Dokumen tersebut membahas perbedaan hak kebendaan atas tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). BW tidak berlaku lagi untuk tujuh hak kebendaan tanah, sementara UUPA mengatur delapan hak atas tanah baru.