Dokumen tersebut membahas konsep dan teori birokrasi secara menyeluruh, mulai dari asal kata birokrasi, pengertian birokrasi menurut berbagai negara dan tokoh, klasifikasi birokrasi, tujuan dan manfaat birokrasi, serta karakteristik birokrasi ideal menurut beberapa ahli.

1. KONSEP DAN TEORI BIROKRASI
Oleh:
Siti Hidayatul Jumaah

2. • Pernahkah Anda melakukan suatu kegiatan
yang berhubungan dengan pelayanan yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah?
•Apakah itu?
Mungkin pembuatan KTP, membayar pajak, atau
membuat SIM?
• Bagaimana perasaan Anda sewaktu mengurus
perizinan tersebut?
Menyangkut salah satu aspek
kecil dari birokrasi

4. • Istilah birokrasi diserap dari konsep Yunani kuno.
• Negara Eropa yang paling awal membahas birokrasi adalah Perancis
dan tokoh utamanya adalah Vincent de Gournay (1712-1759),
seorang ilmuwan yang banyak menerjemahkan karya-karya besar
zaman Yunani Kuno ke dalam bahasa Perancis.
• Birokrasi adalah yang lembaga yang di dalamnya duduk para
pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer, diangkat
bukan untuk melayani kepentingan umum, tetapi untuk mengabdi
kepada raja (penguasa).
• Birokrasi mendapat tanggapan yang negatif dan terkesan kaku serta
menyulitkan masyarakat.
• Muncul istilah birokrasi, yaitu “bureaumania”, yang berarti
“penyakit” birokrasi.

5. Gagasan Pemerintahan yang efisisen
Cina sejak tahun 165 S.M
• Pejabat Cina dipilih melalui ujian dan memperhatikan
syarat-syarat lain seperti keahlian dan kemampuan.
Karya de Gournay di Perancis
• Mengungkit klasifikasi pemerintahan Yunani klasik,
bahwa ada tipe pemerintahan lain, yang berarti
menambah bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah
ada dan sudah diakui seperti: monarki, aristokrasi, dan
demokrasi.
• Mengidentifikasi adanya suatu kelompok penguasa dan
suatu metode memerintah yang baru.

6. Lanjutan...
• Menganalisis berdasarkan istilah, yaitu “biro” (bureau) yang
berarti meja tulis  selalu diartikan sebagai tempat di mana
para pejabat bekerja, ditambah dengan kata “kratia” yang
berarti pengaturan atau “rule”.
• Konsep birokrasi menyebar menembus budaya Eropa lainnya,
seperti burocratie (Jerman), buricrazia (Italia), dan
bureaucracy (Inggris).
• Istilah-istilah ini dipakai untuk menunjukkan pengertian akan
suatu organ/institusi pelaksana kegiatan pemerintahan dalam
sebuah negara.
Pada akhirnya pengertian yang berkonotasi negatif bergeser
ke arah pemberian makna yang positif, dalam arti mencari
bentuk birokrasi yang ideal sebagai lembaga yang berperan
melayani masyarakat, bukan semata-mata alat penguasa.

7. Pengertian Birokrasi dari berbagai
Negara
• Kamus Akademi Perancis mengemukakan kata “Bereaucratie”
(1798) sebagai “Kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf Biro
Pemerintahan”.
• Kamus Bahasa Jerman, mendefinisikan birokrasi  “Wewenang
atau kekuasaan berbagai departemen pemerintahan dan
cabangcabangnya”.
• Kamus Teknik bahasa Italia  menyebutkan suatu kata baru
“Kekuasaan pejabat di dalam Administrasi Pemerintahan”.
• Kamus umum bahasa Indonesia, “biro” diartikan kantor. Dan
istilah birokrasi mempunyai beberapa arti:
– Pemerintahan yang di dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak
dipilih oleh rakyat.
– Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai negeri.
– Cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut
aturan, kebiasaan, dan banyak liku-likunya.

8. 3 Macam Pengertian Birokrasi yang
Berkembang saat ini
Taliziduhu Ndraha (2003)
1. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang
diangkat pengusas untuk menjalankan
pemerintahan (goverment by bureaus)
2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku
pemerintahan yang buruh (patologi)
3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi

9. Birokrasi dalam mata kuliah ini:

10. KLASIFIKASI BIROKRASI
• Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi dibagi menajdi 2, yaitu:
1. Birokrasi sektor privat (Contoh: perusahaan swasta, NGO, sekolah
swasta, dll)
2. Birokrasi sektor publik (cpntph: pemerintah pusah, pemerintah
daerah, dll)
• Dilihat dalam arti luas dan sempit, birokrasi terbagi 2, yakni:
1. Birokrasi eksekutif (kabinet, departemen, kementerian, dll)
2. Birokrasi Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)
• Dilihat dari tingkat pemerintahan, birokrasi terbagi:
1. Pemerintahan Pusat
2. Pemerintahan Provinsi
3. Pemerintahan Kabupaten/Kota
4. Pemerintahan Desa

11. Tujuan Birokrasi
1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan
2. Melaksanakan kegiatan dan program demi
tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
3. Melayani masyarakat dan melaksanakan
pembangunan dengan netral dan profesional
4. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai
dari perencanaan, pengawasan, evaluasi,
koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif,
antisipatif, resolusi, dll.

12. Manfaat Birorasi
• Mensistematiskan, mempermudah,
mempercepat, mendukung, dan
mengifensienkan pencapaian tujuan-tujuan
pemerintah.
• Memudahkan masyarakat dan pihak
berkepentingan untuk memperoleh layanan
dan perlindungan
• Menjamin keberlangsungan sistem
pemerintahan dan politik suatu negara

13. • Birokrasi adalah badan atau organisasi
pemerintahan yang melaksanakan layanan
publik yang profesional, efektif, efisien, dan
produktif.
• Birokrasi harus melaksanakan tugas sesuai
aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan
menghasilkan.

14. • Birokrasi adalah badan pemerintah yang
merupakan bagian dari sistem politik atau
kepanjangan dari pihak (partai) berkuasa,
yang cenderung memihak (kepentingan
penguasa dan rakyat), memiliki
kewenangan, terlibat dalam perencanaan
kebijakan/keputusan politik, dan dapat
menjadi organisasi mobilitas massa.

15. • Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-
fungsi manajemen pemerintahan
(perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll),
penetapan kebijakan publik, bersikap netral
dan profesional, melaksanakan etika birokrasi
dan tata pemerintahan yang baik (transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif).

16. Dalam Teori Negara (Pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire) disebutkan
untur negara meliputi untur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur
Konsitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintahan.Unsur deklaratif,
yaitu pengakuan secara defakto dan dejure oleh negara lain. Pemerintah
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan mengandalkan mesin
birokrasi pusat sampai dengan terendah (desa).
Dalam teori kebutuhan ekonomi (Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer),
dinyatakan bahwa upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya
(ekonomi) harus ditunjang dengan adanya organisasi atau birokrasi yang
bisa melayani kebutuhan manusia tersebut. Contoh: perlu tata niaga,
regulasi perdagangan yang dikelola secara sistematis.
Dalam Teori Organisasi Modern dan Kelas (Max Webber, Hegel, Marx, dan SC
Dube, Fred W. Riggs), dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok
dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya
instrumen ideal organisasi moderm atau birokrasi serta mekanisme kerja

17. Max Weber, Sosiolog Jerman abad 19, mengemukakan tentang konsepsi tipe
ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional. Dalam bukunya
“The Theory of Social and Economic Organization.1974. The Free Press,
New York”. Pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan
organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan
modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal tiga otoritas, yaitu 1)
otoritas tradisional, 2)otoritas kharismatik, dan 3) otoritas legal-rasional
(birokrasi).
Sebelum Tahun 1970, Martin Albrow mempupolerkan istilah “birokrasi”
sebagai nama lain organisasi pemerintahan, lihat bukunya “Bureaucracy,
1970, FAP, New York”.
Selanjutnya para pakar (misalnya Fred Kramer, dll, lihat buku Miftah Thoha,
Perspektif Perilaku Birokrasi, 1991, Rajawali Pers, Jakarta) mengaitkan atau
menanamkan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan
profesional ala Weber sebarai brokrasi pemerintahan

18. 1. Individu pejabat secara profesional bebas,akan tetapi dibatasi oleh
jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau bebas
menggunakan jebatannya untuk keperluan dan kepentingan
pribadinya termasukkeluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dan tingkatan hierarki dari atas ke
bawah dan ke samping. Konsekuensinya da jabatan atasan dan
bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada
yang lebih kecil
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara
spesifik berbeda satau dengan lainnya
4. Setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.
Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang
menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus dijalankan
secara kontrak.

19. 5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya,
idealnya melalui ujian kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima
pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang
disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari
pekerjaanya dan jabatannya sesuai dengan keiknginannya dan
kontraknya bisa diakhiri dakam keadaan tertentu
7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi
berdasarkan senioritas dan penilaian obyektif
8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan
sumberdaya instansinya untuk kepentingan probadi dan keluarga.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan
suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

20. Warren Bennis (1967);
Birokrasi hierarki piramida pada masa depan akan digantikan dengan sistem baru
sesuai harapan masyarakat.
Lawrence dan Lorch (1967);
Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk lingkungan yang
kompleks. Oleh karena itu, jika ingin servive birokrasi harus menyesuaikan diri
dengan perkembangan atau perubahan lingkungan.
Heckscer dan Donellon (1994);
Bentuk Organisasi masa depan adalah “Post Bureaucratic Organization” yang
tidak sama dengan birokrasi Weberian. Powering (kekuasaan) bukan satu-
satunya cara mengendalikan irokrasi, melainkan perlu empowering
(pemberdayaan)
Moftah Thoha (2003);
Birokrasi Weberian diistilahkan sebagai Officialdom atau kerajaan pejabat –
memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi rasional (netral) dan birokrasi yang
sarat dengan kekuasaan (potensi politis). Birokrasi yang netral bisa dilihat pada
poin (1). Birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2).

21. • Hegel
– Birokrasi adalah jembatan penghubung anatara
negara (pemerintah) dengan masyarakatnya.
• Karl Marx
– Didasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan
pengembangan komunis, Karl Marx berpendapat sbb:
• Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri
• Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas
yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya
atas kelas sosial lainnya
• Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua
sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi
dijalankan oleh semua anggota masyarakat.

22. • Miftah Thoha (2003):
– Birokrasi Hegelian termasuk birokrasi netral
– Birokrasi Marxis termasuk dalam kategori birokrasi
politik atau tidak netral

23. • Birokrasi pemerintah sebaiknya berciriakan sebagai berikut:
– Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh)
– Memberi wewenang ketimbang melayani
– Pemerintah yang kompetitif
– Digerakkan oleh misi bukan aturan
– Berorientasi hasil bukan masukan
– Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani diri sendiri
– Menghasilkan ketimbang mebelanjakan
– Antisipatif (mencegah daripada mengobati)
– Desentralisasi ketimbang sentralisasi
– Pemerintah berorientasi pasar

24. • Miftah Thoha:
– Konsep birokrasi pemerintah ini banyak dipengaruhi oleh
konsep enterpreneurship (wirausaha)dunia swasta atau
bisnis, sedangkan konsep birokrasi pemerintahan
umumnya dipengaruhi oleh konsep Weberian (birokrasi
rasional, hirarki, dan kaku). Pergeseran paradigma birokrasi
pemerintahan ini tidak bisa segera diterapkan tetapi
memerlukan waktu yang cukuplama.
– Akan lebih mudah diterpakan di negara yang telah maju,
kaya, berpendidikan, swasta atau masyarakat yang kuat
dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal.
– Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara
berkembang yang korup dan birokrasinya terlanjur buruk.