Peran TARU dalam Investasi

1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Rencana Umum Penanaman Modal Di Provinsi Jambi
Ammar Sholahuddin
Kabid Sarana Prasarana dan Kerjasama Pembangunan
Bappeda Provinsi Jambi
Oleh
Rencana Umum Tata Ruang Di Provinsi Jambi
Muara Bungo, 18 Mei 2016

2. OUTLINE PAPARAN
Pendahuluan
Potensi Investasi
Daya Tarik Investasi
RTRW Provinsi Jambi
Penutup

3. PENDAHULUAN
INVESTASI = PENANAMAN MODAL
INVESTASI ≠ PENANAMAN MODAL

4. PENDAHULUAN
Investasi adalah; penanaman modal
yang diharapkan dapat menghasilkan
tambahan dana pada masa yang akan
datang (Sumber : Francis, Jack C., Investment: Analysis
and Management, 5th edition, McGraw-Hill Inc.,
Singapore, 1991, Hal. 1)
Definisi
Investasi
Sumber :
http://www.persamaankata.com/26695/penanaman-
modal

5.  Mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan
kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang
 Kapasitas produksi dapat ditingkatkan 
peningkatan output  peningkatan pendapatan
 Dalam jangka penjang  meningkatkan
pertumbuhan ekonomi  aktivitas ekonomi
berkembang
 Penyerapan tenaga kerja, optimalisasi pemanfaatan
SDA  meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kenapa Harus
Investasi
PENDAHULUAN

6. POTENSI INVESTASI

7. POTENSI INVESTASI

8. POTENSI INVESTASI
POTENSI PARIWISATA

9. DAYA TARIK INVESTASI
Sumber : Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2005

10. DAYA TARIK INVESTASI (kelembagaan)

11. DAYA TARIK INVESTASI (keamanan, politik dan sosial budaya)

12. DAYA TARIK INVESTASI (ekonomi)

13. DAYA TARIK INVESTASI (tenaga kerja)

14. DAYA TARIK INVESTASI (infrastruktur fisik)

15. TIDAK DISKRIMINATIF  tidak berpotensi penguasaan
ekonomi pada kelompok/orang tertentu  tidak
menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis
MENJAMIN KEPASTIAN STANDAR PELAYANAN 
kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu
pelayananKriteria
Perda yang
mendukung
Investasi
DAYA TARIK INVESTASI

16. Sumber :
http://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/PRESS_RELEASE_TW_I_TAHUN_2016_FINAL_IND.pdf
DAYA TARIK INVESTASI
REALISASI INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2016

17. PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI V
 Revaluasi aset
 Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate,
Properti dan Infrastruktur
 Deregulasi di bidang perbankan syariah
Paket
Kebijakan
Pemerintah
Terkait
Investasi

18. PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT INVESTASI
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI X
 Revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam
Perpres Nomor 34 Tahun 2014
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII
 Kemudahan dalam memulai usaha
 Kemudahan dalam pendirian bangunan
 Pendaftaran properti
 Pembayaran pajak
 Akses perkreditan
 Penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan
sederhana
 Penyambungan listrik
 Perdagangan lintas negara
 Penyelesaian permasalahan kepailitan
 Perlindungan terhadap investor minoritas
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI VII
 Kemudahan untuk mendapatkan izin investasi
 Keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya
 Kemudahan mendapatkan sertifikat tanah
PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH
Paket
Kebijakan
Pemerintah
Terkait
Investasi

19. RTRW Provinsi Jambi
Umum
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Rencana Kawasan Strategis
Arahan Pemanfaatan Ruang

20. RTRW Provinsi Jambi (Umum)

21. Peran dan
Fungsi Tata
Ruang
Peran RTRW
Sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi
pengembangan wilayah provinsi, melalui :
 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya
 Sinkronisasi pengembangan sektor
 Koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor,
 Pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam
pengembangan wilayah
Fungsi RTRW
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah;
c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
di wilayah provinsi;
d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian
antar sektor;
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
RTRW Provinsi Jambi (Umum)

22. RTRW Provinsi Jambi (Umum)
RTRW
Struktur Ruang Kawasan StrategisPola Ruang
Sistem Perkotaan
Sistem Jaringan
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
KS Nasional
KS Provinsi
PENGEMBANGAN INVESTASI

23. RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)
KONEKSITAS PUSAT-PUSAT KEGIATAN
(PKN-PKNP-PKW-PKWP-PKL)
SECARA KERUANGAN
Konsep Struktur Ruang

24. RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)

25. Kota Jambi
Sarolangun
Ka. Tungkal
Sengeti
Ma. Bulian
Ma. Bungo
Ma. Tebo
Dikaji untuk PKNp
Ma. Sabak
Merangin
S. Penuh
Jaringan SIS
Rel Kereta Api
Bandara
Jalan
PKN
PKW
PKL
Pelabuhan
PKWp
Kawasan Ekonomi
Ujung Jabung
RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)
KONSEP RENCANA STRUKTUR RUANG
PROVINSI JAMBI

26. RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH PROVINSI JAMBI
RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)

27. RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)

28. • PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) ADALAH KOTA JAMBI
• PKN PROMOSI (PKNP) ADALAH PERKOTAAN MUARA BUNGO
DAN PERKOTAAN SAROLANGUN
• PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) ADALAH PERKOTAAN
KUALA TUNGKAL DAN PERKOTAAN MUARA BULIAN
• PKW PROMOSI (PKWP) MELIPUTI:
(1) PERKOTAAN MUARA SABAK
(2) KOTA SUNGAI PENUH
(3) PERKOTAAN BANGKO
(4) PERKOTAAN SENGETI
(5) PERKOTAAN MUARA TEBO
• PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) TERDIRI DARI 29
PERKOTAAN DI KABUPATEN/KOTA
Sistem Perkotaan
RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)

29. RTRW Provinsi Jambi (Rencana Kawasan Strategis)

30. RTRW Provinsi Jambi (Rencana Kawasan Strategis)
Rencana KSP

31. RTRW Provinsi Jambi (Arahan Pemanfaatan Ruang)
Perwujudan Rencana
Pengembangan Struktur
Ruang
1. Perwujudan Pengembangan
Pusat Kegiatan
2. Perwujudan Sistem Jaringan
Perwujudan Rencana
Pola Ruang
1. Perwujudan Kawasan Lindung
2. Perwujudan Kawasan
Budidaya
Perwujudan Kawasan
Strategis
1. Sudut Pandang Kepentingan
Ekonomi
2. Sudut Pandang Sosial Budaya
3. Sudut Pandang Penggunaan SDA
dan/atau Teknologi Tinggi

32. PENUTUP
 Dokumen rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan sama-
sama ditujukan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di
masa mendatang;
 Rencana tata ruang harus dapat dioperasionalisasikan sehingga
dapat menjadi strategi dan kebijaksanaan daerah untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
 Rencana tata ruang merupakan rencana pemanfaatan ruang yang
disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam
rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka
panjang;
 Rencana tata ruang merupakan arahan makro dalam pemanfaatan
ruang  seharusnya tidak detail.

33. terima kasih