Sumber kementrian PUPR

1. BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ir. Antonius Budiono, MCM
Widyaiswara Utama
Penyusunan
Program Pembiayaan
Pembangunan BGN
PELATIHAN PENGELOLAAN TEKNIS PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

2. Mata Pelatihan ini memberikan pembelajaran kepada
peserta tentang program pembiayaan pembangunan
Bangunan Gedung Negara yang meliputi dasar hukum
dan pengertian, konsepsi program pembiayaan
pembangunan, program pembiayaan pembangunan
baru, dan program pembiayaan pembangunan dalam
rangka perawatan Bangunan Gedung Negara, melalui
metode ceramah interaktif, diskusi, maupun latihan
dalam kelompok kecil.
DISKRIPSI MATA PELATIHAN

3. Hasil Belajar:
Pada akhir pembelajaran, peserta diklat diharapkan memiliki
kompetensi mampu menyusun program pembiayaan
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Indikator Hasil Belajar: peserta mampu
1. menjelaskan dasar hukum dan pengertian program
pembiayaan pembangunan BGN;
2. menjelaskan konsepsi program pembiayaan pembangunan
BGN;
3. menyusun perhitungan program pembiayaan pembangunan
BGN; dan
4. menyusun perhitungan program pembiayaan pembangunan
dalam rangka perawatan BGN
TUJUAN PEMBELAJARAN

4. MATERI BAHASAN
1. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN;
2. KONSEPSI PROGRAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN BGN;
3. PERHITUNGAN PROGRAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN BARU BGN; DAN
4. PERHITUNGAN PROGRAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PERAWATAN BGN.

5. DASAR HUKUM DAN
PENGERTIAN

6. Penataan Ruang
UU No. 26/2007
Sumber
Daya
Air
UU
No.
7/2004
Jalan
&
Jembatan
UU
No.
38/2004
Perum&
Kaw
Perkim
&
Rusun
UU
No.1/2011
UU
No.20/2011
Bangunan
Gedung
UU
No.
28/2002
Rumah
Negeri
No.
72/1957
Jasa Konstruksi
UU No. 18/1999
Pengelolaan
Sampah
No.18/2008
Penanggulangan
Bencana
No.24/20087
Perlindungan
&Pengelolaan
LH
No.32/2009
Kesehatan
No.32/2009
Benda
Cagar
Budaya
No.32/2009
UU
Lainnya
Dasar Hukum
Bangunan
Gedung Negara

7. 1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung.
2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No. 28
Tahun 2002.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara
5. Keputusan Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018
tentang Koefisien/ Faktor Pengali Jumlah Lantai
Bangunan Gedung Negara

8.  Pasal 5
Klasifikasi BGN, berdasar kompleksitas
(sederhana, tidak sederhana, dan khusus)
 Pasal 6, 7, 8, 9
Standar Luas BGN (gedung kantor, rumah
negara, gedung lainnya);
 Pasal 10
Standar Jumlah Lantai BGN (paling tinggi 8
lantai);
Penyusunan program pembiayaan mengacu
pada Perpres 73/2011
(hal 2 yang harus dipertimbangkan)

9. Click to edit Master title style
 Pasal 12
Tahapan Pembangunan, khususnya
persiapan (rencana kebutuhan, rencana
pendanaan, rencana penyediaan dana)
 Pasal 15
Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
(HSBGN).
 Pasal 18
Biaya Perawatan BGN (sesuai tk kerusakan).
Penyusunan program pembiayaan mengacu
pada Perpres 73/2011
(hal 2 yang harus dipertimbangkan)

10. Click to edit Master title style
 Pembiayaan secara luas berarti financing atau
pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan
untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
dijalankan oleh orang lain.
 Pembiayaan adalah kegiataan penyediaan dana
untuk investasi.
Pengertian

11. Click to edit Master title style
 (KBBI), program adalah rancangan mengenai
asas serta usaha (dalam ketatanegaraan,
perekonomian, dan sebagainya) yang akan
dijalankan.
 Menurut Jones (1984), program adalah cara yang
disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam
pengertian tersebut menggambarkan bahwa
program-program adalah penjabaran dari
langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu
sendiri.
Pengertian

12. Click to edit Master title style
 Program Pembiayaan : tatacara
penyediaan dana (pembangunan
bangunan gedung negara) sesuai
ketentuan yang berlaku.
Pengertian

13. Click to edit Master title style
 Pembangunan Bangunan Gedung Negara
adalah kegiatan mendirikan Bangunan
Gedung Negara yang diselenggarakan
melalui tahap perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi, dan
pengawasannya, baik merupakan
pembangunan baru, perawatan bangunan
gedung, maupun perluasan bangunan
gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan
pembangunan bangunan gedung.
Pengertian

14. KONSEPSI PROGRAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN BGN

15. PROGRAM
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
(O&M)
PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
merupakan tahap awal proses
penyelenggaraan pembangunan BGN
merupakan kegiatan menentukan program kebutuhan
ruang dan fasilitas BGN yang diperlukan
merupakan kegiatan menentukan
kebutuhan pembiayaan yang diperlukan
Oleh Instansi Pengguna Anggaran
dengan bantuan teknis dari instansi PUPR.

16. PERENCANAAN
TEKNIS
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
PASCA
KONSTRUKSI
DOK. PERENCANAAN
IZIN MENDIRIKAN BGN STATUS KEPEMILIKAN BG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERSIAPAN
STATUS BMN
DOK. PEMBIAYAAN
ORG. KEGIATAN DOK. PELELANGAN
FISIK BGN
DOK. PENDAFTARAN
STATUS LAHAN/IZIN LOK
TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN
DOK. PELAKSANAAN
PENGAWASAN
KONSTRUKSI

17. TAHAP PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN
• Menyusun kebutuhan
ruang dan fasilitasnya
• Harus mendapatkan
persetujuan
RENCANA KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN
•Berdasarkan rencana
kebutuhan
•Berdasar standar harga
yang berlaku
•Harus mendapatkan
rekomendasi
RENCANA PENDANAAN
• Dilakukan oleh K/L atau
OPD Pengguna
Anggaran.
• Berupa rencana kerja
dan anggaran K/L
(APBN) dan/atau
rencana kerja dan
anggaran OPD (APBD)
RENCANA PENYEDIAAN
DANA

18. Rencana Kebutuhan Pembangunan
KEBUTUHAN
PROGRAM RUANG
DAN BANGUNAN
KEBUTUHAN
LUAS RUANG
KEBUTUHAN
SARANA DAN
PRASARANA
KEBUTUHAN
LAHAN
BANGUNAN
JADUAL
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
 RUANG KERJA
 RUANG SIRKULASI
 RUANG PENYIMPANAN
 RUANG M&E
 RUANG PERTEMUAN
 RUANG IBADAH
 RUANG SERVIS
 RUANG2 LAINNYA
 KEBUTUHAN PARKIR
 SARANA PENYELAMATAN
 UTILITAS BANGUNAN
 SARANA TRANSPORTASI
 FASILITAS KOM & INF
 JALAN MASUK DAN
KELUAR
 AKSESIBILITAS BAGI
DIFABLE
 DRAINASE DAN PEMB
LIMBAH
 PRASANAN LAIN
STRUKTUR &
TUPOKSI
ORGANISASI
 MENGIKUTI PEDOMAN, STANDAR
DAN PETUNJUK TEKNIS
 YANG BELUM ADA DISAIN
PROTOTIPNYA ATAU BGN > 1500 M2,
DAPAT MENGGUNAKAN JASA
KONSULTAN SBG PEKERJAAN NON
STANDAR

19. Menteri Keuangan yang
pendanaannya bersumber dari
APBN dan/atau perolehan lainnya
yang sah yang akan menjadi BMN;
Menteri Dalam Negeri yang
pendanaannya bersumber dari
APBD Provinsi dan/atau perolehan
lainnya yang sah yang akan
menjadi BMD;
Gubernur yang pendanaannya
bersumber dari APBD Kab/Kota
dan/atau perolehan lainnya yang
sah yang akan menjadi BMD;
persetujuan
dari:
RENCANA KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN
Rencana Kebutuhan Pembangunan

20. Rencana Pendanaan
RENCANA PENDANAAN
PEMBANGUNAN BGN
BIAYA
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI FISIK
BIAYA
PERENCANAAN
TEKNIS KONSTRUKSI
BIAYA MANAJEMEN
KONSTRUKSI /
PENGAWASAN
KONSTRUKSI
BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN
PROGRAM RUANG
DAN BANGUNAN
 PROGRAM DAN PEMBIAYAAN YANG BELUM ADA STANDAR HARGANYA
ATAU PENILAIAN KHUSUS  DIKONSULTASIKAN KPD INSTANSI TEKNIS
SETEMPAT
 TERLEBIH DAHULU HARUS DIPROGRAMKAN DAN DITETAPKAN DALAM
RPJMN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA ATAU RPJMD PEMERINTAH
DAERAH.
• STANDAR HARGA
SATUAN TERTINGGI / M2
• HARGA SATUAN PEK
NON-STANDAR

21. Menteri PUPR yang
pendanaannya bersumber dari
APBN dan/atau perolehan lainnya
yang sah yang akan menjadi BMN;
Menteri Dalam Negeri yang
pendanaannya bersumber dari
APBD Provinsi dan/atau perolehan
lainnya yang sah yang akan
menjadi BMD;
Gubernur yang pendanaannya
bersumber dari APBD Kab/Kota
dan/atau perolehan lainnya yang
sah yang akan menjadi BMD;
rekomendasi
dari:
RENCANA PENDANAAN
Rencana Pendanaan

22. Rekomendasi
klasifikasi bangunan gedung
luas bangunan
jumlah lantai bangunan
rincian komponen biaya pembangunan
tahapan pelaksanaan pembangunan
 waktu pembangunan
 penahapan biaya
 penahapan pembangunan
Rencana Pendanaan

23. Rekomendasi
Rekomendasi digunakan sebagai acuan
tertinggi dalam penyusunan anggaran
kegiatan dan pelaksanaan
pembangunan BGN yang dituangkan
dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran
(DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).
Rencana Pendanaan

24. Menteri PUPR yang
pendanaannya bersumber dari
APBN dan/atau perolehan lainnya
yang sah yang akan menjadi BMN;
rekomendasi
dari:
RENCANA PENDANAAN
Direktur BPB,
DJCK, untuk
Pembanguna
n BGN yang
dilakukan
oleh K/L yang
berada di wil.
Prov. DKI
Jakarta dan di
luar negeri;
KaDin.Daerah
Provinsi yang
btgg jwb atas
pembinaan
Pembangunan
BGN untuk
pembangunan
yang dilakukan
oleh K/L yang
berada di luar
DKI Jakarta
dilimpahkan kpd
Rencana Pendanaan

25. RENCANA PENYEDIAAN DANA
rencana kerja dan anggaran K/L
untuk Pembangunan BGN yang
pendanaannya bersumber dari
APBN;
rencana kerja dan anggaran OPD
Provinsi untuk Pembangunan BGN
yang pendanaannya bersumber
dari APBD Provinsi;
rencana kerja dan anggaran OPD
Kab/Kota untuk Pembangunan
BGN yang pendanaannya
bersumber dari APBD Kab/Kota;
dilakukan oleh
K/L atau OPD
PA, berupa:
RENCANA PENYEDIAAN
DANA

26. 26
Rencana penyediaan dana disusun setiap
tahunnya sesuai dengan lingkup pekerjaan
yang dapat diselesaikan pada tahun yang
bersangkutan.
Pembangunan BGN PROYEK TAHUN JAMAK
a.kompleksitas atau spesifikasi;
b.besaran kegiatan; dan/atau
c. ketersediaan anggaran
RENCANA PENYEDIAAN DANA

27. Rencana penyediaan dana dilakukan melalui
pentahapan Pembangunan BGN dengan
berpedoman pada:
a. penyusunan seluruh dokumen perencanaan
teknis selesai di tahun pertama;
b. pelaksanaan fondasi dan struktur
bangunan keseluruhan diselesaikan pada
tahun anggaran yang sama; dan/atau
c. pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan
pada tahun anggaran selanjutnya
27
Pembangunan BGN PROYEK TAHUN JAMAK
RENCANA PENYEDIAAN DANA

28. Rencana penyediaan dana dilakukan melalui
pentahapan Pembangunan BGN
28
Pembangunan BGN PROYEK TAHUN JAMAK
PEKERJAAN
TAHUN
1 2 3 4
PERENCANAAN TEKNIS
PONDASI DAN STRUKTUR
SISA PEKERJAAN
 Rencana penyediaan dana harus dikonsultasikan dengan instansi
teknis.
 Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak dapat dilakukan
dengan pentahapan seperti diatas, untuk efektifitas dan efisiensi
harus dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak.
RENCANA PENYEDIAAN DANA

29. Pembangunan BGN yang akan dilaksanakan dengan
kontrak tahun jamak harus mendapat persetujuan dari:
29
Menteri Keuangan untuk BGN dengan
sumber pembiayaan APBN dan/atau
perolehan lainnya yang sah yang akan
menjadi BMN
Kepala Daerah bersama DPRD untuk
BGN dengan sumber pembiayaan APBD
dan/atau perolehan lainnya yang sah yang
akan menjadi BMD
RENCANA PENYEDIAAN DANA

30. • Menteri PUPR 
APBN
• KaDinas Teknis 
APBD
Rekomendasi
Teknis
• Menteri Keuangan
 APBN
• Kepala Daerah dan
DPRD  APBD
Persetujuan
Kontrak Tahun Jamak
Kontrak Tahun
Jamak
Diajukan oleh Instansi Pengguna Anggaran
RENCANA PENYEDIAAN DANA

31. Kegiatan
PERSIAPAN
DOKUMEN
PENDANAAN
pendanaan BGN
berupa Daftar Isian
Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA/DPA).
Untuk komponen
biaya:
 perencanaan
teknis;
 pelaksanaan
konstruksi fisik;
 manajemen
konstruksi/
pengawasan
konstruksi; dan
 pengelolaan
kegiatan.
RENCANA PENYEDIAAN DANA

32. a. pembentukan organisasi pengelola
kegiatan;
b. koordinasi dengan unit layanan
pengadaan barang dan jasa atau
kelompok kerja unit layanan
pengadaan barang dan jasa atau
pejabat pengadaan;
c. pengadaan penyedia jasa manajemen
konstruksi untuk kegiatan yang
memerlukan kegiatan manajemen
konstruksi;
d. menyusun program pelaksanaan
pembangunan secara menyeluruh; dan
e. melakukan persiapan pengadaan
penyedia jasa perencanaan konstruksi.
DOKUMEN
PENDANAAN
pendanaan BGN
berupa Daftar Isian
Pelaksanaan
Anggaran (DIPA/DPA).
pengguna anggaran melalui
Kepala Satuan Kerja melakukan
RENCANA PENYEDIAAN DANA

33. HARGA
TEKNIS
BGN
ADMINISTRASI
DIPA/DIPDA
Pengelola Kegiatan, KAK, MK,
Kontrak Dokumen; Pendanaan,
Perenc, Pemb, Pendaf., Status
Tanah.
HSBGN, Perhitungan harga dan
komponen, Harga Std vs Non Std
Klasiikasi (luasan, spek teknis)
Sutdi kebutuhan ruang, Renc TABA
BG pd umumnya, Sar-pras)
RENCANA PENYEDIAAN DANA

34. PERHITUNGAN PROGRAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN BARU BGN

35. 1. Klasifikasi BGN;
2. Standar luas bangunan BGN;
3. Standar Jumlah lantai BGN
4. Standar harga satuan tertinggi BGN; dan
5. Biaya pekerjaan standar & non-standar
BGN.
Acuan Dasar Pembiayaan BGN

36. 1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada
kompleksitas.
2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan
sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan
khusus.
a) Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung
negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.
b) Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan
gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak
sederhana.
c) Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung
negara dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus.
Klasifikasi BGN

37. berdasarkan TINGKAT KOMPLEKSITAS
Klasifikasi
Sederhana: BGN
dengan teknologi-spesifikasi
sederhana
Tidak Sederhana:
BGN dengan teknologi-
spesifikasi tidak sederhana
Khusus: BGN dengan
fungsi, teknologi, dan
spesifikasi khusus
KLASIFIKASI BGN
Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan
gedung negara berpedoman kepada Peraturan
Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018.

38.  BG Pendidikan
 BG Diklat
 BG Pelayanan Kesehatan
 BG Parkir
 Pasar
STANDAR LUAS BGN
Rincian standar luas ruang
gedung kantor sesuai Lampiran I
Peraturan Presiden RI Nomor 73
Tahun 2011 tentang
Pembangunan BGN
Standar luas BGN lainnya,
dikeluarkan oleh instansi yang
bersangkutan setelah konsultasi
dengan Menteri Pekerjaan
Umum
Rincian standar luas ruang RN
sesuai Lampiran I Peraturan
Presiden RI Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan
BGN/Permen PUPR 22/2018
Standar Luas
BGN
Gedung Kantor
10M2/pesonil
Ruang layanan dihitung
berdasarkan analisis
Rumah Negara
Tipe RN berdasarkan
jabatan/golongan
BGN lainnya
Ketentuan menteri yang
bersangkutan
Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan di luar ruang penunjang, fungsi
dan luasnya dihitung tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan ruang pelayanan tersebut.

39. 39
Tabel Standar Luas Rumah Negara
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 OKTOBER 211
TIPE PENGGUNA
LUAS (M2)
BANGUNAN TANAH
KHUSUS
1) MENTERI / KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN,
KEPALA LEMBAGA TINGGI/ TERTINGGI NEGARA
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
400 1.000
A 1) SEKJEN, IRJEN, DIRJEN, KEPALA BADAN, DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) 250 600
B
1) DIREKTUR, KEPALA BIRO, INSPEKTUR, KAKANWIL, ASISTEN DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/d DAN IVe
120 350
C
1) KEPALA SUB DIREKTORAT, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/a SD IV/c
70 200
D
1) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN III/a SD III/d
50 120
E
1) KEPALA SUB SEKSI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN II/d KEBAWAH
36 100

40.  Non Rusun 
Maksimal 2 lantai
 Rusun, sesuai
ketentuan Gedung
Kantor
 Maksimal 8 lantai
 Bangunan gedung
negara yang dibangun
> 8 lantai 
persetujuan MenteriPU
Standar
Jumlah Lantai
Gedung Kantor
Rumah Negara
STANDAR JUMLAH LANTAI BGN
Besaran Koefisien Pengali Jumlah Lantai BGN
bertingkat mengikuti ketentuan Keputusan
Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018

41. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BGN
Keputusan Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018
Jumlah
Lantai
Faktor
Pengali
Basmt 3 lapis 1,393
Basmt 2 lapis 1,299
Basmt 1 lapis 1,197
2 lantai 1,090
3 lantai 1,120
4 lantai 1,135
5 lantai 1,162
6 lantai 1,197
7 lantai 1,236
8 lantai 1,265
Jumlah
Lantai
Faktor
Pengali
9 lantai 1,393
10 lantai 1,333
11 lantai 1,364
12 lantai 1,393
13 lantai 1,420
14 lantai 1,445
15 lantai 1,468
16 lantai 1,489
………… ……….
40 lantai 1,761
STANDAR JUMLAH LANTAI BGN

42. Biaya Pekerjaan Standar BGN, meliputi biaya untuk
pekerjaan: struktur, arsitektur, perampungan
(finishing), dan utilitas
Dihitung berdasarkan:
- standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi
bangunan gedung negara;
- koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan
- luas lantai bangunan
Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb)
HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
K : Koefisien jumlah lantai
Ltb : Luas total lantai bangunan
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
BIAYA PEKERJAAN STANDAR BGN

43. Standar harga satuan tertinggi BGN:
 ditetapkan secara berkala oleh Bupati/
Walikota
 untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh
Gubernur
 dihitung berdasarkan formula perhitungan
standar harga satuan tertinggi yang
ditetapkan oleh Menteri PUPR
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BGN
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15

44.  Untuk PEKERJAAN STANDAR BGN meliputi
pekerjaan: struktur, arsitektur, finishing, dan
utilitas
 Disusun berdasarkan MODEL FORMULA
HSBGN menggunakan model teknis dan
klasifikasi tertentu:
 sederhana dan tidak sederhana
 rumah negara
 pagar
 Dilaksanakan OLEH PETUGAS PENDATA
HARGA dibantu oleh SNVT dan Dit BPB
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BGN

45. Biaya Pek. Non-Standar
- dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga
pasar yang wajar.
- Total biaya non-standar maksimum150% dari total
biaya standar BGN
- Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Menteri (tabel)
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16
PERMEN PUPR No. 22/PRT/M/2018
- dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata
dan harga pasar yang wajar, setelah berkonsultasi
kepada Instansi Teknis setempat;
- Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi,
pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung,
(berdasarkan billing-rate)
BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR BGN

46. Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar
maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan berpedoman
pada :
Jenis Pekerjaan Prosentase
Alat Pengkondisian Udara 7-15% dari X
Elevator/Escalator 8-14% dari X
Tata Suara (Sound System) 2-4% dari X
Telepon dan PABX 1-3% dari X
Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11 % dari X
Elektrikal (termasuk genset) 7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus 1-2% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1-2% dari X
Interior (termasuk furniture) 15-25% dari X
Gas Pembakaran 1-2% dari X

47. Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar
maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan berpedoman
pada :
Jenis Pekerjaan Prosentase
Gas Medis 2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari X
Pondasi dalam 7-12% dari X
Fasilitas difabel & kebutuhan Khusus 3-5% dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan 3-8 % dari X
Peningkatan Mutu *) 30% dari Y
Perizinan selain IMB 1% dari X
Penyiapan dan pematangan lahan 3.5% dari X
Pemenuhan persyaratan green building 9.5% dari X
Penyambungan utilitas 2% dari X

48. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI
BANGUNAN/RUANG DG FUNGSI KHUSUS
Fungsi Bangunan/
Ruang
Standar Harga per-m2
Tertinggi
Ruang Sidang 1,50 standar harga bangunan
ICU/ICCU/IGD/CMU/NICU 1,50 standar harga bangunan
Ruang Operasi 2,00 standar harga bangunan
Radiologi 1,25 standar harga bangunan
Rawat Inap 1,10 standar harga bangunan
Laboratorium 1,10 standar harga bangunan
Kebidanan 1,20 standar harga bangunan
UGD 1,10 standar harga bangunan
Power House 1,25 standar harga bangunan
Ruang Rawat Jalan 1,10 standar harga bangunan

49. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI
BANGUNAN/RUANG DG FUNGSI KHUSUS
Fungsi Bangunan/
Ruang
Standar Harga per-m2
Tertinggi
Dapur dan Laundri 1,10 standar harga bangunan
Bengkel 1,00 standar harga bangunan
Selasar luar beratap/teras 0,50 standar harga bangunan

50. PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
BIAYA PEMBANGUNAN BGN
BIAYA
PEMBANGUNAN
BGN
BIAYA
PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA
PEKERJAAN
NON-STANDAR

51. PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
BIAYA PEMBANGUNAN BGN
HSBGN
BIAYA
PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA
PEKERJAAN
NON-STANDAR
(maksimum 150%
dari Biaya
Pekerjaan
Standar)
BIAYA
KOSTRUKSI FISIK
BIAYA
PERENCANAAN
TEKNIS
BIAYA
MANAJEMEN
KONSTRUKSI/
PENGAWASAN
BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

52. a. Menyusun kebutuhan program ruang dan
pelaksanaan pembangunan BGN
 Jenis, luasan & sarana, prasarana, sesuai
kebutuhan dan fungsi instansi)
 lahan
 jadwal pelaksanaan
b. Menyusun program kebutuhan bangunan
PENYUSUNAN
RENCANA
KEBUTUHAN
PENYUSUNAN
RENCANA
PENDANAAN
a. Menyusun kebutuhan biaya termasuk
komponen biaya pembangunan
b. Menyusun kebutuhan biaya bangunan per tahun
anggaran (bila multiyears)
1
2
TAHAPAN PENYUSUNAN
(Perpres 73/2011 dan Permen PUPR 22/2018)

53. a. Menyusun RKAKL/RKA OPD, DIPA/DPA, POK
b. Ditetapkan lebih dulu dalam RPJMN/D
PENYUSUNAN
RENCANA
PENYEDIAAN
DANA
3
TAHAPAN PENYUSUNAN (lanjutan)

54. a. Disusun oleh K/L/SKPD
b. Disetujui oleh Menteri Keuangan (APBN),
c. Kelengkapan yang dibutuhkan:
1) analisis organisasi instansi (oleh PAN RB)
2) analisis pembangunan gedung (oleh instansi
teknis)
3) analisis keterangan rencana kota/kabupaten
(oleh pemkab/kota)

55. a. Disusun oleh K/L/SKPD
b. Direkomendasi oleh Menteri (APBN),
Menteri Dalam Negeri (APBD Prov), dan
Gubernur (APBD Kab/kota)
c. Kelengkapan yang dibutuhkan:
1) Renstra atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
2) Analisis pembangunan gedung (oleh instansi
teknis)

56. a. Disusun oleh K/L/SKPD
b. Dalam bentuk RKAKL atau RKA SKPD,
DIPA/DIPDA, dan POK
c. Kelengkapan yang dibutuhkan:
1) Renstra atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
2) Analisis pembangunan gedung (oleh instansi
teknis)

57. PERHITUNGAN PROGRAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PERAWATAN BGN

58. Biaya Perawatan BGN
BIAYA PERAWATAN BGN
BIAYA
PERAWATAN
KERISAKAN
RINGAN
KERISAKAN
SEDANG
KERISAKAN
BERAT
Maksimal 30%
(tiga puluh
persen) dari biaya
pembangunan
tahun berjalan
Maksimal 45%
(tiga puluh
persen) dari biaya
pembangunan
tahun berjalan
Maksimal 65%
(tiga puluh
persen) dari biaya
pembangunan
tahun berjalan
dihitung berdasarkan
tingkat kerusakan
pada bangunan
Biaya perawatan BGN
yang termasuk kategori
bangunan cagar budaya,
dihitung sesuai dengan
kebutuhan nyata.

59. Untuk perawatan yang
memerlukan penanganan
khusus atau dalam usaha
meningkatkan wujud bangunan,
seperti melalui kegiatan
renovasi atau restorasi (yang
berkaitan dengan perawatan
bangunan gedung bersejarah),
besarnya biaya perawatan
dihitung sesuai dengan
kebutuhan nyata dan
dikonsultasikan terlebih
dahulu kepada Instansi
Teknis setempat.
Biaya Perawatan Khusus

60. No
Kategori
Kerusakan
Kriteria Kerusakan Uraian
Kelai
kan
I
Roboh/
Rusak
Total/
Rusak
Berat
Bangunan roboh atau
sebagian besar
komponen struktural
rusak
Tingkat Kerusakan
antara 45 s/d 65 %
atau diatas 65 %
1. Bangunan roboh total
2. Atap jatuh
3. Balok, kolom, plat lantai patah
4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar
runtuh/roboh
5. Sebagian besar langit-langit runtuh
6. Instalasi listrik rusak total
II
Rusak
Sedang
Bangunan masih
berdiri, sebagian
komponen struktural
patah dan komponen
non struktural rusak
Tingkat Kerusakan
antara 30 s/d 45 %
1. Bangunan masih berdiri
2. Sebagian rangka atap patah
3. Balok kolom sebagian patah
4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu/
jendela runtuh/roboh
5. Sebagian langit-langit lepas
6. Sebagian besar instalasi listrik rusak/
terputus
Kerusakan BGN

61. No
Kategori
Kerusakan
Kriteria
Kerusakan
Uraian
Kelai
kan
III
Rusak
Ringan
Kelas
A
Bangunan
masih
berdiri,
Sebagian
komponen
non-
struktural &
arsitektural
rusak
Tingkat
Kerusakan
antara 5 s/d
30 %
1. Sebagian besar penutup atap dan
langit-langit lepas
2. Retak-retak pada plesteran kolom,
balok, dan dinding tembok/dinding
papan pecah/rusak
3. Penutup lantai lepas/terkelupas
4. Sebagian instalasi rusak
Tingkat
kerusakan
20 < s.d.
30 %
Kelas
B
1. Sebagian kecil penutup atap lepas
2. Sebagian kecil retak-retak pada
plesteran kolom, tembok dan
plesteran, serta dinding papan
terlepas
3. Sebagian plesteran terkelupas
4. Sebagian kecil instalasi rusak
Tingkat
kerusakan
10 % s.d.
20 %
Kelas
C
1. Retak-retak kecil pada dinding
tembok
2. Sebagian plesteran terkelupas
3. sebagian kecil daun pintu / jendela
dan engsel rusak
Tingkat
kerusakan
< 10 %
Kerusakan BGN

62. FORM ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN GEDUNG UNTUK PEK. STANDAR
TERHADAP
SELURUH
BANGUNAN
BOBOT
MAKSIMUM
TINGKAT
KERUSAKAN
NILAI
KERUSAKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 PONDASI PONDASI 10.00% 100.00%
2 STRUKTUR KOLOM, BALOK, RING BALK 27.00% 100.00%
PLESTERAN 2.00% 100.00%
3 ATAP RANGKA ATAP 8.00% 100.00%
PENUTUP ATAP 2.00% 100.00%
4 LANGIT-LANGIT RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50% 100.00%
PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 100.00%
5 DINDING BATU BATA/PARTISI 4.50% 100.00%
PLESTERAN 1.75% 100.00%
KACA 1.25% 100.00%
PINTU 1.00% 100.00%
KOSEN 1.50% 100.00%
6 LANTAI PENUTUP LANTAI 10.00% 100.00%
7 UTILITAS INSTALASI LISTRIK 5.00% 100.00%
INSTALASI AIR MINUM 1.50% 100.00%
DRAINASE LIMBAH 1.50% 100.00%
8 FINISHING FINISHING STRUKUTUR/CAT 1.00% 100.00%
FINISHING LANGIT-LANGIT 4.00% 100.00%
FINISHING DINDING 6.00% 100.00%
FINISHING PINTU/KOSEN 4.00% 100.00%
100.00%
JUMLAH NILAI KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR
BOBOT (%)
SUB KOMPONEN BANGUNAN
NO.
HASIL PENILAIAN
KOMPONEN
BANGUNAN

63. FORM ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN GEDUNG UNTUK PEK. NON-STANDAR
MINIMAL MAKSIMAL
TINGKAT
KERUSAKAN
NILAI
KERUSAKAN
1 2 4 5 6 7
1 ALAT PENGKONDISIAN UDARA 10.00% 20.00% 100.00%
2 LIFT 8.00% 12.00% 100.00%
3 TATA SUARA 3.00% 6.00% 100.00%
4 TELEPON DAN PABX 3.00% 6.00% 100.00%
5 INSTALASI IT / KABEL DATA 6.00% 11.00% 100.00%
6 ELEKTRIKAL TERMASUK GENSET 7.00% 12.00% 100.00%
7 SISTEMPROTEKSI KEBAKARAN 7.00% 12.00% 100.00%
8 PENANGKAL PETIR KHUSUS 2.00% 5.00% 100.00%
9 INSTALLASI PENGOLAH AIR LIMBAH 2.00% 4.00% 100.00%
10 INTERIOR TERMASUK FUTNITURE 15.00% 25.00% 100.00%
11 GAS PEMBAKARAN 1.00% 2.00% 100.00%
12 GAS MEDIS 2.00% 4.00% 100.00%
13 PENCEGAHAN BAHAYA RAYAP 1.00% 3.00% 100.00%
14 PONDASI DALAM> 5M 7.00% 12.00% 100.00%
15 FASILITAS DISABLITAS 3.00% 8.00% 100.00%
16 SAR/PRAS LINGKUNGAN 3.00% 8.00% 100.00%
17 PENINGKATAN MUTU 15.00% 30.00% 100.00%
NO.
KOMPONEN NON-STANDAR
BANGUNAN GEDUNG
HASIL PENILAIAN
JUMLAH NILAI KERUSAKAN PEKERJAAN NON-
STANDAR
BOBOT
MAKSIMUM
BOBOT (%) TERHADAP
BANGUNAN GEDUNG
MAKSIMAL = 150%

64. Biaya Pekerjaan Standar Perawatan BGN, meliputi biaya
untuk pekerjaan untuk perawatan: struktur, arsitektur,
finishing, utilitas
Dihitung berdasarkan:
- standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi
bangunan gedung negara;
- persentase tingkat kerusakan bangunan; dan
- luas lantai bangunan
Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (R) (Ltb)
HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
R : Persentase Tingkat kerusakan
Ltb : Luas total lantai bangunan
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
BIAYA PEKERJAAN STANDAR PERAWATAN BGN

65. PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
BIAYA PERAWATAN BGN
BIAYA
PEMBANGUNAN
BGN
BIAYA
PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA
PEKERJAAN
NON-STANDAR

66. 1. Penyusunan Program Dan Pembiayaan diatur
dalam peraturan perundang-undangan, al:
• Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2018 tentang Pedoman
pembangunan Bangunan Gedung Negara.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 143 –
2015 Juksunlak RKA-KL.
PENUTUP

67. Click to edit Master title style
2. Program dan Pembiayaan untuk pembangunan BG
baru
a. indentifikasi, penerapan dan hitungan
kebutuhan luas ruang kerja,
b. penetapan pekerjaan standar dan non standar,
c. menghitung kebutuhan biaya sesuai HSBGN,
d. Keterangan Rencana Kota (KRK),
e. Waktu pelaksanaan mengoptimalkan
penganggaran
PENUTUP

68. Click to edit Master title style
3. Program dan Pembiayaan untuk pembangunan BG
dalam rangka perawatan
a. indentifikasi, penerapan dan hitungan kondisi
kerusakan BG,
b. penetapan pekerjaan standar dan non standar,
c. menghitung kebutuhan biaya sesuai HSBGN,
d. Waktu pelaksanaan mengoptimalkan
penganggaran
PENUTUP

70. Balai Prasarana dan Sarana Permukiman Prov. Kalimantan
Selatan di Kota Banjarmasin akan membangun kantor dinas yang
baru, memerlukan bantuan penyusunan rencana kebutuhan dan
rencana pendanaannya.
Disusun kebutuhan program kebutuhan luas ruang, sbb:
 Jumlah seluruh pegawai dinas sebesar 122 orang, terdiri
atas pejabat dan staf.
 Disamping keperluan rapat staf, juga diperlukan ruang
rapat dinas besar utk seluruh karyawan, yang memuat
sekitar 150 karyawan.
 Luas lahan yang tersedia 1.000 m2, peruntukan usaha,
dengan KDB 40%, KLB 2, dan ketinggian maksimum 4
lantai.
70

71.  Harga Satuan Tertinggi yang berlaku di Kota Yogyakarta
untuk:
 Bangunan Sederhana = Rp 2.750.000/m2
 Bangunan Tidak Sederhana = Rp 3.100.000 /m2
 Luas Ruang Kerja yang dibutuhkan : 250 x 10M2 = 2.500
M2
 Kebutuhan ruang pertemuan 150 karyawan : 150 x 2
M2 = 300 M2.
 Kebutuhan sirkulasi : 30% x 2.800 m2 = 840 M2
 Luas lahan yang tersedia 3.000 m2, peruntukan usaha,
dengan KDB 40%, KLB 2, dan ketinggian maksimum 4
lantai.
71

72. 1 LUAS RUANG KERJA 2,500 M2
2 LUAS RUANG RAPAT 300 M2
3 LUAS SIRKULASI (30%) 840 M2
TOTAL LUAS BANGUNAN 3,640 M2
4 LUAS LAHAN 3,000 M2
5 KLB maskimum 2.00
6 KLB terbangun 1.21
7 MAKS. LUAS LAHAN TERBANGUN 1,200 M2 (KDB 40%)
8 MAKS KETINGGIAN BANGUNAN 4 lantai
9 JUMLAH LANTAI MINIMAL 3.03 lantai -> 4 lantai
10 KOEFISIEN LANTAI 1.135
11 HARGA STANDAR TERTINGGI Rp 3,100,000
12 HARGA STANDAR BGN 4 LT Rp 3,518,500
Rp
13 TOTAL BIAYA KONSTRUKSI FISIK STANDAR Rp 12,807,340,000
14 BIAYA NON STANDAR (MAKS 150%) Rp 19,211,010,000
Rp
15 TOTAL BIAYA KONSTRUKSI FISIK Rp 32,018,350,000
16 TOTAL BIAYA PERENCANAAN Rp 1,058,560,000
17 TOTAL BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI Rp 867,328,000
18 TOTAL BIAYA PENGELOLA KEGIATAN Rp 407,808,000
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN Rp 34,352,046,000

73. Terima Kasih