Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk pembangunan Bendungan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi survei sosial ekonomi, pengukuran topografi, inventarisasi aset dan tanah warga, serta rencana pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak proyek."

1. DISKUSI
LAPORAN PENDAHULUAN
LARAP
PEMBANGUNAN DI BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

2. SISTEMATIKA PENYAMPAIAN
LATAR BELAKANG, MAKSUD dan TUJUAN
RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA
LINGKUP PEKERJAAN
BAGAN ALIR PEKERJAAN
JADWAL RENCANA PEKERJAAN
RENCANA PEKERJAAN LARAP
LOKASI PEKERJAAN
KOORDINASI INSTANSIONAL
REFERENSI HUKUM PEKERJAAN LARAP
STUDI TERDAHULU
SURVEY PENDAHULUAN
PETA LOKASI

3. LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

4. LATAR BELAKANG
DI Barabai diharapkan dapat berfungsi untuk menjamin tersedianya kebutuhan air
bagi berbagai keperluan terutama dalam pengendalian banjir dan sebagai faktor
pendukung pengembangan/pertumbuhan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Pembangunan DI Barabai memerlukan lahan sebagai daerah genangan, bendung
dan bangunan pelengkap, serta untuk relokasi jalan. Sehingga perlu adanya
pembebasan tanah dan pemindahan penduduk yang berada dalam areal tersebut.
Dengan adanya hal tersebut maka sebelum pembangunan DI Barabai dimulai maka
diperlukan kegiatan perencanaan Land Aquicition Resettlement Action Plan (LARAP)
Pembangunan DI Barabai.
MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan dan manfaat penyusunan LARAP Pembangunan DI Barabai Kabupaten HST
dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencaanaan pengadaan tanah untuk
mendukung pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan DI Barabai. Dimana
nantinya dokumen LARAP ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan
sertifikat desain dan sertifikat pelaksanaan konstruski DI Barabai. LARAP juga akan
menjadi acuan tim pelaksanaan pengadaan tanah dalam melaksanakan proses
pengadaan tanah.

5. REFERENSI HUKUM
UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 27/PRT/M/2015 TENTANG BENDUNGAN
INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR
2/Ins/VIII/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL
RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH

6. LINGKUP STUDI DAN METODOLOGI
PEKERJAAN

7. LINGKUP STUDI
RENCANA KEGIATAN PERENCANAAN LARAP YAITU :
1. Inventarisasi tanah/aset warga yang terkena dampak.
2. Membuat peta petak kepemilikan lahan.
3. Mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga
yang tanah/asetnya terkena dampak, dan mengetahui persepsi dan
aspirasi warga atas rencana pembangunan DI Barabai.
4. Menyiapkan alternatif kebijakan pengadaan tanah, pemukiman
kembali/relokasi, dan pembinaan terhadap warga terkena proyek.
5. Menyusun sebuah rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman
kembali dan pembinaan sebagai pedoman dan upaya terencana
bagi proses pelaksanaan pengadaan tanah, relokasi dan
pemberdayaan bagi warna terkena proyek.

8. METODOLOGI PEKERJAAN
A. Survey Sosial Ekonomi
 Survey Pengadaan Tanah
 Sensus
B. Matrik Hak
C. Pembangunan Lokasi Pindah dan Infrastruktur
D. Jadwal dan RAB Permukiman Kembali
Metodologi pekerjaan secara keseluruhan dapat dilihat/disajikan
pada bagan alir dibawah ini:

9. BAGAN ALIR PEKERJAAN
`
Mulai
Survei Pendahuluan
Pelaporan
Selesai
- Konsultasi dengan Instansi Terkait (Pemda. Prov/Kab/Kota)
- Update Data
- Analisa Sosial Ekonomi Terkait WTD
- Sosialisasi dengan Warga Terkena Dampak
Inventarisasi
Lahan Warga
Survei Sosial dan
Ekonomi
Pemilihan Lokasi dan
Infrastruktur
Penyusunan Matriks Hak
Kepemilikan Lahan
Pengaturan Pindah dan
Relokasi Penduduk
Terkena Dampak
Pembangunan Fasilitas
Pendukung Sosial
Ekonomi
Pembuatan Jadwal
Rencana Anggaran
Biaya dan Permukiman
Kembali
Pembangunan Sistem
Pemantauan dan
Evaluasi
Pertemuan Konsultasi Masyarakat

10. JADWAL RENCANA PEKERJAAN

11. JADWAL RENCANA PEKERJAAN
4APR-10APR 11APR-17APR 18APR-25APR 26APR-3MEI 4MEI -10MEI 11MEI -17MEI 18MEI -25MEI 26MEI -2JUNI 3JUNI -9JUNI 10JUNI -16JUNI 17JUNI -24JUNI 25JUNI -2JULI 3JULI -9JULI 10JULI -16JULI 17JULI -24JULI 25JULI - 2AGT 3AGT -8AGT 9AGT -15AGT 16AGT -23AGT 24AGT -1SEPT 2SEPT -8SEPT 09SEPT -15SEPT16SEPT -23SEPT 24SEPT -31SEPT 1OKT -7OKT 8OKT -14OKT 15OKT -22OKT 23OKT -30OKT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I TAHAP PERSIAPAN
1 PersiapanKantor& Mobilisasi 0.435 0.218 0.218
0.435 0.218 0.218
2 DeskStudi 0.591 0.295 0.295
0.591 0.315 0.275
3 PeninjauanLapangan 0.497 0.184 0.146 0.168
0.497 0.166 0.166 0.166
II
1 RTRW 1.276 0.819 0.457
1.276 0.638 0.638
2 1.150 0.844 0.306
1.150 0.642 0.508
3 DataPenunjanglainnya 1.759 1.354 0.406
1.759 0.880 0.880
III
1 Mobilisasi Personil danPeralatan 3.556 0.445 0.445 0.445 0.445 0.445 0.445 0.445 0.445
3.556 0.445 0.445
2 PengukuranSituasi danDetail Topografi 17.014 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701
17.014
3 PemasanganPatokBM danCP 5.675 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567
5.675
4 PemasanganPatokBPT 5.865 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586
5.865
5 PemasanganPatokKayu 5.143 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514
5.143
6 AnalisaTopografi 4.550 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506
4.550
IV
1 Aset MilikDesa 6.699 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837
6.699
2 Aset MilikWarga 6.374 0.797 0.797 0.797 0.797 0.797 0.797 0.797 0.797
6.374
V
1 SurveySosial Ekonomi 7.175 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598
7.175 0.598 0.598 0.598 0.598
2 AnalisaKajianSosial Ekonomi danLingkungan 10.177 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018
10.177
VI
1 PenyusunanMatrikHakatas kompensasi 1.890 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157
1.890
2 Pemilihanlokasi danpembangunaninfrastruktur 2.280 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285
2.280
3 Pengaturanpindahdanrelokasi pendudukterkenadampak 2.824 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353
2.824
4 Pembangunanfasilitas pendukungsosial ekonomi 1.831 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229
1.831
5 PembuatanJadual danRencanaAnggaranBiaya 6.106 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763
6.106
6 Pembangunansistempemantauandanevaluasi 1.498 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187
1.498
VIII
1 Diskusi LaporanPendahuluan 0.406 0.406
0.406 0.406
2 Diskusi LaporanAntara 0.406 0.406
0.406
3 Diskusi LaporanAkhir 0.406 0.406
0.406
4 PertemuanKonsultansi Masyarakat 2.032 1.016 1.016
2.032
IX
1 LaporanRencanaMutuKontrak(RMK) 0.000 0.000
0.000 0.000
2 LaporanPendahuluan 0.163 0.081 0.081
0.163 0.054 0.054 0.054
3 0.171 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024
0.171 0.024 0.024
4 LaporanAntara 0.081 0.041 0.041
0.081
5 Draft LaporanAkhir 0.081 0.041 0.041
0.081
6 0.163 0.081 0.081
0.163
7 0.081 0.041 0.041
0.081
8
0.122 0.061 0.061
0.122
0.122 0.061 0.061
0.122
0.081 0.041 0.041
0.081
0.122 0.061 0.061
0.122
0.081 0.041 0.041
0.081
0.081 0.041 0.041
0.081
0.073 0.037 0.037
0.073
9
0.366 0.366
0.366
0.406 0.203 0.203
0.406
10 0.081 0.081
0.081
11 0.110 0.110
0.110
0.218 0.218 3.576 1.715 1.172 0.598 1.042 1.067 2.834 2.834 7.221 8.262 8.535 8.635 8.913 8.937 6.868 6.868 6.868 6.892 1.456 2.472 0.187 0.212 0.041 0.447 0.666 1.247
0 0.218 0.435 4.012 5.727 6.899 7.496 8.539 9.606 12.440 15.274 22.495 30.757 39.292 47.927 56.839 65.776 72.644 79.512 86.380 93.272 94.728 97.200 97.387 97.599 97.639 98.086 98.753 100.000 Rencana
0.218 1.097 2.529 1.665 1.224 0.764 1.042 1.067
0 0.218 1.315 3.844 5.509 6.733 7.497 8.539 9.606 Realisasi
0.000 0.880 -0.168 -0.218 0.165 0.000 0.000 0.000
KET.
NO KEGIATAN
TAHAP SURVEY DAN ANALISAKAJIAN SOSEK
I II III IV
Bobot
(%)
BULAN KE
VII
TAHAP PENGUMPULAN DATA
PetaBakosurtanal,Petapendukunglainnya
TAHAP SURVEY PENGUKURAN TOPOGRAFIDAN ANALISA
TAHAP INVENTARISASIASET
V VI
e.LaporanSosial,Ekonomi,danPKM
TAHAP PENYUSUNAN LARAP
DISKUSI
TAHAP PEMBUATAN LAPORAN
LaporanBulanan
LaporanAkhir
LaporanRingkasan
LaporanPenunjang:
a. LaporanPerencanaanPengadaanTanah
b.LaporanGeodesi
c. LaporanRencanaAnggaranBiaya(BOQ& RAB)
d. LaporanRencanaPengadaanTanah
Deviasi
f. LaporanInventarisasi Aset yangTerkenaDampak
g. AlbumFotoKegiatan
Gambar
a. GambarDesainUkuranA1
b. GambarDesainUkuranA3
Flashdisk
Hardisk
Progress Bobot RencanaPekerjaan (%)
Progress Komulatif RencanaPekerjaan (%)
Progress Bobot Realisasi Pekerjaan (%)
Progress Komulatif Realisasi Pekerjaan (%)
20
40
60
80
100

12. LOKASI PEKERJAAN

13. LOKASI PEKERJAAN
Berdasarkan hasil dari studi terdahulu “Laporan Akhir DED Pembangunan DI Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2017” lokasi pekerjaan terletak di Kecamatan
Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih
jelas lokasi pekerjaan dapat dilihat pada peta berikut ini:

14. 1. DED Pembangunan DI Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balai
Wilayah Sungai Kalimantan II, Tahun 2017.
STUDI TERDAHULU

15. PETA RENCANA TRASE (JARINGAN IRIGASI BARABAI)
Berdasarkan hasil dari studi terdahulu “Laporan Akhir DED Pembangunan DI Barabai
Kabupaten HST, Tahun 2017” rencana trase dapat dilihat pada peta berikut ini:

16. PETA RENCANA AREA LAYANAN DI BARABAI
Berdasarkan hasil dari studi terdahulu “Laporan Akhir DED Pembangunan DI Barabai
Kabupaten HST, Tahun 2017” rencana Area Layanan dapat dilihat pada peta berikut ini:

17. Berdasarkan studi terdahulu “Laporan Akhir DED Pembangunan DI Barabai
Kabupaten HST, Tahun 2017” diperoleh data teknis sebagai berikut:
STUDI TERDAHULU (DATA TEKNIS DI BARABAI)
NO URAIAN DATA/KETERANGAN
A. Lokasi As Bendung X : 316.761,791 m
Y : 9.721.008,762 m
Sungai Batang Alai
Desa Hilir Banua
Kecamatan Pandawan
B. Sumber Air
- Sungai Batang Alai
- Luas DAS 361,30 km2
- Panjang Sungai Utama 72,52 km
C. Jaringan Irigasi Barabai
1. -Pengambilan Bendung Barabai
-Lebar Bendung 76,00 m
- Tipe Mercu Ogee (hulu vertikal)
- Tipe Kolam Olak
- Elevasi Muka Air Banjir +9,89 m
- Tinggi Air Banjir di atas mercu (Hd) 1,98 m
- Elevasi Lantai Muka +2,00 m
- Elevasi Mercu +8,00 m
- Elevasi Kolam Olak -1,00 m
- Panjang Kolam Olak 35 m
- Tipe Kolam Olak USBR III

18. Berdasarkan studi terdahulu “Laporan Akhir DED Pembangunan DI Barabai
Kabupaten HST, Tahun 2017” diperoleh data teknis sebagai berikut:
STUDI TERDAHULU (DATA TEKNIS DI BARABAI)
NO URAIAN DATA/KETERANGAN
- Pintu Pengambilan (Kanan/Kambat Utara) 1 Buah (1,00 m x 1,50 m)
- Pintu Pengambilan (Kiri/Kambat Selatan) 2 Buah (2,00 m x 1,70 m)
- Pintu Pengendali Banjir 6 buah x 4m x 7m
- Lebar Pilar
- Jumlah Pilar
1,5 m
6 buah
- Debit Air Pengambilan (intake kanan) 1,032 m3/detik
- Debit Air Pengambilan (intake kiri) 6,029 m3/detik
- Debit Banjir Rencana (Q100) 858,43 m3/detik
2. Jaringan Irigasi
- Panjang Saluran
SI Kambat Utara ±3,10 KM
SI Kambat Selatan ±11,05 KM
SS. Walatung ±2,75 KM
SS. Tungkup ±2,75 KM
SS. Binjai Pirua ±2,35 KM
3.
Jumlah (KM)
- Jumlah Bangunan
- Jumlah Pintu Air
Luas Area
Rencana Area Layanan Irigasi
Area Lahan Konstruksi Bendung
Area Lahan Saluran Irigasi
±22,00 KM
15 Buah
54 Buah
3.545 Ha
12,60 Ha
60,92 Ha

19. PELAKSANAAN
KONSULTASI PERTEMUAN MASYARAKAT
(PKM)

20. FOTO DOKUMENTASI
PERTEMUAN KONSULTANSI MASYARAKAT
SAMBUTAN PEJABAT BWS.KAL.II, PENJELASAN TEKNIS OLEH KONSULTAN
DILANJUTKAN DENGAN DISKUSI/ URUN REMBUG WARGA

21. PENANDA TANGANAN BERITA ACARA PKM OLEH WARGA
DI SAKSIKAN OLEH PEJABAT BWS. KAL.II. (PPK) DAN CAMAT PANDAWAN
FOTO DOKUMENTASI
PERTEMUAN KONSULTANSI MASYARAKAT

22. BERITA ACARA
PERTEMUAN KONSULTANSI MASYARAKAT I

23. KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BANJAR ( 2015 )
Sumber: FS Bendungan Riam Kiwa, BWS KAL II, Tahun 2015

24. Sumber: Gambar Perencanaan DED dan Model Test Bendungan Riam Kiwa Kabupaten Banjar, BWS KAL II, Tahun 2016
PETA SITUASI GENANGAN BENDUNGAN
RIAM KIWA

25. RENCANA PEKERJAAN LARAP

26. RENCANA PEKERJAAN LARAP
Elevasi Muka Air Banjir
(PMF) = +150.52 m
Batas Pembebasan
Lahan + Green Belt =
Elevasi Muka Air Banjir
(PMF) + 50 m

27. Elevasi Muka Air Banjir
(PMF) = +150.52 m
Batas Pembebasan
Lahan + Green Belt =
Elevasi Muka Air Banjir
(PMF) + 50 m

28. KESESUAIAN LOKASI RENCANA KEGIATAN DENGAN
POLA RUANG SESUAI DENGAN PERUNDANG-
UNDANGAN

29. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 09
TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015-2035
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 03
TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2015-2035

30. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALSEL
TAHUN 2015 - 2035

32. KESESUAIAN LOKASI RENCANA KEGIATAN DENGAN POLA RUANG PROVINSI
KALSEL
Rencana Lokasi
Pekerjaan (Daerah
genagan dan As
Bendungan))
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

33. 33
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2013 - 2032

34. 34
Sesuai dengan hasil diskusi dan konsultasi dikabupaten Banjar, ada kekeliruan dalam penentuan kecamatan lokasi
bendungan maka telah dilakukan penjelasan perbaikan ayat (8) point d. semula tertulis Kecamatan Aranio menjadi
Kecamatan Paramasan (sesuai Surat Bupati Kabupaten Banjar Nomor 650/577/Set- Bappeda/2015).

35. 35
BERDASARKAN SURAT BUPATI
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 650/577/Set-Bappeda/2015
Review RTRW Kabupaten banjar untuk
Infrastruktur Nasional

36. KESESUAIAN LOKASI RENCANA KEGIATAN
DENGAN POLA RUANG KABUPATEN BANJAR
Sumber: RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013

37. KOORDINASI INSTANSIONAL

38. BERDASARKAN SURAT KEPALA BALAI
WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II
NOMOR : PR0501/Bws9.2/282
TANGGAL 29 APRIL 2019
KOORDINASI INSTANSIONAL

39. TANDA TERIMA SURAT IJIN SURVEY PENDAHULUAN
KOORDINASI INSTANSIONAL

40. BAPPEDA KAB. HST
Koordinasi dengan Bidang Fisik
Tanggal : 20 Mei 2019
SARAN DAN MASUKAN :
 Bappeda Kab. HST
mendukung dengan adanya
kegiatan LARAP
Pembangunan DI Barabai.
 Siap membantu/memfasilitasi
bila dperlukan data yang
berkaitan dengan kegiatan
 Agar pihak BWS/konsultan
melakukan koordinasi dengan
pihak terkait mengenai
rencana lokasi bendungan
dengan kesesuaian lahan
peruntukkannya (RT/RW)
BPN KAB. HST
K
Tanggal : 20 Mei 2019
SARAN DAN MASUKAN :
 Mendukung dengan adanya
program LARAP
Pembangunan DI Barabai
 Siap memfasilitasi bila
diperlukan data yang
berkaitan dengan kegiatan
 Agar pihak BWS/konsultan
melakukan koordinasi
dengan pihak tertentu
DINAS PUPR. KAB. HST
Koordinasi Dengan Bidang Sumber
Daya Air
Tanggal : 20 Mei 2019
SARAN DAN MASUKAN :
 Mendukung dengan adanya
program LARAP
Pembangunan DI Barabai
 Siap memfasilitasi bila
diperlukan data yang
berkaitan dengan kegiatan
 Agar pihak BWS/konsultan
melakukan koordinasi
dengan pihak tertentu
KOORDINASI INSTANSIONAL

41. DINAS PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN KAB. BANJAR
Koordinasi dengan Skretariat Dinas
Tanggal : 5 Maret 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Dinas Perkebunan mendukung
dengan adanya program LARAP
Bendungan Riam Kiwa ini
 Siap membantu/memfasilitasi bila
diperlukan data yang berkaitan
dengan kegiatan terutama yang
beraitan dengan data/daftar tanaman
yang tergolong produktif sebagai
referensi pada saat inventarisasi
lahan yang akan di bebaskan
 Agar pihak BWS/konsultan
melakukan koordinasi dengan pihak
terkait
DINAS PERTANAHAN KAB.
BANJAR
Koordinasi Dengan Kepala Dinas
Pertanahan
Tanggal : 6 Maret 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Dinas Pertahanan mendukung dengan adanya program LARAP Bendungan Riam
Kiwa ini
 Siap membantu/memfasilitasi bila diperlukan data yang berkaitan dengan kegiatan
 Agar pihak BWS/konsultan melakukan dengan pihak terkait
 Sebagai informasi: Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa Dinas Pertahanan
Kabupaten Banjar yaitu mengurusi:
a. Lahan asset Pemerintah Daerah
b. Lahan Hak Ulayat
c. Lahan Terlantar
d. Rekomendasi Perizinan
 Untuk urusan tanah milik pribadi masih wewenang Kantor Pertahanan Nasional
(Kantor Pertahanan Nasional masih ada di Kabupaten Banjar)
 Hubungan Dinas Pertahanan Kabupaten Banjar dengan Kantor Pertahanan Nasional
yaitu hubungan koordinasi.
DINAS PUPR. KAB. BANJAR
Koordinasi Dengan Sekretaris Dinas
Pertanahan
Tanggal : 6 Maret 2018
KOORDINASI INSTANSIONAL

42. DINAS TANAMAN PANAGN DAN HORTIKULTURA
PROV. KALSEL
Koordinasi dengan Bidang Prasarana
Tanggal : 6 Maret 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan mendukukung dengan adanya
program LARAP Bendungan Riam Kiwa ini
 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan siap mendukung dengan program-
program peningkatan produksi tanaman pangan
 Siap membantu/memfasilitasi bial diperlukan data
yang berkaitan dnegan kegiatan
 Agar pihak BWS/konsultan melakukan koordinasi
dengan pihak terkait
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KAB. BANJAR
Koordinasi dengan Kepala Bidang Prasarana
Tanggal : 6 Maret 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banjar dengan adanya program LARAP Bendungan Riam
Kiwa ini
 Siap membantu/memfasilitasi bila diperlukan data yang
berkaitan dengan kegiatan
 Agar pihak BWS/konsultan melakukan koordinasi dengan
pihak terkait
 Pihak Dinas mengharapkan dengan adanya Bendungan
Riam Kiwa dapat meningkatkan produksi padi/tanaman
pangan lainnya serta dapat memperluas areal tanamannya
KOORDINASI INSTANSIONAL

43. DESAANGKIPIH
Koordinasi dengan Aparat Desa Angkipih
Tanggal : 6 Maret 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Pihak desa Angkipih sangat mendukung dan
sangat mengarapkan realisasi dari
Pembangunan Bendungan Riam Kiwa ini
 Pihak desa melalui Kepala Desa dan aparatmya
siap mengamankan rangkaian kegiatan sampai
pada pelaksanaan pembanguna fisiknya
 Kepala Desa berharap bahwa pihak pemerintah
selalu berkoordinasi (dengan Kepala Desa)
untuk mengantisipasi permasalahan di
msyarakat
 Informasi / arahan Pihak BWS kepada Desa
Angkipih bahwa tahapan pembebabasan tanah,
harus melalui tahapan perubahan status
pengelolaan hutan produksi dulu, baru bias
menjadi status tanah masyarakat. Untuk ini
BWS minta dukungan dari desa bahwa
nantinya Patok-patok agar dijaga supaya tidak
hilang atau bergeser
KOORDINASI INSTANSIONAL
KECAMATAN PARAMASAN
Koordinasi Dengan Camat Paramasan
Tanggal : 7 Maret 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Camat Paramasan mendukung dengan adanya program Larap
Bendungan Riam Kiwa ini
 Siap membantu / memfasilitasi bila diperlukan data yang
berkaitan dengan kegiatan
 Agar pihak BWS / konsultan melakukan koordinasi dengan
pihak terkait
 Informasi dari kecamatan bahwa sebagian besar status tanah di
Angkipih adalah berupa hak adat
 Pihak kecamatan berkomitmen mengamankan untuk kelancaran
kegiatan Larap ini

44. KOORDINASI INSTANSIONAL
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN
HUTAN
Koordinasi dengan Kasi BPKH
Tanggal : 5 April 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 BPKH Wilayah V menyambut baik dengan adanya rencana
Pembangunan Bendungan Riam Kiwa ini
 BPKH Wilayah V siap membantu dalam hal data dan analisis
fungsi kawasan hutan sesuai dengan Tugas dan Fungsi instansi
tersebut
 Untuk keperluan Analisis Fungsi Kawasan Hutan pada wilayah
lokasi bendungan Riam Kiwa, pihak BPKH akan membantu dan
pihak BWS sebagai pemerakarsa kegiatan tersebut diminta
untuk mengirimkan surat resmi
 Surat resmi dimaksud adalah surat permohonan tentang analisis
fungsi kawasan hutan dari BWS kepada BPKH Wilayah V di
Banjarbaru dengan lampiran: Koordinat wilayah yang
dikehendaki untuk dianalisis dan Peta
(dalam file SHP)
 Pihak BPKH terbuka untuk konsultasi selanjutnya
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Koordinasi dengan
Tanggal : 5 April 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar siap membantu
sesuai dengan Tugas dan Fungsi instansi tersebut
 Kewenangan dari Kantor Pertanahan Nasional yaitu setelah ada
data yang akan dibebaskan dari pengelola kegiatan pembangunan
yang memerlukan pembebasan / pengadaan tanah pada kawasan
yang bisa dikeluarkan sertifikatnya
 Untuk eksekusi ukuran pembebasan tanah yang dipakai adalah
ukuran dari pihak Kantor Pertanahan Nasional yang nanti akan
menurunkan Timnya ke lapangan
 Sebagai informasi, pihak Kantor Pertanahan Nasional
menggunakan system koordinat T3 dan Dua Dimensi

45. KOORDINASI INSTANSIONAL
SARAN DAN MASUKAN :
 Mendukung dengan adanya Program Larap Bendungan
Riam Kiwa ini
 Siap membantu / memfasilitasi bila diperlukan data
yang berkaitan dengan kegiatan
 Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Tata
Ruang akan membantu dalam Analisis Peruntukan Tata
Ruang untuk wilayah lokasi pembangunan Bendungan
Riam Kiwa tersebut
 Berkaitan dengan Analisis Peruntukan Tata Ruang
untuk wilayah lokasi pembangunan Bendungan Riam
Kiwa tersebut, diperlukan Surat resmi, yaitu Surat
permohonan tentang analisis Peruntukan Tata Ruang
dari BWS kepada BPKH Wilayah V di Banjarbaru
dengan lampiran: Koordinat wilayah yang dikehendaki
untuk dianalisis dan Peta (dalam file SHP).
DINAS KEHUTANAN PROV. KALSEL
Tanggal : 5 April 2018
SARAN DAN MASUKAN :
 Mendukung dengan adanya Program Larap
Bendungan Riam Kiwa ini
 Siap membantu / memfasilitasi bila
diperlukan data yang berkaitan dengan
kegiatan
DINAS PUPR. PROV. KALSEL
Koordinasi dengan
Tanggal : 5 April 2018

46. RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA

47. I. TAHAP SURVEY
a. Mobilisasi Peralatan
b. Pemetaan Teristris 1:5000 dan 1:10000
c. Potongan Memanjang dan Melintang
d. Lavelling
e. Penggambaran
II. TAHAP INVENTARISASI ASET
a. Aset Milik Negara
b. Aset Milik Desa
c. Aset Milik Warga
III. TAHAP SURVEY DAN ANALISA KAJIAN SOSEK
a. Survey Sosek
b. Kajian Sosek
RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA

48. IV. TAHAP PENYUSUNAN LARAP
a. Survey sosial ekonomi penduduk terkena dampak
b. Penyusunan Matrik Hak atas kompensasi
c. Pemilihan lokasi dan pembangunan infrastruktur
d. Pengaturan pindah dan relokasi penduduk terkena dampak
e. Pembangunan fasilitas pendukung sosial ekonomi
f. Pembuatan Jadual dan Rencana Anggaran Biaya
g. Pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi
V. TAHAP ANALISA
a. Analisa Topografi
b. Analisa Infrastruktur Relokasi
VI. DISKUSI
a. Diskusi Pertengahan
b. Diskusi Akhir
c. Pertemuan Konsultasi masyarakat
RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA

49. VII. TAHAP PEMBUATAN LAPORAN
a. Laporan Bulanan
b. Laporan Antara
c. Laporan Konsep Akhir
d. Laporan Akhir (Final)
e. Laporan penunjang:
f. Laporan Perencanaan Perumahan dan Lahan
g. Laporan Geodesi
h. Laporan Rencana Anggaran Biaya
i. Laporan Pengadaan Tanah
j. Laporan Sosial Ekonomi
k. Inventarisasi Aset yang Terkena Dampak
l. Album Foto Kegiatan
h.Laporan Ringkasan
i. Gambar:
a. Gambar Desain Ukuran A1
b. Gambar Desain Ukuran A3
j. Laporan dalam Bentuk CD/DVD
k. Hardisk
RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA