Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional (POLTRANAS) yang mencakup pengertian politik, strategi, dan POLTRANAS sendiri serta penyusunan dan implementasinya dalam berbagai bidang. POLTRANAS berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah pembangunan nasional dengan landasan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunannya melibatkan suprastruktur dan infrastruktur politik.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki dua kedudukan
yaitu sebagai mahkluk sosial makhluk individu. Sebagai mahkluk yang individu
manusia memiliki satu pribadi yang berbeda dengan manusia lain. Tiap-tiap
manusia memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Sebagai makhluk sosial,
sepanjang hidup manusia senantiasa berkelompok. Hal ini dapat dilihat dari
terbentuknya keluarga. Keluarga merupakan kelompok manusia dalam skala kecil.
Seiring dengan berjalannya waktu kelompok ini semakin luas sehingga
membentuk sebuah bangsa dan negara yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan.
Suatu bangsa yang telah membantuk negara mempunyai cita-cita bersama,
pengalaman sejarah, memiliki kebudayaan sendiri secara nasional, menempati
daerah geografis yang jelas dan mempunyai pemerintah yang berdaulat
(merdeka). Hal tersebut dapat dipandang sebagai kriteria suatu bangsa. Bagi
negara bangsa Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 telah memenuhi
kriteria tersebut.
Dalam kondisi kehidupan politik kita sekarang ini banyak diantara kita,
yaitu kalangan orang-orang yang memegang kekuasaan kurang berkenan untuk
mengakui kesenjangan antara nilai-nilai dasar ideologi dengan praktek kehidupan
perpolitikan. Selain itu, prakteknya juga masih jauh bertentangan dengan nilai-
nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Keinginan agar
kehidupan politik kita lebih terbuka dan lebih demokratis merupakan salah satu
ukuran yang dapat kita pakai untuk mengetahui kesenjangan tersebut.
Selama Orde Baru mencatat keberhasilan sistem politik dalam
menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, mulai dari GBHN sampai
kepada berbagai macam produk legislasi seperti UU dan peraturan lainnya.
Sehingga nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa sangat berperan dalam
praktek kehidupan politik yang demokrasi. Demokrasi di sini bukan suatu system
politik yang sempurna tetapi yang terbaik yang mungkin diciptakan karena di
dalamnya mengandung dinamika internal yang memungkinkannya untuk
diperbaiki atau disempurnakan secara terus-menerus.
Sistem politik demokrasi Pancasila juga perlu dikembangkan dan
disempurnakan perwujudannya secara terus menerus. Tetapi secara ideal normatif,
ia adalah system politik yang terbaik dan tepat untuk membangun kehidupan
politik kita. Dengan dinamika internalnya kita dapat pula membangun Demokrasi
Pancasila ini menjadi suatu system politik yang hidup dan handal.
B. Rumusan Masalah
 Apa yang dimaksud dengan politik, strategi, dan politik strategi
nasional (POLTRANAS)?
 Apa yang menjadi penyusunan politik strategi nasional?
 Apa saja implementasi politik strategi nasional dalam berbagai bidang?

2. BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Politik, Strategi, dan Politik Strategi Nasional
Politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota.
Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia
yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti
pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis
bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk,
penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture
(David, p.15, 2004). Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan
berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan
tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari
perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck
dan Jauch, p.9, 1989).
Liddle Hart (1921-1953) dari Inggris, mengatakan bahwa “strategi adalah
seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk
mencapai tujuan politik”(Zainul ittihad amin: 2008: hal 5.8).
Dari pengertian strategi di atas, pengertian strategi secara umum bahwa
Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus
pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya
bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan kata lain strategi
merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang dilakukan oleh seorang
pemimpin untuk mengambil keputusan jangka panjang suatu organisasi yang
berfokus pada tujuan politik yang ingin dicapai.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang
dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya
berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang
dilaksanakan oleh penguasa negara.
Menurut Zainul Ittihad Amin (2008; hal 5.16) “Politik Nasional”
merupakan asas, haluan usaha dan kebijaksanaan Negara dalam pembinaan dan
penggunaan totalitas potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional”. Selain itu,
Politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan dari
Negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan
pengendalian) serta penggunaan potensi nasional secara totalitas dari baik yang
potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional (Sabarti Akhadiah
dkk, 1984/1985; hal 5). Dengan kata lain, Politik nasional merupakan tata cara
pelaksanaan politik nasional tersebut.
“Strategi Nasional” adalah seni dan ilmu mengembangkan dan
menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (IPOLEKSOSBUDHANKAM) baik
dalam masa damai maupun dalam masa perang” (Pusat studi Kewiraan Unibraw,
1980; hal 132). Tujuan yang hendak dicapai adalah mendukung pencapaian
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Politik Nasional. Strategi nasional
dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non

3. departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden
sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
Poltranas berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah atau haluan
dan tata cara dalam pembangunan nasional. Adanya hubungan yang hierarkikal
dan terkait antara Tannas, Wasantara, UUD 1945 dan Pancasila juga menjadi
landasan poltranas. Jadi landasan politik dan strategi nasional adalah:
 Pancasila
 UUD 1945
 Wawasan Nusantara
 Ketahanan Nasional
2. Penyusunan Politik Strategi Nasional
Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun
berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985
berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga
negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-
lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-
badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang
mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik,
organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group)
dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik
harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur
politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris
MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004.
Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan
pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada
waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji
Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi
dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima
tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang
dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik
merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan
kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-
langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan
sasaran masing-masing sektor/bidang.
Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam
mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh
Presiden.
 Suprastruktur dan Infrasruktur Politik
Yang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah semua lembaga-
lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Pada suprastruktur politik terdapat lembaga-
lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan

4. politik (pemerintah). Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-
keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum Lembaga Suprastruktur
politik di indonesia adalah lembaga-lambaga yang ada pada kehidupan politik
pemerintah atau negara idonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945,yang
meliputi :
 Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 Presiden.
 Makamah Agung.
 Mahkamah Konstitusi.
 Komisi Yudisial.
 Badan Peneriksa Keuangan.
 Lembaga lain peyelenggaraan pemerintahan seperti Menteri, Jaksa, Polisi,
TNI.
Infrastruktur politik adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara
satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya
keseluruhan struktur tertentu. Kehidupan politik rakyat dikenal istilah
“Infrastruktur politik” yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-
hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota
masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai
kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Melalui badan-badan inilah masyarakat
dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam
proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan
keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya:
 Partai politik.
 Kelompok kepentingan.
 Kelompok penekan.
 Alat komunikasi politik.
 Tokoh politik.
Supra dan Infra saling mempengaruhi, dimana supra sebagai pembuat
keputusan akan mendapat masukan berupa tuntutan dan aspirasi dari infra. Dan
sebalikanya, infra akan melakasanakan yang ada dalam supra. Dalam Penyusunan
keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang
dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik
sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/
Negara.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat
suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses
penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan
setelah presiden menerima GBHN. Stratifikasi kebijakan nasional dalam NKRI,
meliputi:
 Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang
lingkupnya nasional mencakup penentuan Undang-undang Dasar, dan yang
berkaitan dengan masalah makro politik bangsa dan Negara. Penentu kebijakan

5. puncak adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum yang
dikeluarkan berupa Dekrit, Peraturan atau piagam Kepala Negara.
 Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat Penentu Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan dibawah
Tingkat Kebijakan Puncak yang lingkupnya juga nasional dan ditekankan pada
masalah makro strategis guna mencapai situasi dan kondisi tertentu yang
diharapkan. Bentuk hukum yang dihasilkan adalah UU, PP, Keputusan atau
Instruksi Presiden, dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan Maklumat Presiden
 Tingkat Penentu Kebijakan Khusus
Tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan kebijakan umum yang
merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama
pemerintahan. Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan
sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. Bentuk hukum yang dikeluarkan
berupa Peraturan Menteri, Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri.
 Tingkat Penentu Kebijakan Teknis.
Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis ditekankan pada suatu sektor bidang
utama dalam bentuk prosedur dan teknik implementasi rencana, program dan
kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak pada pimpinan eselon
pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Non-
Departemen. Hasil penentuan kebijakan berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi
Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau Direktur Jenderal.
3. Implementasi Politik Strategi Nasional dalam berbagai bidang
 Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanyakesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi
hukum dan tegaknya negarahukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui danmenghormati hukum agama dan hukum adat serta
memperbaharui perundang–undanganwarisan kolonial dan hukum nasional
yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya
dengan reformasi melalui program legalisasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hukum, keadilandan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak
asasi manusia.
 Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi:
1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan
memperhatikan pertumbuhanekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan
sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang samadalam berusaha
dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil
bagi seluruh rakyat.

6. 2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan
terjadinyastruktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif,
yang merugikanmasyarakat.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi
ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang
menganggu mekanisme pasar, melaluiregulasi, layanan publik, subsidi dan
insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang–undang.
 Implementasi politik strategi nasional di bidang politik :
1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk
menyelesaikan masalah–masalah yangmendesak dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upayarekonsiliasi nasional
yang diatur dengan undang–undang.
2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan
perkembangankebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan
tetap memelihara kesatuandan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa
dan semangat Pembukaan Undang– Undang Dasar 1945.
3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–
lembaga tingginegara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan
tanggung jawab yangmengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata
hubungan yang jelas antara lembagaeksekutif, legislatif dan yudikatif.
 Politik luar negeri
1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan
berorientasi padakepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas
antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa–
bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan
kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagikesejahteraan rakyat.
2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang
menyangkutkepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan
persetujuan lembaga perwakilanrakyat.
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri maupun melakukan
diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif
Indonesia di duniainternasional, memberikan perlindungan dan pembelaan
terhadap warga negara dankepentingan Indonesia serta memanfaatkan
setiap peluang positif bagi kepentingannasional.
 Penyelenggara negara
1. Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, dan
nepotismedengan memberikan sanksi seberat–beratnya sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan
internal dan fungsional serta pengawasanmasyarakat dengan
mengembangkan etik dan moral.
2. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan
dankeprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan
prestasi dengan prinsipmemberikan penghargaan dan sanksi.

7. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan pejabat
pemerintahan sebelumdan sesudah memangku jabatan dengan tetap
menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasimanusia.
 Komunikasi, informasi, dan media massa
1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa
modern dan mediatradisional untuk mempercerdas kehidupan bangsa
memperkukuh persatuan dankesatuan, membentuk kepribadian bangsa,
serta mengupayakan keamanan hak penggunasarana dan prasarana
informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan
dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya
saing bangsadalam menghadapi tantangan global.
3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas
dankesejahteran insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung
tinggi etika pers,supremasi hukum, serta hak asasi manusia.
 Agama
1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan
moral, spiritual,dan etika dalam penyelenggaraan negara serta
mengupayakan agar segala peraturan perundang–undangan tidak
bertentangan dengan moral agama.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem
pendidikanagama sehingga lebih terpadu dan integral sehingga sistem
pendidikan nasional dengandidukung oleh sarana dan prasarana yang
memadai.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama
sehinggatercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam
semangat kemajemukanmelalui dialog antar umat beragama dan
pelaksanaan pendidikan beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis
untuk tingkat Perguruan Tinggi.
 Pendidikan
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju
terciptanya nilai–nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanyakerukunan hidup
bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai–nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu
memberikan rujukansistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan
ekonomi, politik, hukum dan kegiatankebudayaan dalam rangka
pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya
masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya dalam rangka
memilah–milahnilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi
tantangan pembangunan bangsadi masa depan.

8.  Kedudukan dan Peranan Perempuan
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh
lembaga yang mampumemperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan
gender.
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan
dengan tetapmempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai
historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha
pemberdayaan perempuan sertakesejahteraan keluarga dan masyarakat.
 Pemuda dan Olahraga
1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia
Indonesiasehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup,
yang harus dimulaisejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah
dan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus
dilakukansecara sistematis dan komprehensif melalui lembaga–lembaga
pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing–masing
organisasi olahraga termasuk organisasi penyandang cacat bersama-sama
dengan masyarakat demi tercapainya sasaran yangmembanggakan di
tingkat internasional.
3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam
mengaktualisasikansegenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan
kesempatan dan kebebasanmengorganisasikan dirinya secara bebas dan
merdeka sebagai wahana pendewasaanuntuk menjadi pemimpin bangsa
yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis,demokratis,
mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.Pembangunan Daerah.
Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung
jawab dalamrangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi,
lembaga politik, lembaga hukum,lembaga keagamaan, lembaga adat dan
lembaga swadaya masyarakat, serta seluruhmasayrakat dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah
propinsi,daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat
denganmemberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta
memperhatikan penataanruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi
pemerataan pertumbuhan ekonomisejalan dengan pelaksanaan ekonomi
daerah.
 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke
generasi.

9. 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan
hidup denganmelakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan
penggunaan, dengan menerapkanteknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada
pemerintahdaerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam
secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem
tetap terjaga, yang diatur denganundang–undang.
 Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan
1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara
konsisten melaluireposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara
Nasional Indonesia sebagai alatnegara untuk melindungi, memelihara dan
mempertahankan keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia terhadap
ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjungtinggi hak asasi
manusia dan memberikan darma baktinya dalam
membantumenyelenggarakan pembangunan.
2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian NegaraRepuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung
komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan
meningkatkan kesadaran bela negara melaluiwajib latih dan membangun
kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia,
meningkatkanrasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan
kekuatan pertahanan keamanannegara ke wilayah yang di dukung dengan
sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai

10. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat kita ambil beberapa
kesimpulkan antara lain:
 Politik secara teoritis meliputi keseluruhan azas dan ciri khas dari
negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan yang akan dicapai negara.
Sedangkan secara praktis, politik mempelajari negara sebagai suatu
lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu
(negara sebagai lembaga yang dinamis).
 Strategi secara umum bahwa Strategi adalah proses penentuan rencana
para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang
organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar
tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan kata lain strategi merupakan
suatu kerangka rencana dan tindakan yang dilakukan oleh seorang
pemimpin untuk mengambil keputusan jangka panjang suatu organisasi
yang berfokus pada tujuan politik yang ingin dicapai.
 Politik Nasional merupakan asas, haluan usaha dan kebijaksanaan
Negara dalam pembinaan dan penggunaan totalitas potensi nasional
untuk mencapai tujuan nasional.
Politk strategi nasional dapat dikelompokkan antara lain:
 Politik nasional adalah politik pembangunan
 Strategi nasional
 Implementasi politik dan strategi nasional pada bidang-bidang
pembangunan nasional
· Adapun beberapa bidang arah kebijaksanaan dari penyelenggaraan Negara
adalah sebagai berikut:
 Bidang Hukum
 Bidang Ekonomi
 Bidang Politik
 Bidang Agama
 Bidang Pendidikan