2. Waktu: 8 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
STANDAR KOMPETENSI:
6. Menganalisis Sistem Politik di Indonesia.
KOMPETENSI DASAR :
6.1. Mendeskripsikan Infrastruktur Dan Suprastruktur Politik Di
Indonesia.
6.2. Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik Di Berbagai Negara.
6.3. Menampilkan Peran Serta Dalam Sistem Politik Di Indonesia.

3. Waktu : 4 x 45 Menit
STANDAR
KOMPETENSI :
6. Menganalisis Sistem KOMPETENSI DASAR :
Politik di Indonesia 6.1. Mendeskripsikan
Infrastruktur Dan
Suprastruktur Politik
Di Indonesia.

4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan:
 Menguraikan Pengertian Sistem Politik.
 Mendeskripsikan Ciri-ciri Umum, Macam-macam Sistem
Politik Dan Demokrasi Sebagai Sistem Politik.
 Menganalisis Infrastruktur Politik Dari Masa Ke Masa Di
Indonesia.
 Menganalisis Suprastruktur Politik Di Indonesia.

5.  Rusandi S.
Pengertian Sistem Politik,  David Easton
Fungsi dan Kapabilitas  Robert Dahl, dll.
Ciri-ciri Umum dan Macam-macam Sistem
Politik
INFRASTRUKTUR DAN
SUPRASTRUKTUR Demokrasi Sebagai Sistem Politik
POLITIK DI INDONESIA
Pasca Kemerdekaan
Kel. Kepentingan
Infrastruktur Politik Kel. Penekan
Media Komunikasi
Suprastruktur Tokoh Politik
Politik

6. 1. SISTEM POLITIK
a. Pengertian Sistem Politik
Dalam arti umum, politik adalah “macam-macam
kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang
menyangkut proses menentukan dan sekaligus
melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu”.
Kata ”politik” (Yunani) ”polis” = negara kota. “Polis” berarti “city
state” – merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh Polis
untuk kelestarian dan perkembangannya “politike techne”
(politika).
Politik pada hakikatnya “the art and science of government” atau
seni dan ilmu memerintah.

7. Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan :
• Seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
• Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
• Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
negara.
• Merupakan kegiatan yangg diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
• Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.

8. Batasan sistem politik menurut beberapa ahli ;
a. Rusandi Simuntapura, sistem politik ialah mekanisme
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam
hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses
yang langgeng.
b. Sukarna, sistem politik ialah tata cara mengatur neg.
c. David Easton, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai
interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial
sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada
masyarakat.
d. Robert Dahl, sistem politik merupakan pola yang tetap dari
hubu-ngan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas
dan berarti ttg kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

9. Sistem Politik Menurut Kautsky
 Sistem Tradisional, ada pada masyarakat pra-industrialisasi
(Kelas Ningrat = menguasai tanah dan produksi yang
menduduki pemerintahan; Tani = menerima kekuasaan dari
kaum ningrat; Menengah = menduduki pemerintahan, militer dan
agama).
 Sistem Totalitarianism, ingin mengendalikan masyarakat secara
total (agama, keluarga, olah raga, dll). Mereka memerlukan
teknologi dan senjata modern.
 Sistem Totalitarianism Ningrat, kelas ini memegang kekuasaan
dengan metode totaliter dalam memerintah, buruh dan tani tidak
memiliki cukup kekuatan. Proses industrialisasi dan gerakan
nasionalis merupakan ancaman.

11.  Sistem Totaliterianism Cendekiawan, sistem ini dipimpin kaum
ningrat yang didukung oleh kaum menengah/cendekiawan dan
kapitalis.
 Sistem Demokrasi, semua golongan mempunyai kesempatan
turut serta dalam proses politik dan pemerintah, dengan ciri-
ciri :
a. kedaulatan ada ditangan rakyat,
b. pemerintah berdsrkan persetujuan dari yang diperintah,
c. kekuasaan mayoritas,
d. jaminan HAM dan jaminan golongan minoritas,
e. pemilu jujur dan adil,
f. persamaan didepan hukum,
g. pembatasan kekuasaan secara konstitusional.

12. FUNGSI SISTEM POLITIK
 Kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik dalam
menjalankan fungsinya (eksistensi) di lingkungan yang lebih
luas.
 Konversi, menggambarkan kegiatan pengolonganahan input
menjadi ouput mulai dari : penyampaian tuntutan, perangkuman
tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksanaan
peraturan, menghakimi, dan komunikasi.
 Adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi dan rekruitmen yang
bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem
politik.
2 Fungsi Utama Sistem politik : Perumusan kepentingan rakyat,
dan Pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan.

13. KAPABILITAS SISTEM POLITIK
 Regulatif, merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap
tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya.
 Ekstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan SDM untuk
mencapai tujuan dari sistem politik.
 Distributive, hasil pengelolaan SDA untuk didistribusikan
kepada masyarakat.
 Responsif, kemampuan sistem politik dalam menanggapi
tekanan dari masyarakat.
 Simbolik, efektivitas simbol dari sistem politik terhadap
lingkungan intra dan ekstra masyarakat.
 Domestik dan Internasional, suatu sistem politik berinteraksi di
lingkungan domestik dan internasional.

14. 1. Fungsi integrasi dan adaptasi
SISTEM POLITIK terhadap masyarakat, baik ke dalam
MENCAKUP : maupun keluar.
2. Penerapan nilai-nilai dalam
masyarakat berdasarkan
kewenangan.
3. Penggunaan kewenangan atau
kekuasaan, baik secara sah ataupun
tidak.

15. B. CIRI-CIRI UMUM SISTEM POLITIK
Sistem Politik Menurut Almond,
Memiliki 4 (Empat) Ciri-ciri :
 Mempunyai kebudayaan politik .
 Menjalankan fungsi-fungsi .
 Memiliki spesialisasi.
 Merupakan sistem campuran.

16. CARA KERJA SISTEM POLITIK BERDASARKAN INPUT DAN
OUTPUT YANG DIGAMBARKAN OLEH HOOGERWERF
SISTEM
EKONOMI
MASUKAN (INPUT)
UMPAN BALIK Dampak
kebijaksanaan
pemerintah
Sistem Budaya
MASUKAN (Input) Politik HASIL (Output)
Referensi Kebijaksanaan Kebijaksanaan
sarana kekuasaan Struktur Politik pemerintah
Pengembanga Integrasi
n Dampak
kebijaksanaan
UMPAN BALIK pemerintah
SISTEM
TEKNIS

17. C. MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
Almond dan Powell, membagi 3 (tiga) kategori sistem politik
yakni :
 Primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar
istirahat).
 Tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan
politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subyek”.
 Modern di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda,
berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik
“participant”.

18. Klasifikasi sistem politik menurut Alfian :
• Otoriter/Totaliter
• Anarki
• Demokrasi
• Demokrasi dalam transisi.
Ramlan Surbakti mengklasifikasikan
sistem politik dengan kriteria :
1. Otokrasi Tradisional,
2. Totaliter,
3. Demokrasi,
4. Negara Berkembang

19. MENURUT ALMOND DAN COLEMAN, MACAM-MACAM SISTEM
POLITIK YANG BANYAK BERLAKU DI NEGARA BERKEMBANG:
1. Demokrasi Politik,
2. Demokrasi Terpimpin,
3. Oligarki Pembangunan,
4. Oligarki Totaliter,
5. Oligarki Tradisional

20. D. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK
Menurut Bingham Powel, Jr., sistem politik
demokrasi ditandai :
• Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut
mewakili keinginan rakyatnya.
• Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk mem-peroleh
legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu.
• Sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses pemili-han
(memilih/dipilih).
• Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
• Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar (kebebasan berbicara,
berorganisasi dan pers). Setiap partai politik berusaha untuk memperoleh
dukungan.

21. 2. SUPRA STRUKTUR DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
DI INDONESIA
a. Infrastruktur Politik
Berdasarkan teori politik, infra struktur politik mencakup :
a. Partai politik (political party),
b. Kelompok kepentingan (interest group),
c. Kelompok penekan (pressure group),
d. Media komunikasi politik (political communication media), dan
e. Tokoh politik (political figure).

22. Hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta
bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD
1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara :
• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),
• Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),
• Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasa 27 ayat 2),
• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),
• Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
• Mendapat pendidikan (Pasal 31),
• Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
• Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan
• Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).

23. b. PARTAI POLITIK (POLITICAL PARTAI) DI INDONESIA
Cara Memperoleh Kekuasaan
Eksistensi parpol
;
merupakan
prasyarat, baik
sebagai sarana
penyaluran aspirasi
rakyat, maupun  Pertama, secara legal (ikut
dalam proses pemilu legislatif).
penyelenggaraan
negara melalui wakil-  Kedua, secara ilegal
wakilnya di dalam (melakukan subversib,
badan perwakilan revolusi atau coup d`etat).
rakyat.

24. 1) MASA PRA KEMERDEKAAN
Budi Utomo (Jkt, 20 Mei 1908), merupakan organisasi modern
pertama yang melakukan perlawanan secara non fisik.
 Sarekat Islam (1912),
dalam perkemba-  Muhammadiyah (1912),
ngannya menjadi partai-  Indische Partij (1912),
partai politik yang  PKI (1921),
didukung kaum  PNI (1927),
terpelajar dan buruh  Partai Rakyat Indonesia (1930),
tani.
 Partai Indonesia (1931),
 Partai Indonesia Raya (1931).

25. 2) MASA PASCA KEMERDEKAAN (TAHUN 1945 – 1965)
Tumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkan pada
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA
KETUHANAN KEBANGSAAN MARXISME NASIONALISME
 Partai Masjumi,  Partai Nasional Indonesia (PNI)  Partai Partai
 Partai Sjarikat Komunis Demokrat
 Partai Indonesia Raya Indonesia Tionghoa (PTDI)
Indonesia,
(Parindra) (PKI) Partai
 Pergerakan
Tarbiya Islamiah  Partai Rakyat Indonesia (PRI)  Partai Indonesia
(Perti),  Partai Demokrasi Rakyat Sosialis Nasional (PIN)
 Partai Kristen Indonesia IPKI
(Banteng)
Indonesia  Partai
(Parkindo),
 Partai Rakyat Nasional (PRN) Murba
 Dll.  Partai Kebangsaan Indonesia  Partai
(Parki) Buruh
 Dll.  Permai

27. Alfian, mengelompokkan partai politik hasil Pemilu 1955 :
1. Aliran Nasionalis (Partai Buruh, PNI, PRN, PIR Hazairin,
Parindra, SKI, dan PIR-Wongsonegoro).
2. Partai Islam (Masjumi, NU, PSII, dan Perti).
3. Aliran Komunis (PKI)
4. Aliran Sosialis (PSI, dan GTI).
5. Aliran Kristen (Partai Katolik, dan Parkindo).

29. Kehidupan politik masa demokrasi liberal (1955–1959), banyak
ditandai pergantian kabinet.
Persaingan antar elit partai politik besar, telah membawa negara
pada instabilitas politik, sehingga mandeknya pembangunan
ekonomi dan rawannya keamanan.
Akibat konflik berkepanjangan pada Badan
Konstituante (merumuskan UUD yang bersifat),
mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya
melahirkan demokrasi terpimpin.

30. 3) MASA ORDE BARU (TAHUN 1966 - 1998)
PARPOL PESERTA PEMILU 1971 :
• Golongan Karya (Golkar),
Orde Baru (1966) • Partai Nasional Indonesia (PNI),
melakukan • Nahdatul Ulama (NU),
pembenahan • Partai Katolik,
institusi politik, • Partai Murba,
karena jumlah • Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),
• Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
parpol yang
(IPKI),
banyak, tidak • Partai Kristen Indonesia (Parkindo),
menjamin • Partai Muslimin Indonesia (Parmusi),
stabilitas politik • Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah
Islamiyah).

31. Hasil Pemilu 1971, menunjukkan kemenangan Golongan Karya
Terjadi penyederhanaan partai politik ;
Partai berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam)
menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
Partai berbasis sosialis dan nasionalis (Parkindo, Partai Katolik,
PNI, Murba dan IPKI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Berdasarkan UU
No. 3 Tahun 1975,
Pemilu 1977 dan
1982 hanya diikuti
3 (tiga) peserta : 1. PPP (ke-Islaman dan ideologi Islam)
2. Golongan Karya (kekaryaan dan keadilan sosial)
3. PDI (demokrasi, kebangsaan/ nasionalisme dan
keadilan).

32. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA
PEMILU SELAMA ORDE BARU
Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun
No
Pemilu Partai Persatuan Golongan Karya Partai Demokrasi
Pembangunan (PPP) (Golkar) Indonesia (PDI)
1. 1971 14.833.942 (96) 34.348.673 (236) 5.516.849 (30)
2. 1977 18.722.138 (99) 39.313.354 (232) 5.459.987 (29)
3. 1982 20.871.880 (94) 48.334.724 (242) 5.919.702 (24)
4. 1987 13.701.428 (61) 62.783.680 (299) 9.324.708 (40)
5. 1992 16.624.647 (62) 66.599.331 (282) 14.565.556 (56)
6. 1997 25.340.028 (89) 84.187.907 (325) 3.463.225 (11)

33. 4) MASA/ ERA REFORMASI (TAHUN 1999 S.D. SEKARANG)
Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik di Indonesia diberikan
kesempatan hidup kembali mengikuti pemilu multi partai
NO NAMA PARTAI POLITIK NO NAMA PARTAI POLITIK
1. Partai Indonesia Baru (PIB) 12. Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)
2. Partai Kristen Indonesia (Krisna) 13. P. Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)
3. Partai Nasional Indonesia (PNI) 14. Partai Amanat Nasional (PAN)
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia 15. Partai Rakyat Demokrat (PRD)
5. P. Kebangkitan Muslim Indonesia 16. P. Syarikat Islam Indonesia 1905
6. Partai Umat Islam (PUI) 17. Partai Katolik Demokrat
7. Partai Kebangkitan Umat (PKU) 18. Partai Pilihan Rakyat (Pilar)
8. Partai Masyumi Baru (PMB) 19. Partai Rakyat Indonesia (PARI)
9. P. Persatuan Pembangunan (PPP) 20. Partai Bulan Bintang (PBB)
10. P. Syarikat Islam Indonesia (PSII) 21. ................
11. P. Demokrasi Indonesia Perj (PDIP) 48. Partai Pekerja Indonesia

38. c. KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP)
Jenis-jenis kelompok kepentingan :
 Kelompok Anomik (kelompok spontan dan tidak memiliki
nilai/norma),
 Kelompok Asosiasional (biasanya jarang terorganisir dan
kegiatannya kadang-kadang),
 Kelompok Institusional ( merupakan kelompok pendukung
kepentingan institusional; seperti partai politik, korporasi
bisnis, dll.),
 Kelompok Assosiasonal (merupakan kelompok yang terorga-
nisir yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok dan
memiliki prosedur teratur).

39. Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu negara, sangat
bergantung kepada sistem politik pemerintah apakah
menerapkan sistem kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih.
Pada sistem partai tunggal,
kelompok kepentingan
sangat dibatasi, karena Pada sistem dua partai/
pemerintahan totaliter. Pada lebih, kelompok
umumnya dianut oleh negara kepentingan berpeluang
komunis (Rusia, RRC, tumbuh dan berkembang
Vietnam, Korea Utara, Kuba dengan pesat. Pada
dll.). umumnya dianut oleh
negara-negara yang
Demokratis.

40. d. KELOMPOK PENEKAN (PRESSURE GROUP)
Kelompok penekan, dapat dipergunakan rakyat untuk
menyalurkan aspirasinya dengan sasaran mempengaruhi atau
membentuk kebijaksanaan pemerintah.
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Contoh  Organisasi sosial keagamaan,
institusi  Organisasi Kepemudaan,
Kelompok  Organisasi Lingkungan Hidup,
penekan  Organisasi pembela Hukum dan HAM,
 Yayasan atau Badan hukum lainnya.

41. e. MEDIA KOMUNIKASI POLITIK (POLITICAL
COMMUNICATION MEDIA)
Media komunikasi politik, dapat berfungsi untuk menyampaikan
informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah
kepada masyarakat maupun sebaliknya.
Media komunikasi ;
surat kabar, telefon,
faximile, internet,
televisi, radio, film,
dan sebagainya.
Dapat memainkan peran penting
terhadap penyampaian informasi
serta membentuk/mengubah
pendapat umum dan sikap politik
publik.

42. f. TOKOH POLITIK (POLITICAL FIGURE)
Pengangkatan tokoh politik dilakukan melalui proses :
 Transformasi dari peranan-peranan non-politis
(keagamaan, kebudayaan, status sosial, dll.) untuk
memainkan peranan politik yang bersifat khusus.
 Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan
tugas-tugas politik.

43. Menurut Lester G. Seligman, bahwa proses
pengangkatan tokoh-tokoh politik berkaitan dengan :
 Legitimasi elit politik,
 Masalah kekuasaan,
 Representativitas elit politik, dan
 Hubungan antara pengangkatan tokoh-
tokoh politik dengan perubahan politik.

44. G. SUPRASTRUKTUR POLITIK
Merupakan
mesin politik
resmi sebagai
penggerak
Pada Negara Monarki, pemerintahan dikuasai oleh
politik formal.
keluarga bangsawan. Raja/Ratu, berperan sebagai
lambang kebesaran/alat pemersatu. Kabinet dapat
dibentuk berdasarkan pemilu (tergantung tingkat
pendemokrasiannya).
Pada Negara Republik, elit politik ada yang memegang
kekuasaannya secara diktator. Namun juga banyak
yang bersifat demokratis (tergantung Konstitusi/UUD
negaranya).

45. Perkembangan ketatanegaraan modern, pd umumnya
elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan :
 Eksekutif (pelaksana undang-undang),
 Legislatif (pembuat undang-undang), dan
 Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang)
dengan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan.
Didukung infra struktur politik
Supra struktur (rakyat, partai politik dan ormas),
politik mantap dalam pemerintahan melalui
wakil-wakilnya.

46. Mekanisme pemerintahan (infrastruktur dan
suprastruktur politik) dapat memenuhi fungsinya,
manakala Sistem Politik mampu :
1. Mempertahankan pola (tata cara, norma-norma dan prosedur-
prosedur yang berlaku).
2. Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan, konflik dan
perbedaan pendapat) yang memuaskan semua pihak.
3. Melakukan perubahan (kemampuan adaptasi dengan
perkembangan baik di dalam maupun luar negeri).
4. Mewujudkan tujuan nasional (kristalisasi keinginan masyarakat
untuk mencapai tujuan tersebut).
5. Mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh sistem.

47. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi Dasar :
Kompetensi : 6.2. Mendeskripsikan
6. Menganalisis Sistem Perbedaan Sistem
Politik Di Berbagai
Politik di Indonesia..
Negara.
6.3. Menampilkan
Peran Serta Dalam
Sistem Politik Di
Indonesia.

48. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Mendeskripsikan Pendekatan Sistem Politik Negara.
 Menganalisis Perbedaan Sistem Politik Negara (Inggris,
RRC, Dan Republik Indonesia).
 Menganalisis Partisipasi Politik Warga Negara.
 Menganalisis Faktor-faktor Pendukung Partisipasi
Politik.

49. Pendekatan Sistem Politik  Inggris
Negara  RRC
 Indonesia
PERBEDAAN
SISTEM POLITIK Perbedaan Sistem Politik Negara
DAN PERAN SERTA
DALAM SISTEM
POLITIK DI
INDONESIA Bentuk Partisipasi
Partisipasi Politik
WN Tingkatan Partisipasi
Faktor-faktor Pendidikan Politik
Pendukung Kesadaran Politik
Partisipasi Pol.
Sosialisasi Politik

50. 3. PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA
a. Pendekatan Sistem Politik Negara
Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. untuk
mempelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa
pendekatan :
 Sejarah
 Sosiologis
 Kultural / Budaya
 Psycho-Sosial (Kejiwaan masyarakat)
 Filsafat
 Ideologi
 Konstitusi dan Hukum

51. B. PERBEDAAN SISTEM POLITIK NEGARA
a). Sistem Politik Negara Inggris
FAKTOR YANG
NO URAIAN / KETERANGAN
MEMPENGARUHI
1. Latar Belakang Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industri modern.
Sejarah Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politik tsb. Mereka juga
dihadapkan pada masalah upaya membangun kesejahteraan
warganegaranya.
2. Kondisi Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu bersaing
Sosiologis dengan negara–negara lain yang lebih dahulu merintis ke arah
industrialisasi. Meskipun masyarakat Inggris ”bersifat kekotaan”,
namun tetap menghendaki sistem monarki dengan satu raja dan
banyak bangsa.
3. Kondisi Kultural/ Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang
Budaya disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan kebudayaan politik
diwariskan dari generasi ke generasi melalui suatu rangkaian
pengalaman dalam keluarga, di sekolah dan ditempat kerja.

53. 4. Kondisi Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol-simbol
Psycho-Sosial / kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga pemerintah, dll).
Kejiwaan Mereka senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada
masyarakat undang-undang politik azasi.
5. Pedoman Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa,
Filsafat manakala para penguasa juga mentaati undang-undang
politik asasi, dan jika dilanggar maka akan mengahadapi
perlawanan. Kejahatan sangat tercela dan dianggap melawan
masyarakat.
6. Paham atau Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal. Dalam
Ideologi yang kehidupan sehari-hari, sangat menghormati kebebasan dan
diterapkan hak-hak asasi manusia.
7. Pedoman Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh konvensi
Konstitusi dan dari pada hukum formal. Rakyat hidup dalam ketenangan dan
Hukum kepastian hukum, karena pemerintah memberikan
perlindungan hukum yang baik dan penghormatan terhadap
hak-hak asasi warganegaranya. Aturan yang dibuat, ditaati
oleh semua komponen elit politik, pemerintah maupun
masyarakat demi jaminan keamanan dan kesejahteraan
bersama.

54. Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan oleh :
 Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen
(Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).
 Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi,
karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet.
 Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang
diajukan pemerintahnya, akan disetujui dalam bentuk yang
dikehendaki parlemen.

55. b). Sistem Politik Negara RRC
FAKTOR YANG
NO MEMPENGARUHI
URAIAN / KETERANGAN
1. Latar Belakang Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan produk
Sejarah revolusi menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan
berabad-abad. Revolusi demi revolusi, menjadikan Partai
Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk
pemerintahan komunis sampai dengan sekarang.
2. Kondisi Sosiologis Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang dominan
adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang kekuasaan para
pemimpinnya atas tingkah laku sosialnya. Kesetiaan harus
diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada ikatan-
ikatan pribadi.
3. Kondisi Kultural/ Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah mengupayakan
Budaya pendidikan sabagai salah satu alat yang paling efektif untuk
mengubah sikap politik orang-orang Cina. Melalui pendidikan,
masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan
menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat
pendidikan politik dan keterlibatan politik.

56. 4. Kondisi Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia.
Psycho- Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa, selalu
Sosial / dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga karena
Kejiwaan memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan oleh para
masyarakat pendahulunya.
5. Pedoman Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri
Filsafat tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan
usaha bersama – mendapatkan nilai tinggi. Azas percaya diri
sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional.
6. Paham atau Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum
Ideologi partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina
yang dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme
diterapkan merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi
komunis.
7. Pedoman Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara tertinggi
Konstitusi dan pemegang wewenang legislatif adalah ”Konggres Rakyat
dan Nasional” (KRN). Selain KRN, adalah Dewan Negara (Perdana
Hukum Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri dan kepala-kepala dari
semua kementerian dan komisi). Selain itu juga ada Mahkamah
Rakyat Tertinggi dan Kejakasaan Rakyat Tertinggi.

57. PENGUASA KOMUNIS CINA SELALU BERUPAYA:
 Mengikutsertakan warganya dalam kegiatan politik secara teratur
dan terorganisir melalui; gerakan masa, keanggotaan dalam
organisasi masa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-unit
produksi).
 Dalam kaderisasi calon-calon pemimpin komunis, dilakukan;
rekruitmen aktivis, kader dan anggota partai.
 Masuk menjadi anggota PKC merupakan tindakan yang
menentukan dalam rekruitmen politik yang akan memperoleh
promosi dan kekuasaan.

58. C). SISTEM POLITIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Faktor Yang
No Uraian / Keterangan
Mempengaruhi
1. Latar Belakang Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala
Sejarah tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin
Indonesia terlibat dalam proses politik dengan mencari format
berdasarkan demokrasi Pancasila.
2. Kondisi Masyarakat Indonesia yang multi agama, ras dan antar Golongan
Sosiologis telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, upaya saling
menghormati dan kerja sama dalam membangun kerukunan hidup
penting untuk ditegakkan.
3. Kondisi Kultural/ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-
Budaya sendi multi kultural. Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk
selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela
berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budaya musyawarah,
toleransi, dan saling menghormati telah diwariskan kepada calon-
calon pemimpin melalui jalur-jalur pendidikan formal, in-formal,
maupun nor-formal.

59. 4. Kondisi Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar
Psycho- negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan
Sosial / semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia
Kejiwaan mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa
masyarakat Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan.
5. Pedoman Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar dan
Filsafat motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai
tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan
UUD 1945.
6. Paham atau Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan
Ideologi selalu dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan
yang penyelengga-raan pemerintahan negara yang meliputi bidang
diterapkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan. Dalam struktur politik, Pancasila menjadi sumber
segala sumber hukum.
7. Pedoman Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat sehingga tanggung
Konstitusi jawabnya kepada rakyat. Lembaga negara, terdiri dari ; MPR,
dan Hukum Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah
Agung.

60. DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN SISTEM DEMOKRASI
PANCASILA DENGAN PRINSIP :
a. Harus berdasarkan Pancasila sebagaimana disebut di dalam Pembukaan
UUD 1945, serta penjabarannya dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD
1945.
b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
c. Dalam ketatanegaraan, harus berdasar atas kelembagaan yang diharapkan
segala sesuatunya dapat diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu
sesuai UUD 1945.
d. Bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan UUD
1945.

61. SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASILA MENGHARGAI NILAI-NILAI
MUSYAWARAH SEBAGAI BERIKUT:
1.Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2.Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
3.Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama;
4.Musyawarah harus diliputi olh semangat kekeluargaan;
5.Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan
keputusan musyawarah;
6.Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur;
7.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral
kepada Tuhan YME, menjun-jung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-
nilai kebenaran dan keadilan.

62. Demokrasi Pancasila Pada Hakikatnya Demokrasi
Yang Bercorak Khas Indonesia, Yang Penerapannya
Dijabarkan Dalam :
 Pemerintahan Berdasarkan Hukum.
 Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
 Pengambilan Keputusan Berdasakan Musyawarah
 Peradilan yang Bebas dan Merdeka
 Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial Politik
(Orsospol)
 Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu)

63. ASPEK - ASPEK DEMOKRASI PANCASILA:
a. Aspek formal
b. Aspek materiil
c. Aspek normatif (kaidah)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SESUAI DENGAN
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA:
a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
b. Persamaan,
c. Kebebasan yang bertanggungjawab,
d. Mengutamakan persatuan dan kesatuan.

64. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem Politik di Berbagai Negara,
dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai
berikut :
1. Berikan penjelasan singkat, apa sajakah perbedaan pokok dalam menentukan cara
bekerjanya sistem politik sebagai berikut :
NO CARA KERJA URAIAN SINGKAT
1. Sosial Politik ..........................................................................
2. Rekruitmen Politik ..........................................................................
3. Komunikasi Politik ..........................................................................
2. Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah pola pembinaan dan proses politik pada
masyarakat Inggris yang dikenal sangat patuh kepada peraturan perundangan dan
disiplin dalam kehidupan sehari-
hari ! ..............................................................................................

65. 3. Dalam sistem politik negara Cina berdasarkan Konstitusi Tahun
1954, terdapat 3 elit politik yang sangat berpengaruh. Berikan
penjelasan singkat tugas pokok elit politik tersebut !
KONGGRES RAKYAT DEWAN MAHKAMAH RAKYAT
NASIONAL NEGARA TERTINGGI
.................................. .................................. ..................................
4. Tuliskan persamaan dan perbedaan Demokrasi Terpimpin dan
Demokrasi Pancasila yang pernah dipraktikkan dalam sistem
politik negara Inodnesia !
DEMOKRASI TERPIMPIN DEMOKRASI PANCASILA
..................................................... .......................................................

66. C. PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
a. Partisipasi Politik Warga Negara
Partisipasi politik, merupakan penentuan sikap dan
 keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi
organisasinya, sehingga pada akhirnya :
 Mendorong individu tersebut berperan serta dalam
pencapaian tujuan organisasi,
 Mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban
bersama.

67. PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK MENURUT
PARA AHLI :
 Herbert Mc. Closky, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari
warga masyarakat melalui darimana mereka mengambil bagian dalam proses
pemilihan penguasa dan secara langsung, dalam proses pembentukan
kebijaksanaan umum.
 Norman H. Nie dan Sidney Verba, Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga
negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi
seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh
mereka.
 Prof. Miriam Budiardjo, Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam
partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana
seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan
turut serta – secara langsung atau tak langsung – dalam pembentukan
kebijaksanaan umum.

68. BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK
KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL
 Pemberian Suara (voting)  Pengajuan petisi
 Diskusi politik  Berdemonstrasi
 Kegiatan kampanye  Konfrontasi
 Membentuk dan bergabung  Mogok
dalam kelompok Kepentingan.  Tindak kekerasan politik terhadap
 Komunikasi individual dengan harta benda.
pejabat politik/administratif.  Tindak kekerasan politik terhadap
manusia.

80. 7 (TUJUH) BENTUK PARTISIPASI POLITIK INDIVIDUAL
MENURUT MILBRATH M.L. GOEL :
BENTUK
NO URAIAN / KETERANGAN
PARTISIPASI
1. Aphatetic Tidak beraktifitas dan partisipatif, tidak pernah
Inactives memilih.
2. Passive Memilih secara reguler/teratur, menghadiri
Supporters Parade patriotik, membayar seluruh pajak,
“mencintai negara”.
3. Contact Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi
Specialist dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.

81. 4. Communicators Mengikuti informasi politik, mengirim pesan
dukungan dan protes terhadap pemimpin-
pemimpin partai politik.
5. Party and Bekerja untuk partai politik atau kandidat,
Campaign meyakinkan orang lain tentang bagaimana
Workers memilih, bergabung dan mendukung partai
politik, dipilih jadi kandidat partai politik.
6. Community Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan
Activist dengan masalah-masalah lokal dan melakukan
kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan
dengan isu-isu sosial.
7. Protesters Bergabung dengan demonstrasi publik di
jalanan, melakukan protes keras bila pemerintah
melakukan sesuatu yang salah.

82. Tingkatan atau piramida partisipasi politik menurut
David F. Roth dan Frank L. Wilson (1980).
(Menyimpang)
Pembunuh politik, teroris, pembajak
Aktivis
Pejabat umum, pejabat parpol sepenuh waktu,
pimpinan kelompok kepentingan
Petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok
kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial
Partisipan
Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam
pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik.
Pengamat
Orang Yang apolitis

83. TINGKATAN PADA PARTISIPASI POLITIK, SANGAT
TERGANTUNG DARI AKIBAT YANG DISEBABKANNYA :
 Menduduki jabatan politik atau administratif.
 Mencari jabatan politik atau administratif.
 Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
 Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
 Keanggotan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political).
 Keanggotan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political).
 Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
 Partisipasi dalam diskusi politik informal minat dalam bidang
politik.
 Voting (pemberian suara).

84. b. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI POLITIK
1) PENDIDIKAN POLITIK
Menurut Alfian, Pendidikan politik dapat diartikan sebagai
usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik
masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-
betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik
yang ideal yang hendak dibangun.
Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk
mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-kader
yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat
luas, dalam arti yang benar-benar memahami semangat yang
terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa.

85. Melalui pendidikan politik, diharapkan kader-kader
anggota partai politik akan memperoleh manfaat :
1. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan wawasan
terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis.
2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan
berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju
peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik
bangsa secara keseluruhan.

86. 2) KESADARAN POLITIK
Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah suatu proses
batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan
urgensi (hal terpenting) urusan kenegaraan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, sangat
tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan
kelompok menengah, nampak relatif lebih baik. Sedangkan
kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah,
diperlukan pembinaan yang intensif.

87. PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA MASYARAKAT DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN :
No Bidang Implementasi Partisipasi politik
1. Politik Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak
langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain :
a. Ikut memilih dalam pemilihan umum,
b. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR,
Menteri, dan sebagainya,
c. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain.
2. Ekonomi Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan antara lain :
a. Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik dalam
bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya.
b. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-
produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetitif daripada
produk luar.
c. Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi
kesejahteraan dan kemajuan bersama.

88. 3. Sosial- Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan a.l. :
Budaya a. Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan
prestasi belajar yang tinggi.
b. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum ,
seperti: tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya.
c. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan
produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan
pembangunan nasional.
4. Hankam Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan antara lain :
a. Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan
profesinya masing-masing.
b. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau
lingkungan tempat tinggalnya.
c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak
negara Republik Indonesia.
d. Menjaga stabilitas dan kemanan nasional agar pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

89. 2) SOSIALISASI POLITIK
Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar
tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.
Sarana Dalam
Sosialisasi
Politik
 Keluarga (family)
 Sekolah
 Partai Politik

90. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Partisipasi Politik, Faktor-faktor
Pendukung Partisipasi Politik, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab
pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :
1. Berikan penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai
berikut :
BENTUK
NO URAIAN SINGKAT
PARTISIPASI
Passive .......................................................................................................
1.
Support .....................................................................................................
............................................................................
Contact
2.
Specialist
............................................................................
..
............................................................................
Community
3.
Activist
............................................................................

91. 2. Berikan penjelasan pentingnya partisipasi politik warga negara di dalam
sistem politik negara
Indonesia ! ..............................................................................................................
.............. 2 (dua) contoh yang anda
Berikan
ketahui : ................................................................................................................
...........
3. Berikan tanggapan penjelasan, pentingnya pendidikan politik warga negara
dalam sistem politik negara Indonesia dan berikan contohnya !
………………………………………………………………………………… ......

92. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Berikan penjelasan, ciri-ciri umum sistem politik menurut Almond !
2. Dalam hal penerapan, jelaskan perbedaan orientasi tujuan partai politik di
Indonesia pada masa orde baru dan era reformasi !
3. Pada akhir abad 20-an, gerakan partisipasi politik di Indonesia semakin
meningkat, berikan alasan penjelasannya !
4. Berikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan politik dalam kegiatan
partisipai politik di Indonesia !
5. Berikan masing-masing 2 (dua) contoh wujud sosialisasi politik di dalam
keluarga, sekolah maupun melalui partai politik !

93. STUDI KASUS
PARTAI POLITIK ALAMI KRISIS,
DAYA ARTIKULASI MENURUN
Setelah pemilu (2004), daya artikulasi partai politik menurun. Tidak heran jika sekarang kekuatan di
luar negara muncul dengan kekuatan yang lebih kentara. Kondisi ini memperlihatkan betapa partai
politik sekarang mengalami krisis. Hal ini disampaikan oleh pengamat Fachry Ali dalam diskusi tentang
sikap partai politik terhadap masalah diplomasi pertahanan dan keamanan nasional yang
diselenggarakan Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Kamis 4 Mei 2006.
Menurut Fachry, partai politik memang sudah bisa menerima hasil pemilu. Namun, pemerintah yang
terpilih tidak mampu membuatg koalisi nasional secara besar-besaran. “Problemnya, presiden terpilih
yang berasal dari partai kecil akan bermasalah ketika berhadapan dengan parlemen. Untungnya ada
Jusuf Kalla, yang berhasil menguasai Golkar sehingga bisa membuat stabilitas politik lebih kuat di
parlemen,” ujarnya.
Sayangnya, partai seperti PPP hampir tidak bersuara pada kebijakan pemerintah dan rakyat. Bahkan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah menempatkan diri sebagai oposisi, tidak
punya kepandaian menangkap esensi persoalan. Mereka tidak punya kemampuan meluncurkan
persoalan pada saat yang tepat. “Jadinya, fungsi oposisi hampir tidak berjalan, dan yang dilakukan
hanya hal-hal kecil. Padahal, PDIP potensial tampil berhadapan dengan pemerintah, ujarnya.
Sumber : Harian Kompas, 5/5/2006

94. TAGIHAN TUGAS :
1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai
dengan persepsi yang ada dibenak anda !
2. Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang terjadinya “krisis” dan
“menurunnya daya artikulasi” partai politik di Indonesia pasca pemilu 2004 !
3. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam membangun artikulasi
partai politik guna meningkatkan kinerja di parlemen !
4. Sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi ploitik?
5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan
kinerja pemerintah dengan mitra kerjanya parlemen :
a. Sebagai salah satu kelompok kepentingan !
b. Sebagai ketua suatu partai politik !
c. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat !
d. Sebagai Presiden Republik Indonesia !

95. INQUIRI
Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang
tentang rumusan dan penerapan sistem politik demokrasi
Pancasila (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang
berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan !
1. Pahami kembali tentang rumusan “demokrasi Pancasila ”, dan
buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud demokrasi
Pancasila dalam pengambilan keputusan di sekolah !
2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak
atau elektronik) sekitar pelaksanaan sistem politik demokrasi
Pancasila (cara pengambilan keputusan),
3. Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasi atau
role play di dalam kelas !