000.00Rp 64,000.00Rp 800,000.00Rp 1,150,000.00Rp 699,223,200.00Rp 932,297,600.00Rp 11,653,720,000.00Rp 16,752,222,500.00Rp
Kebakramat 16456.03 27,000.00Rp 64,000.00Rp 400,000.00Rp 600,000.00Rp 444,312,810.00Rp 1,053,185,920.00Rp 6,582,412,000.00Rp 9,873,618,000.00Rp
31023.18 1,143,536,010.00Rp 1,985,483,520.00Rp 18,236,132,000.00Rp 26,625,840,500.00Rp
Masaran 11136.68 27,000.00Rp 48,000.00Rp 500,000.00Rp 1,000,000.00Rp 300,690,360.00Rp 534,560,640.00Rp 5,568,340,000.00Rp 11,136,680,000.00Rp
Sidoharjo 17447.58 14,000.00Rp 64,000.00Rp 500,000.00Rp 1,000,000.00Rp 244,266,120.00Rp 1,116,645,120.00Rp 8,723,790,000.00Rp 17,447,580,000.00Rp
Sragen 17253.19 27,000.00Rp 128,000.00Rp 800,000.00Rp 1,750,000.00Rp 465,836,130.00Rp 2,208,408,320.00Rp 13,802,552,000.00Rp 30,193,082,500.00Rp
Karangmalang 4060.03 27,000.00Rp 64,000.00Rp 100,000.00Rp 300,000.00Rp 109,620,810.00Rp 259,841,920.00Rp 406,003,000.00Rp 1,218,009,000.00Rp
Ngrampal 4107.33 48,000.00Rp 64,000.00Rp 50,000.00Rp 350,000.00Rp 197,151,840.00Rp 262,869,120.00Rp 205,366,500.00Rp 1,437,565,500.00Rp
Gondang 11926.17 14,000.00Rp 48,000.00Rp 30,000.00Rp 150,000.00Rp 166,966,380.00Rp 572,456,160.00Rp 357,785,100.00Rp 1,788,925,500.00Rp
65930.98 1,484,531,640.00Rp 4,954,781,280.00Rp 29,063,836,600.00Rp 63,221,842,500.00Rp
100871.34 3,752,231,466.00Rp 9,187,700,328.00Rp 50,247,888,600.00Rp 99,535,458,800.00Rp
Total Berdasar NJOP Total Berdasar HargaPasar
1 Kota Surakarta
Total KotaSurakarta
No
Wilayah
Administrasi
Kecamatan LuasTanah (m²)
NJOP HargaPasar
Total Kab. Sukoharjo
3
Kabupaten
Karanganyar
Total Kab. Karanganyar
4
Kabupaten
Sragen
Total Kab. Sragen
Total Kebutuhan Tanah Jalur Rel Ganda
Solo Balapan-Walikukun
Total Kebutuhan Nilai Tanah Jalur Rel GandaSolo Balapan-Walikukun
48. INDIKASI PERKIRAAN NILAI TOTAL FISIK DAN NON FISIK
TANAH
47
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Terendah Tertinggi
1
Banjarsari
-Rp -Rp
2 Jebres 1,295,199,690.84Rp 2,636,421,705.72Rp
3 Sukoharjo Mojolaban 70,659,345.60Rp 94,212,460.80Rp
4 Jaten 849,556,188.00Rp 1,132,741,584.00Rp
5 Kebakramat 539,840,064.15Rp 1,279,620,892.80Rp
6 Masaran 365,338,787.40Rp 649,491,177.60Rp
7 Sidoharjo 296,783,335.80Rp 1,356,723,820.80Rp
8 Sragen 565,990,897.95Rp 2,683,216,108.80Rp
9 Karangmalang 133,189,284.15Rp 315,707,932.80Rp
10 Ngrampal 239,539,485.60Rp 319,385,980.80Rp
11 Gondang 202,864,151.70Rp 695,534,234.40Rp
4,558,961,231.19Rp 11,163,055,898.52Rp
Surakarta
No
Wilayah
Administrasi
Kecamatan
Total Berdasar NJOP +Non Fisik
Karanganyar
Sragen
Terendah Tertinggi
1 Banjarsari -Rp -Rp
2 Jebres 3,287,308,860.00Rp 10,519,388,352.00Rp
3 Sukoharjo Mojolaban 294,413,940.00Rp 1,251,259,245.00Rp
4 Jaten 14,159,269,800.00Rp 20,353,950,337.50Rp
5 Kebakramat 7,997,630,580.00Rp 11,996,445,870.00Rp
6 Masaran 6,765,533,100.00Rp 13,531,066,200.00Rp
7 Sidoharjo 10,599,404,850.00Rp 21,198,809,700.00Rp
8 Sragen 16,770,100,680.00Rp 36,684,595,237.50Rp
9 Karangmalang 493,293,645.00Rp 1,479,880,935.00Rp
10 Ngrampal 249,520,297.50Rp 1,746,642,082.50Rp
11 Gondang 434,708,896.50Rp 2,173,544,482.50Rp
61,051,184,649.00Rp 120,935,582,442.00Rp
Total Berdasar HargaPasar +Non Fisik
No
Wilayah
Administrasi
Kecamatan
Sragen
Surakarta
Karanganyar
Hasil perkiraan nilai tanah
tertinggi terdampak Jalur Rel
Ganda adalah sebesar Rp.
11.163.055.898,- berdasarkan
NJOP masing-masing wilayah
dan sebesar Rp.
120.935.582.442,- berdasarkan
harga pasar masing-masing
wilayah.
49. INDIKASI PERKIRAAN NILAI BANGUNAN
48
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Perkiraan Total Nilai Bangunan pada kawasan terdampak pada Jalur Ganda Solo
Balapan – Walikukun Sebesar Rp. 131.440.000.000,- dengan luas bangunan Total sekitar
kurang lebih 66.480m².
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi
Banjarsari 0 2,250,000.00Rp 2,750,000.00Rp -Rp -Rp
Jebres 3600 2,250,000.00Rp 2,750,000.00Rp 8,100,000,000.00Rp 9,900,000,000.00Rp
3600 8,100,000,000.00Rp 9,900,000,000.00Rp
2
Kabupaten
Sukoharjo
Mojolaban 5840 2,000,000.00Rp 2,250,000.00Rp 11,680,000,000.00Rp 13,140,000,000.00Rp
5840 11,680,000,000.00Rp 13,140,000,000.00Rp
Jaten 1200 1,750,000.00Rp 2,000,000.00Rp 2,100,000,000.00Rp 2,400,000,000.00Rp
Kebakramat 16400 1,750,000.00Rp 2,250,000.00Rp 28,700,000,000.00Rp 36,900,000,000.00Rp
17600 30,800,000,000.00Rp 39,300,000,000.00Rp
Masaran 22240 1,500,000.00Rp 1,800,000.00Rp 33,360,000,000.00Rp 40,032,000,000.00Rp
Sidoharjo 11280 1,500,000.00Rp 1,800,000.00Rp 16,920,000,000.00Rp 20,304,000,000.00Rp
Sragen 1520 2,250,000.00Rp 2,500,000.00Rp 3,420,000,000.00Rp 3,800,000,000.00Rp
Karangmalang 1200 1,250,000.00Rp 1,500,000.00Rp 1,500,000,000.00Rp 1,800,000,000.00Rp
Ngrampal 2480 800,000.00Rp 1,000,000.00Rp 1,984,000,000.00Rp 2,480,000,000.00Rp
Gondang 720 750,000.00Rp 950,000.00Rp 540,000,000.00Rp 684,000,000.00Rp
39440 57,724,000,000.00Rp 69,100,000,000.00Rp
66480 Rp 108,304,000,000.00 Rp 131,440,000,000.00
Total HargaBangunan
1 Kota Surakarta
Total KotaSurakarta
No
Wilayah
Administrasi
Kecamatan
luasBangunan
(m²)
HargaBangunan
4
Kabupaten
Sragen
Total Kab. Sragen
Total Kebutuhan Bangunan Jalur Rel GandaSolo
Total Kab. Sukoharjo
3
Kabupaten
Karanganyar
Total Kab. Karanganyar
50. INDIKASI PERKIRAAN NILAI TANAMAN
49
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Besar Sedang Kecil Bibit Besar Sedang Kecil Bibit Besar Sedang Kecil Bibit
Banjarsari -Rp
mangga 3 3 275,000.00Rp 250,000.00Rp 225,000.00Rp 175,000.00Rp -Rp 750,000.00Rp -Rp -Rp 750,000.00Rp
nangka 3 3 200,000.00Rp 175,000.00Rp 150,000.00Rp 100,000.00Rp -Rp 525,000.00Rp -Rp -Rp 525,000.00Rp
angsana 10 2 8 150,000.00Rp 125,000.00Rp 100,000.00Rp 60,000.00Rp 300,000.00Rp 1,000,000.00Rp -Rp -Rp 1,300,000.00Rp
rambutan 2 2 125,000.00Rp 93,700.00Rp 75,000.00Rp 50,000.00Rp -Rp -Rp 150,000.00Rp -Rp 150,000.00Rp
18 2 14 2 0 2,725,000.00Rp
mangga 5 5 275,000.00Rp 250,000.00Rp 225,000.00Rp 175,000.00Rp -Rp 1,250,000.00Rp -Rp
-Rp 1,250,000.00Rp
nangka 5 3 2 200,000.00Rp 175,000.00Rp 150,000.00Rp 100,000.00Rp 600,000.00Rp 350,000.00Rp -Rp -Rp 950,000.00Rp
angsana 11 11 150,000.00Rp 125,000.00Rp 100,000.00Rp 60,000.00Rp 1,650,000.00Rp -Rp -Rp -Rp 1,650,000.00Rp
21 14 7 0 0 3,850,000.00Rp
Jaten -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Kebakramat -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
-Rp
Masaran mangga 30 10 20 275,000.00Rp 250,000.00Rp 225,000.00Rp 175,000.00Rp 2,750,000.00Rp 5,000,000.00Rp -Rp -Rp 7,750,000.00Rp
Sidoharjo nangka 20 2 12 200,000.00Rp 175,000.00Rp 150,000.00Rp 100,000.00Rp 400,000.00Rp 2,100,000.00Rp -Rp -Rp 2,500,000.00Rp
Sragen angsana 75 5 50 20 150,000.00Rp 125,000.00Rp 100,000.00Rp 60,000.00Rp 750,000.00Rp 6,250,000.00Rp 2,000,000.00Rp -Rp 9,000,000.00Rp
Karangmalang jati 30 30 195,000.00Rp 180,000.00Rp 150,000.00Rp 120,000.00Rp -Rp 5,400,000.00Rp -Rp -Rp 5,400,000.00Rp
Ngrampal pete 67 60 30 5 2 250,000.00Rp 225,000.00Rp 180,000.00Rp 155,000.00Rp 15,000,000.00Rp 6,750,000.00Rp 900,000.00Rp 310,000.00Rp 22,960,000.00Rp
Gondang Jambu 20 5 15 200,000.00Rp 175,000.00Rp 150,000.00Rp 100,000.00Rp 1,000,000.00Rp 2,625,000.00Rp -Rp -Rp 3,625,000.00Rp
Pisang 30 30 75,000.00Rp 55,000.00Rp 45,000.00Rp 30,000.00Rp -Rp 1,650,000.00Rp -Rp -Rp 1,650,000.00Rp
randu 25 20 15 105,000.00Rp 85,000.00Rp 60,000.00Rp 55,000.00Rp 2,100,000.00Rp 1,275,000.00Rp -Rp -Rp 3,375,000.00Rp
Singkong 80 80 75,000.00Rp 70,000.00Rp 74,000.00Rp 60,000.00Rp -Rp -Rp 5,920,000.00Rp -Rp 5,920,000.00Rp
Bambu 5 5 125,000.00Rp 100,000.00Rp 85,000.00Rp 65,000.00Rp 625,000.00Rp -Rp -Rp -Rp 625,000.00Rp
waru 15 15 150,000.00Rp 125,000.00Rp 100,000.00Rp 60,000.00Rp -Rp 1,875,000.00Rp -Rp -Rp 1,875,000.00Rp
397 64,680,000.00Rp
436
71,255,000.00Rp
No
Wilayah
Administrasi
Kecamatan
Jenis
Tanaman
Total Kab. Sukoharjo
Total Kab. Karanganyar
2
1 Kota Surakarta
Jebres
Total KotaSurakarta
4 Kabupaten Sragen
Total Kab. Sragen
Total Kebutuhan Tanaman Jalur Rel GandaSolo Balapan-
Walikukun
3
Kabupaten
Karanganyar
Mojolaban
Kabupaten
Sukoharjo
Nilai Kompensasi Total Nilai Kompensasi
Total Nilai Kebutuhan
Tanaman
Total
Tanaman
Kategori
Perkiraan Total Nilai Tanaman pada kawasan Terdampak Jalur Ganda Solo Balapan –
Walikukun adalah Rp. 71.255.000,- dengan total jumlah sekitar 436 Pohon.
52. RENCANA PENGANGGARAN
51
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
Rencana penganggaran menguraikan besar dana, sumber dana dan rincian rincian
alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil,
administrasi dan pengelolaan serta sosialisasi, yang meliputi:.
1. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung;
2. Biaya Penilai dan;
3. Biaya Pengadaan Tanah.
Pembiayaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Rel Ganda Solo Balapan –
Walikukun, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mengacu
pada Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang
Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara.
53. RINCIAN RENCANA PENGANGGARAN
52
DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK JALUR REL GANDA SOLO BALAPAN -
WALIKUKUN
1. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung:
• Rp. 1.600.000.000,-
• Sesuai dengan PMK No. 13/PMK.02/2013, dimana indikasi total nilai
pengadaan tanah lebih dari 105 Miliar maka total nilai kebutuhan untuk
operasional adalah ((biasa s.d 105 Miliar sebelumnya + (0.25% X Rp.
105.000.000.000,-)).
2. Biaya Penilai dan:
• Rp. PM
3. Biaya Pengadaan Tanah:
• Total Kebutuhan Nilai Tanah Tertinggi : Rp. 120.935.582.442,-
• Total Kebutuhan Nilai Bangunan : Rp. 131.440.000.000,-
• Total Kebutuhan Nilai Tanaman : Rp. 71.255.000,-
• Total Keseluruhan Biaya Pengadaan Tanah adalah sebesar Rp.
252.446.837.442,-