Sebuah artikel mengenai sistem politik di Indonesia

1. SMKN 22 JAKARTA
Sistem Politik di
Indonesia
Muhammad Ilham Sunardi
X TKJ I

2. Kata Pengantar ................................................................................... 2
Bab I ..................................................................................................... 3
Latar Belakang ............................................................................................ 3
Tujuan ......................................................................................................... 4
Metode ........................................................................................................ 4
Bab II .................................................................................................... 4
Perumusan Masalah .................................................................................... 4
Bab III .................................................................................................. 5
Pembahasan................................................................................................. 5
Kesimpulan .......................................................................................... 14
Daftar Pustaka..................................................................................... 15
1

3. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan petunjuk dan kemudahan dalam mewujudkan sumbangsih kepada
dunia pendidikan berupa laporan berjudul “Sistem Politik di Indonesia”.
Sebagai bahan bacaan, laporan ini merupakan hasil dari pencarian penulis baik
melalui buku-buku referensi maupun dari internet.
Diharapkan setelah membaca laporan ini, pembaca dapat menjelaskan secara
sistematis mengenai sistem politik yang ada di Indonesia.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini.
Maka dari itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang
membangun demi kesempurnaan bacaan ini.
Jakarta, 15 Januari 2014
Penulis
2

4. Bab I
Latar Belakang
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem social. Perspektif atau
pendekatan sistem melihat kesesluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu
unit yang relative tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari
perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada
kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau
institusi pembentuk sistem politik.
Hubungan antara berbagai lembaga Negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya
merupakan suatu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan
merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem
politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah
melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan institusi-institusi nasional dan
Internasional. Artinya, lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem
politik Indonesia harus dipahami.
Akhirnya, mengingat begitu luas pembicaraan mengenai sistem politik Indonesia, maka
penulis hanya membahas sistem politik.
3

5. Tujuan
Setelah membaca laporan ini, pembaca diharapkan dapat menjelaskan secara
rinci dan sistematis mengenai sistem politik di Indonesia dan memberikan info
terhadap pembaca akan makna dari sistem politik.
Selain itu, juga berfungsi sebagai media informasi seberapa besar manfaat
sistem politik kepada masyarakat
Metode
1. Kepustakaan
Penulis menggunakan metode ini untuk mencari informasi terkait dengan
materi yang akan disampaikan. Penulis menggunakan buku-buku yang
menjadi referansi bacaan dari materi terkait. Penulis juga mencari melalui
jurnal-jurnal ilmiah tentang ketatanegaraan serta mencari baik dari media
massa maupun media Internet.
Bab II
Perumusan Masalah
Didalam makalah ini dirumuskan beberapa masalah diantaranya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Apa yang dimaksud sistem politik ?
Apa saja unsur-unsur yang ada dalam sistem politik ?
Apa saja ciri-ciri sistem politik ?
Bagaimana proses politik di Indonesia ?
Apa sajakah macam-macam sistem politik di dunia dan Indonesia ?
Bagaimana sejarah sistem politik yang pernah ada di Indonesia ?
Apa sajakah komponen pendukung Sistem Politik Demokrasi di Indonesia ?
4

6. Bab III
Pembahasan
1. Pengertian Sistem Politik
Sebelum mengerti akan definisi dari sistem politik, akan dijelaskan terlebih dahulu
mengenai definisi sistem dan definisi politik.
a. Definisi Sistem
Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang didalamnya
melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan. Sedang definisi sistem yang lebih
rinci adalah suatu kesatuan yang mengandung elemen-elemen yang terikat
didalamnya dan saling bergantung satu sama lain.
b. Definisi Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti berstatus Negara atau
Negara kota yang kegiatannya untuk kelestarian dan perkembangan kotanya.
Jadi dapat didefinisikan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam
suatu Negara yang menyangkut proses kelestarian dan perkembangan sebuah
negara dalam melaksanakan tujuan-tujuannya.
c. Definisi Sistem Politik
Definisi mengenai sistem politik berbeda-beda menurut para ahli politik diantaranya :
1. Sukarna
Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana
memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah
dengan rakyat atau sebaliknya, dan pengaturan negara terhadap negara serta
pengaturan negara terhadap rakyatnya.
2. Robert Dahl
Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta
melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan
kewenangan.
3. David Easton
Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial
sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
4. Rusadi Kantaprawira
Sistem politik merupakan mekanisme atau cara kerja serangkaian fungsi atau
peranan dalam sistem politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan
suatu proses yang langgeng.
5

7. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat dirumuskan bahwa definisi sistem politik adalah
suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam
hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng yang
mengendung dimensi waktu.
2. Unsur Sistem Politik
Dari ulasan singkat diatas bisa dikatakan bahwa dalam setiap sistem politik paling
tidak mencakup tiga unsur, yaitu :
a. Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.
b. Penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan
c. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.
3.
Ciri-Ciri Sistem Politik
Tentang ciri-ciri sistem politik ini. David Easton dalam artikelnya yang berjudul “An
Approach to the Analysis of Political Systems” mengemukakan empat ciri antara
lain :
a. Adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batas-batas pengaruhnya
b. Adanya input dan output yang tetap
c. Adanya jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem dimana suatu sistem politik
harus menjalankan pekerjaan bermacam-macam dalam waktu yang terbatas maka
paling tidak strukturnya harus mengenal diferensiasi minimal.
d. Adanya integrasi sistem politik yang mencerminkan pula tingkat efisiensinya.
6

8. 4. Proses Politik
Fungsi-fungsi politik yang ada dalam setiap sistem politik dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu fungsi input dan fungsi output. Fungsi input mencakup artikulasi
kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekruitmen
politik. Sedangkan, fungsi output meliputi pembuatan, penerapan, dan penghakiman
kebijakan. Lantas, bagaimana proses politik di Indonesia ?
Proses politik dimulai dengan masuknya input berupa kepentingan yang diartikulasikan
atau dinyatakan oleh kelompok kepentingan dan diagregasikan (dipadukan) oleh partai
politik sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan
yang lebih umum dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan
yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.
Dalam tahap ini, input diubah menjadi output berupa kebijakan karena tahap ini disebut
sebagai tahap konversi. Dan tahap inilah yang merupaka inti dari keseluruhan proses
politik. Kebijakan itu dilaksanakan oleh birokrasi1 dan kesungguhan pelaksananya
dijamin oleh fungsi penghakiman yang dijalankan oleh badan peradilan. Sementara itu,
dalam setiap tahap proses politik juga berjalan fungsi-fungsi sosialisasi, komunikasi, dan
rekruitmen politik.
5. Macam-Macam Sistem Politik di Dunia dan Indonesia
Di Indonesia dan di dunia telah dikenal banyak sekali sistem politik, namun yang dapat
berkembang sampai sekarang adalah sistem politik Monarki, Demokratis, dan Federasi.
A. Monarki
Monarki, berasal dari bahasa Yunani yang berarti satu, dan yang berarti pemerintah.
Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki.
Monarki atau sistem politik kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19,
terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20.
Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari
jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak2
dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah
penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden
biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu3. Namun dalam negaranegara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya
berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain
dalam persekutuan.
1
Birokrasi adalah suatu rantai komando politik dengan bentuk piramida
Keempat negara itu diantaranya ada negara Inggris dan Jepang
3
Ditentukan lewat pemilu secara berkala
2
7

9. B. Demokratis
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara
dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi
mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan
dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi
sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik
secara bebas dan setara.4
C. Federasi
Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana
beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara
federal5. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan
pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah
federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur
pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana
biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya
keseragaman antar semua provinsi.
Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah,
meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah
persetujuan awal antara beberapa negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau
struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.
6. Sejarah Sistem Politik di Indonesia
A. Orde Lama (1950-1966)
Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan
konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini
berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959 Sebelum Republik
Indonesia Serikat6 dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut
pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian,
Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur
dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan UndangUndang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet
parlementer. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan
UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17
Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
4
Karena sifat sistem politik inilah yang membuat demokrasi lebih dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia
karena sifatnya yang pro dengan Pancasila dan UUD 1945.
5
Contoh sistem federasi ada di negara Malaysia dan Amerika Serikat.
6
Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah bentuk negara Indonesia pasca ditandatanganinya Konferensi Meja
Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949. Didalam naskah Konverensi tertulis bahwa Belanda mengakui
kedaulatan Republik Indonesia apabila berbentuk Negara Serikat.
8

10. Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:


Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah fungsi dari pembantu presiden
menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang
merupakan wewenang MPR.
Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer
berdasarkan usul BP – KNIP Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang
diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary).
Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet
parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai
kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang
dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.
Ciri-ciri:




Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
Presiden berhak membubarkan DPR.
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang
Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71
DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan "sementara",
karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan
umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih
Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru
hingga berlarut-larut.
Demokrasi terpimpin selalu diasosiasikan dengan kepemimpinan Sukarno yang otoriter.
Hal itu berawal dari gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui
Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam
bulan Juni 1959 yang akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Dekrit itu dikeluarkan dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit
Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam
kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin. Dekrit yang dilontarkan
oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat
Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil.
Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari
sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh
unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD. Dengan
dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli
1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak
sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.
9

11. Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan
kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh
presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
Semua lembaga yang pernah ada dibubarkan oleh Presiden dan diganti dengan orangorang pilihan Presiden sendiri. Presiden Soekarno mendeklarasikan diri sebagai presiden
seumur hidup7, berkembangnya ideologi NASAKOM8, dan Indonesia keluar dari
organisasi dunia yaitu PBB9. Sebagai akhir dari masa demokrasi terpimpin adalah
dengan adanya pemberontakan PKI pada tahun 1965.
Kehidupan Politik di masa Orde Lama (1945-1966)
Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai
dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No.
X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah
parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan.
Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia
dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun
1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.
Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat
pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII,
PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun
sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.
Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini
tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan
politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol
di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan "Deklarasi Bogor."
Hasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi
mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu. Masyumi
menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari
15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera
Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara
Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga
dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini
menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.
7
Di dalam konstitusi UUD ‘45 dijelaskan bahwa presiden memiliki masa jabatan hanya 5 tahun. Namun di masa
Orde Lama, kepemimpinan presiden menjadi seumur hidup yang jelas menyimoang dari UUD ’45.
8
NASAKOM adalah ideology gabungan dari ketiga ideology yang popular di Indonesia pada masa itu, yaitu :
Nasionalis (PNI), Agama (Masyumi dan NU), Komunis (PKI).
9
Penyebab Indonesia keluar dari PBB antara lain sikap tidak terima pemerintah Indonesia atas keputusan
Dewan Keamanan PBB memilih Malaysia. Hal ini terjadi karena ada konflik antara Indonesia-Malaysia di tahun
1965.
10

12. Berikut hasil Pemilu 195510:
Hasil Pemilu Indonesia tahun 1955
Lainnya
sampai
23%
Masyumi
21%
PKI
16%
PNI
22%
NU
18%
Kehidupan Politik era Orde Baru (1966-1998)
Pelaksanaan pemilu di masa orde baru di atur dalam Undang-undang No.15 tahun 1969
tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu di masa orde baru ini merupakan rajimnya
soeharto, dia berhasil melakukan pemilu secara berkala dan melakukan tekanan politik bahwa
Golkar merupakan pemenang. Dan pada masa orde baru Soeharto berhasil mengontrol dan
melakukan sentralisasi kekuasaan. Soeharto berhasil melebur (fusi) banyak partai pada masa
orde lama menjadi 2 partai politik (Partai Demokrasi Indonesia/PDI dan Partai Persatuan
Pembangunan/PPP dan Golongan Karya/Golkar pada saat itu tidak mau dianggap partai
politik),pasal 1. dengan mengeluarkan UU No 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar.
Dan pada pemilu 1971 para pejabat negara di haruskan bersikap netral. Dengan asas yang
dipakai, jujur dan adil (JURDIL) artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara atau
pelaksana, pemerintah dan partai politik serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung
bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan
yang dimaksud adil ialah pemilih dan parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama
serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Pada masa orde baru penyelenggara pemilu oleh pemerintah lewat komisi pemilihan umum
(KPU). Dan pengawasan, pemerintah melalui panwaslu dan perserta pemilu diikuti oleh tiga
partai (PDI,PPP dan GOLKAR). Hasil pemilu selama orde baru di menangkan oleh
GOLKAR.
10
Sumber : www.wikipedia.com
11

13. Dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang
wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurangkurangnya sebanyak Daerah tingkat II yang terdapat dalam Daerah tingkat I tersebut, dan
tiap-tiap Daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil. Ketentuanketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada Daerah tingkat II Daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Adapun Keseimbangan antara jumlah anggota D.P.R. yang dipilih di Jawa dan di luar Jawa.
Undang-undang(15/1969) ini menentukan bahwa jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam
pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar
Jawa (Pasal 6). Untuk menentukan banyaknya wakil yang dipilih ditiap-tiap Daerah tingkat I
dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah
tingkat I memperoleh seorang wakil.(penjelasan uu 15 tahun 1969)
Kesimpulannya, Kekuatan politik pada masa orde baru berada ditangan penguasa, razim yang
berkuasa (Soeharto) bersikras, supaya partainya (Golkar) yang menang. Kekerasan terjadi
oleh aparat pemerintahan terhadap rakyat. Represi politik sebagai alat politik penguasa. serba
negara dan tentara, negara memonopoli legitimasi dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran
pemilu dilakukan oleh birokrasi, Golkar, dan tentara. Politik kekerasan menjadi isu utama.
Kehidupan Politik era Reformasi (1998-sekarang)
Setelah runtuhnya Orde Baru indonesia masuk ke era roformasi, selama masa reformasi saat
ini, indonesia sudah melaksanakan pemeilihan umum sebanyak 3 kali, tahun 1999,2004 dan
2009. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu era reformasi diatur dalam undang-undang
no 3 tahun 1999, tentang pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilu di era reformasi
menggunakan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (LUBER JURDIL).
Yang dimaksud dengan, Langsung ialah pemilih secara langsung memberikan suaranya
tampa perantara. Umum ialah pemilihan itu menyeluruh bagi semua warga negara yang
memenuhi persaratan tampa diskriminalisasi, dimana pada pemilu dimasa orde baru
diskriminalisasi terjadi dan dirasakan oleh para keluarga yang di anggap P.K.I. Bebas ialah
warga negara yang berhak memilih dapat mengunakan haknya, dikamin keamanannya
melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tampa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan
dari siapapun dan dengan cara apapun. Jujur yang dimaksud ialah dalam penyelanggaraan
pemilu, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah atau partai politik serta pemilu, pangawas
dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak
langsung bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Asas adil ialah setiap pemilih dan parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama
serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah lewat komisi pemilihan umum (KPU). Dilakukan
secara bebas dan mandiri. Berbeda dengan pemilu di masa orde baru, era reformasi
pengawasan pemilu oleh pemerintah melalui panwaslu (1999)terdiri dari lembaga
pengawasan pemilu (panwaslu, forum rektor UNFREL, dan LSM) sedangkan 2004 dan 2009
pengawasan pemilu berasal dari unsur kepolisian, tokoh masyarakat, kejaksaan, perguruan
tinggi dan pers. Diman pada masa orde baru pers tidak bergerak bebas.
12

14. Sedangkan partai politik yang ikut berpartisipasi pada pemilu di era reformasi cukup banyak,
pada pemilu 1999 terdapat 48 parpol dan tahun 2004 terdapat 24 parpol, sedangkan tahun
2009 terdapat 38 parpol. Banyaknya partai yang terlibat karena didukung oleh uu no 2 tahun
1999, tetang partai politik.
Sumber : www.kpu.go.id
Berbeda dengan pemilu pada orde baru yang pemenang pemilu dimenangkan oleh GOLKAR
terus, pada era reformasi dalam tiga kali pemilu.pemilu 1999 di menangkan oleh PDIP dan
Pemilu 2004 dan 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat. Tapi pada tahun 1999 pemilu
tidak jauh beda dengan pemilu di masa orde baru, karena masyarakat hanya memilih partai
politik saja, sedangkan presiden dipemilih oleh anggota legislatif. Dan pada tahun 2004 dan
2009 Indonesia pertama kalinya memilih anggota legislatif secarang langsung dan memilih
presiden secara langsung pula. Seccara prosudural pemilu di indonesia sudah demokrasi,
walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh para oknum
calon, misal melakukan politik uang.
13

15. Kesimpulan
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di
mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut
sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan
Negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka
sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang
tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah
Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950),
namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997),
pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat
sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan
desentralisasi kekuasaan.
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai
kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk
proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan,
seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan
antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga
mengatur hak dan kewajiban warga negara.
Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan
provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya
dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain
yang berada di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan,
pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD 1945 telah mengalami
beberapa kali amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen
konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan lembagalembaga negara.
14

16. DAFTAR PUSTAKA
Brodjo, Sudjono Sumardjono. 2000. Hukum Politik dan Reformasi Refleksi Dunia Hukum melalui
Renungan dan Tulisan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Budiardjo, Miriam. 1995. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Haricahyono,Cheppy. 1986. Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana & YP2LPM.
Kartaprawira, Rusadi. 2002. Sistem Politik Indonesia Edisi Revisi. Bandung: Sinar Baru Agensindo.
Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tahun 2006. Sekjen MPR RI
Santoso, Joko Budi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMK kelas X. Jakarta: Penerbit Yudhistira
www.wikipedia.com
www.kompas.com
www.suaramerdeka.com
www.suarapembaharuan.com
www.kpu.go.id
15