1. KELOMPOK 1
• AFDHOL ARIFIN
• MILADA ROMADHONI AHMAD
• MOHAMMAD NUR AIDZIN WALFAIZIN

2. BIROKRASI DAN
POLITIK BIROKRASI
Dalam kamus besar bahasa
indonesia karya Budiono MA,
birokrasi didefinisikan sebagai
pemerintah yang dijalankan oleh
rakyat, cara pemerintah yang sngat
dikuasai oleh kaum pegawai negeri
cara kerja atau aturan kerja yang
terpantau lambatserba menurut
aturan yang berliku-liku.
Dalam kamus politik birokrasi
didefinisikan sebagai.
1. Pemerintah yang dijalankan oleh
pegawai pemerintah karena telah
berpegang pada hierarki dan jenjang
jabatan.
2. Cara bekerja atau susunan
pekerjaan yang serba lamban serta
menurut tata aturan (adat dan
sebagainya) yang banyak liku-likunya.
3. Birokrasi sering melupakan tujuan
pemerintah yang sejati karena selalu
mementingkan cara dan bentuk.

3. ASET SUMBER KEKUASAAN
BIROKRASI
Menurut Guy Peters (1978),
setidaknya birokrasi memiliki
empet sumber kekuasaan
penting, yakni: penguasan
informasi dan keahlian,
kewenangan yang terkait
dengan pengambilan
kebijakan, adanya dukungan
politik (legitimasi), dan sifatnya
yang permanen dan stabil
Menurut Mochtar Mas’oed
(1987), birokrasi juga memiliki
empat sumber kekuasaan,
yakni: peranannya sebagai
personifikasi negara,
penguasaan informasi,
kepemilikan keahlian teknis,
dan status sosial yang tinggi.

4. POSISI DAN PERAN BIROKRASI DALAM SISTEM POLITIK
LEGISLAT
F
BIROKRASI
INTERPRETE
R
EKSEKUTOR/
RAKYAT PELAKSANA
PARPOL
ORMAS/
ORGANISASI
PROFESI
OUTPUT
INPUT
1
3
2
4

5. POLA HUBUNGAN BIROKRASI-PENGUASA-RAKYAT
PENGUASA
BIROKRASI
RAKYAT
Sarana kekuasaan
Institusi pelayanan

6. MEMBANGUN KOMITMEN POLITIK BIROKRASI
Dalam membangun komitmen birokrasi perlu kita
ketahui masalah yang sering terjadi dalam
birokrasi yaitu meliputi :
adanya intervensi
partai politik dalam
proses rekrutmen
jabatan-jabatan
birokrasi.
penggunaan aset-aset
dan insfrastruktur
birokrasi untuk
kepentingan politik
dan personil eksternal
lain.

7. MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
BIROKRASI
 Netralisasi birokrasi
 Pengaturan dan pembatasan sumber
kekuasaan
 Memperkuat partisipasi publik
 Menjadikan birokrasi sebagai institusi
terbuka
 Membangun responsibilitas birokrasi