RENSTRA SPM

BALIKPAPAN MADINATUL iman
PENEGAKAN
KETENTRAMAN & KETERTIBAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT
RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021
SATuan POLisi Pamong Praja
KOTA BALIKPAPAN19501950
BALIKPAPAN MADINATUL iman
coverbyoddie,IdeabyRostizna

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 1
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2021
KATA PENGANTAR
Keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan salah
satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Hal ini disebabkan
karena keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah
kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat
dapat melakukan aktifitas sehari-hari, karena kondisi
keamanan, ketentraman dan ketertiban bersifat dinamis
(berubah-ubah) dan dalam kenyataannya harus ada
institusi yang menjadi penanggung jawabnya.
Sejalan dengan misi ke 2 yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yakni : “Mewujudkan Kota
Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan” maka Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berupaya menyusun Rencana Strategis yang secara
garis besar menjelaskan dan memaparkan tentang Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yang mengakomodir RPJMD
Kota Balikpapan 2016-2021.
Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin dapat selesai tanpa
bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu dan terima
kasih kami sampaikan atas segala dukungan dan bantuannya. Terima kasih yang tak
terhingga sudah sepatutnya kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan baik.
Kami menyadari, bahwa meskipun dokumen ini disusun secara partisipatif dan
melibatkan unsur internal, masih saja didapati berbagai kekurangan. Oleh karenanya,
berbagai kritikan, usulan dan saran yang jernih serta membangun dapat menjadi
masukan dan pengayaan dalam rangka mengevaluasi dan memperbarui dokumen
Renstra ini.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
FREDDY PASARIBU, SH M. Hum
AKBP NRP 620629
No Nama Jabatan Paraf Waktu
1. Drs. Boedi Liliono Sekretaris
2. Dra. Atridah Mirza Kasubag Program & Keuangan

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR...............................................................................................................................1
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................................................
1.1 Latar Belakang...........................................................................................................3
1.2 Landasan Hukum........................................................................................................5
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................................................7
1.4 Sistematika Penulisan..................................................................................................8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN .......................................................................................................
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ....................................9
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja ....................................................................15
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ..............................................................20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ................34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..........................................................
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja ......................................................................................................................38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .............41
3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................43
3.4 Perumusan Isu-Isu Strategis .....................................................................................44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................
4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja .....................................................................46
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja ................................48
4.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja .......................................................50
4.4 Indikator Sasaran Jangka Menengah dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja ...............52
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF ..........................................................................................................................
5.1 Program..................................................................................................................54
5.2 Kegiatan .................................................................................................................55
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................63
PENUTUP..........................................................................................................................65

BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan perencanaan organisasi yang
baik. Perencanaan organisasi yang baik adalah dengan menetapkan visi dan misi organisasi selama 5
tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
mendukung Program Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih Periode 2016-2021.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 berbunyi
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun serta mengacu pada Peraturan Daerah Kota
Balikpapan No 6 Tahun 2016, tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
Setiap Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun dokumen Rencana
Strategis (Renstra) seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyebutkan
bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Balikpapan.
Fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ini akan menjadi pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Balikpapan pada saat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan disusun berdasarkan hasil proses
politik, yakni bermula dari Proses rumusan Visi Misi dan Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
terpilih, namun dalam proses penyusunan dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan
partisipatif yang melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula komponen
perencanaan teknokratik yang diwujudkan kedalam Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2016-2021.
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2016-2021 ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan
lainnya yakni :
1. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
2. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok
arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-
2032;
4. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
PemerintahPusat
DIACU DIPERHATIKAN Diserasikan melalui MUSRENBANG
PemerintahDaerah
Renstra ini disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Balikpapan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan 1
(satu) tahunan serta untuk penilaian keberhasilan kinerja.
Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan perubahan stuktur dengan menyesuaikan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perubahan Struktur
tersebut telah diikuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan disusun dengan mengacu pada isu aktual
yang berkembang berkaitan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai acuan selama
periode 5 (lima) tahun kedepan, dalam penyusunan kebijakan, program, rencana kegiatan dimasing-masing
Sekretariat dan Bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.
Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran riil yang dimiliki melalui faktor
(kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah serta
terukur yang akan dijadikan pedoman, serta memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sekaligus
mencari solusi dan memberikan arahan untuk menjadikan hubungan/koordinasi yang baik dengan pihak-
pihak terkait. Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun atau dari
tahun 2016-2021.
RPJM
NASIONAL
RKP RAPBN APBNRPJP
NASIONAL
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
RKA K/L RINCIAN
APBN
Pedoman
Pedoman Pedoman
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBDRPJP
DAERAH
RENSTRA
PD
RENJA
PD
RKAPD RINCIAN
APBD
Pedoman Pedoman
Diacu
Dijabarkan Pedoman
Diacu
Pedoman

1. 2 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016 -
2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kota Daerah Tingkat II Kutai, Kota
Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3364);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013
Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri Di Kota/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Kota Balikpapan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016
Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016 - 2021;

1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan periode 2016 – 2021
disusun dengan maksud :
Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dipedomani dalam menentukan
tujuan, strategi, kebijakan, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Program dan Kegiatan
pembangunan sesuai tugas dan fungsi, sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan dan bersifat indikatif.
Tujuan
Penyusunan Renstra bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang
tercantum dalam RPJMD 2016 – 2021 serta menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan,
yang akan digunakan sebagai acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Penetapan Perjanjian Kinerja; dan
3. Laporan Kinerja (LKjIP).

1. 4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan dalam
Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja
Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Balikpapan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat penjelasan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih, Telaahan Renstra/RPJMD Kota Balikpapan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Balikpapan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Balikpapan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini mengemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan bahwa Renstra sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH, penguatan peran dalam
pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan merupakan dasar
evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Menurut Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yaitu :
“MENEGAKAN PERDA DAN PERWALI, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT”
dan disamping tugas utamanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga melaksanakan
fungsi yaitu :
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perwali, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dan di bidang perlindungan
masyarakat;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Perda dan Perwali, di bidang
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwali serta penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;
d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan
mentaati penegakan Perda dan Perwali;
e. pelaksanaan keikutsertaan dalam proses penyusunan perda yang memuat sanksi pidana
serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda dan Perwali;
f. pengoordinasian pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan
tamu negara;
g. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan penertiban barang milik daerah;
h. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Umum Kepala Daerah;
i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau
kegiatan yang berskala massal; dan
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sesuai amanat Pasal 21 ayat (1) Huruf “e” Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa ragkaian kegiatan tugas Satuan Polisi Pamong Praja
terkait urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dimasukkan ke
dalam Urusan Pemerintahan Dasar Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Walikota
Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi :
a. Menyelenggarakan penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan
Perwali, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di
daerah dan di bidang perlindungan masyarakat;
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Perda dan
Perwali, di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat;
c. Menyelenggarakan koordinasi penegakan Perda dan Perwali serta penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;
d. Menyelenggarakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perwali;
e. Ikut serta dalam proses penyusunan perda yang memuat sanksi pidana serta
kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda dan Perwali;
f. Menyelenggarakan pengoordinasian pengamanan dan pengawalan tamu VVIP
termasuk pejabat negara dan tamu negara;
g. Menyelenggarakan fasilitasi pengamanan dan penertiban barang milik daerah;
h. Menyelenggarakan fasilitasi pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
i. Menyelenggarakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah
dan/atau kegiatan yang berskala massal;
j. Menyelenggarakan koordinasi dan melakukan pengendalian internal terhadap unit
kerja di bawahnya; dan
k. Menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan;
f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. pengelolaan anggaran Satuan;
h. pelaksanaan administrasi keuangan;
i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
o. pengoordinasian bidang dan UPT;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian dan pelaporan pertanggung
jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinyapelaksanaan tugas;

3. Bidang Penegakan, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan Program Kerja Bidang Penegakan;
b. pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran Perda dan Perwali;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda;
d. pelaksanaan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum
yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. pelaksanaan penindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau
badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
f. pelaksanaan pendataan lokasi pembinaan dan penyuluhan;
g. pengordinasian pelaksanaan pengkajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi
PPNS;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam Kajian Perundang-
undangan Daerah dan Administrasi PPNS terhadap pelanggaran Perda dan Perwali;
i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan,
penyidikan dan pemeriksaan;
j. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis
pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Perda dan Perwali;
k. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Perda
dan Perwali;
l. pengoordinasian pengolahan data dan analisa data, informasi dan dokumentasi
Bidang Penegakan;
m. pengoordinasian sidang tindak pidana ringan terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda;
n. pengoordinasian fasilitasi pendidikan dan pelatihan calon PPNS dan pendidikan dan
pelatihan PPNS;
o. pelaksanaan sekretariat PPNS;
p. pelaksanaan keikutsertaan dalam pembahasan rancangan Perda yang memuat sanksi
pidana;
q. pengordinasian administrasi dan operasional PPNS;
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;
b. pelaksanaan operasi pengendalian terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan
c. pelaksanaan penangganan pengaduan pelanggaran Ketertiban Umum dan
d. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau VIP, pengamanan barang milik Daerah,
rumah dinas pejabat, serta pengamanan acara resmi Pemerintah sesuai
kewenangannya;
e. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat;
f. pelaksanaan penangganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
g. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat;
h. pengkoordinasian kerjasama dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur;

i. pelaksanaan pembuatan peta rawan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan
Masyarakat;
d. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan
masyarakat;
e. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan
dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan
masyarakat;
g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat;
h. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
i. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat;
j. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam
penanggulangan bencana;
k. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasifasilitasi
perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
l. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan
masalah sosial kemasyarakatan;
m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang
satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta pembinaan
pengamanan swakarsa;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Wali Kota
Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Penegakan, membawahkan:
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
c. Seksi Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi PPNS.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
b. Seksi Hubungan dan Kerjasama; dan
c. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
a. Seksi Satuan Linmas;
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Subbagian Program
dan Keuangan
SEKRETARIS
Subbagian Umum
KEPALA
UPT
BIDANG PENEGAKAN
Seksi Pembinaan, Pengawasan
dan Penyuluhan
Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan
Seksi Kajian Produk Hukum
Daerah dan Administrasi PPNS
BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Seksi Operasional dan
Pengendalian
Seksi Hubungan dan
Kerjasama
Seksi Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Seksi Satuan Perlindungan
Masyarakat
Seksi Bina Potensi Masyarakat
KELOMPOK JAFUNG

2. 2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Sumber Daya Manusia
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan per 31 Nopember 2016 memiliki sumber daya manusia
sebanyak 193 orang, dengan komposisi sebagai berikut :
NO JUMLAH KETERANGAN
1 2 3
1. 1 orang Pejabat Struktural (Polri)
2. 14 orang Pejabat Struktural (4 PPNS)
3. 1 orang Bendahara Pengeluaran
4. 1 orang Pengurus & Penyimpan Barang
5. 1 orang Pejabat Pengadaan Barang
6. 13 orang Provoost/Petugas Tindak Internal
7. 12 orang Polwasbanglink
8. 15 orang Patroli Lampu merah
9. 12 orang Patroli Wilayah Kota (1 PPNS)
10. 11 orang Patroli Wilayah Tengah
11. 12 orang Patroli Wilayah Barat (1 PPNS)
12. 12 orang Patroli Wilayah Timur
13. 12 orang Patroli Wilayah Selatan
14. 11 orang Patroli Wilayah Utara
15. 12 orang Petugas Jaga Rumah Jabatan Walikota
16. 12 orang Petugas Jaga Rumah Jabatan Wakil Walikota
17. 8 orang Petugas Jaga Rumah Jabatan Ketua DPRD
18. 27 orang Pengadministrasi Perkantoran
19. 1 orang Caraka
20. 1 orang Tenaga Supir
21. 1 orang Pramu Kantor
22. 3 orang Tenaga Kebersihan

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat, Golongan dan Eselon
Status Kepegawaian /
Pangkat
Gol. /
Ruang
Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV
Non
Eselon
Total
1 2 3 4 5 6 7
A. Polri
Ajun Komisaris Besar IV/b 1 - - - -
B. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pembina Tk. I IV/b - - - - -
Pembina IV/a - 4 - - 4
Penata Tk. I III/d - - 7 1 8
Penata III/c - - 2 - 2
Penata Muda Tk. I III/b - - - 3 3
Penata Muda III/a - - - 4 4
Pengatur Tk. I II/d - - - 12 12
Pengatur II/c - - - 120 120
Pengatur Muda Tk. I II/b - - - 19 19
Pengatur Muda II/a - - - 3 3
Juru Tk. I I/d - - - 4 4
Juru I/c - - - 1 1
Juru Muda Tk. I I/b - - - - -
Juru Muda I/a - - - 1 1
C. Non PNS (Naban)
Non PNS - - - - 11 11
JUMLAH 1 4 9 179 193
Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No
Status Kepegawaian /
Pangkat
S2 S1 D4 SLTA SLTP SD JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Polri
1. Eselon II 1 - - - - - 1
B. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Eselon III 2 1 1 - - - 4
3. Eselon IV - 6 - 3 - - 9
4. Gol III - 3 - 5 - - 8
5. Gol II - - - 154 1 - 155
6. Gol I - - - - 4 1 5
C. Non PNS (Naban)
7. Non PNS - - - 10 - 1 11
JUMLAH 3 10 1 172 5 2 193

Tabel 2.2.3
Komposisi Jenis Pendidikan Pegawai
No
Jenis Pendidikan
Terakhir
Jurusan JUMLAH
1 2 3 4
1 STRATA 2
- Hukum
- Administrasi
2
1
2 STRATA 1
- Hukum / Seni
- Sospol / Adm / Ag
- Tata Pemerintahan
3
7
1
3 DIPLOMA 3 - -
4 SMA / SMK - 173
5 SLTP - 5
6 SD - 1
JUMLAH 193
Tabel 2.2.4
Komposisi Pegawai berdasarkan Diklat Prajabatan & Penjenjangan
No Jenis Pendidikan Penjenjangan JUMLAH
1 2 3
1 PIM II 1
2 PIM III 4
3 PIM IV 11
4 Diklat Pra Jabatan 166
JUMLAH 182

Tabel 2.2.5
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin
GOLONGAN/
RUANG
SEKRETARIAT
BIDANG
PPD
BIDANG
TIBUM
TRANMAS
BIDANG
LINMAS TOTAL
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6
IV/b 1 1
IV/a 1 1 1 1 4
III/d 4 1 1 2 8
III/c 1 1 2
III/b 1 1 1 3
III/a 1 3 4
II/d 1 11 12
II/c 5 3 1 108 2 119
II/b 1 2 1 16 20
II/a 3 3
I/d 4 4
I/c 1 1
I/b 0
I/a 1 1
Honorer 6 5 11
JUMLAH 193

2. SARANA DAN PRASARANA
Tabel 2.1
Jenis & Jumlah Sarana/Prasarana
No
Jenis Sarana dan
Prasarana
Jumlah
Sarana/Prasarana Ket
Unit Rupiah
1 2 3 4 5
1 Tanah 1 1.028.000.000,-
2 Peralatan dan Mesin 964 6.083.809.227,-
3 Gedung dan Bangunan - - -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
5 Aset Tetap Lainnya - 1.287.000,- -
6
Konstruksi dalam
pengerjaan
- - -
7 Peralatan & mesin Lainnya 322 1.035.505.445,-
*) Asset dalam Kondisi Rusak
Berat (SK penghapusan
sedang di proses)
8 Asset tidak berwujud 24.970.000,-
Detail sarana dan prasarana (dalam unit dan rupiah) untuk masing-masing jenis di atas) tercantum
dalam Daftar KIB Data ini adalah data per 31 Januari 2016. Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana
dan prasarana berupa :
Tabel 2.2
Penggunaan Sarana/Prasarana
No Sarana dan Prasarana
Jumlah
Penggunaan
Kondisi
Unit B KB RB
1 2 3 4 5
1 Kendaraan Roda 6 3
Operasional
Lapangan
3 - -
Operasional terbatas
(Kendaraan Pool
6 - -
Operasional Patroli
Lapangan
17 2 3
Operasional &
administrasi
29 1 1
5 Radio HT 46 Operasional 30 - 16
Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik,
namun semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. 3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Secara umum sasaran capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 5
(lima) tahun kedepan tidak dapat mengesampingkan apa saja yang telah dicapai pada periode 5
(lima) tahun sebelumnya yakni capaian dari Program Prioritas yang telah dituangkan kedalam
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2016 yang merupakan urusan wajib yang telah
ditetapkan melalui RPJMD 2011 – 2016 melalui 3 (tiga) program prioritas sebagai berikut :
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Program Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota
3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Adapun capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selama 5 (lima)
tahun yakni 2012 – 2016 dapat dilihat pada halaman berikut.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
1 Meningkatnya
Kesadaran
Hukum
Masyarakat
(terhadap 11
Perda)
Persentase
penurunan
Jumlah
Pelanggaran
Perda
10% 59,4%
Persentase
penurunan
Jumlah
Daerah
Rawan
Pelanggaran
10% 0,01%
Persentase
Laporan
Masyarakat
yang
ditindaklanjuti
90% 99,32%
2 Meningkatnya
Keamanan
Aset-aset
Pemerintah
dari sengketa
Masyarakat
Menurunnya
jumlah unjuk
rasa dari
Masyarakat
terkait
permasalahan
Aset Daerah
0 3
LAKIP SATPOL PP Tahun 2012

NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Meningkatnya
Kesadaran
Hukum
Masyarakat
Kota
Balikpapan
dalam
Mewujudkan
Ketentraman
dan
ketertiban
Persentase
Penyelesaian
Pelanggaran
K3
(Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan)
100% 99,7%
Angka
Pelanggaran
Perda
5000 5066
Jumlah
Kegiatan
Sosialisasi
1344 1332

NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Meningkatnya
Kesadaran
Hukum
Masyarakat
Kota
Balikpapan
terhadap
Peraturan
Yang Berlaku
Persentase
Penyelesaian
Pelanggaran K3
(Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan)
100% 100%
Angka Pelanggaran
Perda
5000 15475
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi/Penindakan
1332 2310
2 Terlaksananya
Pemilu
Legislatif dan
Presiden
Tahun 2014
dengan aman
dan tertib
Adanya aparatur
Pengamanan Pemilu
Legislatif dan
Presiden Tahun 2014 3300 3300

NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Meningkatnya
Peran serta
Masyarakat
dalam
Mewujudkan
Ketentraman
dan
ketertiban
dalam
Penyelesaian
Pelanggaran
K3
(Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan)
100% 84,41%
Angka
Pelanggaran
Perda
5000 4474
Jumlah
Kegiatan
Sosialisasi
1452 1027

NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat
Kota
Balikpapan
terhadap
Peraturan
yang berlaku
Persentase
penyelesaian
pelanggaran
K3
(Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan)
100% 100%
Angka
Pelanggaran
Perda
5000 5257
Jumlah
Kegiatan
Sosialisasi /
Penindakan
1452 1646
2 Meningkatnya
Keamanan,
Kenyamanan
Pejabat dan
Asset
Pemerintah
Peningkatan
Keamanan,
Kenyamanan
Pejabat dan
Asset
Pemerintah
100% 100%
3 Menurunnya
tindakan
Pelanggaran
terhadap
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Terlaksana
proses tertib
administrasi
kegiatan
penyegelan,
penghapusan,
pemusnahan
barang hasil
penertiban
20% 20%

NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
4 Meningkatnya
Ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
Terlaksananya
Kegiatan
Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Walikota
100% 100%
5 Meningkatnya
Pengetahuan
terhadap
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Walikota serta
kurangnya
kenakalan
remaja
Terselenggaranya
penyuluhan
kepada
masyarakat agar
lingkungan aman
dan tertib serta
penyuluhan
terhadap Anak
sekolah untuk
meminimalisir
Kenakalan
Remaja
100% 67%
6 Anggota
Satuan
Linmas yang
Terampil
Dalam
Masyarakat
Terciptanya
Personil Linmas
yang Terlatih di
Kelurahan dan
Kecamatan
40 40
7 Terlaksananya
Rapat
Koordinasi
Dalam
Pelaksanaan
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
Terwujudnya
Rapat-rapat
Koordinasi
Kecamatan dan
Kelurahan
25 0
LKjIP SATPOL PP Tahun 2016

]Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2021
Dari Tabel Target Dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun
2016 di atas, dapat dilihat terjadi pergeseran atau perubahan Sasaran Strategis dan Indikator sejak awal
tahun pelaksanaan Renstra hingga periode akhir Renstra 2011- 2016.
CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
Selain 3 (tiga) program prioritas yang diemban Satpol PP pada Periode RPJMD 2011-2016, terdapat hal lain
yang dijadikan acuan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab pelayanan dasar bidang
pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah cukup berperan dalam
membantu menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan
berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman.
Adapun tingkat capaian pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam Program
Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal Periode Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat melalui tabel 2.3.2 pada halaman
berikut.

Tabel 2.3.2
1 PELANGGARAN K3
Perda No 13 Tahun 2006
Jo 31 Th 2000 Tentang
Tibum
3297 3947 0 0,00 3216 0 0,00 8033 112 1,39 2904 134 4,61 2010 96 4,78
2
PELANGGARAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Tentang Administrasi
Kependudukan
1800 1219 259 21,25 1868 554 29,66 1180 432 36,61 6229 779 12,51 1206 364 30,18
3 PEREDARAN MIRAS
Perda No 16 Th 2000
Tentang P3 Miras
1458 4527 0 0 5871 0 0 2746 0 0 19450 0 0 859 0 0,00
4
PELANGGARAN
PERIZINAN
Perda No 7 Th 2008
Tentang Izin Gangguan
63 172 0 0 319 0 0 582 0 0 297 29 9,76 183 0 0,00
5
PELANGGARAN IZIN
REKLAME
Tentang Izin Reklame
2747 6895 0 0 6188 0 0 1884 0 0 2452 0 0 820 0 0,00
6
PELANGGARAN IZIN
BANGUNAN
Tentang IMB
94 91 0 0 206 0 0 201 0 0 140 0 0 48 0 0,00
7
PELANGGARAN
LINGKUNGAN
Tentang Galian C
24 42 0 0 40 0 0 64 0 0 35 0 0 21 0 0,00
8
PELANGGARAN
KEBERSIHAN
Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pengelolaan
Persampahan
0 719 719 100 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0,00
Sumber : Bidang Tibum dan Tranmas & Penegakan Perundangan-undangan Daerah
1 Drs. MAKMUR SEKRETARIS
2 FARIDAH ASTATY, S. Sos
KASUBAG PERENCANAAN
PROGRAM
- PELANGGARAN KEAMANAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM (K3)
- PELANGGARAN LAINNYA
2015
PELANGGAR
AN YANG
SELESAI
MELALUI
YUSTISI
RASIO
PENYELESAI
AN
TERHADAP
PELANGGAR
AN
2016
PELANGGAR
AN YANG
SELESAI
MELALUI
YUSTISI
RASIO
PENYELESAI
AN
TERHADAP
PELANGGAR
AN
2013
PELANGGAR
AN YANG
SELESAI
MELALUI
YUSTISI
RASIO
PENYELESAI
AN
TERHADAP
PELANGGAR
AN
2014
PELANGGAR
AN YANG
SELESAI
MELALUI
YUSTISI
RASIO
PENYELESAI
AN
TERHADAP
PELANGGAR
AN
REKAPITULASI PELANGGARAN K3 DAN PELANGGARAN LAINNYA DI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011 - 2016
NO
JENIS
PELANGGARAN
PERDA / PERUNDANG-
UNDANGAN 2011 2012
PELANGGAR
AN YANG
SELESAI
MELALUI
YUSTISI
RASIO
PENYELESAI
AN
TERHADAP
PELANGGAR
AN
Balikpapan, Desember 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
FREDDY PASARIBU, SH, M. Hum
AKBP NRP 62020659

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pelanggaran Keamanan Ketentraman dan Ketertiban (K3) terkait
Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum adalah sebagai
berikut :
- Tahun 2012 sebanyak 3947 Pelanggaran K3, kesemuanya diselesaikan secara non yustisia
- Tahun 2013 sebanyak 3216 Pelanggaran K3, kesemuanya diselesaikan secara non yustisia
- Tahun 2014 sebanyak 8033 Pelanggaran, 7921 Pelanggaran (98,61%) diselesaikan secara non
yustisia dan 112 Pelanggaran (1,39%) diselesaikan melalui Yustisi/Persidangan
- Tahun 2015 sebanyak 2904 Pelanggaran (95,39%) dan 134 (4,61%) diselesaikan melalui
Yustisi/Persidangan
- Tahun 2016 sebanyak 2010 Pelanggaran 1914 Pelanggaran (95,22%) diselesaikan secara non
yustisia dan 96 (4,78%) diselesaikan melalui Yustisi/Persidangan
Sementara jumlah pelanggaran dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan lainnya yang dikawal oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan diketahui dari tabel di atas bahwa jumlahnya fluktuatif,
hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi serta faktor lain seperti pertambahan jumlah
penduduk Kota Balikpapan sebagai akibat urbanisasi.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Pelanggaran K3
Tahun 2012 - 2016
Pelanggaran K3 selesai
melalui Non Yustisi
Pelanggaran K3 selesai
melalui Yustisi

Sedangkan jumlah Poskamling Aktif perkecamatan se-Kota Balikpapan dalam mendukung Program
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan Tahun 2011 – 2016 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.
Tabel 2.3.3
Jumlah Poskamling
Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam berdasarkan Program Kegiatan
dan Anggaran pertahun serta Realisasi anggaran Periode Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat melalui
tabel 2.3.3 berikut.
Jumlah
Poskamling
Jumlah
Poskamling
Jumlah
Poskamling
Jumlah
Poskamling
Jumlah
Poskamling
Jumlah
Poskamling
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Balikpapan Selatan 7 0 24 74 80 93 95
2 Balikpapan Timur 4 32 77 79 84 84 87
3 Balikpapan Utara 6 35 35 37 39 39 51
4 Balikpapan Tengah 6 102 104 106 122 123 124
5 Balikpapan Barat 6 28 31 39 53 65 62
6 Balikpapan Kota 5 79 66 61 62 60 62
34 276 337 396 440 464 481
Sumber : Kelurahan se Kota Balikpapan
JUMLAH POSKAMLING DAN JUMLAH KELURAHAN PADA KECAMATAN SE-KOTA BALIKPAPAN
Jumlah
NO Kecamatan Kelurahan

Tabel 2.3.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.19.
01.
02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.800.000 64.000.000 69.600.000 130.000.000 199.200.000 16.026.636 16.550.963 27.441.142 73.384.087 137.728.321 27,26 25,86 39,43 56,45 69,14 28.080.000 (12.294.336)
06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - - - 50.000.000 60.000.000 - - - 20.648.000 24.063.100 0,00 0,00 0,00 41,30 40,11 12.000.000 (7.187.380)
07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.754.736 16.674.000 6.985.000 - - 13.574.736 16.665.000 3.625.000 - - 98,69 99,95 51,90 0,00 0,00 (2.750.947) -
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.860.000 8.860.000 9.000.000 40.000.000 41.742.000 8.804.400 7.323.750 8.132.850 31.146.001 29.211.600 99,37 82,66 90,37 77,87 69,98 6.576.400 (2.506.080)
10. Penyediaan alat tulis kantor 26.660.000 29.326.000 70.000.000 127.235.000 91.492.000 24.990.490 27.648.745 60.374.250 85.209.330 76.664.740 93,74 94,28 86,25 66,97 83,79 12.966.400 (2.965.452)
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.300.000 31.100.000 62.000.000 118.000.000 54.425.000 21.982.260 30.475.080 47.159.700 71.509.950 42.385.125 80,52 97,99 76,06 60,60 77,88 5.425.000 (2.407.975)
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.330.000 3.330.000 6.000.000 9.315.000 8.400.000 3.270.300 3.137.500 5.771.700 6.267.500 7.313.200 98,21 94,22 96,20 67,28 87,06 1.014.000 (217.360)
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.500.000 8.530.000 10.000.000 15.000.000 10.415.000 8.367.000 7.410.000 7.871.000 10.537.500 9.920.000 98,44 86,87 78,71 70,25 95,25 383.000 (99.000)
17. Penyediaan makanan dan minuman 756.250.000 921.510.000 949.960.000 247.650.000 148.775.000 446.009.440 419.650.488 456.400.900 142.865.320 111.157.175 58,98 45,54 48,04 57,69 74,71 (121.495.000) (7.523.565)
18. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan keluar daerah 254.250.000 455.250.000 300.000.000 341.437.500 341.100.000 228.126.300 412.319.800 298.423.271 258.598.560 248.738.232 89,73 90,57 99,47 75,74 72,92 17.370.000 (18.472.354)
19. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran - - - 18.495.000 139.360.000 - - - 18.495.000 127.300.000 0,00 0,00 0,00 100,00 91,35 27.872.000 (2.412.000)
02.
05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 1.435.000.000 240.000.000 892.650.000 927.000.000 - 1.228.350.000 233.650.000 869.079.750 - 0,00 85,60 97,35 97,36 0,00 185.400.000 (185.400.000)
07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 101.800.000 101.800.000 120.000.000 300.196.000 165.496.950 94.377.000 75.659.240 106.364.380 223.500.520 154.899.650 92,71 74,32 88,64 74,45 93,60 12.739.390 (2.119.460)
09. Pengadaan peralatan gedung kantor 48.600.000 81.200.000 90.000.000 544.400.000 170.948.000 42.992.900 74.376.000 88.581.000 497.049.750 161.598.250 88,46 91,60 98,42 91,30 94,53 24.469.600 (1.869.950)
10. Pengadaan Mebelair - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 59.000.000 98.800.000 100.000.000 63.800.000 37.045.000 52.505.410 95.932.631 96.053.519 109.409.900 - 88,99 97,10 96,05 171,49 0,00 (4.391.000) (7.409.000)
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - - 300.000.000 350.000.000 305.000.000 - - 234.659.213 331.873.348 255.591.601 0,00 0,00 78,22 94,82 83,80 61.000.000 (9.881.680)
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor 19.200.000 21.500.000 37.500.000 113.513.500 92.000.000 16.685.500 11.052.500 21.458.000 27.192.000 29.840.000 86,90 51,41 57,22 23,95 32,43 14.560.000 (12.432.000)
03.
02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 414.592.000 414.592.000 442.300.000 386.571.500 685.719.200 335.400.100 313.209.000 348.012.000 311.322.650 611.028.800 80,90 75,55 78,68 80,53 89,11 54.225.440 (14.938.080)
06. Pelaksanaan Bhakti Sosial Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
07. Peringatan HUT SATPOL PP 215.300.000 50.000.000 349.550.000 366.000.000 356.430.000 200.595.000 37.462.500 343.344.200 221.208.740 316.028.100 93,17 74,93 98,22 60,44 88,66 28.226.000 (8.080.380)
08. Pembinaan Mental Rohani 50.000.000 - - - - 42.607.000 - - - - 85,21 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000) -
05.
011. Pembinaan fisik dan mental bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja - - - - 151.300.000 - - - - 134.102.500 0,00 0,00 0,00 0,00 88,63 30.260.000 (3.439.500)
18. Pembinaan fisik bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 156.190.000 - - - 135.846.000 - - - 86,97 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.238.000) -
18. Pembinaan fisik dan mental bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja - 266.350.000 280.000.000 366.500.000 - - 246.310.000 215.130.000 321.199.647 - 0,00 92,48 76,83 87,64 0,00 - -
31. Bimtek peningkatan kapasitas PPNS - - - 239.719.000 - - - - 238.373.400 - 0,00 0,00 0,00 99,44 0,00 - -
52. Bimtek penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Balikpapan - - 175.000.000 200.000.000 - - - 158.205.340 197.140.450 - 0,00 0,00 90,40 98,57 0,00 - -
53. Diklat Satuan Polisi Pamong Praja - - 200.000.000 200.000.000 - - - 198.116.400 199.320.600 - 0,00 0,00 99,06 99,66 0,00 - -
62. Workshop pembuatan berita acara pemerikasan (BAP) cepat dan singkat - - - 70.725.000 - - - - 50.620.200 - 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 - -
63. Sertifikasi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - - - 200.000.000 - - - - 100.042.800 - 0,00 0,00 0,00 50,02 0,00 - -
06.
07. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10.000.000 - - - - 9.246.300 - - - - 92,46 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000) -
Sumber Subag Keuangan, 31 Desember 2016
Rata-rata Pertumbuhan
Rasio antara Realisasi
dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-Anggaran pada Tahun ke-
URAIAN KEGIATAN
(2)
KODE
PROGRAM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
08.
11. Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan - - 60.000.000 60.000.000 82.650.000 - - 59.250.000 44.049.240 56.837.410 0,00 0,00 98,75 73,42 68,77 - 0
15.
05. Pengendalian keamanan lingkungan - - 250.000.000 364.300.000 206.816.250 - - 218.593.450 270.739.650 163.283.055 0,00 0,00 87,44 74,32 78,95 41.363.250 (8.706.639)
07. Lomba dan monitoring keamanan lingkungan - - - 337.900.000 - - - - 249.535.700 - 0,00 0,00 0,00 73,85 0,00 - -
07. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satlinmas - - 250.000.000 - - - - 234.135.000 - - 0,00 0,00 93,65 0,00 0,00 - -
08. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satlinmas - - - 321.400.000 - - - - 296.215.450 - 0,00 0,00 0,00 92,16 0,00 - -
09. Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - - - 150.000.000 93.500.000 - - - 73.662.540 - 0,00 0,00 0,00 49,11 0,00 18.700.000 (18.700.000)
011. Pelatihan Linmas dasar dan lanjutan - - - - 56.638.750 - - - - 51.011.250 0,00 0,00 0,00 0,00 90,06 11.327.750 0
1.19.
16.
07. Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban dalam Penegakan Peraturan Daerah
Kota Balikpapan
512.795.000 590.275.000 640.000.000 1.324.600.000 - 389.931.750 542.068.350 598.613.700 1.118.125.750 - 76,04 91,83 93,53 84,41 0,00 (102.559.000) -
09. Penindakan, Penyelidikan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelanggar
Perda
129.800.000 72.000.000 134.000.000 - - 66.472.750 65.738.600 117.887.000 - - 51,21 91,30 87,98 0,00 0,00 0 -
17. Penyuluhan/Sosialisasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 88.400.000 74.650.000 - - - 60.978.000 63.229.500 - - - 68,98 84,70 0,00 0,00 0,00 0 -
19. Pengamanan dan Penjagaan - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
19. Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan 191.360.000 189.480.000 198.785.000 200.000.000 199.280.000 157.013.850 184.697.200 193.582.000 198.785.900 149.078.500 82,05 97,48 97,38 99,39 74,81 0 (10.040.300)
23. Penindakan, Penyelidikan, Monitoring serta sosialisasi bidang Trantibum - - - 296.500.000 - - - - 208.495.080 - 0,00 0,00 0,00 70,32 0,00 - -
24. Koordinasi peranan PPNS dalam penegakan Perda - - - 200.000.000 - - - - 109.468.650 - 0,00 0,00 0,00 54,73 0,00 - -
25. Penyegelan, penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban - - - 59.600.000 - - - - 50.499.510 - 0,00 0,00 0,00 84,73 0,00 - -
27. Biaya Operasional khusus penegakan peraturan daerah dan peraturan
Walikoata dalam rangka peningkatan ketertiban dan ketentraman di kota
balikpapan
- - - 1.482.795.000 - - - - 1.332.047.500 - 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 - -
029. Operasional khusus/razia koordinasi ketentraman dan ketertiban dalam
rangka penegakan peraturan daerah kota balikpapan
- - - - 762.055.000 - - - - 714.202.800 0,00 0,00 0,00 0,00 93,72 - (9.570.440)
030. Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dalam rangka
peningkatan ketertiban dan ketentraman di kota balikpapan
- - - - 1.087.246.000 - - - - 1.026.804.925 0,00 0,00 0,00 0,00 94,44 - (12.088.215)
031. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah - - - - 57.757.500 - - - - 54.910.500 0,00 0,00 0,00 0,00 95,07 - (569.400)
032. Penindakan, penyelidikan, monitoring dan penyegelan serta pemusnahan
barang hasil penertiban
- - - - 224.596.750 - - - - 210.436.400 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 - (2.832.070)
19.
05. Pengadaan pakaian Linmas beserta kelengkapannya dalam rangka Pemilu
Legislatif Tahun 2014
- - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
21.
11. Fasilitasi pengamanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 2.090.482.000 - - - - 1.026.643.200 - - - 0,00 49,11 0,00 0,00 0,00 - -
11. Fasilitasi pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 - - 2.454.040.000 - - - - 2.118.206.650 - - 0,00 0,00 86,32 0,00 0,00 - -
11. Pengadaan Pakaian Linmas Pam TPS dan Ops Pam Pilkada - - - 3.815.000.000 - - - - 3.019.256.610 - 0,00 0,00 0,00 79,14 0,00 - -
15. Pendidikan dan latihan pengamanan Pemilukada (bantuan provinsi) - 647.000.000 - - - - 561.483.550 - - - 0,00 86,78 0,00 0,00 0,00 - -
16. Apel Siaga Pemilu Kepala Daerah Tahun 2013 (bantuan provinsi) - 234.000.000 - - - - 202.376.000 - - - 0,00 86,49 0,00 0,00 0,00 - -
KODE
PROGRAM
URAIAN KEGIATAN
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
(2)
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN
DAN KEAMANAN

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
22.
11. Pelatihan Tingkat dasar bagi linmas dalam rangka penganggulangan
bencana alam
- - - 327.025.000 - - - - 288.957.140 - 0,00 0,00 0,00 88,36 0,00 - -
25.
04. Pelatihan PBB bagi Linmas di masing-masing kecamatan - - - 93.750.000 - - - - 67.590.000 - 0,00 0,00 0,00 72,10 0,00 - -
1.06.
21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
62. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 10.000.000 - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
133. Penyusunan Renstra Pol PP - - - - 20.000.000 - - - - 4.621.950 0,00 0,00 0,00 0,00 23,11 - 0
1.13.
21.
06. Pelaksanaan Bhakti Sosial 47.300.000 47.300.000 - - - 41.943.700 43.952.240 - - - 0,00 92,92 0,00 0,00 0,00 - -
AKBP NRP 62020659
(2)
KODE
PROGRAM
URAIAN KEGIATAN
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
BALIKPAPAN, DESEMBER 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
FREDDY PASARIBU, SH, M. Hum
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Analisa terhadap tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah terhadap
insitusi di atasnya yakni K/L dan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4.
KOMPARASI TARGET CAPAIAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN DALAM NEGERI - SATPOL PP PROVINSI - SATPOL PP KOTA
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2015 - 2019
RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013-2018
RENCANA STRATEGIS
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016-2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2017
2018
2019
2020
2021
1 2 3
Peningkat
an
kualitas
penyeleng
garaan
urusan
dan tata
kelola
pemerinta
han
di Daerah
Meningkatny
a
kualitas
pelayanan
publik
dalam
penyelengga
raan
pembanguna
n
daerah
Penyediaan
layanan
dasar bidang
ketentraman
dan
ketertiban
umum
sesuai SPM
20%
30%
40%
50%
60%
Terselengg
ara&
terpelihara
nya
ketertiban
umum dan
ketenteram
an
masyaraka
t
Pelanggaran
terhadap
Perda &
Perkada
Berkurangnya
konflik sosial &
gangguan
ketertiban
ketentraman di
masyarakat
100
100
100
100
100
1 Terpeliharan
ya
Kondusifitas
melalui
Pengefektifa
n
Penyelengga
raan
Koordinasi
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
serta
Perlindunga
n
Masyarakat
Meningkatn
ya
pelayanan
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
rasa aman
dan
nyaman
masyarakat
Rasio
poskamling
Aktif
8,94%
17,87%
26,81%
35,74%
44,68%
Konflik
sosial &
gang-guan
ketertiban
umum &
ketentrama
n di
masyarakat
Berkurangnya
konflik sosial &
gangguan
ketertiban
umum &
ketentraman di
masyarakat
100
100
100
100
100
Meningkatn
ya
partisipasi
aktif
masyarakat
Cakupan
petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas)
2,43%
4,86%
7,39%
9,85%
12,32%

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019
RENCANA STRATEGIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013-2018
RENCANA STRATEGIS
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016-2021
TARGET
TARGET
TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2017
2018
2019
2020
2021
1 2 3
Penangana
n tugas
Kelinmasan
Terbantunya
pelaksanaan
tugas-tugas
Kelinmasan
100Kejadian
100Kejadian
100Kejadian
100Kejadian
100Kejadian
2 Meningkat
nya
Kesadaran
Masyaraka
t terhadap
Peraturan
yang
berlaku
Menurunny
a Tindak
Pelanggara
n
Ketertiban,
Ketentrama
n dan
Keindahan
Penurunan
permasalaha
n K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
5000
4900
4800
4700
4600
Pemadama
n
kebakaran
Terbantunya
penanganan
pemadaman
kebakaran
100Kejadian
100Kejadian
100Kejadian
100Kejadian
100Kejadian
Terlaksanan
ya
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Kepala
Daerah
Tingkat
Penyelesaian
permasalaha
n K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
94,00%
93,88%
93,75%
93,62%
93,48%

ANALISA TERHADAP RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - SATPOL PP PROVINSI - SATPOL PP KOTA BALIKPAPAN
Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 halaman 23 disampaikan
bahwa harus terdapat penilaian pada aspek terhadap :
- keserasian, - sinkronisasi,
- keterpaduan, - sinergitas
Antara Perangkat daerah dengan Perangkat di tingkat Provinsi dan di tingkat Kementerian, terhadap
Pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat daerah sesuai dengan urusan yang menjadi
kewenangannya.
Dari Data Pada Tabel Tabel Tabel 2.3.1 (Pencapaian Kinerja Pelayanan) dengan Tabel 2.4.1 dapat diidentifikasi
sebagai berikut :
1 Analisa RENCANA STRATEGIS SATPOL PP KOTA BALIKPAPAN terhadap RENCANA STRATEGIS
a Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah melaksanakan patroli sebanyak 3 kali sehari
(SPM 69 Tahun 2012)
b Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah melaksanakan sidang terhadap pelanggar
Peraturan Daerah sejak tahun 2014
(SPM 69 Tahun 2012)
c Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah melaksanakan sosialisasi Perlindungan Msayarakat
sejak Tahun 2014
(SPM 69 Tahun 2012)
2 Analisa RENCANA STRATEGIS SATPOL PP KOTA BALIKPAPAN terhadap RENCANA STRATEGIS SATPOL PP
PROVINSI :
Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
TELAH SESUAI dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Strategis SATPOL PP Provinsi.
Hasil analisa tingkat capaian Kinerja Rencana Strategis Satpol Pp Satpol Pp Kota Balikpapan
Terhadap Rencana Strategis Satpol Pp Provinsi Dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri,
Menunjukkan Bahwa Kinerja Satpol Pp Kota Balikpapan SUDAH BAIK.

BAB III
ISU ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Walikota
Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 :
Tabel 3.1.1
TUGAS FUNGSI
PERMASALAHAN
PELAYANAN SATPOLPP
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1 2 3 4 5
“MENEGAKANPERDADANPERWALI,MENYELENGGARAKANKETERTIBANUMUMDAN
KETENTERAMANMASYARAKATSERTAPERLINDUNGANMASYARAKAT”
a. penyusunan
program dan
pelaksanaan
penegakan
Perda dan
Perwali,
penyelenggar
aan
ketertiban
umum dan
ketenterama
n masyarakat
di daerah
dan di bidang
perlindungan
masyarakat;
Kurangnya
Aparatur
Perencanaan
Dukungan dan
Koordinasi yang
baik dengan
Perangkat Daerah
bidang
Perencanaan
b. perumusan
kebijakan
teknis di
bidang
penegakan
Perda dan
Perwali, di
bidang
penyelenggar
aan
ketertiban
umum dan
ketenterama
n masyarakat
serta
perlindungan
masyarakat;
 Belum memadainya sarana
dan prasarana peralatan
penunjang kegiatan
lapangan:
 Belum tersedianya
tempat/gudang penyimpan
barang hasil penertiban dan
penindakan;
 Kurangnya Personil SATPOL
PP;
 Belum maksimalnya
pantauan terhadap
Poskamling
 Rasio Petugas Satuan Polisi
Pamong Praja Belum sesuai
SPM
 Terbatasnya jumlah dan
kompetensi Petugas LINMAS
 Tersedianya
Peraturan
tentang Standar
Operarsional
Prosedur SATPOL
PP
 Tersedianya
Peraturan
tentang Standar
Pelayanan
Minimal SATPOL
PP
(Permendagri
69/2012)

TUGAS FUNGSI
PERMASALAHAN
PELAYANAN SATPOLPP
FAKTOR
1 2 3 4 5
“MENEGAKANPERDADANPERWALI,MENYELENGGARAKANKETERTIBANUMUMDANKETENTERAMAN
MASYARAKATSERTAPERLINDUNGANMASYARAKAT”
c. pelaksanaan
koordinasi
penegakan
Perda dan
Perwali serta
penyelenggar
aan
ketertiban
umum dan
ketenterama
n masyarakat
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Penyidik
Pegawai
Negeri Sipil,
dan/atau
aparatur
lainnya;
 Belum memadainya
Kuantitas Personil PPNS
 Kurangnya
Kuantitas
Sumber Daya
Aparatur yang
sesuai dengan
SPM;
 Adanya
koordinasi
dengan
Perangkat Daerah
lain dan dengan
Instansi Vertikal
(TNI-POLRI-
Kejaksaan-
Pengadilan
Negeri)
d. pengawasan
terhadap
masyarakat,
aparatur,
atau badan
hukum agar
mematuhi
dan mentaati
penegakan
Perda dan
Perwali;
 Kurang intensifnya
melakukan sosialisasi;
 Masih kurangnya Media
Pengumuman berupa :
Plang, Leaflet/Pamflet
terhadap pemberitahuan
tentang Peraturan Daerah
yang
Kurangnya
Sumber Daya
Aparatur
Adanya Program
dan Kegiatan yang
mendukung untuk
melaksanakan
Kegiatan
e. pelaksanaan
keikutsertaan
dalam proses
penyusunan
perda yang
memuat
sanksi pidana
serta
kegiatan
pembinaan
dan
penyebarluas
an Perda dan
Perwali;
- -
Adanya kebijakan
dalam proses
penyusunan
Peraturan yang
melibatkan
SATPOL PP

TUGAS FUNGSI
PERMASALAHAN
PELAYANAN SATPOLPP
FAKTOR
1 2 3 4 5
“MENEGAKANPERDADANPERWALI,MENYELENGGARAKANKETERTIBANUMUMDANKETENTERAMANMASYARAKAT
SERTAPERLINDUNGANMASYARAKAT”
f. pengoordinasian
pengamanan
dan pengawalan
tamu VVIP
termasuk
pejabat negara
dan tamu
negara;
 Belum memadainya
Kuantitas Personil PPNS
 Kurangnya
Kuantitas
Sumber Daya
Aparatur yang
sesuai dengan
SPM;
 Adanya
penyusunan
jadwal
Pelaksanaan
Penjagaan
 Tersedianya SOP
Pengamanan dan
Pengawalan
Pejabat
g. pelaksanaan
fasilitasi
pengamanan
dan penertiban
barang milik
daerah;
Kurangnya
Sumber Daya
Aparatur
 Tersedianya SOP
Pengamanan dan
Pengawalan
Pejabat
 Adanya
penyusunan
jadwal
Pelaksanaan
Fasilitasi
Pengamanan
h. pelaksanaan
fasilitasi
pengamanan
dan penertiban
penyelenggaraa
n Pemilihan
Umum dan
Pemilihan
Umum Kepala
Daerah;
- -
 Tersedianya
Program/Kegiatan
dan Anggaran
dalam Fasilitasi
Pengamannan
PEMILU
 Adanya dukungan
dari Instansi
terkait
i. pelaksanaan
pengamanan
dan penertiban
penyelenggaraa
n keramaian
daerah
dan/atau
kegiatan yang
berskala
massal; dan
- -
 Tersedianya SOP
Pengamanan
Penyelenggaraam
Keramaian
j. pelaksanaan
tugas lainnya
yang diberikan
oleh
pimpinan/atasa
n sesuai
dengan tugas
dan fungsinya.
- -
Adanya
kepercayaan
Pimpinan terhadap
tugas yang
diberikan terkait
Tugas dan Fungsi

3. 2 TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TERPILIH
Keterkaitan antara visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dapat dilihat
tabel berikut.
Tabel. 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang
Nyaman Di Huni Dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman
No
Misi dan Program KDH
dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan
Pelayanan
SATPOL PP
Faktor
1 2 3 4 5
Misi 2 :
Mewujudkan Kota Layak
Huni yang Berwawasan
Lingkungan
1 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Belum
maksimalnya
pantauan
terhadap
Poskamling
% poskamling
aktif
belum sesuai
dengan
SPM
Tersedianya
Program
dan Dukungan
anggaran
2 Program Pemeliharaan
kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Rasio Petugas
Satuan
Polisi Pamong
Praja
Belum sesuai
SPM
Rendahnya
kesadaran
masyarakat
mematuhi
Peraturan
Daerah
Tersedianya
Program
dan Dukungan
anggaran
3 Program pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga
ketertiban dan keamanan
Terbatasnya
jumlah dan
kompetensi
Petugas
Perlindungan
Masyarakat
Dukungan
Anggaran
keuangan
Tersedianya
Relawan
untuk direkrut
sebagai
petugas
Linmas di
Kelurahan
dan
Kecamatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016 – 2021 yaitu :
“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Di Huni Dan
Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman “,
dan telah ditetapkannya Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan
3. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pada misi ke-2 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai perannya dalam
penyelenggaraan Penegakan Peraturan perundangan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Kota Balikpapan dalam
kondisi yang kondusif dengan berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban akibat
pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak kriminalitas sehingga roda pemerintahan berjalan lancar
dan masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan aman.
Sehingga benar sejalan dan mendukung misi yang di usung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, agar Kota Balikpapan benar-benar layak untuk dihuni sebagai akibat meningkatnya
kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan.

3. 3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS)
1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan
Telaahan atau kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan melalui kacamata
Penegakan Perundang-undangan Daerah bertujuan untuk tetap terjaganya tata ruang wilayah Kota
Balikpapan tetap pada fungsinya sehingga benar-benar sesuai dengan Misi ke 2 :
“Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan”
NO
RENCANA
POLA RUANG
POLA RUANG
SAAT INI
INDIKASI
PROGRAM
/
KEGIATAN
ALOKASI
PELAYANAN
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6
KAWASAN
PERUNTUKAN
RUANG BAGI
SEKTOR
INFORMAL
KAWASAN
PERUNTUKAN
RUANG BAGI
SEKTOR
INFORMAL
Monitoring
Kegiatan
Sektor
Informal
Kelurahan
Prapatan,
Klandasan
Ulu, Klandasan
Ilir, Damai,
Sepinggan,
Kariangau
2012 – 2032
Tabel di atas merupakan data pada Bab Lampiran Bab V-13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah dialokasikan untuk
melakukan Monitoring Kegiatan Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima, Asongan, Anak Jalanan)
hal ini SESUAI dengan Misi ke 3 SATPOL PP : Meningkatkan Kepatuhan/Ketaatan Masyarakat
terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses
mengintregasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam
pengambilan keputusan terhadap kebijakan rencana program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah
memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintregrasi dalam
kebijakan pembangunan suatu wilayah.
Pada Misi ke 4 Renstra KLHS Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 :
“Mewujudkan kota aman, nyaman dan layak huni yang berketahanan iklim” dan Tujuan
ke 4.1. yaitu : Memantapkan keamanan dan ketertiban kota telah sejalan dengan Visi Satuan
Polisi Pamong Praja “Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Penegakan Peraturan
Daerah, Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat untuk Terciptanya
Balikpapan Madinatul Iman yang Nyaman Dihuni” dan telah SESUAI dengan Misi ke 2 :
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta
Perlindungan Masyarakat.
Dari kajian di atas dapat disimpulkan Visi dan Misi Satuan Polsi Pamong Praja telah SESUAI dan
MENGAKOMODIR Renstra KLHS Kota Balikpapan 2016-2021.

3. 4 PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS
Sehubungan dengan faktor penghambat dan pendorong yang dikemukakan di atas, Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Balikpapan harus melakukan langkah-langkah yang mengarah pada peningkatan pelayanan
secara maksimal sehingga optimalisasi pelayanan dapat tercapai sesuai harapan masyarakat
Melalui Telaahan dan kajian Internal Satuan Polisi Pamong Praja telah menentukan isu-isu strategis dengan
membuat simulasi/perhitungan dengan menggunakan metode pembobotan sebagai berikut :
Tabel 3.4.1
SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU ISTRATEGIS
No KRITERIA JUMLAH
1 2 3
1. Memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran Renstra SKPD
15
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD
15
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik
20
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah di
bidang pelayanan publik
20
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
10
6. Perjanjian Kinerja 20
JUMLAH 100
Dari Nilai Skor Kriteria tersebut diatas diperoleh Rata-rata Skor Isu-isu Strategis sebagai berikut :
Tabel 3.4.2
NILAI SKALA KRITERIA
NO KRITERIA
NILAI SKALA KRITERIA KE
TOTAL
SKOR
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Banyaknya Pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
15 15 20 20 10 20 100
2 Kurangnya tingkat kesadaran
masyarakat dalam mematuhi Perda
dan Perkada
15 15 20 20 10 20 100
3 Kurangnya jumlah Poskamling aktif
15 15 20 20 10 20 100
4 Kurangnya jumlah petugas Satuan
Perlindungan Masyarakat 15 15 20 20 10 20 100

Tabel 3.4.3
NILAI SKALA KRITERIA
NO KRITERIA TOTAL
SKOR
RATA-RATA
SKOR
1 2 3 4
1 Banyaknya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
100 25
2 Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi
Perda dan Perkada
100 25
3 Kurangnya jumlah Poskamling aktif
100 25
4 Kurangnya jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat
100 25
Setelah dilakukan Skor dengan menggunakan nilai skala prioritas maka diperoleh hasil nilai rata-rata
skor isu-isu strategis sebagaimana tabel tersebut diatas dengan rincian peringkat sebagai berikut :
Tabel 3.4.4
PEROLEHAN PERINGKAT
NO KRITERIA TOTAL
SKOR
RATA-RATA
SKOR
1 2 3 4
1 Banyaknya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
100 25
2 Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi
Perda dan Perkada
100 25
3 Kurangnya jumlah Poskamling aktif 100 25
4 Kurangnya jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat
100 25
Urutan Peringkat di atas berdasarkan urutan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4. 1 VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tabel 4.1
NO VISI MISI VISI MISI
1 2 3 4 5
MISI 2 MISI 1
“Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan
Lingkungan”
2 2 2 Menyelarasakan
semua Program dan
Kegiatan yang
ditetapkan
berdasarkan
Rencana Strategis.
2 Memfasilitasi
tersusunnya Buku
Profil Perangkat
Daerah & Website
2 Ketersediaan
data dan
informasi
melalui website
3 Melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
anggaran dan
Standar
Operasional
Prosedur ( SOP)
yang ditetapkan
3 Membuat
Rencana
Penyusunan
Dokumen :
Renstra, Renja.
Rencana Kinerja,
Laporan Realisasi
Keuangan.
Laporan Kinerja
3 Ketersediaan
Laporan Kinerja
Perangkat
Daerah,
Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan
3 Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan dan
Sarana serta
Prasarana
Satuan Polisi
Pamong Praja
3 Meningkatnya
Fasilitas
Pelayanan Kepada
Masyarakat
4 Memanfaatkan
Sarana dan
Prasarana Kerja
yang Ada untuk
Menunjang
Kelancaran
pelaksanaan Tugas
4 Memfasilitasi
ketersediaaan
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Kegiatan
Administrasi dan
Teknis
4 Persentase
Kualitas &
Kuantitas
Sarana
Prasarana
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
4 Meningkatnya
profesionalisme
personil Satuan
Polisi Pamong
Praja
4 Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
5 5 5 Meningkatnya
kerjasama dan
kedisiplinan
Aparatur Satuan
Polisi Pamong
Praja
5 Meningkatnya
kompetensi
Aparatur Satuan
Polisi Pamong
Praja
6 Kompetensi
AparaturPelaya
nan Kepada
Masyarakat
MISI 2 5 6 Meningkatnya
pelayanan terhadap
pemenuhan
kebutuhan rasa
aman dan nyaman
6 Melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
6 Melaksanakan
Sosialisasi,
Perekruitan dan
Pelatihan Teknis
Perlindungan
7 Rasio
Poskamling per
jumlah
kelurahan
Meningkatkan
Koordinasi
Penyelenggaraa
n Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
serta
Perlindungan
Masyarakat
7 Meningkatnya
partisipasi aktif
masyarakat
8 Cakupan
petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas)
MISI 3 6 Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat
terhadap
Peraturan yang
berlaku
8 Terlaksananya
Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Kepala Daerah
7 Melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
7 Memfasilitasi
Terlaksananya
kegiatan
Pengamanan,
Penjagaan, Patroli
Rutin, Razia
Gabungan
9 Penurunan
permasalahan
K3 (ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
Meningkatkan
Kepatuhan/Keta
atan Masyarakat
terhadap
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Kepala Daerah
9 Menurunnya Tindak
Pelanggaran
Ketertiban,
Ketentraman dan
Keindahan
8 Melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
8 Memfasilitasi
terlaksananya
Sosialisasi
Perundangan,
Koordinasi
dengan Instansi
Vertikal dan
Memfasilitasi
Kegiatan PPNS
10 Tingkat
Penyelesaian
permasalahan
K3 (ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
9 Melakukan
tindakan Pro
Yustisia terhadap
pelanggar Perda
11 Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
bahaya
Minuman Keras
dan NARKOBA
10 Kondusifitas Pemilu 9 Melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
Anggaran dan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
10 Memfasilitasi
pengamanan
Pemilu
12 Persentase
Keamanan &
Ketertiban
Pemilu
VISI & MISI KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH
2016 - 2021
VISI & MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2016 - 2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
INDIKATOR
SASARAN
1 “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota
Terkemuka Yang Nyaman Di Huni Dan
Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman“,
“Terwujudnya
Polisi Pamong
Praja Yang
Profesional
Dalam
Penegakan
Peraturan
Daerah,
Penyelenggaraa
n ketentraman,
ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
untuk
Terciptanya
Balikpapan
Madinatul Iman
yang Nyaman
Dihuni”
1 Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Satuan Polisi
Pamong Praja
6 7 8 9 10
Terpeliharanya
Kondusifitas
melalui
Pengefektifan
Penyelenggaraa
n Koordinasi
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
serta
Perlindungan
Masyarakat.
1 Persentase
Kualitas
Pelayanan
Aparatur
Meningkatkan
Pelayanan,
Kapasitas dan
Potensi Sumber
Daya Aparatur
Satuan Polisi
Pamong Praja
Kota
Balikpapan
Terukurnya
Kinerja
Pelayanan
Satuan Polisi
Pamong Praja
Terpeliharanya
keselarasan
dokumen
perencanaan dan
laporan kinerja
pelayanan Satuan
Polisi Pamong
Praja
dengan kebijakan
Pemerintah Kota
Melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
Anggaran dan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Memfasilitasi
pelaksanaan
kegiatan
Pembinaan
disiplin, fisik,
mental,
peningkatan
Performance dan
Kompetensi
Aparatur
1 Kualitas Pelayanan
Aparatur Satuan
Polisi Pamong
Praja
1 Melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
anggaran dan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
yang ditetapkan
1 Memfasilitasi
ketersediaan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dan
Administrasi dan
Teknis

VISI
Untuk mengantisipasi tantangan kedepan sesuai kondisi yang diharapkan, maka Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai aparatur Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan
peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten
dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dan manfaat.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan 2016-2021 yakni
“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Di Huni Dan
Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman“,
maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menetapkan Visi :
Visi tersebut di atas mengandung makna, sebagai berikut :
1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berusaha semaksimal mungkin menjadi Perangkat
Daerah yang handal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berupaya meningkatkan kemampuan dan kinerjanya
agar menjadi Perangkat Daerah yang profesional;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selalu siap melaksanakan penegakan peraturan
perundangan daerah dengan proporsional dan profesional;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selalu siap berperan dalam menciptakan ketentraman
dan ketertiban umum di Kota Balikpapan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selalu siap untuk membantu memberikan perlindungan
kepada masyarakat terhadap segala macam ancaman baik gangguan keamanan ketertiban maupun
bahaya atau bencana.
MISI :
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilandasi oleh harapan mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Balikpapan, maka Misi yang diemban oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah :
“Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Penegakan
Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan
Perlindungan Masyarakat untuk Terciptanya Balikpapan Madinatul Iman
yang Nyaman Dihuni”
 Meningkatkan Pelayanan, Kapasitas dan Potensi Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Balikpapan;
 Meningkatkan Kepatuhan/Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;
 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
serta Perlindungan Masyarakat.

4. 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2016 -2021
VISI
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
INDIKATOR
SASARAN
1 2 3 4 5 6 7
“Terwuj
udnya
Polisi
Pamong
Praja
Yang
Profesio
nal
Dalam
Penegak
an
Peratura
n
Daerah,
Penyelen
ggaraan
ketentra
man,
ketertiba
n dan
Perlindu
ngan
Masyara
kat
untuk
Tercipta
nya
Balikpap
an
Madinat
ul Iman
yang
Nyaman
Dihuni”
MISI 1
Meningkatkan
Pelayanan,
Kapasitas dan
Potensi Sumber
Daya Aparatur
Satuan Polisi
Pamong Praja
Kota Balikpapan
1 Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Satuan Polisi
Pamong Praja
1 Kualitas Pelayanan
Aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja
1 Melaksanakan
kegiatan berdasarkan
anggaran dan Standar
Operasional Prosedur
(SOP) yang ditetapkan
1 Memfasilitasi
ketersediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
dan Administrasi dan
Teknis
1 Persentase Kualitas
Pelayanan Aparatur
2 Terukurnya
Kinerja
Pelayanan
Satuan Polisi
Pamong Praja
2 Terpeliharanya
keselarasan
dokumen
perencanaan dan
laporan kinerja
pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja
dengan kebijakan
Pemerintah Kota
2 Menyelarasakan
semua Program dan
Kegiatan yang
ditetapkan
berdasarkan Rencana
Strategis.
2 Memfasilitasi tersusunnya
Buku Profil Perangkat
Daerah & Website
2 Ketersediaan data
dan informasi
melalui website
3 Melaksanakan
anggaran dan Standar
Operasional Prosedur (
SOP) yang ditetapkan
3 Membuat Rencana
Penyusunan Dokumen :
Renstra, Renja. Rencana
Kinerja, Laporan Realisasi
Keuangan. Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
3 Ketersediaan
Laporan Kinerja
Perangkat Daerah,
Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan
3 Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan dan
Sarana serta
Prasarana
Satuan Polisi
Pamong Praja
3 Meningkatnya
Fasilitas Pelayanan
Kepada Masyarakat
4 Memanfaatkan Sarana
dan Prasarana Kerja
yang Ada untuk
Menunjang Kelancaran
pelaksanaan Tugas
4 Memfasilitasi
ketersediaaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Kegiatan
Administrasi dan Teknis
4 Persentase Kualitas
& Kuantitas Sarana
Prasarana
Pelayanan Kepada
Masyarakat
4 Meningkatnya
profesionalisme
personil Satuan
Polisi Pamong
Praja
4 Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
5 Melaksanakan
Anggaran dan Standar
(SOP)
5 Memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan
Pembinaan disiplin, fisik,
mental, peningkatan
Performance dan
Kompetensi Aparatur
5 Meningkatnya
kerjasama dan
kedisiplinan
Aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja
5 Meningkatnya
kompetensi Aparatur
Satuan Polisi
Pamong Praja
6 Kompetensi
AparaturPelayanan
Kepada Masyarakat
MISI 2
Meningkatkan
Koordinasi
Penyelenggaraa
n Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
serta
Perlindungan
Masyarakat
5 Terpeliharanya
Kondusifitas
melalui
Pengefektifan
Penyelenggaraa
n Koordinasi
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
serta
Perlindungan
Masyarakat.
6 Meningkatnya
pelayanan terhadap
pemenuhan
kebutuhan rasa
aman dan nyaman
masyarakat
6 Melaksanakan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
6 Melaksanakan Sosialisasi,
Perekruitan dan Pelatihan
Teknis Perlindungan
Masyarakat
7 Rasio Poskamling
Aktif
7 Meningkatnya
partisipasi aktif
masyarakat
8 Cakupan petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas)
MISI 3
Meningkatkan
Kepatuhan/Keta
atan Masyarakat
terhadap
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Kepala Daerah
6 Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat
terhadap
Peraturan yang
berlaku
8 Menurunnya Tindak
Pelanggaran
Ketertiban,
Ketentraman dan
Keindahan
7 Melaksanakan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
7 Memfasilitasi
Terlaksananya kegiatan
Pengamanan, Penjagaan,
Patroli Rutin, Razia
Gabungan
9 Penurunan
permasalahan K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
9 Terlaksananya
Penegakan Peraturan
Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah
8 Melaksanakan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
8 Memfasilitasi
terlaksananya Sosialisasi
Perundangan, Koordinasi
dengan Instansi Vertikal
dan Memfasilitasi
Kegiatan PPNS
10 Tingkat
Penyelesaian
permasalahan K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
9 Melakukan tindakan Pro
Yustisia terhadap
pelanggar Perda
11 Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
terhadap bahaya
Minuman Keras
dan NARKOBA
10 Kondusifitas Pemilu 9 Melaksanakan
Anggaran dan Standar
(SOP)
10 Memfasilitasi
pengamanan Pemilu
12 Persentase
Keamanan &
Ketertiban Pemilu

Dari Tabel 4.2 di atas dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan merupakan penjabaran yang menjelaskan arah pelaksanaan misi, ditetapkan sesuai dengan
tugas, fungsi dan peranan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, semua program dan
kegiatan yang dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Terukurnya Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Sarana serta Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Meningkatnya profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Terpeliharanya Kondusifitas melalui Pengefektifan Penyelenggaraan Koordinasi Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.*)
6. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan yang berlaku*)
2. Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam jangka waktu tertentu.
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang memfokuskan pada
tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik
secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu
baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
adalah sebagai berikut :
1. Kualitas Pelayanan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Terpeliharanya keselarasan dokumen perencanaan dan laporan kinerja pelayanan Satuan Polisi
Pamong Praja dengan kebijakan Pemerintah Kota;
3. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur;
5. Meningkatnya kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat*)
7. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat*)
8. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*)
9. Menurunnya Tindak Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan*)
10. Kondusifitas Pemilu.
*) PRIORITAS

4. 3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tabel 4.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2016 -2021
NO STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1
Melaksanakan kegiatan
berdasarkan anggaran dan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang ditetapkan
1. Memfasilitasi
ketersediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
dan Administrasi Teknis
1. Persentase Kualitas
Pelayanan Aparatur
PENDUKUNG
2
Menyelarasakan semua Program
dan Kegiatan yang ditetapkan
berdasarkan Rencana Strategis.
2. Memfasilitasi tersusunnya
Buku Profil Perangkat
Daerah & Website
2. Ketersediaan data dan
informasi melalui website
PENUNJANG
3
berdasarkan anggaran dan
Standar Operasional Prosedur (
SOP) yang ditetapkan
3. Membuat Rencana
Penyusunan Dokumen :
Renstra, Renja. Rencana
Kinerja, Laporan Realisasi
Keuangan. Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
3. Ketersediaan Laporan
Kinerja Perangkat
Daerah, Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
PENDUKUNG
4
Memanfaatkan Sarana dan
Prasarana Kerja yang Ada untuk
Menunjang Kelancaran
pelaksanaan Tugas
4. Memfasilitasi
ketersediaaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Kegiatan
Administrasi dan Teknis
4. Persentase Kualitas &
Kuantitas Sarana
Prasarana Pelayanan
Kepada Masyarakat
5
berdasarkan Anggaran dan
(SOP)
5. Memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan
Pembinaan disiplin, fisik,
mental, peningkatan
Performance dan
Kompetensi Aparatur
5. Meningkatnya kerjasama
dan kedisiplinan Aparatur
Satuan Polisi Pamong
Praja
6. Kompetensi
AparaturPelayanan
Kepada Masyarakat
6
berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
6. Melaksanakan Sosialisasi,
Perekruitan dan Pelatihan
Teknis Perlindungan
Masyarakat
7. Rasio Poskamling Aktif
PRIORITAS
8. Cakupan petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas)
7
Minimal (SPM)
7. Memfasilitasi
Terlaksananya kegiatan
Pengamanan, Penjagaan,
Patroli Rutin, Razia
Gabungan
9. Penurunan permasalahan
K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan)
8
Minimal (SPM)
8. Memfasilitasi
terlaksananya Sosialisasi
Perundangan, Koordinasi
dengan Instansi Vertikal
dan Memfasilitasi
Kegiatan PPNS
10. Tingkat Penyelesaian
permasalahan K3
(ketertiban, ketentraman,
keindahan)
9. Melakukan tindakan Pro
Yustisia terhadap
pelanggar Perda
11. Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
terhadap bahaya
Minuman Keras dan
NARKOBA
PENDUKUNG
9
berdasarkan Anggaran dan
(SOP)
10. Memfasilitasi
pengamanan Pemilu
12. Persentase
Keamanan &
Ketertiban Pemilu
Dari Tabel 4.3 di atas dapat disampaikan sebagai berikut :
Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung terlaksananya Tujuan, Sasaran memiliki 9 (sembilan)
Strategi dan 10 (sepuluh) Kebijakan yaitu :

STRATEGI
1 Melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
ditetapkan;
2 Menyelarasakan semua Program dan Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis;
3 Melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran dan Standar Operasional Prosedur ( SOP) yang
ditetapkan;
4 Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kerja yang Ada untuk Menunjang Kelancaran
pelaksanaan Tugas;
5 Melaksanakan kegiatan berdasarkan Anggaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6 Melaksanakan kegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)*)
9 Melaksanakan kegiatan berdasarkan Anggaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
*) PRIORITAS
KEBIJAKAN
1 Memfasilitasi ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Administrasi Teknis
2 Memfasilitasi tersusunnya Buku Profil Perangkat Daerah & Website
3 Membuat Rencana Penyusunan Dokumen : Renstra, Renja. Rencana Kinerja, Laporan Realisasi
Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4 Memfasilitasi ketersediaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Administrasi dan Teknis
5 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan disiplin, fisik, mental, peningkatan Performance
dan Kompetensi Aparatur
6 Melaksanakan Sosialisasi, Perekruitan dan Pelatihan Teknis Perlindungan Masyarakat*)
7 Memfasilitasi Terlaksananya kegiatan Pengamanan, Penjagaan, Patroli Rutin, Razia Gabungan*)
8 Memfasilitasi terlaksananya Sosialisasi Perundangan, Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan
Memfasilitasi Kegiatan PPNS*)
9 Melakukan tindakan Pro Yustisia terhadap pelanggar Perda*)
10 Memfasilitasi pengamanan Pemilu
*) PRIORITAS

RENSTRA SPM

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to RENSTRA SPM

Similar to RENSTRA SPM (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

RENSTRA SPM